DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa (14/01/2025), Komisi IV DPRD Kota Balikpapan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Ibu & Anak Sayang Ibu di Balikpapan Barat untuk melihat progress pembangunan.

Turut hadir dalam sidak tersebut Kepala Dinas kesehatan Kota Balikpapan Alwiati dan Site Manager PT. Ardi Tekindo Perkasa Wahyu Kurniawan selaku kontraktor.

Dalam sidak ini Komisi IV sangat kecewa dengan kondisi progress pengerjaan rumah sakit tersebut yang sama sekali belum terlihat walaupun sudah berjalan selama beberapa bulan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan,Gasali menyampaikan jika dilihat dari kondisi lapangan diharap pekerjaan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik tetapi pada kenyataannya belum sesuai dengan yang diharapkan.

“ Kita harap kontraktor ini bisa sigap dalam menyikapi tekhnis kerja sehingga waktu yang diberikan ini bisa terkejar. Karena dilihat dari kondisi saat ini dimana material bertumpuk tapi belum terpasang sama sekali,” ujarnya.

Kontraktor menyebutkan bahwa progress pembangunan RS Sayang Ibu ini baru mencapai 12% untuk tahap pertama. Namun mereka diberikan perpanjangan waktu selama 180 hari untuk menyelesaikan pembangunan.

Gasali berharap sesuai dengan kontrak yang ada PT. Ardi Tekindo Perkasa dapat menyelesaikan dengan baik, tetapi kalau dilihat kenyataannya seperti ini maka perlu dilakukan evaluasi kembali.

“Karena dari banyak waktu yang sudah terbuang sampai saat ini progress nya tidak terlihat sama sekali,” katanya.

Dengan adanya sidak ini DRPD bisa berkoordinasi dan evaluasi dengan Dinas terkait agar kontraktor dapat segera mengejar target pembangunan rumah sakit tersebut. Komisi IV juga meminta agar tenaga pekerja mereka dapat ditambah.(t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pansus Penyediaan dan Penyerahan Sarana,Prasarana, Utilitas pada Kawasan Perumahan DPRD Kota Balikpapan sampai saat ini terus dikerjakan. Tetapi masih terfokus pada pembahasan anggaran APBD Perubahan Tahun 2024.

Pansus Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Perumahan nantinya akan masuk kedalam Rencana Kerja DPRD Kota Balikpapan tahun 2024-2029, namun tidak diperbolehkan dengan judul dan nomenklatur yang sama. 

Ketua Pansus Fasum, Fasos dan Utilitas DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa menyampaikan nanti akan ada perubahan nama di Renja 2024 - 2029. Bahkan sejauh ini sudah ada beberapa pengembang yang sudah menyerahkan fasum dan fasosnya. 

“Baru-baru ini terdapat pengembang yang kembali menyerahkan fasum dan fasosnya ke Pemerintah Kota,” Kata Taqwa. 

Taqwa menambahkan kalau Pansus ini akan tetap berjalan dan mereka sudah memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban pemerintah kota yang saat ini masih berproses dan on progres dimana progresnya bagi pengembang-pengembang yang belum melengkapi administrasinya dan alas hak yang dikuasai. 

Kemudian, on progresnya pengembang-pengembang yang sudah menyelesaikan administrasi harus menyerahkan.

“Evaluasi nantinya akan dilakukan ketika terdapat pengembang-pengembang yang belum menyelesaikan dan belum mengindahkan rekomendasi yang diberikan pansus, maka akan di bentuk kembali pansus lanjutan,” pungkasnya. (tri/adv)

Foto : Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi III DPRD Kota Balikpapan bersama Manajemen Balikpapan Super Block (BSB) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Apartement Safir yang akan dibangun di bibir Pantai, Kamis (09/01/2025).

Dalam RDP Komisi III juga turut mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perijinan dan Dinas PU.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri menyampaikan pihak dari BSB telah membuat ijin reklamasi dari pusat, akan tetapi ijin tersebut tidak boleh serta merta dikeluarkan tanpa ada koordinasi dengan Pemerintah Kota.

“ Karena disitu ada ijin Amdal, maka kita tegaskan bahwa ijin tersebut tidak boleh diberikan kalau tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Kemudian, Green Valey saat ini sedang melakukan pembangunan untuk Green Valey II yang sudah berjalan kurang lebih 30-50%. Namun pembangunan ini tidak memiliki ijin dan sedang dalam proses termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Amdal.

Komisi III sudah menanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahwa tidak ada ijin pembangunan Green Valey II dan seatplan yang mereka berikan ke Disperkim dikembalikan karena tidak sesuai dan belum balik nama.

“ Menurut saya BSB grup ini dapat menjadi contoh karena mereka pengembang elit yang mestinya memberikan contoh kepada para pengembang lokal,” katanya.

Alwi berharap pada tahun 2025 ini segala hal termasuk perijinan yang masih kurang dapat diperbaiki.

Ia menambahkan bahwa saat ini banyak para pengembang yang melakukan pembangunan baru mengurus seatplan, perijinan PBG maupun Amdal padahal ini tidak diperbolehkan karena ada Undang - Undangnya dan terdapat hukum pidana.

“ Pengembang juga harus dapat memberikan masukan kepada konsultan bahwa ada aturan yang harus dimulai sebelum pembangunan,” imbuhnya.

Namun Alwi juga turut berterimakasih kepada para pengembang besar yang dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kota untuk menjadikan Kota Balikpapan sebagai Kota layak huni, kota maju dan modern.(t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan kabar dari Kiper Timnas Putri Indonesia U-17 Edelweizz Auradiva yang tidak lolos PPDB Jalur Prestasi di SMK Negeri 1 Balikpapan.

Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi seluruh pihak termasuk Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan,Doris.

Doris menyampaikan bahwa beberapa tahun ini SMA/SMK sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Diharapkan juga khususnya para anggota dewan provinsi dapil Balikpapan dapat segera banyak memperjuangkan pembangunan sekolah khususnya SMA/SMK dan DPRD Kota Balikpapan hanya menyiapkan SD/SMP.

“ Kalau dilihat dari kasus diatas seharusnya dapat jadi evaluasi kita semua, apalagi melalui prestasi kiper timnas dan harusnya ada prioritas. Semuanya ada kebijakan tetapi tergantung dari Dinas Provinsi dan Kepala Sekolah,” ujarnya.

Doris menambahkan kedepannya dengan terpilihnya anggota dewan yang baru diharap bisa lebih memperjuangkan untuk SMA dan SMK. 

“Terakhir ada pembangunan SMA Negeri 9 dan semoga kedepannya makin banyak pembangunan sekolah di Balikpapan ini,” katanya.

Untuk idealnya pembangunan sekolah di Balikpapan apalagi sebagai penyangga IKN minimal di setiap kelurahan terdapat sekolah SD,SMP maupun SMK.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Kamis (02/01/2025), Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum terkait Pengawasan Perkapalan di Perairan Teluk Kota Balikpapan bersama Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan dan Direktur Utama PT. Dermaga perkasa Pratama (PT. BAYAN GROUP) Kota Balikpapan.

Dalam rapat Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri mengkritisi kegiatan yang ada di teluk Balikpapan. DPRD terutama Komisi III ingin mengetahui apa saja kegiatan kegiatan yang dilakukan di laut Balikpapan.

“ Kita menanyakan lah kegiatan di Balikpapan ini dilaksanakan oleh perusahaan apa, terus keterlibatan SOP nya seperti apa. Ternyata saat kita lakukan RDP kegiatan di teluk Balikpapan itu milik PT. Bayan yang dipandu oleh Pelindo,” ujarnya.

Karena jasa pandu harus memiliki Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Sedangkan diketahui BUP itu ada 6 di Kota Balikpapan termasuk Pelindo dan Pelindo sendiri adalah BUMN.

“ Kita juga meminta tolong untuk bisa membuka lelang terbuka untuk jasa pandu dan jangan dimonopoli untuk satu perusahaan dalam hal ini Pelindo. Karena pelindo ini BUMN kalau perusahaan seperti ini kembalinya pasti akan ke pusat dan tidak ada kontribusi maupun input untuk daerah,” katanya.

Alwi menambahkan bahwa jasa pandu sendiri tidak harus perusahaan dari BUMN tetapi swasta juga boleh dan tidak boleh di monopoli oleh satu perusahaan saja. Adapun persyaratan untuk menjadi jasa pandu hanya BUP, BUP sendiri dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Ia meminta kepada kepada PT. Bayan untuk dapat juga mengambil perusahaan local sebagai jasa pandu.

“ Saat saya Tanya ada berapa kapal yang mereka punya ternyata hanya 8 saja sedangkan yang dibutuhkan itu ada 15 kapal. Maka dari itu saya berharap mereka menggunakan perusahaan lain juga untuk dapat merangkul,” pungkasnya.(t)

KabarIkn.com,Balikpapan - Sampai saat ini kerusakan jalan di Bundaran Karang Anyar, Balikpapan Barat masih belum juga dilakukan perbaikan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Kamaruddin Ibrahim menyampaikan bahwa jalan tersebut sebelumnya sudah dikerjakan dan diperbaiki oleh Pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

Kawasan yang berdekatan dengan area Kilang Minyak milik PT. Pertamina tersebut bukan hanya berlubang tetapi banyak pasir dan batu yang bertebaran di sekitar jalan sehingga membahayakan pengendara khususnya roda dua.

“ Perbaikan kerusakan jalan itu harusnya sudah menjadi tanggung jawab dari PT Pertamina,bukan Pemerintah Kota. Karena rusaknya jalan tersebut itu disebabkan adanya mobil-mobil besar yang melintas karena adanya proyek besar RDMP,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sudah berapa lama Pemerintah Kota maupun DPRD minta jalanan tersebut harus sudah diperbaiki tanpa menunggu proyek RDMP selesai, tetapi pihak Pertamina sama sekali tidak menggubris hal tersebut.

" Pertamina ini memang agak ngeyel, tinggal Walikota saja harus tegas pasti mereka menurut, kalau yang lain menghimbau pasti tidak di respon oleh mereka,” pungkasnya.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Balikpapan melakukan Rapat Paripurna ke-32 Masa Sidang I Tahun 2024/2025 di aula Gedung Parkir Klandasan, Senin (30/12/2024).

Agenda rapat tersebut yaitu Penandatangan antara Ketua DPRD Balikpapan bersama Pemerintah Kota terkait Persetujuan Bersama Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Balikpapan tentang Anggaran Penetapan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian Persetujuan Penyempurnaan Raperda Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur yaitu :

Pertama pendapatan daerah, pendapatan asli daerah Rp 1.301.282.969.500, pendapatan transfer Rp 2.913.292.954.013 dan Lain lain pendapatan yang sah Rp 4.500.000.000.

Kedua belanja daerah, belanja operasi Rp 3.133.659.120.633,47, belanja modal Rp 1.451.589.188.671.53.

Selain itu terdapat surplus atau defisit di pembiayaan daerah sejumlah Rp penerimaan pembiayaan Rp 378.978.336.116 dengan pengeluaran pembiayaan nihil.

Maka dari itu, total APBD Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025 berjumlah Rp 4.598.054.259.629.(t)

KabarIkn.com,Balikpapan - Mata pelajaran Bahasa Inggris akan mulai dikembalikan kedalam kurikulum pendidikan pada Tahun Ajaran 2027/2028 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Parlindungan Sihotang mempertanyakan fungsi dari dikembalikannya mata pelajaran bahasa inggris tersebut kedalam mata pelajaran sekolah dasar.

“ Menurut saya, seharusnya mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah yang seharusnya bisa lebih di perkenalkan dan diajarkan dengan lebih baik kepada siswa-siswi di sekolah dasar,” ujarnya.

Dimulai dengan semangat Nasionalisme, justru pelajaran bahasa Indonesia yang lebih di pentingkan dan mata pelajaran bahasa daerah diajarkan dimana anak-anak tersebut bersekolah.

Parlin menambahkan bahwa seharusnya mata pelajaran bahasa Indonesia bisa diajarkan lebih baik lagi seperti pelajaran jauh sebelumnya yang dimana para murid diajarkan pelajaran ejaan yang disempurnakan. 

“ Banyak mata pelajaran yang seharusnya baik diberikan bagi anak didik, namun pelajaran tersebut malah tidak diberikan di sekolah. Bahkan pelajaran yang dulunya ada dan bagus untuk anak didik, malah di hilangkan,” pungkasnya.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Transportasi Massal yaitu Bus Balikpapan City Trans (Bacitra) mendapat perhatian bagi Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin yang meminta agar bus tersebut dapat lakukan uji coba di semua jalur di 34 Kelurahan.

Hal itu harus dilakukan dengan tujuan agar dapat menjadi riset seberapa luas sasaran bagi penumpangnya.

Sabaruddin mempertanyakan jangkauan dari bus ini untuk siapa segmentasinya dan pemerintah menargetkan kepada. Apabila Bus tersebut tidak memiliki segmen yang jelas maka akan tidak efektif dan bernasib sama dengan yang di Jakarta. 

“Koridor yang ada saat ini masih ada di perkotaan saja dan Balikpapan bukan hanya di perkotaan saja melainkan ada kawasan Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. sejauh ini dua kawasan tersebut beluk tersentuh,” ujarnya.

Ia menyarankan untuk uji coba bis tersebut dapat dilakukan serentak sehingga kawasan Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur juga dapat merasakan.

Dan Perlu ada regulasi setelah dilakukan uji coba dan riset ini nantinya, salah satunya sasaran penumpangnya. Ia meminta agar langkah ke depannya tinggal dibuat regulasi setelah uji coba dan riset sasaran penumpang dilakukan. 

"Sementara ini dilakukan uji coba, pemerintah sebaiknya sudah menyusun draf untuk regulasinya. mungkin dengan Perwali saja sudah cukup," pungkasnya.(tri/adv)

KabarIkn.com, Balikpapan - Saat ini musibah kebakaran masih sering terjadi di Kota Balikpapan dan pastinya memerlukan penanggulangan yang sangat cepat agar tidak merambat ke bangunan lain.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Nurhadi sempat pernah mengusulkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan dapat membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembantu BPBD Balikpapan Timur dikawasan perbatasan kota Balikpapan atau di Gunung Tembak. 

" Pada pembahasan anggaran murni nanti, saya akan menagih dengan Kepala Dinas. Saya pernah sampaikan dan mendapat jawaban akan diajukan di nomenklatur anggaran tahun 2025," ujarnya.

Saat ini BPBD Balikpapan sendiri sudah memiliki UPT di masing-masing Kecamatan, namun di setiap Kecamatan terdapat titik terujung dan kawasan Balikpapan Timur titik terujungnya berada di Gunung Tembak. 

"Kalau di hitung daei jarak tempuh mulai UPT BPBD yang ada sekarang menuju ke arah Gunung Tembak, maka menghabiskan waktu 20 sampai 30 menit. Saya rasa kalau terjadi kebakaran dengan waktu 30 menit sudah habis, bukan karena di padamkan petugas, mungkin padam sendiri, karena yang terbakar sudah habis," katanya. 

Nurhadi menambahkan bahwa pembangunan UPT Pembantu BPBD dikawasan Gunung Tembak menjadi sangat penting, mengingat padatnya penduduk dikawasan Balikpapan Timur juga terdapat di Kelurahan Teritip. 

Mengaca dari kejadian beberapa tahun yang lalu saat terjadinya kebakaran, api berhasil padam bukan dikarenakan pemadaman yanh dilakukan petugas, melainkan padam sendiri, karena semua sudah habis terbakar.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Saat ini Demam Berdarah Dengue (DBD) masih saja menyerang masyarakat khususnya anak - anak bahkan dewasa. 

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Suryani mengingatkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan agar bisa mengedukasi Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M kepada masyarakat.

Suryani menyampaikan bahwa PSN 3M ini sendiri merupakan suatu langkah paling efektif untuk menurunkan potensi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Balikpapan. Maka dari itu edukasi kepada masyarakat sangat perlu dengan intens jadi bukan hanya sekali, juga melibatkan unsur dari Pemerintah Kota hingga tingkat RT.

“ Namun demikian perlu juga ditingkatkan pencegahan penularan serta pengendalian kasus DBD yakni, melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan tempat tinggal masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap kepekaan kader kesehatan ditingkat RT dapat meningkat, sementara puskesmas di masing-masing wilayah tidak segan membagikan bubuk abate kepada warganya.

" Kami sangat tidak menyarankan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara fogging, sebab cara ini tidak efektif mematikan jentik atau nyamuk," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Alwiati juga mengungkapkan telah terjadi 21 kasus DBD pada pekan ke 27 tahun 2024. Lalu sebanyak 6 kasus didominasi Kecamatan Balikpapan.

kecamatan Balikpapan Tengah ada 5 kasus, Balikpapan Barat 2 kasus, Balikpapan Utara 4 kasus, Balikpapan Selatan 4 kasus. Jadi hanya di kecamatan Balikpapan Timur yang tidak ditemukannya kasus DBD tersebut.

“ Saya sangat berharap masyarakat bisa menjalankan gerakan 3M yakni, Menguras, Mengubur, dan Menutup lalu kembali menjalankan kerja bakti massal pada masing-masing Rukun Tetangga (RT),” ungkap Alwiati.(tri/adv)

KabarIkn.com, Balikpapan - Sampai saat ini pembahasan Revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) terus dilakukan oleh Basan Pembentukan Peraturan (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan

Diketahui,dalam perda tersebut nantinya akan memperluas cakupan tempat-tempat yang menjadi area KSTR dikota Balikpapan. Walaupun reviai perda KSTR tersebut masih dalam Bapemperda tetapi terus mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah.

" Saya menyambut baik perluasan kawasan yang akan ditetapkan sebagai tempat bebas dari rokok. Sehingga perda itu nantinya akan membatasi para perokok aktif. Namun disisi lain juga menyediakan tempat bagi para perokok," ujarnya.

Ia menambahkan jika merokok di tempat yang khusus untuk merokok tidak akan ada masalah. Tetapi kalau merokok bukan pada tempatnya, maka akan merugikan orang lain.

" Asap rokok yang disebabkan oleh perokok aktif, sangat membahayakan dampaknya sangat besar bagi perokok pasif. Banyak perokok pasif yang terkena penyakit kronis seperti kanker paru-paru hanya disebabkan asap rokok yang ditimbulkan dari perokok aktif," pungkasnya.(tri/adv)