DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 09/05/2022) , Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1433 H DPRD Kota Balikpapan bersama Sekwan dan serta seluruh jajaran staff melaksanakan silaturahmi bersama awak media. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Paripurna.

Pelaksanaan silaturahmi ini tetap dilakukan dengan mengdisiplinkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang ketat.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin pada momen lebaran kali ini. Ia berharap kedepannya DPRD Kota Balikpapan bersama seluruh jajarannya dapat menjalin kerjasama yang baik dan dapat terus bersinergi bersama awak media.

" Saya mengucapkan minal aidin walfaizin, kepada rekan-rekan pimpinan dan seluruh anggota DPRD Balikpapan, berserta seluruh jajaran baik Sekretaris Dewan (Sekwan) maupun staff,jika dalam melaksanakan tugas kedewanan ada hal-hal yang kurang berkenan dihati, mohon dimaafkan. Juga kepada wartawan jika ada khilaf dan salah saya selama memimpin, saya mohon maaf. Bagaimanapun saya sebagai pimpinan jika tidak bisa memuaskan semua pihak,"katanya.

Abdulloh juga menyampaikan selamat kepada Irvan Taufiq sebagai Seketaris DPRD dan bagian kelembagaan DPRD Kota Balikpapan. Ia berharap semoga amanah yang diberikan kepada Taufik bisa dijalankan dengan baik dalam pelayanan.

"Semoga Sekwan yang baru ini dapat mejalankan amanah. Dan pelayanan kepada kami dapat menjadi lebih baik lagi," pungkasnya. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) mengusung anggota DPRD Kota Balikpapan yaitu Taufik qul Rahman menjadi Calon Wakil Wali Kota Balikpapan.

Menanggapi hal tersebut , Taufik menyampaikan bahwa ia tinggal menunggu instruksi dari partai untuk menjalani apa yang diperintahkan oleh partai. Jika ia diminta untuk turut meramaikan pencalonan menjadi wakil wali kota Balikpapan ia siap.

" Yang pasti Partai Kebangkitan Bangsa ( PKS ) munhkin punya pertimbangan - pertimbangan yang sangat luar biasa sehingga saya diamanahkan untuk bisa ikut  bertanding menjadi Wakil Wali Kota Balikpapan," ujarnya kepada awak media , Kamis ( 07/04/2022).

Untuk komunikasi dengan intern partai tetap berjalan dengan baik , karena Taufik juga posisinya sebagai Ketua OKK dan dipercayai oleh ketua DPC juga DPW untuk maju mencalonkan sebagai Wawali.

Taufik menjelaskan nanti DPD yang akan mengatur semua urusan bagaimana untuk surat penunjukan dari PKB untuk mencalonkan sebagai wawali.

" Untuk masalah persiapan inshaallah semua dengan dukungan dari DPD dan DPC Kota Balikpapan kalau mereka siap saya juga pasti akan siap,"pungkasnya. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 12/04/2022) , DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian penjelasan Wali Kota tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Balikpapan Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari menyampaikan dalam rapat paripurna ini mereka mengkritisi dan menelaah semua apa yang disampaikan dalam program kerja tahun 2021 , lalu akan diawasi di lapangan.

" Nanti teman - teman akan mengkritisi apakah sudah sesuai dengan yang dilapangan atau tidak ," Kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari.

Agenda selanjutnya DPRD Balikpapan juga akan melakukan rapat paripurna pendapat dari DPRD dan ini akan menjadi evaluasi.

" Masing - masing anggota sudah punya laporan yang akan disikapi apakah sudah sesuai dengan yang dilapangan dan apa yang disampaikan selama ini," imbuhnya.

Subari menambahkan terkait penyerapan saat ini rata - rata sudah hampir mencapai 80-90% dan untuk anggaran juga sudah cukup. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Kondisi covid 19 saat ini khususnya di Kota Balikpapan sudah mulai membaik dan angka pasien terkonfirmasi positif juga semakin menurun.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan , Sandy Ardian menyampaikan bahwa hal ini juga tentunya merupakan keberhasilan dari seluruh masyarakat yang telah mematuhi protokol kesehatan dan telah melaksanakan vaksinasi.

" Kita bersyukur dengan adanya perkembangan yang sangat menggembirakan ini , tetapi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker , menjaga jarak dan mencuci tangan," ujarnya saat ditemui awak media , Kamis ( 7/4/2022).

Meskipun gejala omicron ini tidak separah varian sebelumnya tetapi tetap diyakinkan kalau ada masyarakat yang melakukan test pasti masih ada yang terkonfirmasi positif.

Ia berharap puasa dan lebaran di tahun ini bisa seperti tahun - tahun sebelumnya yang bisa dibilang cukup bebas untuk melakukan aktivitas , tetapi tidak lupa untuk menggunakan masker.

" Shalat tarawih juga sekarang sudah mulai dilonggarkan tidak seperti tahun lalu yang terus dibatasi ," imbuhnya.

Sandy menghimbau sebaiknya Pemerintah dapat menggencarkan vaksinasi yang mungkin bisa melibatkan RT maupun yang lainnya untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat teredukasi mengenai hal vaksinasi booster.(tri)

Foto : Ketua Komisi I DPRD Balikpapan , Laisa Hamisa

Kabarikn.com,Balikpapan – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memastikan hingga sampai saat ini Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2014 tentang Izin Membangun Tanah Negara (IMTN) bersama peraturan turunannya hingga kini masih berlaku. Seperti diketahui bahwa banyaknya Keluhan masyarakat ke Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang (DPPPR) kota Balikpapan masih sangat ribet pengurusan IMTN termasuk kantor kecamatan.

Masih banyak tanah atau lahan yang tumpang tindih bahkan ada warga yang sampai mengadu ke Bantuan Hukum yaitu Ombudsman.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Laisa Hamisah mengatakan, sesuai ketentuan Peraturan Daerah terkait kepengurusan serifikat tidak bisa langsung dari segel, dikarenakan harus melalui IMTN terlebih dahulu.

“Kita pertegas, dan kita masih gunakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, jadi kita tidak bisa langsung dari segel ke Sertifikat, tetapi kita pakai IMTN dulu baru bisa di proses” kata Laisa saat diwawancara awak media ini. Selasa (5/4/2022).

Ia menambahkan, akan menunggu revisi Perda IMTN yang masih berproses. Dan Nantinya akan dipermudah dalam Kepengurusannya.

“Jadi nanti menunggu revisi Perda IMTN dulu yang kini masih berproses. Dan nantinya masyarakat akan lebih gampang dalam pengurusannya, bisa saja nanti lebih dipermudah," pungkasnya (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 06/04/2022) , Komisi II DPRD Kota Balikpapan melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Dinas Pariwisata.

Dalam rapat tersebut mereka membahas terkait PAD Kota Balikpapan di bidang pariwisata , karena bidang pariwisata ini menjadi suatu multiplayer efek yang efeknya bisa ke hotel hotel , UMKM dan lainnya.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan , Amin Hidayat menyampaikan walaupun anggaran hanya sedikit tetapi multiplayet efek dari bidang pariwisata ini banyak dan nanti di Banggar akan di perjuangkan. 

Adapun hal yang disoroti salah satunya adalah mengenai destinasi wisata di manggar. Diketahu terdapat beberapa kebocoran yaitu diantaranya adalah banyaknya pintu - pintu tikus , jadi retribusi tidak masuk ke Pemerintah Kota dan ini tentunya harus dibenahi oleh Dinas Pariwisata.

" Hal ini dilakukan agar semua yang masuk tertangani di satu pintu. Lalu , informasi - informasi terkait pariwisata di Balikpapan juga dapat dibuat buletin atau link tentang destinasi pariwisata yang ada disini," ujar Amin Hidayat saat ditemui awak media , Rabu ( 06/04/2022).

Sampai sekarang masih banyak di Balikpapan pendatang lokal maupun dari luar yang tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai destinasi wisata di Kota Balikpapan.

DPRD Balikpapan khususnya Komisi II menekankan kepada Dinas Pariwisata untuk segara membuat link destinasi yang bisa diakses oleh masyarakat manapun.

Amin Hidayat menambahkan pada tahun ini akan diadakan Haornas untuk tingkat nasional di Kota Balikpapan.

" Makanya sebelum itu dilaksanakan Haornas , semua akses terkait informasi - informasi destinasi pariwisata Balikpapan harus sudah selesai dikerjakan," pungkasnya. ( tri )

Foto : Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Laisa Hamisa

Kabarikn.com,Balikpapan- Senin (11/4/2022), Sekitar 250 mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Kantor Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, dua di antaranya menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan menolak penundaan Pemilu 2024. Unjuk rasa berlangsung damai.

Para mahasiswa dari berbagai kampus itu menamakan diri sebagai Aliansi Kota Minyak. Mereka semula berkumpul di pertigaan Plaza Balikpapan sekitar pukul 14.30 Wita , Setelah itu rombongan berjalan menuju Gedung DPRD Kota Balikpapan yang berseberangan dengan Kantor Wali Kota Balikpapan.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Laisa menanggapi hal tersebut meurutnya ia  sebagai anghota DPRD Balikpapan sepakat menerima aspirasi mahasiswa tentang demo yang digelar oleh para mahasiswa.

" Intinya tetap mengikuti aturan dan UU yang berlaku cara berdemo yang baik tidak anarkis , mengikuti protokol kesehan," kata Laisa diruang Komisi I Senin, (11/4/2022).

Menurut Laisa, mereka tetap mendengarkan tuntunan pendemo 

lalu ditampung dan nanti akan disampaikan ke unsur pimpinan dan akan di tindak lanjuti ke berwenang dipusat karena yang  membuat kebijakan yaitu DPR RI .

" Saya pribadi sepakat tentang yang di tuntut aspirasi dari pendemo yaitu Tentang perpanjang jabatan presiden dan Penambahan 3 prode presiden , lalu tentang harga bahan naik ini juga menyusahkan masyarat,"pungkas laisa. (Adv/tri)

Foto : Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan , Suryani

KabarIkn.com,Balikpapan - Mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) di tahun ini tetap memakai sistem zonasi dan juga terdapat penambahan sekolah di daerah Balikapan selatan yaitu sekolah SMP dan SD.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan , Suryani menyampaikan untuk kedepannya diharap jangan sampai ada lagi permasalahan soal zonasi seperti tahun lalu dan kedeannya bisa diperbaiki lagi.

" Soal daftar zonasi masih banyak yang tidak paham dengan sistem online. Jadi paling tidak sekolah di satu kecamatan harus menyiapkan satu tempat untuk membantu para siswa yang tidak bisa menggunakan PPDB online,"ujarnya kepada awak media , Rabu ( 06/04/2022).

Suryani menambahkan di daerah Balikpapan Timur juga banyak warga yang masih kesusahan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah secara online. Maka dari itu sekolah diharap bisa membuat tempat khusus untuk pendaftaran PPDB secara langsung. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (11/04/2022) , Komisi III DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) bersama pihak Grand City , Dinas Permukiman , Dinas Perijinan dengan agenda menindak lanjuti permasalahan sidak komisi III tahun lalu terkait masalah banjir yang diakibatkan oleh perumahan grand city.

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan , Alwi Al Qadri menyampaikan para anggota DPRD dalam hal ini menanyakan terkait masterplan , Site Plan ,RTH maupun bendalinya yang sudah ada 3x perubahan termasuk dari tahun 2012 , 2017 sampai tahun 2019.

" Terakhir di tahun 2019 RTH nya mereka menyampaikan ada 9 hektar dan yang jadi permasalahannya adalah teman - teman dari OPD belum pernah pergi kesana untuk mendata," Kata Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan , Alwi Al Qadri saat ditemui awak media.

Hal ini tentunya sangat penting , OPD tersebut menyebutkan bahwa di site plan ada 9 hektar tetapi ternyata tidak sampai. Para anggota Komisi III pada jam 3 sore nanti akan melakukan sidak langsung ke lapangan untuk memastikan RTH maupun bendalinya sesuai dengan yang di site plan.

Di RTH tersebut mestinya 20% dari 224 hektar, jadi luas Grand City ini adalah 224 hektar dan 20% nya RTH.  Masalah ini juga diminta untuk dibuatkan Pansus pengembang termasuk Grand city ini dan akan ditingkatkan.

" Kalau tidak ditingkatkan pasti akan begini terus. Sekarang banyak sekali pengembang nakal jangankan pengembang kecil , pengembang besar juga sama tidak sesuai komitmen," imbuhnya.

Alwi menambahkan belum sampai 20% pembangunan Grand City sudah mengakibatkan banjir dan terjadi di 2 rt yaitu RT 42 dan RT 65. Bagaimana kalau sampai 50 - 70% takutnya nanti akan makin parah. (tri)

Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono

Kabarikn.com,Balikpapan- Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah ditetapkan tanggal 15 Februari 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal tersebut, secara resmi IKN akan beralih di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tentunya ini menjadi harapan besar atau mimpi besar, untuk mewujudkan bahwa pemerintah ini bener-bener meletakkan pembangunan yang berkeadilan yang dulunya Jawa sentris sekarang ada di Kalimantan.

“Ini melalui tahapan dan kajian bahkan pansus yang sudah panjang. Saya pikir ini tantangan sekaligus harapan kita semua bahwa IKN sudah ditetapkan di Kalimantan Timur tepatnya di Penajam Paser Utara,” ujarnya Budiono, acara safari ramadhan di rumah jabatan Walikota Balikpapan, Senin (5/4/2022) malam.

Pada saat kunjungan Menteri Dalam Negeri di Kantor Wali Kota Balikpapan, Budiono mengatakan secara langsung bahwa ibu kota negara yang ada di PPU, Balikpapan ini adalah salah satu penyangga atau pintu gerbangnya.

“Tentunya saya sampaikan 3 tahun terakhir pertambahan penduduk kita di atas 30 ribu. Nanti kalau ada aparat Sipil Negara (ASN) datang ke sini semua, kita ini tidak siap baik dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan air baku PDAM,” ungkapnya.

Menurut Budiono, Menteri Dalam Negeri pada saat berada di Kantor Walikota Balikpapan menyampaikan yang menjadi ketidaksiapan Balikpapan dari berbagai sektor dapat disampaikan dengan menggunakan data dan proposal.

“Itu yang kita upayakan dan nanti juga DPRD akan membuat salah satunya pokok-pokok pikiran untuk kita sampaikan kepada pemerintah pusat, yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan Otorita,” jelasnya

Terkait Kepala Badan Otorita, Budiono menjelaskan bahwa itu adalah kewenangan presiden. Namun, nantinya akan ada struktur, sehingga berharap nanti ada orang Kalimantan khususnya Balikpapan yang bisa masuk dalam struktur tersebut," pungkas budiono. (*)

Anggota DPRD provinsi Kaltim Ir H Muhammad Adam:APBD 2022  Rp 30 miliar, kalau terlambat karena didesak waktu bisa di alihkan ke Grogot 

Kabarikn.com,Balikpapan-Permasalahan pembangunan SMK N 7 Balikpapan Barat pihak DPRD Provinsi sudah melakukan  diskusi sama Pak Walikota Balikpapan termasuk Waktu musrembang kita sampaikan bahwa selama ini kan seolah olah yang tidak maksimal berjuang adalah anggota DPRD  provinsi Dapil Balikpapan sekian tahun," kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Ir H.Muhammad Adam Sinte di Gedung DPRD Kota Balikpapan Kamisi(7/4/2022).

Lanjut Adam, tahun lalu kita sudah anggarkan 10 miliar bakan proses lelang sudah ada ditawar 6,5 miliar dan ketika kontraktor sudah mobilisasi material itu nggak bisa dilaksanakan karena belum kelir persoalan lahan.

"yang pertama adalah itu hutan mangrove yang kedua ternyata UPL- UKL belum ada  sehingga ketika itu Diknas Provinsi Berkodinasi ke Balikpapan ,disampaikan bahwa tolong dikelirkan persoalan lahan sehingga bisa dilanjutkan pembangunan ini,"jelasnya.

APBD 2022 ini kita kan dapat lagi 30 miliar, Tapi kan tidak mungkin jalan karena yang tahun lalu saja tidak bisa terserat karena persoalan lahan kebuntuan di sini karena ada miskomunikasi informasi waktu Pak Muhaimin sempat mengatakan  lahannya itu sudah clear karena sudah ada sertifikat.Setelah kami mendapat informasi ternyata belum ada sertifikatnya," ujar adam.

Kami berharap selain kami juga kawan-kawan dan pemerintah kota juga ikut membantu komunikasi ke sana, Jika Itu Menjadi domain kota kiranya untuk segera menyelesaikan izin UPL UKL nya Tolong itu segera tapi jika itu domain  pemerintah provinsi itu menjadi tanggung jawab kami dan  kami Dapil Balikpapan kami akan berkomunikasi lagi pemerintah provinsi karena khawatir kalau tidak kelir ini kan lagi asistensi dipa seluruh bantuan keuangan 2022 khawatir karena dikejar waktu khawatir, kalau itu dialih kan lagi,"ucapnya.

Menurut Adam ini serius antara pemerintah kota dan diknas provinsi Untuk segera menyelesaikan persoalan ini,kalau terlambat karena didesak waktu itu bisa dialihkan ke tempat lain ada informasi 30 miliar  itu akan dialihkan ke Tanah Grogot ," pungkas Adam. (tri)

Kabarikn.com,Balikpapan- Adanya dugaan pengupasan lahan yang terjadi di Kota Balikpapan mendapat sorotan dari DPRD Kota Balikpapan, terutama yang terjadi sekitar perumahan Grand City, Batu Ampar, Balikpapan Utara. 

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang mengatakan, akibat adanya pengupasan lahan tersebut beberapa warga melaporkan khususnya di RT 42 dan RT 65 Graha Indah di seputar kawasan grand city merasa  terganggu dengan adanya pengupasan lahan tersebut.

“Akibat pengupasan lahan tersebut lumpur yang ditimbulkan, dari pengupasan lahan  masuk ke saluran drainase dan membuat sedimentasi. Sehingga pada saat hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan banjir,” ujar Syarifuddin Oddang, Selasa (5/4/2022).

Meski  pengupasan lahan terjadi di Grand City itu dikupas merupakan lahan mereka sendiri.  Akan tetapi seharusnya mereka juga memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan  masyarakat sekitarnya. 

Jadi bukan kami menghalangi adanya pembangunan oleh investor. Tapi jangan sampai adanya pembangunan ini adanya kegiatan berdampak tidak baik dan merugikan masyarakat. Karena sama saja nanti seharusnya anggaran APBD tidak lari ke situ nanti malah lari ke situ,” tambahannya.

Saluran air yang dari Sepinggan Pratama dan masuk Grand City itu dianggap sudah tidak layak. Bahkan masyarakat juga sudah pernah melakukan gotong royong mengangkat sediment. dan memang diakui warga  saat ini sudah tidak kuat menampung sedimentasi karena adanya pengupasan lahan tersebut.

Menurut Oddang, perlu kerja sama yang baik antar sektor terkait dalam menuntaskan persoalan ini sehingga mencegah terjadinya pertambahan titik -titik banjir di Balikpapan.

“Apalagi menjelang rencana pemindahan IKN di Kaltim. Balikpapan belum ada IKN saja sudah terjadi titik -titik banjir. Apalagi nanti jika terjadi pertambahan penduduk,” pungkas oddang.(*)