DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Balikpapan telah beberapa kali mengikuti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Award yang diselenggarakan oleh DPR RI.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Balikpapan, H. Ali Munsjir Halim menyampaikan bahwa MKD Award ini sudah 2 Tahun berturut - turut melakukan pemberian penghargaan kepada Anggota Dewan, yaitu berkaitan dengan penerapan Tata Tertib serta Kode Etik. 

Adapun regulasi yang dimaksud tentang Tata Tertib serta Kode Etik Anggota DPRD Kota Balikpapan, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2020, dan Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Kemudian, Ali Munsjir menambahkan bahwa kunjungan nya ke DPRD Provinsi yaitu sebagai pembanding atau mempelajari dan mengambil kesimpulan bahwa bisa melaksanakan. 

"Kemarin melakukan Rapat membentuk Panitia, yaitu Panitia Pengarah yang membawahi tim penilaian dan penyeleksi, lalu Panitia Pelaksana yang membawahi Sekretaris Dewan," jelasnya. 

Terkait Panitia Pengarah, mempunyai tugas yang melakukan penilaian terhadap semua anggota dewan. Tetapi pada saat masuk nominasi akan melalui 8 jalur. 

Dengan hal itu, 8 jalur yang dimaksud salah satunya ada dari jalur Fraksi, yang disetiap Fraksi akan keluar sebuah nominasi. 

"Untuk maju ke nominasi BKD Award, dari penilaian 7 Fraksi diambil dari Banggar, Bapamperda, dan Banmus," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Beberapa waktu lalu Komisi II DPRD Kota Balikpapan melakukan studi banding ke Padang, Sumatera Barat untuk mempelajari terkait sistem Pemecah Ombak untuk mencegah abrasi.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Pantun Gultom menyampaikan pada saat itu Kepala Dinas Pariwisata Kota Balikpapan juga diajak mengikuti studi banding. Dewan meminta agar di Kota Balikpapan juga bisa diterapkan soal sistem pemecah ombak tersebut.

" Disini sebenarnya kan masih memungkinkan untuk menambah daratan sedikit dan masih banyak agar bisa dibuatkan pemecah ombak," ujarnya,Senin (23/10/2023).

Tentunya dewan sangat mendukung jika sistem pemecah ombak di pantai Balikpapan dibuat untuk cegah abrasi.Tetapi tidak memungkinkan jika proyek pembuatan pemecah ombak ini dikerjakan akan cukup mengganggu aktivitas masyarakat yang berkunjung ke pantai.

Terkait dengan proyek memang harus di lokalisir. Dalam artian pengerjaan ini tidak serampangan jadi harus benar - benar di proteksi dan tidak mengganggu pengunjung yang datang untuk liburan, sehingga Kota Balikpapan tidak akan kehilangan PAD.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi I DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Balikpapan. RDP ini dilaksanakan di ruang kerja Komisi I, Selasa (07/11/2023).

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa menyampaikan dalam RDP Bawaslu membahas masalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kegiatan pilkada sampai saat ini belum ditanda tangani dan terakhir pada tanggal 10 November. Tetapi semua telah disiapkan,bahkan anggaran sudah 100% disiapkan.

Bawaslu juga meminta agar Pemerintah dapat membuat Kantor sekretariat, karena sampai saat ini belum ada. 

" Dia meminta tolong untuk diperjuangkan soal kantor sekretariat itu. Kita siap tapi mereka harus mengajukan surat permohonan untuk pembangunan, mereka sendiri sudah menyewa selama 4 tahun untuk kantor sekretariat yang sekarang," ujarnya.

Bawaslu juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggara pemilu yang jumlah TPS ada sekitar 2.047 dan anggarannya diminta untuk BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Balikpapan saat ini sudah menyiapkan semua anggaran dan BPJS sendiri ditanggung hanya untuk 1 bulan saja.

Kemudian, mereka membahas juga terkait Alat Peraga Kampanye (ALGAKA). Algaka sesuai dengan peraturan saat ini harusnya sudah wajib diturunkan sampai tanggal 28 November 2023.

" Tetapi soal algaka ini masih ada diskusi alternatif mungkin dari Bawasl, KPU, Satpol PP maupun Kesbangpol," katanya.

Laisa menambahkan bahwa pemasangan ALGAKA ini diperbolehkan dengan syarat antara lain tidak boleh menyebut nomor parpol, nomor urut caleg tidak boleh disebutkan, tidak boleh ada gambar "penyucukan paku" dan tidak boleh ada nomor coblos.

Jadi, untuk kesimpulannya masih menunggu rapat dengan tim. Beberapa hari lagi juga akan dilakukan penertiban ALGAKA oleh pihak terkait yaitu Satpol PP. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pada 22 Oktober 2023 kemarin diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional ini tentunya tidak lepas dari peran santri dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Jafar Sidik berharap bahwasannya generasi para santri yang akan tumbuh kedepan menjadikan diri mereka berakhlak mulia, dalam pemahamannya dipendidikan terkhususnya seperti pesantren.

"Salah satunya bisa berhasil melahirkan generasi yang punya pondasi pendidikan yang kuat. Pada prinsipnya, kehidupan merupakan cara bagaimana kita membawa diri dengan landasan keimanan yang membuat kita menjadi lebih baik," ucapnya Jafar saat ditemui diruang kerjanya, Senin (23/10/2023).

Kendati begitu, diharapkan terhadap orang tua untuk selalu bisa membimbing anak serta membawa mereka agar senantiasa mendidik yang merujuk kepada akhlak sebagai basis didalam berkehidupan.

Kemudian, Japar menyebutkan hal terkait fasilitas terhadap tempat santri yang pendidikan serta kehidupan nya berada di pesantren.

Menurutnya, pesantren harus bisa mengelola dalam menumbuh kembangkan karakter anak, sehingga nantinya pada saat para santri berada di lingkungan bermasyarakat yang luas, telah mempunyai pondasi keimanan yang kuat.

"Dengan dasar, bahwasannya masyarakat itu heterogen yaitu beragam dan bervariasi. Dengan adanya NKRI itu bisa melahirkan generasi - generasi yang paham dalam berbuat dikehidupan ini," pungkasnya. (tri/adv)

Foto : Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Pantum Gultom

KabarIkn.com,Balikpapan - Sampai saat ini permasalahan air bersih masih ramai dikeluhkan oleh masyarakat Balikpapan. Pasalnya walaupun sudah ada wilayah yang bisa mendapatkan air bersih secara lancar oleh PDAM, ternyata masih ada beberapa wilayah yang belum tersalurkan air bersih.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Pantun Gultom menyampaikan bahwa saat ini DPRD belum bisa memberikan solusi. Karena kebijakan saat ini memang belum ada sambungan terkait dengan debit air sampai bulan Desember.

" Nanti kita lihat lagi setelah bulan Desember ini. Mudah - mudahan Embung Aji Raden sudah bisa selesai dan apa yang dijanjikan oleh jajaran PDAM dapat segera terwujud," ujar Pantun Gultom,Senin (06/11/2023).

Pada bulan Januari dprd akan mengejar kembali apa yang sudah dijanjikan oleh PDAM terkait sambungan baru.

Sebagai alternatif pembanding dprd sudah pernah menyampaikan tentang air laut di DP Batam yang akan dinetralkan menjadi air tawar, tetapi ini memang merupakan proyek jangka panjang yang harus dilakukan oleh PDAM.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pada Rabu (18/10/2023) malam warga Perum Pesona, Bukit Batuah Graha Indah dihebohkan dengan adanya perampokan yang terjadi di minimarket Alfamidi. Pelaku perampokan menggunakan senjata tajam untuk meminta paksa uang kepada para pekerja, namun kurang dari 12 Jam pelaku dapat tertangkap.

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Asep Ahmad Sapturi sekaligu sebagai ketua RT menghimbau untuk menghindari kejadian seperti itu warga diharap dapat mengantisipasi dengan cara pintu dikunci terlebih dahulu ketika malam dan kalau bisa kunci yang disediakan ada dua.

" kalau bisa habis pintu dikunci langsung dicabut dari pintu. karena ada satu kejadian perampok bisa masuk dengan bebas karena kuncinya belum dicabut dari pintu," ujarnya kepada awak media, Kamis (19/10/2023).

Maka dari itu, Ia menyarankan kepada warga agar bisa melakukan antisipasi sejak dini. Lalu, jika memungkinkan dan ada kesiapan dari warga untuk menyiapkan petugas jaga malam atau poskamling disekitar lingkungan rumah.

Saat ini Poskamling sudah mulai mati dan sistem ronda juga sudah surut.

" Termasuk di komplek saya. warga terapkan pola pos ronda dan warga banyak menolak dengan pertimbangan besoknya mereka harus bekerja jadi tidak ada waktu untuk jaga malam. Akhirnya kita membuat solusi dengan menggaji petugas jaga malam," katanya.

Asep menambahkan bahwa solusi ini selain membuka lapangan pekerjaan, juga untuk membantu warga mengamankan sekitaran rumahnya. Selain itu, sebagai ketua RT ia juga membuat pengumuman dilarang masuk bagi para pemulung di sekitar kompleknya.Karena diketahui telah banyak kejadian pemulung mengambil barang yang bukan hak miliknya dikomplek tersebut.

"Kalau bisa disetiap komplek juga dipasangi cctv apalagi disekitar jalanan yang banyak dilewati orang - orang untuk pengamanan," imbuhnya.

Hal - hal yang dilakukan tersebut merupakan upaya pencegahan dini, tetapi tetap memungkinkan kejadian-kejadian yang dihindari dapat terjadi lagi.

" Sebanyak - banyaknya kita lakukan antisipasi, pencegahan dini ini dilakukan oleh setiap warga itu adalah yang paling dominan," pungkasnya. (tri/adv)

Foto : Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib.

KabarIkn.com,Balikpapan - Mendekati musim politik Alat Peraga Kampanye (ALGAKA) saat ini sudah mulai ramai dipasang di pinggiran jalan protokol. Tetapi hal ini masih cukup menjadi permasalahan karena dinilai mengganggu keindahan kota.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib menyampaikan bahwa Perda soal Algaka ini sendiri juga sudah dibuat sebelumnya. Ia menghimbau agar tidak mengganggu keindahan kota dan warga setempat sebaiknya alat peraga kampanye tersebut tidak dipasang dulu.

" Sebenarnya saat ini pemasangan Algaka di tempat umum belum diperbolehkan karena belum masuk pada masa kampanye yaitu 28 November 2023 nanti," Kata Najib saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Senin (06/11/2023).

Kalau untuk algaka yang ditempel didalam rumah atau gedung posko kemenangan itu tidak ada masalah, yang penting tidak mengganggu aktifitas keluar masuknya warga. Ditegaskan Intinya algaka tersebut jangan dipasang di jalan protokol.

Sebelumnya sudah ada kesepakatan pada rapat koordinasi antara Satpol PP,Bawaslu dan Kesbangpol bahwa sudah ada himbauan soal Algaka tersebut.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pembangunan rumah sakit di lamaru sampai saat ini belum dilaksanakan. Dewan telah mempertanyakan kepada sekda dan wali kota terkait permasalahan lokasi pasti pembangunan Rumah Sakit di Balikpapan Timur tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Nurhadi menyampaikan bahwa Wali Kota ingin pembangunan rumah sakit di lokasi yang memang sudah menjadi lahan terbaru yang bertempat di RT.10 Lamaru. Ia mengakui bahwa perpindahan lokasi ini memang bisa jadi alasan yang tepat. 

Pertama, karena jika rumah sakit ini dibangun di daerah puskesmas lamaru maka rumah - rumah dinas disana harus dihancurkan yang notabene nya bangunan rumdis tersebut masih sangat bagus dan sayang jika harus dihancurkan.

" Di puskesmas lamaru itu lokasinya bisa dibilang ramping atau memanjang ke belakang. Jadi secara berkepanjangan untuk pembangunan yang akan datang pasti sangat terbatas disana," ujar Nurhadi kepada awak media, Selasa (17/10/2023).

Lokasi di RT.10 lamaru tersebut ternyata baru diketahui akhir - akhir ini, setelah dewan memiliki pansus aset dan menemukan lokasi tersebut merupakan aset dari Pemerintah Kota yang lokasinya cukup bagus untuk pembangunan Rumah Sakit.

Nurhadi meminta dimanapun titik lokasinya yang terpenting rumah sakit tersebut dapat terbangun di Balikpapan Timur dan bukan daerah Manggar. Karena, jika dibangun di daerah Manggar lokasi rs akan jauh.

" Saya rasa di Lamaru lahannya masih luas, masih banyak, cukup terjangkau dan memudahkan masayarakat untuk berobat karena ini tujuannya dibangun rs tersebut," imbuhnya.

Terkait anggaran, sesuai dengan kesepakatan di rapat Badan Anggaran ( Banggar ) untuk anggaran awal pembangunan rs ini senilai Rp 35 Milyar. Dewan juga menargetkan pembangunan Rumah Sakit di Lamaru ini harus segera selesai sebelum masa jabatan Wali Kota habis. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke - 24 Masa Sidang III Tahun 2023 dengan 3 agenda. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (30/10/2023).

Adapun 3 agenda tersebut adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Sistem Kesehatan Daerah dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh,S.Sos menyampaikan bahwa 3 agenda tersebut telah disampaikan oleh DPRD Balikpapan pada tanggal 13 September 2023. Dalam nota penjelasan disebutkan bahwa pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 3,33 Triliun dan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 3,66 Triliun.

" Belanja daerah tersebut juga di prioritaskan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup penurunan kasus stunting, Transformasi sistem kesehatan, penghapusan kemiskinan,perlindungan sosial dan peningkatan kualitas dan akses kepemilikan," ujarnya.

Selain itu peningkatan infrastruktur ekonomi untuk menutupi defisit pada tahun anggaran 2024.

Sebagaimana dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H yang berisikan kesehatan adalah hak pemerintah setiap individu. 

" Maka negara harus bertanggung jawab untuk mengatur agar hak hidup sehat bagi penduduknya dapat terpenuhi,dengan memperhatikan beberapa perubahan dari regulasi pusat terkait dengan kesehatan," katanya.

Abdulloh menambahkan dalam Nota Penjelasan Perubahan atas Perda Kota Balikpapan No.8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa melalui perubahan tersebut Pemerintah Kota diminta untuk melakukan penyesuaian batas wilayah sesuai dengan pedoman terbaru.

" Hal tersebut dirasa perlu diperhatikan dengan mematuhi peraturan menteri dalam negeri No.45 Tahun 2019 yang menjadi pedoman terbaru dalam kegiatan penugasan dan penetapan atas," imbuhnya.

Adapun tujuan penyesuaian peraturan daerah Kota Balikpapan meliputi dua hal yakni upaya sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang - undangan. Kedua, Pemberian payung hukum terhadap upaya penugasan dan batas wilayah guna menjamin tertib administrasi Pemerintahan.

" Dan memberikan kejelasan maupun kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu kecamatan atau kelurahan," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam menyikapi Hari Parlemen Nasional yang jatuh pada hari ini 16 Oktober 2023, DPRD Kota Balikpapan terus berusaha untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi mereka yaitu pengawasan,anggaran dan legislasi.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Jafar Sidik menyampaikan dalam hal ini kita melihat dari sisi bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat seperti melihat apa permalasahan - permasalahan dari masyarakat tersebut sehingga dewan dapat membantu menangani permasalahan yang ada.

"apapun permasalahan di masyarakat terutama untuk perkembangan wilayah ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang," ujarnya kepada awak media,Senin ( 16/10/2023 ).

Terkait masalah fungsi dan tugas ada dua amanah yang diberikan kepada para anggota dewan untuk dapat turun langsung ke masyarakat, yaitu melalui dialog warga maupun reses.

Kegiatan ini tentunya dimanfaatkan sebaik - baiknya untuk menyerap aspirasi dari para masyarakat untuk mengetahui apa saja permasalahan - permasalahan yang perlu disikapi untuk langsung dibantu.

" Oleh sebab itu kita berharap kepada Pemerintah daerah untuk dapat berkolaborasi bersama - sama. Fungsi dan tugas ini dijalankan bukan hanya kami saja sebagai fungsi pengawas, dalam pelaksanaan di Pemerintah harus kita monitor juga," imbuhnya.

Jafar menambahkan dalam hal ini dilihat bagaimana Pemerintah daerah sedang menjalankan kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Dewan terus berusaha untuk mengontrol sampai sejauh mana program yang dicanangkan dapat terwujud sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Japar Sidik,SE menggelar kegiatan Reses DPRD Kota Balikpapan Masa Sidang III Tahun 2023. Kegiatan reses ini bertempat di Balai Desa RT.14 Jalan Batu Ratna,Kelurahan Karang Joang ,Balikpapan Utara,Rabu (25/10/2023).

Ini merupakan reses pertama yang dilakukan oleh Japar setelah resmi dilantik menjadi anggota DPRD Balikpapan beberapa bulan yang lalu.

Pada kegiatan reses ini dihadiri oleh warga RT.12,RT. 13, RT.14, RT.15, RT 57, RT.62 dan RT.63. Masing - masing perwakilan RT menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan apa saja yang ada di lingkungan mereka dan adapun permasalahan yang cukup menonjol adalah terkait sampah dan banjir.

Japar menyampaikan bahwa terkait permasalahan sampah ini dari beberapa perumahan yaitu RT 14, RT 15 dan RT 63 Batu Ratna tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS), sehingga masyarakat melakukan pembuangan sampah di sembarangan tempat seperti sungai yang tentunya pasti akan menyebabkan banjir.

"Mereka membuang sampah ke sungai karena pada dasarnya tempat pembuangan sampah di daerah mereka itu sama sekali tidak ada," ujarnya.

Oleh sebab itu, dalam hal ini Komisi III yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meminta agar bagimana masyarakat yang adi di wilayah Batu Ratna khususnya di tiga RT tersebut bisa ada ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lingkungannya.

Permasalahan ini pastinya akan dibicarakan oleh Komisi III bersama dengan instansi terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna mengantisipasi permasalahan yang ada ini.

Kemudian, masalah banjir yang terjadi di wilayah Jalan Batu Ratna ini para warga berharap ada pelebaran sungai. Karena pada sungai yang ada ini sepanjang 2 km dengan lebar 5 meter, jadi para warga setempat berharap sungai tersebut dapat dibuat siring agar tidak terjadi longsor.

" Di sungai tersebut sekarang ini memang ada normalisasi sungai tapi tidak diikuti dengam penyiringan daripada sunga itu sendiri. Sehingga tetap terjadi longsor di sungai tersebut," katanya.

Tentunya Komisi III bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan bersama sama berkoordinasi agar dapat melakukan kegiatan pengerjaan drainase.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Oktober merupakan bulan spesial bagi sang motivator, Abdulloh.S.sos. Betapa tidak, karena tepat hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Putra terbaik yang juga Ketua DPRD Kota Balikpapan ini menginjak usianya ke 59 tahun.

Ucapan selamat dan doa dari berbagai kalangan mulai dari Walikota Balikpapan, ASN, Politisi hingga masyarakat pun mengalir melengkapi rasa bahagia yang di berikan kepada Abdulloh.

Hal tersebut diberikan kepada Abdulloh sebagai bentuk rasa simpati atas Ide dan kreatif dirinya membawa perubahan pesat bagi Kota Balikpapan terutama di sektor pembangunan.

Seperti yang diucapkan 77 Ketua RT se- Kelurahan Batu Ampar, dengan memberikan ucapan selamat Ulang Tahun kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, S.sos ke- 59 tahun.

"Selamat Hari Ulang Tahun kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh, S.sos yang ke- 59, semoga selalu di berikan kesehatan, di panjangkan umur, dan apa yang di cita-citakan dapat tercapai, Amin...amin..."ucap para Ketua RT se-Kelurahan Batu Ampar secara serentak di rumah jabatan, Senin (16/10/2023).

Di akhir ucapan para ketua RT juga mengucapkan jargon yang mengarah atas pencagkan Abdulloh, S.sos di Provinsi Kalimantan Timur, Dapil Kota Balikpapan dari Partai Golkar No Urut 2.

"ABDULLOH, S.sos "Jadikan... Jadikan....Jadikan ....Pasti Bisa""seru para Ketua RT.

Atas ucapan dan doa dari para Ketua RT Abdulloh mengucapkan terima kasih. Dirinya juga berharap tali silaturahmi ini dapat terus terjaga.

"Terima kasih kepada seluruh Ketua RT se-Kelurahan Batu Ampar atas ucapan dan doa yang diberikan dihari spesial ini" kata Abdulloh

"Semoga kebersamaan akan terus terjalin" tutupnya.(*)