DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 25/07/2022) , DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke - 15 Masa Sidang II Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan.

Adapun agenda rapat paripurna tersebut terkait Penyampaian pendapat akhir Fraksi - Fraksi terhadap Jawaban Walikota Balikpapan Atas Raperda Kota Balikpapan tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD TA. 2021. Kedua , Penyampaian Pendapat Akhir Walikota Balikpapan terhadap Jawaban Fraksi atas Raperda Kota Balikpapan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Sabaruddin Panrecalle menyampaikan banyak catatan yang diberikan oleh para Fraksi. Mereka menyampaikan argumentasi mereka yang sepertinya dari tahun ke tahun yang dipersoalkan mengenai keluhan yang ada di Kota Balikpapan dan tidak optimalnya penggunaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintahan Kota.

" Sehingga dalam hal ini ada catatan khusus dari 6 Fraksi DPRD tersebut. Tetapi pada prinsipnya semua fraksi menyetujui pertanggungjawaban APBD TA. 2021," ujarnya.

Salah satunya , dari fraksi partai Gerindra menyoroti tentang Peraturan Daerah Kota Balikpapan yaitu IMTN. Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa banyaknya tumpang tindih pembebasan lahan , sehingga pada saat pengukuran dilakukan oleh pihak pertanahan maupun dengan IMTN sama dan tidak mau kecolongan seperti sebelumnya yaitu pembebasan lahan yang disetujui belum tuntas.

" Oleh karena itu pandangan dari para fraksi semoga pembebasan lahan yang disetujui tersebut bisa segera di tuntaskan dan proses pembuatan IMTN ketika mau dilegalkan bisa dilegalkan sendiri agar tidak ada pungutan yang ada di Kota Balikpapan agar dapat menambah PAD juga," imbuhnya.

Sabaruddin menambahkan bahwa semua fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya kepada Wali Kota untuk segera mungkin dapat diselesaikan. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Perhubungan ( Dishub ) Kota Balikpapan melakukan penertiban kepada penertiban kepada truk - truk besar yang mengantri solar di sepanjang jalan Kebun Sayur , Balikpapan Barat.

Menanggapi hal tersebut , Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan H. Kamaruddin sangat mendukung penertiban yang dilakukan oleh Dishub . Tetapi ia penertiban ini harus ada solusi yang setidaknya persoalan BBM nya juga harus terpenuhi.

" Hal ini tentunya juga harus dipikirkan oleh Pemerintah , jangan sampai hanya penertiban saja dilakukan tetapi tidak ada solusi yang diberikan," Kata Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan , H. Kamaruddin kepada awak media , Selasa (19/07/2022).

Dinas Perhubungan ( Dishub) juga telah mengatur jam - jam operasional , seperti jam 07.00 - 12.00 hanya untuk roda 4 yang diperbolehkan lewat sementara truk diatas roda 6 diperbolehkan dari jam 22.00 - 05.00 pagi .

Kamaruddin menambahkan untuk aturan seperti itu sudah bagus tetapi hanya memindahkan persoalan saja. Persoalan intinya adalah membuka stasiun pengisi bahan bakar yang bersubdisi di luar kota. (tri/adv)

KabarIkn.com, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menyerahkan bantuan tali asih kepada keluarga almarhum Anggota DPRD, Johny Ng bertempat di ruang rapat gabungan lantai 2 DPRD kota Balikpapan, Rabu (13/7/2022).

Anggota komisi I DPRD kota Balikpapan Johny Ng yang berpulang ke rahmatullah dua bulan lalu itu masih memberi rasa haru kepada para Anggota DPRD Balikpapan saat pemberian tali asih kepada putra sulung almarhum yang diwakili oleh Ken Arif Danuharja Ng.

Sementara, dari pihak DPRD sendiri diwakili oleh Wakil Ketua II DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle dan Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Subari.

Rasa haru juga dirasakan sahabat mendiang Jhony Ng, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle yang terlihat meneteskan air mata saat diminta memberikan kesan selama menjalin hubungan persahabatan dengan Jhony Ng.

“Almarhum orangnya sangat baik. Di mata saya dan teman-teman itu sangat susah diungkapkan. Saya atas nama pribadi karena beliau adalah kenangan. Secara emosional kamu sangat baik,” ujar Sabaruddin.

“Ada satu cita-cita beliau almarhum yang belum terwujud yaitu berniat untuk membangun pesantren tahfidz quran yang aktenya masih proses dan lahannya sudah kami siapkan, namun belum sempat direalisasikan Pak Johny sudah pulang” ungkapnya.

Sabaruddin juga berpesan kepada Ken Arif agar bisa mengikuti jejak sang ayah, mengingat pengabdian Johny Ng kepada Kota Balikpapan cukup besar.

Hal ini disampaikan juga Subari menjelaskan sosok alm. Johny Ng memang dikenal sangat perhatian kepada sesama, baik sama siapapun, bahkan Johny Ng lah yang selalu perhatian dengannya saat terkonfirmasi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, Anak Alm. Johny Ng, Ken Arif menyampaikan dirinya maupun pihak keluarga siap mewujudkan impian sang ayah untuk membangun pondok pesantren.

“Kami dari keluarga alm. Johny Ng akan meneruskan perjuangan bapak. Tidak hanya di DPRD tapi di Kota Balikpapan. Berusaha jadi penerus yang tidak mengecewakan,” pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono mengunjungi Gabungan Kelompok Tani ( Gapoktan ) yang ada di RT.13 Kelurahan Lamaru , mereka berdiskusi bersama dengan masyarakat sekitar.

Disana terdapat kelompok - kelompok tani yang menanam sayuran dan ada satu kelompok lagi yang melakukan pengembang biakan dan penggemukan sapi.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan bahwa peternah tersebut mendapat bantuan dari Pemerintah Kota berupa satu ekor induk sapi yang dikembangkan dan digemukkan , setelah beranak baru anak sapi tersebut boleh dijual.

" Dalam hal ini kita perlu perhatikan bagaimana dengan pakan ternaknya nanti , bagaimana dengan suntiknya. Karena mengingat Kota Balikpapan masih banyak kekurangan daging dan masuknya dari daerah luar," Kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono kepada awak media , Senin ( 18/07/2022).

Selain dengan kelompok peternak sapi , kemarin ia juga berdiskusi kepada kelompok petani dan mendengar beberapa kendala yang mereka hadapi. Pertama , para petani tersebut rata - rata tidak memiliki lahan , mereka rata - rata mendapat modal dari tengkulak untuk bercocok tanam , lalu terkait perairan mereka memerlukan sumur pompa dan terkait bibit maupun pupuk.

Menanggapi aspirasi dari para petani tersebut , DPRD Balikpapan bisa menginventalisir lahan - lahan dan jika ada yang memiliki bisa ditemukan dengan Gapoktan tersebut. 

" Kita juga bisa memberikan bantuan berupa sumur dalam karena mereka perlu irigasi nya dan juga akan membantu dari sisi permodalan," pungkasnya. ( tri/adv)

KabarIkn.com, Balikpapan – Sejumlah Fraksi DPRD Kota Balikpapan meminta temuan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) terkait lahan stadion Batakan Kota Balikpapan segera ditindaklanjuti.

 Menanggapi hal tersebut , Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Syukri Wahid mengatakan temuan BPK terhadap sengketa lahan milik warga di Stadion Batakan di Jalan Mulawarman Batakan kelurahan Manggar, Balikpapan Timur Kota Balikpapan segera diselesaikan ganti ruginya.

“ Temuan BPK terhadap sengketa lahan milik warga di Stadion Batakan Jalan Mulawarman Kelurahan Manggar Balikpapan Timur agar segera diselesaikan ganti ruginya,” Ujarnya saat ditemui awak media , Selasa (5/7/2022).

Sesuai rekomendasi BPK lahan di dalam stadion tersebut adalah milik warga sehingga segera dilakukan pembayaran ganti rugi sebab kalau tidak dibayar akan menjadi temuan setiap tahun oleh BPK sehingga mempengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Ia mengusulkan sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota Balikpapan sebagai pengguna anggaran bersama BPK dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar membuat persetujuan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Apa lagi yang ditakutkan, anggaran sudah ada sehingga tinggal dibayar secara bertahap. Sementara untuk usulan pembentukan pansus penyelesaian lahan Stadion Batakan, Saya rasa untuk sementara tidak perlu.” pungkasnya. (tri/adv)

Foto : Ketua Komisi III DPRD Balikpapan , Alwi Al Qadri

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 18/07/2022) , Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) bersama Dinas PU , Disperkim , Dinas Perijinan , DLH terkait masalah penanganan banjir.

Komisi III mendapat informasi bahwa pengupasan lahan atau galian C ini sangat banyak yang ilegal atau tidak diketahui oleh Dinas Perijinan maupun DLH.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan , Alwi Al Qadri menyampaikan tentunya dampak dari pengupasan lahan ini sangat besar dan bisa mengakibatkan banjir. Ia mengungkapkan bahwa percuma Pemerintah Kota mengeluarkan anggaran bermiliar - miliar untuk penanganan banjir tetapi pengupasan lahan masih dibiarkan. 

" Dampaknya sekarang mungkin belum terasa tetapi setahun , dua tahun sampai lima tahun kedepan pasti bisa tambah parah," ujarnya.

Selama ini Komisi III DPRD Balikpapan melakukan RDP dengan Dinas PU saja , tetapi saat ini PU meminta agar Satpol PP juga dapat dilibatkan.

Terkait permasalahan ini Komisi III akan membentuk Tim Pokja untuk melakukan sidak ke lapangan di setiap hari Selasa menindak lanjuti mengenai Galian C maupun pengembang - pengembang nakal.

" Pengembang nakal ini juga sangat berdampak pada terjadinya banjir , karena banyak pengembang yang tidak mempunyai bozem dan tidak mempunyai drenase yang baik. Tentunya semua ini akan kita bentuk dalam pokja ini dan diharapkan dampak banjir ini semakin sedikit," kata Alwi.

Dibantu dengan DLH , Dinas PU , Satpol PP maupun Lurah dan Camat Komisi III DPRD Balikpapan akan meninjau langsung ke 5 titik banjir yang ada di Balikpapan.

" Dalam hal ini kita sangat serius. Harapannya , tidak ada lagi pengupasan lahan yang ilegal di Kota Balikpapan," pungkasnya. ( tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri meminta kepada Pemerintah kota Balikpapan agar dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini disebabkan karena ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Sisa Lebih Pengguna Anggaran (Silpa) pada APBD tahun 2021 yang jumlahnya hingga mencapai Rp 556,77 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menyampaikan bahwa DPRD berharap instansi terkait dapat meningkatkan kinerjanya , sebab Silpa APBD tahun 2021 cukup besar yaitu mencapai Rp 556,77 miliar.

“ Kami minta pada tahun mendatang instansi terkait harus bekerja keras, cepat dan tepat sehingga tidak ada lagi Silpa APBD Kota Balikpapan yang cukup besar,”Kata Alwi kepada awak media , Rabu (6/7/2022).

Dengan Silpa sebesar Rp 556,77 miliar membuat masyarakat sangat dirugikan karena berbagai program yang telah direncanakan tidak berjalan maksimal.

Banyak usulan masyarakat lewat musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan,kecamatan hingga tingkat kota tidak terealisasi.

Alwi meminta Kualitas belanja APBD harus lebih ditingkatkansehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan benar serta tepat pada sasaran, guna kepentingan masyarakat Kota Balikpapan. (tri/adv)

Foto : Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan , Parlindungan

KabarIkn.com,Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Balikpapan menyoroti kendala keterlambatan penyediaan seragam sekolah gratis untuk siswa ajaran baru 2022/2023.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan , Parlindungan menyampaikan permasalahan keterlambatan seragam sekolah ini sebenarnya bisa di antisipasi diawal karena ini program RPJMD yang sudah lama dibahas dan pastinya sudah ada dokumen yang dipersiapkan untuk itu sehingga tidak ada keterlambatan sampai sekarang.

" Jika berbicara masalah spek berarti itu harus ditentukan di awal pada saat pengajuan anggaran dan jangan saat anggaran diajukan malah berbicara spek lagi," Kata Parlindungan kepada awak media , Rabu (13/07/2022).

Ini tentunya akan menjadi bahan bagi dewan untuk melakukan evaluasi kepada Dinas Pendidikan , sehingga tidak menimbulkan gejolak baru dimasyarakat.

Masyarakat saat ini sudah disibukkan dengan anaknya yang masuk sekolah dan harus membeli seragam , menunggu seragam gratis sampai sekarang tapi katanya belum lelang dan masih melakukan uji lab atau segala macam.

" Sehebat apasih seragam sampai harus melakukan uji lab. Kita kan ada standarisasi untuk seragam sekolah , jadi tidak perlu membuat sesuatu yang terlalu berlebihan menurut saya yang penting layak dan nyaman dipakai untuk anak," Katanya.

Parlindungan menambahkan harus dari awal Pemerintah sudah harus menyiapkan terkait seragam gratis tersebut , karena ini sudah masuk dalam program RPJMD Wali Kota.

Mengenai anggaran seragam sekolah gratis ini yang berjumlah Rp 19,06 M mengalami penggeseran menjadi kurang lebih Rp 23 M sekian , anggaran ini sedang diajukan ke provinsi atas program - program yang ada di Diknas.

Hal ini mungkin juga berkaitan dengan spesifikasi dari seragam yang akan dibagikan , tetapi sampai saat ini belum diketahui spek nya seperti apa.

" Saat ini banyak pengaduan dari orang tua bahwa mereka diharuskan untuk membeli seragam dulu dan menunggu sampai bulan September. Hal ini sama saja dengan orangtua disuruh untuk beli seragam dan bulan September diberikan untuk seragam pengganti saja , berarti tidak ada yang gratis," imbuhnya.

Adanya pergeseran anggaran ini disebabkan oleh penambahan siswa. Penambahan siswa ini tidak bisa dikatakan setelah PPDB , sebelum PPDB sudah bisa memprediksi berapa siswa yang diterima. (tri/adv)

KabarIkn.com, Balikpapan-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Budiono menghadiri syukuran HUT Bhayangkara ke-76 Polda Kaltim , di gedung Sport Convention Center (BSCC) Dome Kota Balikpapan, Selasa (5/7/2022).

Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Budiono turut hadir dan mengucapkan terima kasih atas undangan dari Polda Kaltim, dalam acara Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 76. 

“Terima kasih atas undangan dari Polda Kaltim, dalam acara HUT Bhayangkara ke 76, Mudah-mudahan Polri profesionalisme, presisi menjadi tujuannya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat,” ujarnya.

Budiono berharap sinergitas selalu terus terjalin dengan baik.

“Selamat kepada Polri yang saat ini Ulang Tahun ke-76. Dirgahayu Bhayangkara ke-76,” ucapnya.

Budiono menambahkan untuk kedepannya banyak kegiatan yang harus dikerjakan Polri diantaranya G 20, Pileg dan Pilpres.( tri/adv)

Foto : Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan , H. Kamaruddin

KabarIkn.com,Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan sampai saat ini masih menyoroti masalah terkait juru parkir liar yang ada di Kota Balikpapan.

Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan H.Kamaruddin mengatakan bahwa memang yang menjadi juru parkir liar itu menyatakan mereka adalah binaan dari Dinas Perhubungan Kota Balikpapan padahal sebenarnya mereka menggunakan sistem setoran.

" Misalnya 1 tempat itu perbulan harus Rp 1 juta, nah tentunya mereka cari lebihnya untuk mereka sendiri dan ini yang caranya kurang baik sehingga disebut jukir liar," ujar H. Kamaruddin saat bertemu awak media, Rabu (13/07/2022).

Dengan kemudahan menjadi tukang parkir ini lantas menjadi mata pencarian banyak orang dan akhirnya membebani pengunjung yang datang karena terus ditarik untuk biaya parkir.

Sampai saat ini penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan pun tidak terlalu berpengaruh karena jukir non binaan Dishub masih tersebar liar.

" Pekerjaan parkir ini akhirnya jadi mata pencarian orang banyak yang akhirnya dapat membebani masyarakat. Sementara penertiban yang dilakukan itu hanya seremonial sekali-sekali saja, tidak ada yang konsisten atau berkelanjutan,"imbuhnya.

Ia memberikan masukkan agar permasalahan parkir ini ada solusinya , kembali ke sistem dulu yang memasukan tagihan parkir ke pajak STNK yang bebannya lebih sedikit dibandingkan jika setiap hari bayar parkir.

"Kalau mau jadi masukan buat PAD buat pemerintah harusnya dipungut tahunan saja, Sehingga kalau ada tukang parkir yang masih menarik biaya parkir pasti sudah dipastikan kalau itu juru parkir liar. Di tiap tempat harus sudah ada, jadi tidak mungkin ada jukir liar," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,JAKARTA- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia kembali menganugerahkan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2021 kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh, S.sos di auditorium Dr. Ir. Soejarwo, Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta, Rabu (21/07/2022)

Penganugrahan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2021 ini diterima langsung oleh ketua DPRD Abdulloh, S.sos dan disaksikan oleh wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, ph, D serta didampingi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, MSC.

Penghargaan bergengsi ini merupakan penghargaan ketiga kalinya diterima Ketua DPRD kota Balikpapan yang mana sebelumnya diterima pada tahun 2019 dan 2020.

Usai menerima penghargaan Ketua DPRD kota Balikpapan, Abdulloh, S.sos mengatakan penghargaan ke tiga kalinya kembali diperoleh DPRD Balikpapan. Ini bukti bahwa DPRD sangat mensupport untuk pelestarian lingkungan hidup.

Bahkan (lebih lanjut) kota Balikpapan melakukan pembangunan dengan konsep lingkungan hidup serta berkosentrasi dengan supporting peraturan maupun sisi anggaran untuk kepentingan lingkungan hidup Kota Balikpapan.

"Untuk itu tahun ini DPRD kota Balikpapan kembali membawa tropi penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2021 yang ketiga kalinya"kata Abdulloh kepada awak Media.

Abdulloh menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus terus besinergi baik dalam pembangunan kota Balikpapan maupun pelestarian lingkungan.

"Kami DPRD harus terus besinergi dengan pemerintah khususnya dukungan regulasi maupun konsentrasi anggaran untuk lingkungan hidup"ucap Abdulloh.

Untuk itu lanjut Abdulloh, penghargaan yang pihaknya terima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan hasil konsentrasi DPRD kota Balikpapan bersama Pemkot Balikpapan. Sehingga kota Balikpapan selalu menjadi nominasi setiap tahunya.

"Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat kota Balikpapan yang selalu peduli terhadap lingkungan, sehingga penghargaan ini dapat kembali diraih DPRD kota Balikpapan"pungkasnya

Perlu diketahui penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra merupakan penghargaan atas kepemimpinan dan pemahaman terhadap isu lingkungan, respon kebijakan kepala daerah bersama pimpinan DPRD dalam perumusan dan penerapan .

Dalam kegiatan ini juga dihadiri beberapa Gubernur dan Walikota serta Bupati dan Ketua DPRD yang menerima penghargaa di auditorium Dr. Ir. Soejarwo, Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta.(adv)

Foto : Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan , H. Kamaruddin 

KabarIkn.com,Balikpapan - Tarif parkir yang diterapkan di beberapa Mall Balikpapan saat ini menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Balikpapan.

Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan H. Kamaruddin mengatakan bahwa ia kurang setuju dengan tarif parkir yang cukup mahal di Mall yang ada di Kota Balikpapan. Ia menilai harusnya ini bisa dibuatkan flat saja atau dibuatkan parkir dengan tarif yang lebih murah.

" Ditengah ekonomi yang seperti ini , harga bensin juga naik tentunya dengan adanya tarif parkir yang mahal ini sangat membebani masyarakat," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan , H. Kamaruddin kepada awak media , Senin (11/07/2022).

Ia juga menyoroti fasilitas yang kurang memadai dengan adanya tarif parkir yang cukup mahal ini. Jika pendapatan dari parkir tersebut bisa maksimal masuk ke Pemerintah Kota sangat bagus tetapi hanya berdasarkan laporan dikhawatirkan pengelola parkirnya tidak jujur , yang tentunya merugikan Pemerintah dan Masyarakat. (tri/adv)