DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 09/08/2021) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian laporan hasil kerja dan rekomendasi Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026. Rapat paripurna ini dilaksanan di ruang rapat DPRD Kota Balikpapan.

Dalam hal ini , rekomendasi juga tidak bisa lepas dari visi misi Wali Kota. Sangat jelas ada visi misi terkait bidang kesehatan , infrastruktur , pendidikan dan masalah kesejahteraan rakyat.

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh,S.Sos menyampaikan mengawali visi dan misi Wali Kota salah satunya adalah BPJS gratis untuk kelas III mandiri , karena itu sudah menjadi visi misi dan telah dituangkan ke RPJMD maka konsekuensi dan komitmen DPRD tetap mengawal sampai RPJMD ditetapkan dan berakhir.

" Semua anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat , hanya beda dalam jalurnya saja. Jalur BPJS , jalur kesehatan , jalur pendidikan dan infrastruktur yang dibangun juga untuk kepentingan rakyat . Semuanya kita berikan untuk kepentingan rakyat , " ujarnya.

Untuk BPJS Kelas III mandiri nanti akan di verifikasi secara tekhnis oleh dinas terkait kesehatan agar diketahui siapa saja yang berhak di kelas III mandiri ini yang menerima BPJS gratis. 

Total anggaran yang terdata sementara sebesar 61 Miliar untuk BPJS. Jadi , sejak RPJMD ini ditetapkan maka BPJS tersebut akan mulai dibayarkan sejak ditetapkannya RPJMD. 

Abdulloh menambahkan bahwa anggaran untuk penanganan banjir cukup besar . Saat ini Wali Kota sedang fokus berkonsentrasi dalam penanganan banjir , fokus ini dalam artian secara tidak tersebar tetapi penanganan banjir fokus sehingga ada nampak progress nya sampai pada penyelesaian. ( tri )

Kabarikn.com,Balkpapan - Rabu ( 28/07/2021) , Seluruh komisi di DPRD Kota Balikpapan melakukan RDP di Hotel Grand Senyiur Balikpapan membahas terkait KUA PPAS salah satunya dikomisi 4 mitra kerjanya membahas anggaran 2022 murni untuk dinas kesehatan kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan bahwa dinas kesehatan kota itu meliputi sekaligus membawahi 27 puskesmas , yang artinya anggaran anggaran rutin baik keperluan operasional atau keperluan obat dan tentunya seluruh pembahasan anggaran ini mengacu kepada RPJMD kepala aerah yang baru.

Didalam RPJMD tentunya mengacu kepada visi misi walikota atau kepala daerah yang baru . Visi misi diambil dari janji politik saat kampanye , salah satunya yang menonjol dalam pembahasan KUA PPAS 2022 yang mengacu pada RPJMD Kepala daerah yang baru yaitu menganggarkan untuk membantu masyarakat untuk bidang kesehatan khususnya di BPJS. 

"kita akan membantu membayarkan BPJS Kelas III yang mandiri angkanya cukup fantastis ada sekitar 62 M . 62 M untuk program BPJS Kelas III yang mandiri dan bukan penerima upah. Tentu didalamnya ada tambahan lagi bagi BPI dari pusat dan provinsi jadi totalnya ada 69 M itu salah satunya ," ujarnya.

kedua , nanti akan dibangun bus rumah sakit type C di Balikpapan Barat , anggaran nya sekitar 51 M. Rumah sakit sayang ibu yang ada dibaru ilir nanti akan direlokasi dibesarkan dan dibangun di baru ulu tepatnya di Jl. Letjen Suprapto didepan makam merdeka.

" Selain pembahasan ini didalamnya juga lebih fokus terkait Covid19 karena juga akan membangun Rumah Sakit Darurat di embar kasi haji ," pungkasnya. ( adys )

Kabarlkn.com,Balikpapan - Pada hari Rabu ( 04/08/2021 ) kemarin , Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari menghadiri rapat koordinasi penanganan Covid - 19 Kepala BNPB bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta unsur forkopimda provinsi dan kabupaten kota yang dilaksanakan di Aula Kantor Pemkot Balikpapan.

Kaltim di luar Jawa termasuk yang tinggi. Gubernur Kalimantan Timur , Isran Noor dalam rakor menyampaikan bahwa 96% tingkat kedisplinan masyarakat bagus . Tetapi penyebaran covid ini luar biasa , hal ini bisa saja terjadi karena Balikpapan merupakan  pintu masuknya para pekerja yang membuat kasusnya menjadi tinggi.

Subari berterima kasih kepada pemerintah pusat yang mempercayakan Balikpapan untuk koordinasi nya di Kalimantan Timur.

Terkait bantuan 100 tabung oksigen yang diberikan dari pusat, Ia sangat memberikan apresiasi yang luar biasa karena ini artinya ada perhatian yang luar biasa dari Pemerintah Pusat kepada Kota Balikpapan.  

Dalam rakor , Pihak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB )  menyampaikan terkait dengan orang keluar masuk akan diberikan pengetatan salah satunya harus vaksin ,  kedua dengan PCR 2 hari atau Rapid Test 1 hari. 

" Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meminimalisir warga yang masuk ke Balikpapan , " ujarnya.

Adapun tindakan lain dari BNPB sendiri setelah melihat kasus Kalimantan yang cukup naik drastis seperti Vaksinasi yang kosong menjadi perhatian. "mungkin setiap harinya akan ada masa ditambahnya kuota Vaksinasi sendiri, karena ini kan termasuk Keluhan Masyarakat". imbuhnya.

" Betapa banyak kekurangan masyarakat ini juga nanti akan diingatkan kepada Dinas Kesehatan kota dan BNPB. nanti akan ditambah karena secara Balikpapan itu warga nya paling tinggi di Kalimantan Timur," pungkasnya. (adys )

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 27/07/2021 ) , Komisi I DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ). Rapat Dengar Pendapat ini digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan . 

Dalam rapat ini mereka ingin merealisasikan janji - janji politik Wali Kota Balikpapan terpilih yaitu Rahmad Mas'ud dan dipastikan para OPD menyusun anggaran harus sesuai dengan Visi dan Misi , jadi harapan masyarakat dapat teralisasi.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari menyampaikan bahwa rapat ini diikuti oleh kurang lebih 11 OPD dan mereka telah menyelesaikan dengan 3 OPD yaitu Disdukcapil , Kesbangpol dan Diskominfo. 

Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari

Saat melakukan RDP dengan Kesbangpol , Komisi I memberikan aspirasinya terkait peningkatan yang dari kantor sekarang menjadi badan dan tentunya harus ditingkatkan kinerjanya. 

" Kita mensupport bentuk kinerja beliau. Kita juga akan membantu kesbangpol memperbaiki gedung mereka yang bisa dibilang sudah tidak layak dan meminta agar melakukan pengwasan lebih ketat khususnya pada saat ada pendatang pekerja proyek RDMP , " ujarnya.

Lalu , mengenai disdukcapil seperti yang diketahui kinerja mereka cukup baik dan kinerja nya bisa dibilang cukup kreatif , hal ini diberi aspirasi oleh DPRD Balikpapan. Bahkan Anggaran yang dibutuhkan sekarang ini lebih kecil dari anggaran tahun 2021 , karena semua kinerja sudah berbasis online.

" Kalau dengan diskominfo terkait IT , bagaimana mereka meningkatkan bandwitch nya , meningkatkan cyber dan memonitor jika ada berita berita hoax dan harus di sampaikan ke masyarakat , " pungkasnya. (tri)

Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari

Kabarikn.com,Balikpapan - Rabu (4/8/2021) , Latihan gabungan Garuda Shield antara pasukan tentara Amerika Serikat , US Army dengan TNI Angkatan Darat ( AD ) Indonesia resmi dibuka. 

Adanya latihan gabungan dengan Prajurit Tentara US Army yang pertama untuk meningkatkan kerja sama bilateral antar kedua negara khususnya di pertahanan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dan Amerika.

Menanggapi hal tersebut , Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari sangat mengapresiasi adanya latgab antara TNI AD dan US Army ini . Di samping itu latihan bersama yang dilakukan antar kedua negara dapat meningkatkan kemampuan personil TNI-AD dalam sektor pertahanan, serta kualitas dan kapasitas personil.

" Balikpapan nanti juga akan menjadi salah satu ibukota negara sebagai penyangga tentu dibutuhkan latihan bersama untuk meningkatkan kapasitas dan profesional tentara , " ujarnya.

Kegiatan latgab ini sangat didukung karena penting untuk meningkatkan persionalisme prajurit dalam menjaga keamanan disabilitas nasional.

Dalam keadaan yang sekarang ini juga tidak menjadi kendala karena sangat penting, Apalagi keamanan tidak bisa diabaikan tetap dilakukan dengan Protokol Kesehatan yang ketat. 

" Latihan Bersama (Latma) dari Negara luar prajurit TNI sudah yang ke-15 artinya untuk Balikpapan sepertinya cukup besar , " pungkasnya. ( adys )

KabarIkn.com,Balikpapan - Sesuai dari Instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Level 4 mulai di perpanjang dari tanggal 26 Juli - 2 Agustus 2021.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Taufik Qul Rahman sekaligus mewakili masyarakat menyampaikan bermohon kepada Pemerintah Kota Balikpapan untuk PPKM mereka setuju tetapi diharap bisa dikaji ulang kembali atau diberi kelonggaran untuk para PKL yang mencari rejeki di malam hari. 

PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun di daerah nantinya sangat disetujui , tetapi perlu dikaji ulang untuk PKL karena mereka termasuk warga kita juga yang ekonominya sangat dibutuhkan pada malam hari.

" Mereka diharapkan bisa diberi kelonggaran , perpanjangan waktu dan batasan - batasan. Seperti warkop juga diberikan kelonggaran sama juga seperti para penjual sate , nasi goreng , martabak yang berjualan di malam hari karena mereka juga rata - rata hanya take away dan jarang makan ditempat," Kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan , Taufik Qul Rahman . Senin ( 26/07/2021 )

Ia harap Pemerintah Kota Balikpapan dapat lebih bijak untuk masalah PPKM yang diperpanjang sampai 2 Agustus 2021 ini dan dikaji ulang . Jangan sampai permasalahan PPKM ini masih menyengsarakan warga yang ekonominya masih dibawah. ( tri )

Kabarikn.com,Balikpapan - Diketahui saat ini vaksin yang berada  di bandara sepinggan Balikpapan diperuntukkan untuk calon penumpang yang kondisinya sangat Emergency.

Kondisi emergency yang dimaksud dalam hal ini misalnya ketika ada keluarga yang meninggal , orang tersebut mau terbang dan belum vaksin karena keadaan emergency tadi mak diperbolehkan , tapi secara aturan bahwa ketika selesai divaksin tidak boleh serta merta untuk aktivitas berat . 

Oleh karena itu Pemerintah menggiatkan vaksinasi yang seperti hari ini sudah ada vaksinasi gelombang ke1 dan 2 di dome balikpapan. Selasa ( 02/08/2021 )

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan bahwa vaksinasi yang dilakukan di bandara balikpapan sebelumnya juga sempat membludak tapi sudah dibatasi oleh Pemerintah.

Namun yang diterminal keberangkatan khususnya penerbangan masih diakomodir.  " Warga yang ingin bepergian dengan kondisi sangat urgent tapi belum vaksin masih diakomoder," ujarnya.

Kondisi sekarang ini ppkm level 4 hanya yang urgent saja yang bisa bepergian jadi jika yang hanya untuk liburan tidak diperbolehkan. ( adys )

KabarIkn.com,Balikpapan - Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Johny NG akan memberikan bantuan kepada warga di sekitar Balikpapan Selatan khususnya bagi warga yang sedang melakukan Isolasi Mandiei selama 3 Kali dalam Seminggu.

Foto : Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Johny NG Memberikan Bantuan Berupa Nasi Kotak Untuk Warga yang Sedang Isoman

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Johny NG menyampaikan bahwa Ia akan membantu terlebih dahulu di Lurah damai bahagia , nanti akan diberikan 40 nasi kotak khusus untuk warga Isoman. Khusus dari LPM damai bahagia, akan memberikan nasi kotak secara rutin mungkin dalam waktu 5 hari atau 7 hari sebanyak 20 nasi kotak.

" Nanti kita akan cari di mana tempat warga yang isoman di wilayah damai bahagia dan akan nanti kita berikan bantuan 20 nasi kotak setiap hari" ujarnya. Senin ( 26/07/2021)

Lalu mengenai oksigen , Johny NG telah menghubungi Kepala Puskesmas di Gunung Bahagia . Diketahui disana ada kekurangan oksigen , nantinya secara pribadi Johny NG akan memberikan bantuan mungkin 5 botol oksigen untuk di Puskesmas tersebut.

" Bantuan ini ada batas waktunya kalau selama covid ini masih ada , mereka akan tetap membantu ," imbuhnya.

Anggota DPRD saat ini sedang memperjuangkan masalah untuk Pembangunan Puskesmas di wilayah Damai Bahagia yang suda beberapa kali diusulkan tetapi tidak diperhatikan oleh Pemerintah.

" Saya sebagai anggota dewan nanti akan memperjuangkan lagi dan kita sudah masukkan permohonan itu untuk pengajuan pembangunan Puskesmas di Kelurahan damai bahagia ," katanya.

Kemudian menurut Johny mengenai perpanjangan PPKM dari tanggal 26 Juli - 02 Agustus 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah ini pasti semuanya ada baiknya. Sebagai masyarakat kita harus mengikuti apa yang diperintahkan.

" Sebagai ketua komisi 1 kami infokan kepada pemerintah juga untuk jangan lupa memberikan santunan kepada warga warga yang tidak mampu khususnya untuk masalah PPKM level 4, yang penting keluarga tidak mampu dibantu melalui Dinas Sosial dan sekarang sudah dilaksanakan oleh pihak pemkot," pungkasnya. ( adys )

Kabarikn.com,Balikpapan - Rabu  (28/07/2021) , Komisi I DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan. Adapun OPD yang hadir dalam RDP ini adalah Pihak Kecamatan , Kelurahan , DPPR dan Bagian Umum DPRD Balikpapan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Simon Sulean menyampaikan bahwa pembahasan kali ini menekankan tentang pengawasan di saat pandemi ini diharap kecamatan dan kelurahan itu dapat bekerja bersama dengan tim Satgas covid 19 untuk membantu memonitor masyarakat yang terpapar covid-19 supaya dapat diperhatikan dan bisa dilaporkan kepada tim kesehatan agar cepat ditangani.

Terkait RDP dengan DPPR , dijelaskan bahwa KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Platfrom Anggaran Sementara) ada sekitar 60 miliar lebih yang paling banyak adalah pengadaan dan pembebasan tanah, kebanyakan anggarannya itu ada di pengadaan tanah dan ada 4 lokasi.

" Kami melihat hanya di jumlah anggaran itu yang akan di gunakan dalam hal pembebasan. kemudian kami juga tekankan agar mereka hati-hati di dalam pembebasan itu jangan sampai nanti salah bayar, itu penekanan kami dari komisi 1," ujarnya. 

Terkait pelayanan Komisi I memohon kepada DPPR agar bisa optimal khususnya dalam pelayanan IMTN dan juga tata ruang agar berhati-hati dan optimal di dalam pelayanan IMTN yang sedang berlangsung. 

" Walaupun salam perjalanannya ini juga sedang mengadakan kajian , agar peraturan yang IMTN itu kalau bisa itu direvisi dalam waktu dekat , " imbuhnya.

Simon menambahkan , mengenai RDP bersama Bagian Umum DPRD Balikpapan mereka hanya menenkankan pada penggunaan anggaran supaya bisa di efektifkan  karena anggaran di bagian umum juga besar. Komisi I  juga mengharapkan bahwa anggaran di sana  tidak semuanya di gunakan dalam hal seperti penyediaan misalnya makan minum karena sekarang ini sedang banyak kegiatan online.

" Banyak sekarang kegiatan-kegiatan sekarang itu kita kerjakan secara online jadi kita tidak ada pertemuan fisik jarang sekali sehingga harapan kami anggaran-anggaran untuk makan minum itu bisa bergeser, itu harapan kami," pungkasnya.

Untuk pergeseran tersebut juga tidak disebutkan berapa persen tetapi hanya menekankan kepada bagian umum tentang pergeseran itu , karena melihat bahwa anggaran itu tidak sepenuhnya digunakan apalagi dalam situasi kondisi seperti ini karena segala sesuatunya sekarang melalui online. ( adys )

Kabarikn.com,Balikpapan- Dalam surat edaran nomor SE 7 MENLHK/SEKJEN/PLA.4/12/2016.dijelaskan kewajiban setiap usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan namun belum memiliki izin Lingkungan untuk segera disusun.

Bagi usaha wajib memiliki UKL-UPL dan setiap usaha harus wajib memiliki AMDAL, dan wajib memiliki izin lingkungan, setiap usaha tidak memiliki izin lingkungan akan diberikan sanksi.

Membuat usaha di lingkungan warga harus mendapatkan izin gangguan,adalah surat keterangan yang menyatakan tidak ada yang keberatan atas lokasi usaha yang dijalankan.

"Permendagri 27/2009 ,dijelaskan bahwa selama waktu penyelenggaraan izin masyarakat berhak mendapatkan akses yang meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan

Sementara Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Johny Ng, menaggapi mengenai salah satu workshop yang di indikasi tidak memiliki izin. Sampai saat ini pihak DPRD Balikpapan khususnya Komisi I yang menangani Hukum , Perijinan dan Tanah tidak pernah diminta mengenai masalah AMDAL untuk persetujuan tetangga mengenai workshop tersebut.

Para pihak dari workshop tersebut juga terlihat arogan seperti saat ingin diajak bicara baik baik tetapi mereka tidak mau mendengarkan.

Johny NG juga menyampaikan bahwa selama ini ia tidak menegur karena ini ada dampak ekonominya tetapi tidak lupa untuk mengingatkan mereka bahwa ada atau tidak izin yang harus mereka selesaikan.

" Kalau nanti masih tidak ada kerjasama terpaksa akan dilakukan tindak lanjut agar pihak dari workshop itu mengurus izin nya . Kita juga tidak mau mematikan usaha mereka , yang penting kalau ada izin mereka harus urus agar bisa bayar pajak juga nantinya," Kata Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Johny NG. Senin ( 26/07/2021 )

Sampai saat ini masalah pembangunan workshop itu pihaknya tidak pernah menemui warga setempat maupun RT. 

Johny NG hanya meminta agar pemilik workshop tersebut tertib dalam menyelesaikan surat suratnya. 

Selain itu , Ketua RT 17 Jln Pupuk VI setempat menyampaikan bahwa selama ini ia melakukan Door To Door ke warga untuk mengetahui fungsional tempat tinggal tersebut apakah pure untuk tempat tinggal atau untuk usaha juga. 

" Saya juga sudah mempelajari dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan persyaratan untuk workshop tersebut apa saja. selain untuk workshop disitu juga ada kos - kosan yang pastinya harus ada administrasi yang diselesaikan, " pungkasnya.(tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa (28/07/2021) , DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna yang ke 28 dengan agenda membacakan rekomendasi panitia khusus ( pansus ) Perumda yang diketuai oleh H.Aminudin,SH.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan bahwa ada 7 rekomendasi pansus perumda , salah satunya yang urgent adalah meminta kepada Pemerintah Kota untuk melaksanakan audit internal yang selanjutnya nanti akan dilaporkan kepada Pemerintah Kota. Dilihat perkembangan Perumda Manuntung Sukses saat ini hanya jalan ditempat yang artinya tidak ada bisnis yang menghasilkan.

Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono

Kemudian , rapat agenda kedua adalah membentuk panitia khusus untuk RPJMD kepala daerah baru 2021 - 2026. 

" Kita akan memberi kesempatan waktu pansus RPJMD karena ini salah satunya pembahas KUA PPAS itu mengacu pada RPJMD kepala daerah yang baru ," ujarnya.

Kepala daerah yang baru sejak dilantik 40 hari harus mengajukan RPJMD sesuai aturan yang diberikan , karena kepala daerah yang baru pastinya mempunyai visi - misi yang dituangkan pada RPJMD. ( tri )

Johny NG : Penyebab Kematian Harus Diketahui Secara Pasti 

KabarIkn.com,Balikpapan - Kasus covid  19 di Kota Balikpapan masih belum mengalami penurunan , begitu juga dengan angka kasus kematian di Balikpapan yang semakin meningkat karena penyebaran Covid - 19 ini . 

Menanggapi hal tersebut , Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Johny NG menyampaikan dalam menyikapi hal itu pihak Pemkot diharap bisa konsisten dalam melaksanakan PPKM , karena sudah terbukti banyak warga yang terus menerus terkonfirmasi positif covid - 19 dan meninggal dunia.

Foto : Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Johny NG

" Pemerintah maupun tim satgas harus tau penyebab pasien tersebut meninggal dunia apakah meninggal karena kurang obatnya , tidak ditangani dengan baik atau karena tidak tersedianya rumah sakit . harus benar benar di selidiki , " Kata Ketua Komisi I , Johny NG saat dihubungi via WhatsApp . Rabu ( 21/07/2021 )

Diketahui salah satu anggota DPRD Kota Balikpapan istrinya saat berada dirumah sakit anaknya memaksa agar almarhumah  dibawa pulang , lalu setelah dirumah istrinya dinyatakan meninggal dunia. 

Johny Ng juga menghimbau kepada semua warga agar tetap  berhati - hati dalam menghadapi virus Covid - 19 ini , apalagi saat ini di Balikpapan sudah ditemukan pasien yang terpapar virus varian delta yang bisa dibilang penyebarannya sangat cepat dan berbahaya.

" Kita juga akan mengevaluasi bagaimana kinerja dari Dinas Kesehatan selama ini . Apakah pelayanan di rumah sakit sudah sesuai atau tidak , " pungkasnya . ( tri )