[Valid RSS]

Foto. : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser, Asnawi. (Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser-Pemerintah Kabupaten Paser berencana menggenjot pembangunan infrastruktur jalan melalui skema kontrak tahun jamak (multi years) mulai 2027. Sebanyak 48 ruas jalan kabupaten yang tersebar di 10 kecamatan akan menjadi prioritas penanganan dengan nilai anggaran mencapai Rp1,798 triliun.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Paser, Asnawi, mengungkapkan bahwa program tersebut telah memperoleh persetujuan DPRD Paser setelah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kini telah diparipurnakan.

“Pembahasan di DPRD sudah selesai dan disepakati. Ada 48 ruas jalan yang masuk dalam program multi years dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,798 triliun,” Ucap Asnawi, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, pekerjaan fisik dirancang berlangsung selama tiga tahun, sedangkan pembayaran dilakukan bertahap dengan alokasi sekitar Rp600 miliar setiap tahun anggaran.

Menurut Asnawi, skema tersebut difokuskan untuk kegiatan peningkatan dan pembangunan jalan yang berada di bawah Bidang Bina Marga. Sementara usulan dari Bidang Cipta Karya yang sebelumnya sempat masuk dalam daftar program akhirnya tidak diakomodasi setelah dilakukan pembahasan dan konsultasi lebih lanjut.

"Setelah melalui sejumlah pertimbangan, kegiatan yang memungkinkan dikerjakan melalui skema tahun jamak saat ini hanya yang berkaitan dengan Bina Marga," Tuturnya.

Program itu diharapkan mampu meningkatkan kemantapan jalan kabupaten yang saat ini masih berada di angka sekitar 47 persen. Dengan pelaksanaan proyek secara bertahap hingga tiga tahun ke depan, pemerintah menargetkan kondisi jalan dapat melampaui standar kemantapan nasional yang berada pada kisaran 65 persen.

"Harapannya, setelah seluruh pekerjaan selesai, tingkat kemantapan jalan di Paser bisa berada di atas standar nasional," Jelasnya.

Dari total panjang jalan kabupaten sekitar 1.183 kilometer, lebih dari 600 kilometer di antaranya masih memerlukan penanganan. Karena itu, pemerintah daerah menilai skema multi years menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan anggaran tahunan.

"Kalau hanya mengandalkan anggaran rutin setiap tahun, progresnya sangat terbatas. Tahun 2026 misalnya, kemampuan penanganan jalan kita hanya sekitar 30 kilometer," Ungkap Asnawi.

Ia juga memastikan ruas jalan menuju Muara Pasir termasuk dalam daftar prioritas program tahun jamak tersebut. Selain itu, pada 2026 pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 miliar untuk mendukung pembangunan jalan di kawasan tersebut.

Tak hanya itu, Pemkab Paser juga mengusulkan tambahan pendanaan melalui Dana Inpres Jalan Daerah senilai kurang lebih Rp35 miliar yang saat ini sedang dalam tahap verifikasi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

"Mudah-mudahan kombinasi beberapa sumber pendanaan ini bisa mempercepat penyelesaian ruas Padang Pengrapat–Muara Pasir," Tuturnya.

Sementara itu, salah satu ruas dengan kebutuhan biaya terbesar adalah jalan Kerang–Tanjung Aru yang memiliki panjang sekitar 24 kilometer. Meski belum dapat dituntaskan seluruhnya melalui skema yang tersedia, pemerintah tetap mengalokasikan dukungan anggaran untuk melanjutkan pembangunannya. Untuk ruas Mengkudu–Lomu dan Pengguren, Asnawi optimistis pekerjaan dapat dirampungkan pada 2026.

"Target kami dua ruas tersebut selesai tahun depan. Kalaupun masih ada pekerjaan tersisa, volumenya tidak banyak," Ujarnya.

Terkait pelaksanaan proyek, DPUTR berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal dengan dukungan pengawasan dari berbagai pihak. Asnawi menilai pengawasan lapangan sangat penting untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap sesuai spesifikasi.

"Kami mengharapkan keterlibatan DPRD, Inspektorat, APIP, hingga kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Semakin banyak pengawasan, semakin baik kualitas pekerjaan yang dihasilkan," Tuturnya. (AFA/ADV)

 

Foto. : Bupati Paser dr. Fahmi Fadli Saat Menanggapi Aspirasi Warga Desa. (Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser- Pemkab Paser bergerak cepat dalam mengatasi masalah aksesibilitas di wilayah pelosok. Usai meresmikan Jembatan Sei Kasungai, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli membeberkan rencana strategis penuntasan jalan poros ekstrem yang menghubungkan jalan besar hingga ke Desa Rantau Buta dan Desa Rantau Layung. Senin, (22/06/2026).

​Saat ini, jalan poros utama menuju Desa Rantau Buta masih menyisakan 3,7 kilometer yang belum dilakukan pengerasan (rigit beton). Bupati Fahmi mengonfirmasi bahwa penanganan jalan ini akan dilakukan secara bertahap, 

"Pada tahun 2026, kami akan kerjakan sepanjang 700 meter terlebih dahulu. Selanjutnya akan diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang melalui proyek tahun jamak (multi-years)," Ucap Bupati Paser.

​Menanggapi aspirasi warga terkait jalur sepanjang 22 kilometer yang memisahkan Rantau Buta dan Rantau Layung, Bupati berjanji akan menindaklanjuti permintaan pembangunan 2 jembatan tambahan. 

Guna mempercepat realisasi tersebut, Pemkab Paser juga membuka ruang kolaborasi bagi pihak swasta, termasuk PT Kideco Jaya Agung, untuk ikut berkontribusi membangun fasilitas publik di wilayah tersebut. (AFA/ADV)

 

Foto. : Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari; Saat Membuka Sekaligus Mencanangkan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Paser. (Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser-Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari, mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Paser, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar, untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data yang akurat dan sesuai kondisi sebenarnya. 

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka sekaligus mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Paser di Ruang Rapat Sadurengas, Kantor Bupati Paser, Jumat (12/06/2026).

Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama para pelaku usaha sebagai sumber utama data ekonomi.

"Keberhasilan Sensus Ekonomi tidak berada di tangan BPS semata, merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau seluruh pelaku usaha agar menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan," Tuturnya.

 Ia, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap data yang diberikan kepada petugas sensus. Seluruh informasi yang dihimpun dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Data yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pajak individual, data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," Ucapnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari mengungkapkan perekonomian Kabupaten Paser terus menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi daerah tumbuh sebesar 3,65 persen secara tahunan. 

Selain sektor pertambangan dan penggalian yang masih menjadi penopang utama perekonomian daerah, sejumlah sektor lain juga mencatat pertumbuhan signifikan. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 22,73 persen, sementara sektor perdagangan meningkat 15,21 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Struktur ekonomi Kabupaten Paser semakin beragam dan tidak hanya bergantung pada sektor ekstraktif.  

"Berbagai sektor mulai bergerak dan berkembang. Ini menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi daerah ke depan," Jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus didukung oleh ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Karena itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. (AFA/ADV)

 

 

Foto. : Bupati Paser dr. Fahmi Fadli Saat Menyerahkan Paket Bantuan Di Desa Rantau Buta. (Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser- Bupati Paser, dr. Fahmi Fadli beserta rombongan mengunjungi Desa Rantau Buta menjadi momen penuh berkah bagi warga setempat. Meski agenda utama juga meresmikan jembatan penghubung, perhatian masyarakat juga tertuju pada melimpahnya paket bantuan yang diboyong pemerintah daerah untuk mendongkrak kesejahteraan, pendidikan, hingga potensi ekonomi desa. Senin, (22/06/2026).

Ia, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan sengaja dirancang secara variatif agar menyentuh seluruh lapisan usia dan kebutuhan masyarakat di Desa Rantau Buta.

"Kami datang tidak hanya membawa pembangunan fisik, tetapi juga membawa modal untuk masa depan anak-anak, pemenuhan gizi keluarga, hingga modal awal untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif di desa," Tuturnya.

Pemerintah daerah membagi penyaluran bantuan ke dalam tiga pilar utama: ketahanan pangan, pendidikan, dan pengembangan potensi lokal. Penyaluran Telur dan Bantuan Pangan. Paket sembako dibagikan secara merata kepada keluarga di Desa Rantau Buta. 

Langkah ini diambil sebagai strategi langsung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan warga sekaligus mengintervensi pemenuhan gizi guna mencegah stunting. 

Kemudian, Perlengkapan Sekolah untuk Anak Desa. Puluhan anak sekolah di Desa Rantau Buta tersenyum lebar saat menerima paket alat tulis. 

Bantuan tersebut, diharapkan dapat meringankan beban orang tua menjelang tahun ajaran baru dan memacu semangat belajar anak-anak. 

Suasana haru dan gembira menyelimuti prosesi penyerahan. Warga mengaku sangat terbantu, terutama dengan adanya bantuan pangan dan alat sekolah yang langsung terasa manfaatnya di dapur dan ruang kelas.

Dengan distribusi bantuan yang menyeluruh ini, Pemerintah Kabupaten berharap Desa Rantau Buta dapat tumbuh menjadi desa yang lebih sehat, cerdas, dan mandiri secara ekonomi. (AFA/ADV)

 

 

KABARIKN.COM, Paser-Pemerintah Kabupaten Paser menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit, terutama melalui penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan dan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyeluruh.

Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, saat membuka Lokakarya Perlindungan Pekerja Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang digelar Solidaridad Network Indonesia di Kabupaten Paser, Selasa (10/6/2026).

Sektor sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah maupun nasional, namun di balik kontribusi besarnya masih terdapat tantangan serius terkait perlindungan tenaga kerja, khususnya di kelompok pekerja informal.

"Industri kelapa sawit memang menjadi salah satu sektor penyerap tenaga kerja terbesar di daerah ini. Akan tetapi, kita masih menghadapi kenyataan bahwa banyak pekerja, terutama di sektor informal, belum mendapatkan perlindungan yang memadai dan akses kesejahteraan yang layak," Tuturnya. 

Ia menjelaskan, struktur tenaga kerja sawit di Kabupaten Paser cukup beragam, mulai dari petani sawit rakyat dalam skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR) hingga buruh yang bekerja di perusahaan besar. Kondisi tersebut membuat kebutuhan perlindungan tenaga kerja menjadi semakin mendesak seiring pertumbuhan industri.

"Kegiatan seperti ini sangat penting karena menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dan memperkuat komitmen bersama. Perlindungan sosial dan penerapan K3 harus berjalan beriringan agar seluruh pekerja, baik formal maupun informal, benar-benar mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan," Ucap Wakil Bupati Paser.

Selanjutnya ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Paser terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekebun sawit. Pada tahun 2025, sebanyak 516 pekebun telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang didanai melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dengan anggaran sekitar Rp100 juta.

"Ke depan, pada Tahun2026 jumlah penerima manfaat akan kami tingkatkan menjadi 1.032 pekebun dengan dukungan anggaran sekitar Rp200 juta yang juga bersumber dari DBH Sawit," Jelasnya.

Langkah ini, sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Paser menuju visi “Paser TUNTAS” yang mencakup Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera. (AFA/ADV)