DPRD Balikpapan

Foto : Ketua Komisi III DPRD Balikpapan , Alwi Al Qadri

KabarIkn.com,Balikpapan - Sesuai informasi yang didapat , DPRD Kota Balikpapan telah menganggarkan untuk pembangunan sekolah SD dan SMP di Kampung Atas Air , Baru Tengah.

DPRD Kota Balikpapan sudah menganggarkan kurang lebih hampir 50 Miliar , karena adanya rekopusing anggaran kemarin sudah disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan yang tidak jadi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan , Alwi Al Qadri menyampaikan DPRD akan menggodok lagi dan semoga di tahun 2021 apalagi sudah dengan Wali Kota baru pastinya masalah sekolah ini harus sangat diperhatikan dan termasuk permasalahan yang rumit.

" Setiap tahun kita dipusingkan dengn permasalahan anak - anak yang ingin masuk sekolah negeri , sedangkan di sekolah negeri ruang belajarnya sangat kurang," Kata Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan , Alwi Al Qadri saat ditemui awak media . Rabu ( 16/06/2021 )

Sekolah swasta itu bukan semata - mata karena tidak baik , hanya saja ada pembayaran yang lebih besar dibandingkan negeri dan itu yang menjadi permasalahan. Sekolah swasta itu bagus hanya saja sebagian orang tua hanya memikirkan masalah pembayaran sekolahnya. 

DPRD Kota Balikpapan berharap pada tahun 2022 akan coba dianggarkan kembali dan semoga disetiap titik dapil bisa memprioritaskan sesuai kebutuhan dan anggaran.

" Saya berharap setiap dapil ada pembangunan sekolah di seluruh Balikpapan. Apalagi saat ini lagi masa - masanya pendaftaran anak sekolah , " ujarnya. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Jum'at ( 11/06/2021 ) , DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan beberapa anggota khususnya Tim Banggar dann Banmus mengenai studi banding mekanisme pelaksanaan reses dan pembahasan LKPJ Wali Kota.

Kasubag Humas Protokol DPRD Kota Balikpapan , Yosep Gunawan menyampaikan DPRD Balikpapan dalam rangka masih dalam tahapan pansus LKPJ Wali Kota dimana baru dilaksanakan sidang paripurna pandangan fraksi. 

Lalu terkait reses , DPRD Kota Balikpapan sendiri telah melaksanakan reses yang ke 2 masa sidang 2 pada tanggal 3 Juni - 5 Juni 2021 dan metode reses tersebut yang nanti akan diaplikasikan oleh DPRD Kota Banjarbaru.

Selain itu , Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Baru Taufik Rahman menyampaikan dalam kunjungan kerja ini pada pembahasan nya beda dengan di Banjarbaru dan di DPRD Balikpapan sendiri terdapat uji petik , hal itu akan menjadi materi yang akan dibawa oleh DPRD Kota Banjarbaru.

" Kami meyakini daerah - daerah yang sudah maju pasti memiliki pola yang berbeda dan itu tujuan kami datang ke DPRD Balikpapan," Kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru , Taufik Rahman.

Untuk di Banjarbaru sendiri saat ini pembahasan kembali kepada komisi , tetapi untuk yang sekarang nanti DPRD Banjarbaru akan ada RPJMD dan akan dicari bagaimana polanya pengerjaannya . ( tri )

Foto : Suasana RDP DPRD Kota Balikpapan Bersama BPKAD Terkait Aset

Kabarikn.com, Balikpapan - Senin ( 14/06/2021 ) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan bersama Badan Pertanahan , BPKAD dan Bappeda terkait Aset . Rapat ini dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Kota Balikpapan.

Dalam RDP disampaikan bahwa aset pembangunan yang belum bersertifikat berjumlah 471. Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan H. Haris sendiri menyampaikan bahwa akan membuat pansus aset bagaimana mengamankan secepatnya lalu pada hari ini  mengundang Inspektorat, Bappeda dan Badan Pertanahan untuk mempertanyakan mengapa proses sertifikatnya sangat lama.

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan , H.Haris

"Adapun kendala itu sendiri masalahnya ada di BPKAD seperti, apakah kekurangan pegawai atau bagaimana sehingga tidak menjadi prioritas, karena ini adalah aset" Kata Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan , H.Haris.

Selain pembahasan Pembangunan yang belum bersertifikat ada beberapa masalah yang belum terselesaikan seperti lahan sekolah yang dipakai oleh warga sekitar, yang akan dibahas nanti pada rapat selanjutnya.

Ia menyampaikan pansus akan mulai berjalan pada hari Selasa dan Rabu.

" dari 471 aset itu sendiri ada 239 sertifikat aset yang sudah jadi dan tentunya itu sudah aman," pungkasnya. ( adys)

Foto : Anggota Komisi I DPRD Balikpapan , Sri Hana

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam rapat paripurna pandangan fraksi yang di lakukan oleh DPRD Kota Balikpapan pada hari Rabu ( 09/06/2021 ) , Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan Sri Hana dari Partai Demokrat ikut menyampaikan pendapatnya.

Sri Hana menyampaikan bahwa partai Demokrat turut mengapresiasi atas pencapaian silva sebesar 679,57 Miliar lebih yang terdiri dari pelampauan target pendapatan sebesar 361,56 Miliar lebih dan penghematan belanja sebesar 317,93 Miliar . 

" Ini memang tidak seberapa dari realisasi PAD , namun penghematan belanja tahun 2019 pada saat pandemi covid - 19 . Tapi kami dapat memaklumi dan memahami bahwa terasa sekali menghadapi masalah ekonomi serta tuntutan masyarakat Kota Balikpapan di masa pandemi covid - 19 ini ," Kata Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Sri Hana.

Oleh karena itu , diperlukan kerja keras serta bahu membahu , menjalin kerjasama yang kokoh dan kompak dalam tugas dan pengabdian saat ini untuk Kota Balikpapan. ( tri )

Foto : Ketua Bapamperda DPRD Kota Balikpapan , Andi Arif Agung

KabarIkn.com,Balikpapan - Perda Kota Balikpapan yang sudah selesai melewati pembicaraan tahap pertama sampai saat ini belum selesai di fasilitasi. Salah satu perda yang ditunggu oleh DPRD Balikpapan adalah Perda Tibum  karena dapat dijadikan rujukan untuk pelaksanaan PPKM , karena nantinya akan menjadi payung untuk kemudian perwali punya alas dasar yang lebih kuat.

Anggota Komisi I sekaligus Ketua Bapamperda DPRD Kota Balikpapan , Andi Arif Agung menyampaikan perda tersebut sudah selesai dibahas oleh DPRD Kota Balikpapan sejak bulan Februari tetapi belum di fasilitasi sampai sekarang. Senin ( 14/06/2021 )

" Kalau itu bukan amanah dari undang - undang , bukan amanah dari Permendagri kita tidak akan lakukan fasilitasi kalau tau situasinya terlalu lama.  Karena ini bukan perda krusial yang membutuhkan evaluasi ," ujarnya.

Dalam perda Tibum tersebut ada pada satu bab dimasukkan mengenai protokol kesehatan. Pada protokol kesehatan itu terdapat sanksi denda dan itu diikat oleh DPRD Balikpapan dalam peraturan daerah. ( tri )

Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 09/06/2021 ) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang laporan keterangan pertanggungjawaban ( LKPJ ) Tahun Anggaran 2020.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari menyampaikan bahwa terkait dengan LKPJ ini para fraksi DPRD Balikpapan pada umumnya memberikan aspirasi kepada Wali Kota Balikpapan sebelumnya yaitu Rizal Effendi. Tetapi memang ada beberapa catatan yang penting dan harus diselesaikan oleh Wali Kota Balikpapan terpilih terutama mengenai masalah banjir.

Para fraksi - fraksi masih menyoroti mengenai banjir di Kota Balikpapan yang memang 40% masih belum bisa dikendalikan. Lalu , mengenai masalah usulan wajib yaitu terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

" hal yang disoroti oleh fraksi juga terkait penerimaan anak sekolah dan kurangnya sarana prasarana , ketersediaa ruang belajar maupun gedung sekolah. beberapa fraksi juga menyoroti mengenai dana gugus tugas ," ujarnya. ( tri )

Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono

Kabarikn.com, Balikpapan-Pembangunan Rombel dan unit sekolah menjadi fokus utama dalam rencana alokasi anggaran yang akan dimasukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2024.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menjelaskan bahwa dalam pembahasan RPJMD akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD. Banyak poin-poin yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) salah satunya PR RPJMD ditahun 2016 dan 2021. 

Terdapat lima poin yang menjadi perhartian pihaknya yakni kendala Kekurangan Guru, Kekurangan Romble, Mesinkronkan Program Kementerian Pendidikan yang berganti. Sehingga Programnya pun ikut berganti, dimana program kementrian pendidikan Nadiem saat ini memprogramkan merdeka belajar sehingga disesuaikan lagi.

" Guru yang belum linier nanti akan diikutkan beasiswa, agar bisa linier dan mendapatkan honor yang menyesuaikan dan untuk anggaran pendidikan itu, rata-rata hanya untuk gaji, jadi tidak menyentuh ke Saprasnya. Itu merupakan kekurangan RPJMD 5 tahun kemarin," Kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono , Senin (14/06).

Dia mengatakan, untuk tindak lanjutnya nanti akan dilanjutkan pada RPJMD berikutnya dengan mengacu Visi dan Misi kepada Wali Kota terpilih. Adapun salah satunya yakni, kekurangan romble itu kami upayakan. 

Kemudian, bagaimana seragam sekolah gratis, itu akan kami masukan di progaram-program itu. Sama halnya  bagaimana dengan instentif guru yang saat ini insentifnya kecil lantaran adanya indikator gurunya tidak linier.  (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pada reses yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh,S.Sos terdapat warga yang menyampaikan aspirasi mengenai BPJS.

Menanggapi hal tersebut , Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh,S.Sos menyampaikan bahwa sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Balikpapan iuran BPJS akan direalisasikan bagi kelas 3 , Selasa ( 08/06/2021 ). 

Saat ini DPRD Balikpapan dan Pemerintah Kota sedang mendata agar , BPJS warga yang sudah dibayarkan oleh Perusahaan maka tidak bisa lagi dibantu oleh Pemerintah dan aspirasi inshaallah akan teralisasi.

" Kami mempersiapkan dana 40 Miliar untuk satu tahun khusus untuk pemberian BPJS gratis bagi masyarakat Kota Balikpapan ," ujarnya. ( tri )

Foto : Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Johny NG

Kabarikn.com,Balikpapan-Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Balikpapan telah menjalani Reses masa sidang kedua pada 3 Juni hingga 5 Juni 2021. Guna menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapilnya) masing-masing sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 dan Tata Tertib DPRD Kota Balikpapan. Permasalahan Infrastruktur dan Banjir serta  Penerangan Jalan Umum (PJU), masih menjadi masalah dan keluhan bagi masyarakat Kota Balikpapan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Johny NG mengatakan, banyak keluhan-keluhan  dari masyarakat yang tidak terserap oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Maka setelah masa sidang selesai anggota DPRD Balikpapan kembali ke dapil masing-masing, dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

"Masih banyaknya permasalahan dan keluhan yang dia terima dari masyarakat kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan terkait infrastruktur jalan dan PJU," ujar Johny. (12/6/2021)

Ada beberapa titik jalan yang diminta oleh masyarakat, untuk segera diperbaiki, seperti di pemukiman wilayah Sepinggan, RT 49 dan RT 50. Dimana jalan tersebut sudah sangat rusak parah, tentu saja harus ada perhatian dari pemerintah kota untuk segera di perbaiki.

Ia juga mengatakan, untuk permasalah banjir yang telah disampaikan oleh masyarakat. Dirinya telah melakukan koordinasi dan meminta kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan agar melakukan normalisasi. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 08/06/2021 ) , Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh,S.Sos melaksanakan kegiatan reses di Kediaman Pak RT. 23 Kel. Graha Indah , Balikpapan Utara.

Kegiatan reses ini dihadiri oleh warga RT.23 , perwakilan RT 70 , 72 dan 71 , Babinsa , Bhabinkantibmas , Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama , Tim Sukses dan Tim Ahli DPRD Kota Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh,S.Sos menyampaikan bahwa aspirasi - aspirasi masyarakat Graha Indah terutama RT.23 mengenai Sambungan PDAM , Lampu Jalan maupun infrastruktur jalan sepanjang masyarakat tersebut pro aktif dengan Pemerintah maka aspirasi masyarakat tersebut akan coba diperjuangkan.

Aspirasi warga mengenai masalah lampu jalan pada sore hari ini akan langsung ditinjau oleh Dinas Perhubungan , untuk sambungan PDAM warga sudah diminta untuk mengajukan permohonan pemasangan air PDAM. 

" aspirasi masyarakat ini inshaallah akan kami realisasikan secara bertahap dan infrastruktur jalan yang masih rusak juga akan kami perbaiki secara bertahap ," ujarnya.

Abdulloh menambahkan untuk Infrastruktu Jalan Taman Sari rencananya sudah masuk ke dalam SIPD tahun 2022 dan semoga tahun depan dengan Wali Kota Balikpapan yang baru yaitu Rahmad Mas'ud akan konsentrasi memperbaiki infrastruktur jalan tersebut. ( tri )

Foto : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Sabaruddin Panrecalle

Kabarikn.com,Balikpapan-Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor telah melantik Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dengan masa jabatan 2021-2024, pada tanggal 31 Mei 2021 di Pendopo Odah Etam, Samarinda. Pelantikan tersebut Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) nomor 131.64-962 tahun 2021.

"Masih banyaknya Pekerjaan Rumah (PR) yang ditinggalkan Wali Kota Balikpapan sebelumnya seperti permasalahan banjir. Akan menjadi tugas Wali Kota yang baru," kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin . (12/6/2021)

Ia menjelaskan, jika kepala daerah itu serius untuk menangani banjir, maka tidak ada yang tidak mungkin. Paling tidak mengurangi titik banjir, karena semua daerah pasti mengalami banjir. Sehingga harus diminimalisir beberapa titik banjir tersebut. 

Dia mengatakan, salah satu cara mengatasi banjir dengan cara Pemerintah Kota harus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Jangan hanya dibelakang layar saja, tapi harus turun kelapangan dengan membangun komunikasi dan juga mencari penyebab banjir tersebut, kemudian kerjakan.

"Dengan hadirnya Wali Kota yang baru, saya pikir bisa membangun komunikasi dengan baik bersama pihak-pihak terkait, masyarakat dan para wartawan. Maka dari itu penanganan banjir harus bisa diantisipasi mulai sekarang. Karena baru berapa jam saja sudah banjir, oleh karenanya komunikasi itu penting," tuturnya. (Tri)

Kabarikn.com,Balikpapan - Sejumlah usulan perbaikan infrastruktur baik itu Drainase, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Hydrant Air menjadi permintaan warga saat Serap Aspirasi (reses) yang dilakukan Hassanudin Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan , Sabtu (5/6/2021).

"Warga minta pembangunan drainase, kurang lebih 150 meter, kemudian PJU dan Hydrant Air, itu yang menjadi usulan warga," ucap Hassanudin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, apa yang menjadi usulan warga pada reses kali ini, merupakan usulan yang sudah masuk dalam bentuk pengajuan.

Menurunya kemungkinan saat ini, masih belum dapat direalisasikan oleh pihak terkait, mengingat kondisi pandemi covid-19, sejumlah anggaran pembangunan dipangkas.

Hassanudin menambahkan perbaikan drainase merupakan skala prioritas. Pasalnya dibawah kolong rumah warga terdapat gorong-gorong yang ketika hujan, maka air akan meluap.

Sehingga perlu adanya perbaikan secepatnya, mengingat kondisi cuaca di Balikpapan sering sekali hujan," jelasnya. (*)