DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda yaitu Kesepakatan KUA PPAS TA 2024 antara Wali Kota dan DPRD Balikpapan, Lalu Pengumuman Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin selaku pemimpin rapat berharap pada waktu dekat ini dapat melanjutkan diskusi dan segera mungkin bisa mengesahkan anggaran tahun 2024 ini.

" Setelah kesepakatan Tahun 2024 kita akan melanjutkan perubahan KUA PPAS kita," ujarnya.

Pada rapat ini telah disepakati bahwa anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 3,3 Triliun dan anggaran belanja daerah sebesar Rp 3,6 Triliun.

Sementara itu, Sekda Kota Balikpapan Muhaimin menyampaikan setelah KUA PPAS disepakati nantinya akan dilakukan evaluasi oleh gubernur.

" Setelah dilakukan evaluasi tentunya nanti akan ada masukan dari gubernur yang harus ditindak lanjuti oleh TAPD dan Banggar. Jika semuanyaselesai baru bisa di paripurnakan untuk pengesahannya," kata Muhaimin.

Dilihat dari tren ada kenaikan 100 Miliar dari tahun 2023 lalu, tetapi nantinya dapat dilakukan evaluasi kembali di tahun 2024 antara belanja yang akan dilakukan dengan pendapatan yang harus dicapai.

" Semoga setelah ini diusulkan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan tidak ada hal berat sehingga dapat segera diperbaiki antara TAPD dan Banggar. Setelah itu bisa fokus di APBD Perubahan Tahun 2023," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan saat ini terus mendorong agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan pajak di Kota Balikpapan dapat lebih ditingkatkan lagi. 

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle menyampaikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ini mengkolektifkan pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

"Namun terdapat pajak yang berpotensial menghasilkan, tapi ada juga yang belum tergali secara maksimal," ujar Sabaruddin, saat ditemui di ruang kerjanya. 

Seperti contohnya sarang burung walet yang dapat dilihat dari 6 kecamatan dan 34 kelurahan hampir rata-rata ada sarang burung walet yang belum tergali maksimal. Karena kontrolnya tidak sistematis, tidak ada potensi yang bisa didapatkan untuk PAD. 

Pajak hiburan juga banyak yang loss karena kontrol tidak sistematik, presentasenya tidak meyakinkan padahal pajak hiburan ini berpotensi untuk digali. 

" Waktu rapat pembahasan bersama para OPD mereka sudah utarakan target kita Rp 1,3 Triliun sekian mereka keberatan. Saya yakin mereka bisa lebih dari Rp 1,3 triliun itu kalau serius untuk mencapai galian PAD itu," katanya.

Menurutnya banyak yang berpotensi untuk diambil seperti pajak hiburan, hotel, restoran, banyak yang digali, banyak reklame juga banyak yang harus digali. 

"Harusnya mereka punya gagasan dan inovasi baru. Saya yakin itu sebenarnya bisa tercapai kalau ada kemauan InsyaAllah bisa. Kita kan survey lapangan dulu dan menetapkan kalau angka-angka itu bisa tercapai," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Terkait lambatnya pengerjaan proyek pembangunan sekolah SD dan SMP Terpadu di Balikpapan Regency masih terua menjadi sorotan bagi Anggota DPRD Balikpapan terutama Parlindungan Sihotang.

Sebelumnya Komisi IV juga telah melaksanakan sidak untuk melihat progress pembangunan sekolah tersebut, tetapi ditemukan apa yang disampaikan kontraktor tidak sesuai dengan data dan yang ada di lapangan. 

"Tentu kami merasa kecewa, komisi IV bertanggung jawab atas tercapainya perkerjaan ini supaya di tahun depan sekolah bisa difungsikan. Kalau belum tercapai ini pastinya akan menjadi masalah," ujar Parlindungan.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan bisa dapat memanggil kontraktor dan membuat surat peringatan. Bagaimana pun ini adalah dana APBD, bukan dana dari investor yang masuk sana. Itu perlu di pertanggung jawabkan. 

Diketahui Penagihan DP 15% , mereka sudah ajukan DP 37%. Sementara progress yang dikerjakan itu di bawah 40%.

" Progres pembangunan ini harus segera dipercepat. Pekerja ini juga mengeluh mengatakan tidak dibayar gajinya ini kan sangat memprihatinkan, karena mereka berpengaruh besar terhadap pekerjaan. Efek nya ke sekolah yang tidak selesai-selesai,"imbuhnya.

Ia meminta kontraktor jangan menunggu bulan September, jadi bulan ini harus dipanggil lagi untuk check list yang belum dikerjakan apa saja, jangan ada pembiaran seperti ini lagi. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pengurus Asosiasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kota Balikpapan periode 2023-2028 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi, mewakili Wali Kota Balikpapn Rahmad Mas'ud di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Balikpapan, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, Minggu, (6/8/2023).

Hadir dalam pelantikan ini, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, dua anggota DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo dan Taufiq Qul Rahman, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Pertamina Balikpapan, Pengurus Asosiasi LKM Kota Balikpapan dan Pengurus LKM dari 31 Kelurahan.

LKM merupakan sebuah lembaga kolektif yang terhimpun dari masyarakat dan memiliki peran secara partisipatif dalam menanggulangi berbagai persoalan, baik dibidang pembangunan, ekonomi maupun sosial ditingkat Kelurahan.

LKM ini dibentuk sejak tahun 2009 oleh pemerintah pusat dan di kelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). 

Hingga bulan Juni 2023, program Kotaku tersebut dinyatakan sudah berakhir. Sehingga, keberlanjutan LKM khususnya di Kota Balikpapan mulai menentukan arah untuk terus berperan aktif dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.

Ketua Asosiasi LKM Kota Balikpapan, Adi Suwito mengatakan, semenjak berakhirnya program Kotaku dari pemerintah pusat pada akhir bulan Juni lalu, pihaknya dan seluruh pengurus LKM sempat merasakan kegelisahan. Sebab, belum diketahui arah dan tujuan LKM di Balikpapan kedepannya. 

Namun, kata dia, kegelisahan itu mulai terjawab semenjak dirinya bertemu dengan Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh. Sehingga segala keluhan-keluhan dari jajaran Pengurus LKM bisa tersampaikan, termasuk ke OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan Dinas Perumahan dan Permukiman. 

"Kami sampaikan semua keluh kesah kami ini, kemana arah LKM di Balikpapan setelah berakhirnya program Kotaku dari pemerintah pusat. Dan alhamdulillah, apa yang menjadi kegelisahan kami ini ada harapan yang luar biasa dari Ketua DPRD. Pak Abdulloh langsung respon untuk membantu keberlanjutan LKM di Balikpapan," kata Suwito. 

Menurut dia, setelah mendapat respon dari Abdulloh, program LKM di Balikpapan akan terus berjalan. Keberadaan LKM sejak dibentuk oleh pemerintah pusat dari tahun 2009 hingga Juni 2023, kontribusi dengan pemerintah pusat maupun daerah sudah bisa dirasakan manfaatnya. 

"Penataan kawasan kumuh sudah kita kerjakan dan sudah kita buktikan. Sehingga tidak salah jika kita mengadu kepada lembaga yang ada, kemana arah LKM selanjutnya," ungkapnya. 

Kendati LKM dibantu oleh Ketua DPRD Balikpapan, namun ia memastikan bahwa LKM bukanlah wadah untuk berpolitik. Namun ia juga menegaskan, bahwa seluruh anggota yang tergabung dalam LKM tetap memiliki hak politik. 

Setelah pelantikan ini, Suwito sampaikan, bahwa pihaknya memiliki agenda yang selama masih menjadi PR bagi LKM di Balikpapan untuk penataan kawasan kumuh sebanyak 110 hektar yang harus diselesaikan sampai tahun 2026 mendatang. 

"Dengan berakhirnya program dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharapkan bisa mereplikasi program tersebut. Sehingga program yang sudah dicanangkan tetap ada keberlanjutan, dan bisa disambut oleh pemerintah daerah," ujarnya. 

"Selama ini program dari LKM dibiayai oleh bank dunia melalui pemerintah pusat. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, maka nantinya segala program LKM kedepannya akan dibiayai melalui APBD. Program-program LKM nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah, mana yang kira-kira menjadi prioritas yang harus dilaksanakan," terang Suwito, lebih lanjut. 

Disampaikan, LKM tidak hanya fokus pada pengentasan kawasan kota kumuh, tapi juga ada pelatihan-pelatihan, sosial dan peningkatan perekonomian melalui peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peningkatan ekonomi tersebut diberikan melalui program dana bergulir. 

"Hingga saat ini, terdapat 12 ribu orang yang sudah merasakan dana bergulir tersebut. Sampai sekarang dana bergulir yang ada di masyarakat sekitar 7 miliar lebih," tukasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, keberadaan LKM tersebut sangat membantu Pemerintah Kota Balikpapan. Terutama dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh.

"Dari data yang disampaikan oleh Dinas PU dan Dinas Perkim Balikpapan, kawasan kota kumuh di Balikpapan masih terdapat sekitar 200 hektar. Titik-titik mana saja nanti yang akan di dahulukan agar menjadi kota bersih, tentunya dinas terkait yang punya datanya," ujar Abdulloh. 

LKM saat ini, kata dia, tidak lagi di biayai oleh bank dunia. Sehingga, dirinya meminta OPD terkait untuk bisa menganggarkan dana pembinaan untuk keberlanjutan program kerja LKM di Balikpapan. 

"Keberlanjutan LKM ini harus di support, karena LKM sangat membantu program-program pemerintah dalam pengentasan kawasan kota kumuh. Jadi, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membantu segala bentuk program LKM," ucapnya. 

Menurut dia, sejatinya program LKM juga merupakan bagian dari program pemerintah. Abdulloh menilai, keberadaan LKM di Balikpapan selama ini berperan aktif membantu OPD terkait.

Abdulloh meyakini, Wali Kota Balikpapan juga memberikan support terhadap program LKM kedepan.

"Soal anggaran pembinaannya nanti akan kita bahas bersama dengan Bappeda, Dinas PU, dan Dinas Perkim. Karena bagaimana pun, mereka juga mengurusi Kota Balikpapan agar baik dan bersih. Selama ini mereka kerja sosial, sedangkan mereka juga punya keluarga, maka harus diperhatikan. ," kata Abdulloh. 

"Saya yakin pak Wali Kota 100 persen pasti menyetujui. Tinggal bagaimana OPD terkait bisa menempatkan alokasi anggarannya itu dimana, dan kemudian dijabarkan anggaran itu secara teknis dan di implementasikan kepada LKM. Distribusi anggarannya nanti bisa melalui Bappeda, Dinas PU atau Dinas Perkim," ujarnya, lebih lanjut. 

Ditempat yang sama, Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi mengharapkan, LKM di Balikpapan dapat menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya. 

"Saya juga mengajak LKM di Balikpapan untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kota Balikpapan dan unsur masyarakat lainnya membangun kolaborasi dan sinergi dalam upaya membangun dan memajukan Kota Balikpapan khusunya agenda besar menjadi beranda Ibu Kota Negara (IKN) yang tentunya memerlukan dukungan dan partisipasi dari masyarkat," harap Sutadi. 

Sutadi mengatakan, keberadaan LKM di Balikpapan sangat dibutuhkan untuk membantu program pemerintah, baik dalam pembangunan maupun dalam perbaikan kawasan kumuh.

Sutadi juga mengingatkan, di tahun politik saat ini pihaknya meminta bantuan dan dukungan agar pemilu 2024 mendatang dapat di sukseskan bersama-sama. 

"Dukungan dan partispasi masyarakat dalam mensukseskan pemilu sangat penting, karena kualitas pemilu dilihat tidak hanya dari penyelenggara, tapi tingkat dari partisipasi masyarakat juga. Mudah-mudahan di pemilu 2024 partisipasi masyarakat bisa meningkat dari sebelumnya," ujar Sutadi.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa (22/8/2023), DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Gabungan membahas terkait Pola Pelaksanaan Dialog Warga di Masa Kampanye, Usulan Pembentukan AKD Panitia Khusus dan Mekanisme Pembahasan KUPA PPAS TA 2023. Rapat Gabungan ini bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh menyampaikan pada pembahasan terkait program dialog warga yang akan dilaksanakan itu dikembalikan lagi kepada para anggota dewan, jika ada yang mau melaksanakan dialog warga dipersilahkan tetapi jika tidak melaksanakan juga tidak masalah. Dialog warga ini bertujuan agar para anggota dewan bisa turun langsung untuk menggali aspirasi dari para masyarakat.

Kemudian rapat gabungan terkait pemberitahuan ,kepada seluruh fraksi untuk mengirim nama - nama anggota mereka karena akan dua agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus), yaitu pansus Piutang Pajak dan pansus tindak lanjut masalah aset di Kota Balikpapan.

Lalu agenda terakhir adalah pembahasan KUA PPAS APBD P TA 2023 yang pada hari ini sudah mulai dibahas oleh masing - masing komisi.

" Inshaallah hari Rabu besok sudah mulai pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023. Mudah - mudahan di minggu pertama atau minggu kedua bulan September sudah di tetapkan, dan bisa segera dilaksanakan oleh para OPD terkait," ujarnya.

Tindak lanjut pembentukan pansus ini guna menggali dan menata ulang potensi maupun aset daerah yang masih langka. Legalitasnya juga harus jelas dan harus segera di data apa saja aset- aset yang belum diserahkan. 

"Tugas pansus ini untuk membantu pemerintah, terutama bagian aset Pemerintah Kota Balikpapan untuk bisa segera melaksanakan itu,"imbuhnya.

Abdulloh menambahkan untuk Pansus Piutang Pajak lebih spesifik pada Piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Karena masih banyak yang menunggak pajak, maka tim pansus akan membantu Dispenda untuk menelusuri. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pembangunan SMP Negeri 26 yang berada di Balikpapan Selatan pekerjaannya dalam multiyears rencananya akan berakhir di tahun 2024 tetapi sampai saat ini masih ada pekerja yang belum dibayar oleh pihak kontraktor dan anggota dewan juga sudah melakukan kunjungan ke lapangan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono menyampaikan bahwa saat dilakukan kunjungan lapangan baru sekitar pembayaran termin satu dan di dalam multiyears pembayaran termin satu seharusnya didapatkan dari sekian persentasi pengerjaannya.

" Tetapi saat kita lakukan tinjauan ke lapangan rupanya dari pembayaran tersebut ada yang belum memenuhi persentase, bahkan perusahaannya sendiri gak ada,"ujarnya.

Menindaklanjuti permasalahan ini, anggota dewan telah menanyakan ke konsultan dan konsultan menyampaikan bahwa mereka sudah memberikan rekomendasi terkait pengerjaan SMPN 26 di Balikpapan Selatan tepatnya di Regency.

Dalam waktu dekat dewan akan memanggil kembali kontraktor tersebut untuk menanyakan progress pembangunan sekolah tersebut sudah sampai mana.

" Terkait pendidikan saya sangat konsentrasi sekali, karena di tahun 2024 kita juga akan membangun dua sekolah baru yaitu di Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur. Kita sudah membahas anggarannya dan sudah clear, tinggal menunggu penetapannya saja," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Beberapa waktu lalu Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Balikpapan telah dibentuk dan bahkan saat ini mereka juga sudah mendatangi Menkumham dan Mendagri Provinsi.

Ketua panlih Abdulloh,S.Sos menyampaikan untuk agenda berikutnya partai golkar akan menginisiasi dan mengumpulkan para partai pengusung agar bisa mengkrucut menjadi dua nama untuk bisa diserahkan ke Wali Kota Balikpapan.

"Jadi disitulah akan kami himpun seluruh partai pengusung agar duduk bersama untuk menyepakati mana dua nama yang akan dikirim ke walikota," ujarnya, Kamis (17/08/2023).

Misalkan ada salah satu partai pengusung yang tidak menggunakan hak politiknya dan tidak memilih siapapun itu adalah urusan dari partai pengusung itu sendiri, tetapi panlih akan tetap memutuskan nanti.

Abdulloh menjelaskan bahwa nanti akan dibuat berita acara bagi partai pengusung yang tidak menggunakan hak politiknya agar bisa diketahuo berapa partai yang memakai hak politiknya dan berapa yang tidak.

"Nanti awal September atau Akhir Agustus dipastikan sudah selesai dan sudah ada dua nama yang diserahkan,"pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Bulan Juli menjadi salah satu bulan penting dalam kalender kerja DPRD karena bulan tersebut dikenal dengan bulan dimulainya pembahasan anggaran oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan (Sekwan Balikpapan) Arfiansyah selaku Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD. 

“Ya, dalam agenda kerja yang ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, bulan Juli atau tepatnya setelah Minggu kedua bulanJuli menjadi salah satu kalender penting karena terdapat agenda dimulainya pembahasan anggaran setelah Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRD paling lambat Minggu kedua bulan Juli untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat Minggu kedua bulan Agustus sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Arfi sapaan akrab Sekwan Balikpapan ini menambahkan bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 Juli dua minggu yang lalu, Wali Kota Balikpapan telah menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Balikpapan melalui Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Pembahasan Rancangan KUA-PPAS TA 2024 tersebut dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan setelah memperoleh masukan dari Komisi terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan PPAS.

“Minggu lalu, tanggal 24 s.d. 26 Juli 2023 kita sudah melaksanakan pembahasan Rancangan KUA-PPAS antara Komisi dan Mitra perangkat daerah, kemudian di minggu ini tanggal 31 Juli s.d 2 Agustus 2023 diagendakan pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD Kota Balikpapan yang tentunya menghadirkan perangkat daerah terkait pula, insya Allah waktu pembahasan Rancangan KUA-PPAS TA. 2024 ini sampai kesepakatannya menjadi KUA-PPAS TA. 2024 tidak melebihi batas maksimal pada minggu kedua bulan Agustus 2023 sehingga perangkat daerah dapat segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) TA. 2024, pungkasnya yang merupakan mantan Kadisperkim Kota Balikpapan ini”.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman dari dapil Balikpapan Barat mendukung penuh soal renovasi pembangunan pasar Pandansari.

Taufik menyampaikan adapun program - program yang dijalankan oleh Kepada Dinas Perdagangan sangat bagus dan harus di support dengan anggaran yang ada, termasuk juga dengan Satpol PP maupun stekholder yang terlibat seperti TNI/POLRI.

" Ini tentunya harus dijaga dengan ketat agar warga tidak kembali berjualan diluar gedung pasar pandansari setelah nanti ditertibkan dan harus benar - benar difokuskan selama satu tahun," ujarnya.

Pasar Pandansari yang dikenal sebagai ikon IKN itu harus betul - betul jadi dan anggarannya juga sudah diserahkan ke Dinas Perdagangan maupun Satpol PP.

Taufiq menjelaskan untuk anggaran perubahan saat ini sudah mulai dimasukkan. Ia harap dalam pembahasan anggaran nantinya Bapedda tidak asal pagu agar program pemerintah dapat tetap berjalan.

" Pasar pandansari agar segera di renovasi sebagaimana mestinya bahkan sudah dilakukan kajian. lalu, penertiban ini tidak berlaku bagi pedagang yang berada diluar pasar pandansari," imbuhnya.

Saat ini sudah muncul perda PKL No.01 Tahun 2021 yang harus diterapkan dengan adanya perwali. Jadi, sudah ada payung hukum untuk membersihkan para pedagang yang berada diluar binaan Dinas Perdagangan seperti pedagang liar.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh S. Sos meraih gelar “Best Future Leaders of Indonesia 2023” dalam ajang Indonesia Future Leaders Awards 2023 yang dipersembahkan oleh Seven Media Asia, Asia Global Council dan Majalah THE LEADERS MAGAZINE. 

Indonesia Future Leaders Awards 2023 yang diasosiasi oleh Seven Media Internasional digelar dalam rangka memberikan apresiasi kepada sosok Figur "Inovator Pemimpin Pembawa Perubahan" For Government dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Penghargaan ini diberikan kepada inovator terbaik yang sudah melakukan banyak perubahan untuk Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati), Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD), Perusahaan Swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbaik di Indonesia. 

Dasar pemberian penghargaan ini antara lain atas pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam melakukan perubahan dan percepatan pencapaian serta inovasi baru dalam mewujudkan dengan memperluas program bergengsi secara nasional maupun internasional.

untuk peraih penghargaan meliputi Leadership, Education, Impact, Marketing dan Innovation di tingkat nasional dan internasional. 

Proses penilaian kualitatif atas hasil kinerja juga kepemimpinan dari Tahun 2022-2023 yang telah dicapai dan menetapkan standar yang tinggi pada penerima penghargaan terpilih mencakup quality, performance , responsibility dan attractiveness dengan atribut pengukuran layanan inovatif dan berkualitas tata kelola atau manajemen yang baik, mampu berkembang dengan mengikuti perubahan serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Bupati atau Walikota, Gubernur se-Indonesia serta tokoh-tokoh Internasional yang berkonsentrasi pada Inovation Service in Public di Radisson Golf dan Convetion Center Batam, Jumat (28/7/2023). 

Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh S.sos mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Penghargaan ini, semakin memotivasi dirinya untuk terus berbuat bagi masyarakat dan Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Balikpapan. 

“Terima Kasih atas kerjasama, gotong royong serta kekompakan masyarakat Balikpapan dalam berbenah dan melakukan perubahan positif sehingga pada akhirnya kita mampu membuka mata dunia akan beragam potensi dan hal luar biasa lainnya yang ada di Balikpapan, " ucapnya. 

Abdulloh berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi semuanya untuk terus mengembangkan potensi terutama para generasi muda sehingga mampu berprestasi serta Inovatif dan Kompetitif di era Bonus Demografi nanti,“ jelasnya.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (14/08/2023), Komisi III DPRD Balikpapan melakukan sidak ke lokasi pengerjaan drainase dan perbaikan Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Baru Ulu,Balikpapan Barat.

Sebelumnya sempat viral mengenai perbaikan di Jalan Wolter Monginsidi ini, diantaranya ada beberapa warga yang mengeluh terkait ketebalan jalan karena kebanyakan rumah disana rendah sehingga jika dibangun tinggi jalanan agak mencolok.

"Tapi pada prinsipnya kalau memang mau maju jalanan harus diperbaiki dan kalau kita mengikuti rumah warga yang lama agak repot juga, gak bakal bisa diperbaiki," ujar Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri.

Diketahui proyek perbaikan jalanan ini adalah usulan dari komisi III termasuk Alwi dan Kamaruddin merupakan dapil Balikpapan Barat. 

"Kalau memperbaiki jalan ini kan wajib meninggikan 27cm karena ini sudah paling rendah. kalau dibawah itu apalagi di jalanan ini banyak dilewati mobil besar seperti container bukan hanya dalam 5 bulan atau 3 bulan aja pasti hancur lagi,"imbuhnya.

Selain itu warga setempat juga mengeluhkan terkait drainase bengkok. Diketahui drainase bengkok ini disebabkan oleh adanya pipa induk PDAM dan tiang PLN.

Komisi III sudah menyurati PLN tetapi tidak ada jawaban sehingga warga juga ingin pekerjaan ini cepat selesai agar rumah mereka tidak kebanjiran karena sudah dibuat drainase.

" Drainase ini memang agak sedikit bengkok karena menyesuaikan dengan tiang PLN yang ada disitu, kalau tiangnya bisa dipindah pasti bisa lurus. Tetapi bengkoknya hanya sedikit dan tetap sejajar dengan jalan yang sebenarnya tidak ada masalah," tuturnya.

Pembangunan ini juga banyak didukung oleh warga dan yang menolak hanya warga tertentu saja. Ia harap warga dapat berpikir positif untuk pembangunan di lingkungannya.

Alwi berharap pekerjaan ini dapat cepat selesai dan warga setempat diharap juga dapat mensupport pekerjaan ini. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa (25/7/2023), Komisi III DPRD Balikpapan telah melakukan RDP bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membahas terkait KUA PPAS Tahun 2024.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri dalam rapat tersebut meminta terobosan-terobosan baru salah satunya ada program daur ulang di setiap kelurahan dan pengadaan truk container.

"menurut kami container sebetulnya program yang bagus karena efisien dan cepat dalam menangani masalah sampah, karena tidak memerlukan banyak tenaga dan tempatnya lebih luas," ujarnya.

Hanya saja pada tahun 2024 ini untuk program container tidak dianggarkan, tetapi komisi III meminta program ini dapat dianggarkan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Balikpapan termasuk juga ada program Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dianggarkan.

Diketahui tidak banyak perubahan, hanya ada kenaikan 13 Miliar untuk anggaran pada tahun 2024,Adapun total rencana anggaran yang digelontorkan untuk DLH ini adalah sekitar 173 M.

" maka dari itu komisi III meminta langkah - langkah terobosan baru dari DLH. Karena Kota Balikpapan dikenal sebagai kota yang bersih jangan sampai image Kota Bersih yang sudah melekat ini hilang akibat penanganan sampah yang tidak benar," katanya.

DLH sendiri turut mendukung usulan - usulan dari Komisi III terkait permasalahan sampah ini.

Kemudian ada satu poin lagi yang ditanyakan oleh Komisi III yaitu terkait ada pembangunan di belakang gedung kesenian. Hal ini dipertanyakan karena tempat tersebut diperuntukan bagi gedung olahraga, tetapi tiba - tiba dibangun taman.

" Ini dikhawatirkan oleh teman teman dewan karena kalau ada anggaran dari Pemerintah untuk merubah itu tidak dibolehkan karena tujuannya itu untuk membangun gedung olahraga tetapi di alihfungsikan untuk taman," imbuhnya.

Tetapi kekhawatiran ini tidak terbukti karena tidak ada amggaran pemerintah didalamnya, hanya ada anggaran CSR dari bantuan perusahaan jadi tidak ada masalah.(tri/adv)