DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan berencana untuk menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu persyaratan dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2023 di Balikpapan. 

Hal ini mendapat perhatian dan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan khususnya Komisi IV.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan , Parlindungan turut mendukung KIA sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan PPDP Online, hanya saja ada kendala tingkat pemerataan sekolah yang belum ada setiap wilayah Kecamatan.

Kendala tingkat pemerataan sekolah yang belum ada di setiap wilayah Kecamatan ini tidak menjadi hambatan atau mempersulit murid untuk mendapatkan sekolah. 

"Sekolah di Kota Balikpapan masih sedikit sehingga kendala kita ada disitu, tidak dengan adanya KIA sama saja masalahnya" ujarnya kepada awak media , Senin ( 29/08/2022).

Menurut Parlindungan , dengan adanya KIA ini dapat mengontrol anak-anak agar mampu ditampung di semua sekolah , yang artinya anak yang tidak punya surat-surat seperti anak dari istri nikah siri sehingga tidak punya identitas dapat mengunakan KIA ini. 

"Niat baik ini juga harus didukung dengan fasilitas yang memadai sehingga pemerataan pendidikan bisa terlaksana," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Saat ini masyarakat masih mengeluhkan kelangkaan gas LPG 3Kg , mereka juga mengeluhkan para penjual LPG di kios kios menjual ke orang orang diluar lingkungan sekitar dan harganya juga lumayan mahal.

Menanggapi hal tersebut , Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Suwanto menyampaikan para agen - agen LPG diharapkan untuk tetap dapat melayani warga sekitarnya dan tidak mendahulukan orang dari luar untuk membeli LPG. Pertamina juga telah mencabut izin 20 pangkalan yang menjual LPG.

" Mudah - Mudahan dengan aturan seperti ini agen LPG mampu melayani masyarakat di sekitarnya dan yang telah melakukan pelanggaran bisa lebih memperbaiki kinerja mereka," ujarnya kepada awak media , Selasa ( 16/08/2022).

Syarat menunjukkan KTP untuk membeli gas LPG ini sebenarnya juga tidak masalah yang terpenting yang dilayani adalah warga sekitar dimana pangkalan itu ada dan jangan sampai menunjukkan KTP tetapi yang dilayani tetap pembeli dari luar wilayah pangkalan tersebut.

Suwanto menambahkan untuk kenaikan harga LPG sendiri pastinya menyesuaikan dengan kelangkaan dan ini juga merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh para agen. Ia beranggapan bahwa walaupun ada kelangkaan pada LPG harusnya harga tetap tidak boleh dinaikkan.

" Saya harap pertamina dapat lebih memperhatikan masyarakat bahwa kebutuhan LPG 3kg terutama bagi UMKM yang membutuhkan kalau bisa dibuatkan satu tempat tersendiri , sehingga agen gas LPG untuk UMKM bisa dilayani karena UMKM merupakan bagian dari perputaran ekonomi di Balikpapan,"pungkasnya. ( tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mendorong masyarakat lokal Kota Balikpapan untuk mempromosikan karyanya melalui Haornas 2022. 

Sabaruddin menyampaikan dengan dihadiri banyak massa dari berbagai daerah di acara puncak Haornas 2022 yang bertaraf Nasional ini ,ia berharap masyarakat dapat terlibat langsung di kegiatan tersebut. Begitu juga dengan promosi yang di Kota Balikpapan ini harus dimaksimalkan dan melibatkan orang banyak.

Selain kesiapan Kota Balikpapan dalam hal transportasi atau perhotelan, menunjukan ciri khas dari Kota Balikpapan juga dapat dipamerkan untuk memperkenalkan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

" Tidak kalah penting bahwa ketika masyarakat berbondong-bondong di Kota Balikpapan sebagai kota penyangga mereka ingin tau apa ciri khasnya kota Balikpapan ," ujarnya kepad awak media , Rabu ( 24/08/2022).

Ia mengingat kembali beberapa tahun yang lalu Balikpapan banyak mendapatkan rekor MURI seperti nasi goreng nanas, pepaya mini, mie singkong tapioka dan sayangnya saat ini sudah hilang tidak terdengar lagi kabarnya.

" Dengan karya yang disajikan ini dapat memperkaya pertumbuhan UMKM yang ada di kota Balikpapan agar sesuai dengan tema sekarang yaitu pulih lebih cepat bangkit lebih kuat," pungkasnya. ( tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kejuaraan Nasional Pickleball akan digelar di Kota Balikpapan yang disandingkan dengan Hari Olahraga Nasional ( Haornas ) 2022 dan akan dibuka mulai tanggal 19 - 21 Agustus 2022.

Kota Balikpapan sendiri dalam cabang olahraga Pickle sudah cukup bagus , bahkan sudah banyak kejuaraan yang diikuti sehingga sekarang dipercayakan sebagai tuan rumah.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan sekaligus Ketua Panitia Kejuaraan Pickleball Nasional , Hasanuddin menyampaikan bahwa kejuaraan nasional Pickleball ini sementara hanya difokuskan kepada Warga Negara Indonesia seperti ada yang dari Padang , Bali , Indramayu , Bontang , Samarinda , Berau dan kota lainnya yang sudah mendaftar untuk kejuaraan nasional ini.

" Pesertanya ada dalam beberapa kategori dan semuanya ganda , ganda putra , ganda putri , mix , usia 50 tahun keatas , ganda putra - putri dan ditambah dua junior di tingkat Kaltim," ujarnya kepada awak media , Senin ( 15/08/2022).

Adapun manfaat dari mereka mengikuti kejuaraan nasional ini adalah mereka memiliki jalur prestasi. Kegiatan ini akan digelar di Tennis Indoor Balikpapan dan akan dibuka pada hari Jum'at ( 19/08/2022) nanti. ( tri/adv )

KabarIkn.com,Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan mendapat pengarahan dari Pj. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan Dinas Pariwisata terkait Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang akan dilaksanakan tanggal 9 September 2022 mendatang.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Sabaruddin Panrecalle menyampaikan Kegiatan Haornas ini nantinya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo berserta para menteri dan para pejabatnya. Secara sentralistik akan digelar di Stadion Batakan , Balikpapan Timur dan acara ini bertaraf nasional karena adanya keterlibatan dari semua kepala daerah dan peresiden.

" Dengan diadakannya Haornas di Stadion Batakan Balikpapan Timur ini , diingatkan kepada para intansi terkait untuk dapat memperhatikan kondisi di Balikpapan Timur yang padat dengan kendaraan. Wilayah Balikpapan Timur itu tingkat produktivitasnya sangat tinggi tetapi hanya ada satu akses saja untuk menuju ke sana," Kata Sabaruddin kepada awak media , Senin ( 22/08/2022).

Ia juga mengingatkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan maupun pihak dari kepolisian untuk membuat jalur rekayasa dan tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan jalur laut bisa dipertimbangkan. 

Sabaruddin menambahkan terkait persiapan Haornas juga diingatkan kepada para stekholder untuk melibatkan masyarakat semuanya karena belum tentu pemerintah sanggup untuk menyebar hal ini. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan turut mengapresiasi Pemerintah Kota Balikpapan yang dalam hal ini dipercaya oleh Pemerintah Pusat khususnya Kemenpora untuk menjadi tuan rumah Hari Olahraga Nasional ( Haornas ) 2022 di Balikpapan.

Kota Balikpapan sebagai tuan rumah tentunya harus mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan Haornas 2022 ini dapat berjalan dengan lancar.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan sekaligus Ketua Pengurus Cabang , Sandy Ardian menyampaikan dalam kegiatan ini ada beberapa cabor yang menjadi tingkat nasional salah satunya cabor Pickleball .

" Saya apresiasi sebesar - besarnya kepada Pemerintah Kota yang kemudian mempercayakan kepada kami untuk menjadikan ini sebagai event nasional," ujarnya kepada awak media , Senin ( 15/08/2022).

Mereka telah berkoordinasi dengan Pengprov , Pengcab se - Kaltim bahkan se Indonesia telah dibagikan undangan dan beberapa daerah sudah merespon undangan kegiatan Haornas 2022 tersebut.

Sandy menyatakan bahwa sangat berbahagia Kota Balikpapan dijadikan sebagai Tuan Rumah dalam olahraga Pickleball tingkat nasional. 

"Secara tekhnis untuk Pickleball tingkat nasional bisa sampai 64 atlet untuk ganda , karena mempertimbangkan lapangan , waktu dan kesiapan dari panitia maupun fasilitas," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 77 , Lapas Kelas IIA Balikpapan memberikan revisi kepada sebanyak 1.175 Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ). Lapas Balikpapan memberikan remisi atau potongan hukuman kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat.

Wali Kota Balikpapan , Subari turut hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan 

ini salah satu apresiasi dari Pemerintah Kota untuk memberikan remisi kepada warga binaan , bahkan 4 orang warga binaan lapas sudah dibebaskan.

" Kita berharap kepada warga binaan yang sudah mendapat remisi dapat menata hidup yang lebih baik lagi," ujar Subari kepada awak media , Rabu ( 17/08/2022).

Lalu mengenai pemberian penghargaan kepada siswa - siswi yang berprestasi pada rangkaian Upacara HUT Kemerdekaan RI ke - 77 yang digelar di Lapangan Merdeka juga merupakan bentuk aspirasi dari Pemerintah Kota kepada warga Balikpapan karena mereka yang sudah mengharumkan nama Kota Balikpapan. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 08/08/2022) , Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Demokrasi melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor DPRD Kota Balikpapan mengenai adanya pengesahan Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ( RKUHP ) terkait pasal - pasal bermasalah.

Adapun beberapa poin tuntutan dari Aliansi Penyelamat Demokrasi yaitu Memaksimalkan hak partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi RKUHP Sesuai Dengan UU No.11 Pasal 96 Tahun 2011 , Segera Merevisi Beberapa Pasal Pada RKUHP dan Supremasi Hak Demokrasi.

Lalu Rekomendasi , Menolak di sahkannya pasal Tentang Penghinaan Presiden - Wakil Presiden Pasal 218 dan Pasal 219. Menolak Disahkannya Pasla Tentang Penghinaan Pemerintah Yang Sah Pasal 240 dan Pasal 241 , Menolaknya Akan disahkannya pasal tentang penghinaan terhadap kekuasaan Umum dan Lembaga Negara Pasal 351 dan Pasal 352 , Menolak akan disahkannya Pasal 188 tentang Penyebaran Ideologis , Menolak disahkannya pasal 256 dan pasal 357.

Aksi unjuk rasa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari, mewakili Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh yang berhalangan untuk hadir , Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Laisa Hamisa , Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Simon Sulean dan Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Sri Hana.

Dalam Hal ini , Subari menyampaikan bahwa pihak dari DPRD Balikpapan sangat menyambut baik kehadiran mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya terkait RKUHP.

" Aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa pada hari ini kami dari DPRD Balikpapan mendukung semangat para mahasiswa untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat terkait RKUHP tersebut," ujar Subari.

Pada intinya mengenai permasalahan ini adalah ranah dari DPR RI , DPRD Balikpapan akan membantu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan para masyarakat. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan terkait penetapan KUA PPAS APBD 2023 yang seharusnya digelar pada hari Selasa ( 16/08/2022 ) belum rampung finalisasi sehingga ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Kamis ( 18/08/2022) besok.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Sabaruddin Panrecalle menyampaikan pada saat pembahasan anggaran sudah rampung kepada OPD - OPD dan harusnya kemarin dilakukan finalisasi tetapi di tunda. 

" Pada finalisasi tersebut ada hal - hal yang disingkronikasikan ketika itu tidak klop antara DPRD dengan Pemerintahan," ujarnya kepada awak media , Rabu ( 17/08/2022).

Ketika itu sudah klop baru akan kita gelar paripurna. Makanya kemarin kita harus gelar paripurna tetapi karena tidak klop sinkronisasinya maka inshaallah akan kita laksanakan di hari kamis.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Sampai saat ini masyarakat masih banyak mengeluhkan soal kesulitan mereka mendapatkan status kepemilikan tanah negara di Kota Balikpapan. 

Dalam hal ini , Komisi I DPRD Kota Balikpapan terus berupaya untuk mematangkan rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). 

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Puryadi menyampaikan bahwa dari pertemuan lalu DPRD perlu masukan dari pihak Pemkot dan BPN tentang rencana perubahan perda IMTN ini dan ingin merevisi IMTN karena ada keluhan masyarakat yang perlu ditanggapi.

" Ada dua keluhan utama masyarakat soal IMTN di Balikpapan , pertama soal kegiatan pengukuran yang berulang sehingga mereka harus membayar biaya ukur untuk objek yang sama dan kedua soal banyaknya sengketa segel dan waktu penyelesaian berkas tanah yang diajukan masyarakat," ujarnya kepada awak media , Selasa ( 02/08/2022).

DPRD Sebagai wakil rakyat tentunya menginginkan jangan sampai soal ini mempersulit warga , contohnya seperti soal batas waktu IMTN yang 3 tahun Saat sertifitkat belum keluar akhirnya bolak balik warga malah habis mengurus IMTN saja dan harusnya kan tidak usah menggunakan bataa waktu.

“Kita sudah mwmpertanyakan kalau surat IMTN dan segel alas hak. Laludua surat ini yakni IMTN dan segel bisa berproses menjadi sertifikat. Kita ingin yang praktis dan yang penting ada saksi batas dan diketahui pihak lurah setempat bahwa tanah itu ada pemiliknya,” pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 17/08/2022) , Upacara detik - detik Proklamasi Hari Kemerdekaan RI ke - 77 yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Balikpapan berjalan dengan lancar , di pimpin oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud sebagai inspektur upacara.

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh menyampaikan dalam momentum Hari Kemerdekaan RI ke - 77 ini diharapkan semua generasi bangsa kedepannya selalu menghargai semua pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Adapun hal yang perlu dievaluasi dalam momentum Kemerdekaan RI ke - 77 di Kota Balikpapan ini adalah masalah fasilitas yang belum terpenuhi , menyongsong Ibu Kota Negara ( IKN ) maka sumber daya Manusia dan fasilitas lain harus dipersiapkan.

" Hal ini harus dipersiapkan dalam rangka mengisi Kemerdekaan dan menyongsong Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kota Balikpapan," Katanya . ( tri/adv)

Foto : Anggota Komisi III DPRD Balikpapan , Syarifuddin Oddang

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 01/08/2022) , Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Syarifuddin Oddang mengatakan dalam rapat ini mereka menyoroti keluhan masyarakat terkait tempat pemakaman umum yang minim penerangan, terlebih saat ada pemakaman malam hari. Dikerahui ini dibahas juga untuk seluruh pemakaman, Masih ada pemakaman yang belum ada lampunya, tapi sebagian sudah ada yang diberi lampu juga.

Pemindahan pemakaman kristen yang berada di KM 2,5 juga disoroti karena disebutkan pemindahan dikenakan biaya maka untuk sementara masih akan dikaji oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

" Dana yang ada sekarang ini nanti akan dibahas di Badan Anggaran dan baru bicarakan rancangan ini untuk tahun depan karena ini APBD Murni KUA PPAS," ujarnya.

Pihak DPRD dan DLH juga membahas terkait masalah sampah yang masih perlu diperhatikan lagi , karena tempat pembuangan sementara berserakan di pinggir jalan raya maka disarankan adanya pengadaan kontainer sampah.

" Bukan hanya keinginan dewan tapi keinginan kebutuhan di Balikpapan, karena kalau terbuka itu kan berantakan di pinggir jalan maka kita sarankan menggunakan konteainer yang tertutup,"katanya.

Dengan adanya rapat ini pihaknya akan mensinkronkan kembali masalah anggaran dan rapat akan kembali berlanjut sebelum masuk ke Badan Anggaran.(tri/adv)