DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 22/09/2021 ) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2021.

Mekanisme - mekanisme untuk menetapkan APBD mulai dari penyerahan KUA PPAS kemudian rancangan KUA PPAS dibahas oleh komisi dan mitra kerjanya kemudian yang dibahas lanjutkan dengan tim pemkot dan tim Banggar DPRD.

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh S.Sos menyampaikan untuk tahapan pengesahan nya sendiri adalah Nota penjelasan keuangan , pandangan umum fraksi telah dilakukan dan hari ini jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi , besok rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas jawaban wali kota.

" Pada hari ini wali kota sudah menjawab kritik , saran , dan masukan - masukan atas pandangan umum fraksi yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya , " ujarnya.

Dalam rapat ini  wali kota tetap sepakat atas kritik , saran maupun masukan yang telah disampaikan oleh para fraksi untuk pihak eksekutif melaksanakan atas saran dan kritik tersebut. Kegiatan eksekutif yang belum dilaksanakan atas jawaban wali kota siap untuk melaksanakan saran , pendapat , masukan dan kritik . ( tri )

Kabarikn.com,Balikpapan - Jumat (27/8/2021) , DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna sekaligus Penandatangan kesepakatan KUA PPAS 2020 dan Sistem Kegiatan Multiyears yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan.

Dalam rapatnya mereka membahas kesepakatan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Sementara  dan plafon sementara) . Ini juga belum masuk DAK ( Dana Alokasi Khusus) , bankeu dan lain lain untuk menjadi APBD dan baru KUA PPAS hampir sekitar 2,1 sekian triliun.

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh S.Sos menyampaikan dalam KUA PPAS juga telah disepakati  dan seiring dengan itu anggota DPRD dan walikota menyepakati pekerjaan tahun jamak yang akan dilaksanakan  di 2021, 2022 dan 2023. 

" Antara lain adalah menyepakati pekerjaan multiyears atau tahun jamak untuk tes Ampal sebagai infrastruktur penanganan banjir ,  karena itu bagian dari Visi Misi  Walikota," ujarnya.

Rumah Sakit Sayang Ibu yang insya allah akan di tahun jamak kan juga , karena kalau disekaliguskan tidak mampu untuk membiayai maka di Multiyears sekitar 162 miliar.

" Ada 2 sekolah juga insya Allah di Multiyears sampai dengan 2023. itu di SMP Balikpapan Barat secara bertahap  kemudian SMP di Balikpapan Selatan kemudian ada pembangunan di SMP terpadu di Balikpapan Utara insya allah difokuskan," imbuhnya.

Abdulloh menambahkan bahwa dalam paripurna ini mereka juga menyepakati BPJS untuk kelas III gratis sesuai dengan Visi Misi Walikota dan masyarakat akan menikmati mulai bulan September - Desember dan seterusnya selama masa jabatannya Rahmad Mas'ud sebagai Walikota Balikpapan , itu komitmen Wali Kota kepada masuarakatnya.

" Masyarakat juga harus mensuport semua program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang konsen kepada rakyatnya untuk menyejahterakan rakyat , " pungkasnya. ( adys )

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 20/09/2021 ) , DPRD Kota Balikpapan laksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi - fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas rancangan  Peraturan Daerah Balikpapan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2021.

Dalam rapat ini pandangan umum fraksi adalah untuk mengimplementasikan dari nota penjelasan Wali Kota terhadap rancangan APBD perubahan tahun 2021.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S.Sos menyampaikan dari Nota Penjelasan yang disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD maka kembali DPRD memberikan pertanyaan maupun solusi dan harus dijawab nantinya oleh Wali Kota pada saat paripurna selanjutnya pada hari Rabu 22 September 2021.

Wali Kota nantinya akan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan dan masukan masukan yang disampaikan oleh  semua fraksi melalui pandangan umum fraksinya . Sehingga dengan tahapan tersebut setelah Wali Kota menjawab permintaan dari fraksi - fraksi maka akan dilanjutkan dengan pendapat akhir fraksi.

" Dalam pendapat akhir fraksi setelah diterima itu akan dilakukan kesepakatan - kesepakatan dan persetujuan bersama dari rancangan APBD P 2021 menjadi APBD P 2021," ujarnya.

Pada APBD perubahan tersebut tidak boleh ada defisit. Maka dari itu setelah ada defisit 640 sekian maka harus ditutupi dengan pembiayaan sehingga harus defisitnya nol.

" Tadi semuanya yang dibahas baru rancangan karena provinsi sendiri belum membahas dan pusat juga belum turun DAK nya jsdi baru estimasi saja , " imbuhnya.

Abdulloh menambahkan mereka sudah ada bayangan dan sudah safety kan di kegiatan yang lain dan tidak mengandalkan bantuan bantuan yang lain , posisinya sekarang di APBD P 2021 sudah tidak ada defisit karena pengeluaran sudah ditutupi dengan masukan.

Secara garis besar para fraksi menyoroti tentang implementasi dari pelaksanaan di APBD murni tahun 2021 yang belum dilaksanakan agar bisa dilaksanakan di APBD perubahan bulan ini , sehingga evaluasi dari APBD murni tahun 2021 ada beberapa hal yang dilakukan perubahan dan ada kegiatan kegiatan yang harus di selesaikan di APBD murni perubahan tahun 2021 ini. ( adys )

Kabarikn.com,Balikpapan - Terkait keadaan masalah sekarang ini Anggaran banyak difokuskan penanganan covid yang pasti prioritas dan juga pendidikan. Pendidikan dan Kesehatan harus di prioritaskan  untuk pemulihan ekonomi, ini semua akan masuk dalam APBD perubahan , sementara ini sedang APBD umum.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan , Taufik Qul Rahman mengatakan bahwa pembahasan ini masih tahap proyeksi, dalam mengupayakan sinkronisasi data terkait Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi warga Balikpapan. Senin ( 23/08/2021 )

" Anggaran BPJS yang digunakan kurang lebih hampir 3 tahunan sekitar 40 miliar. kalau kita asumsikan dapat dilaksanakan dibulan Oktober, November dan Desember, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar 15 miliar," ujarnya.

Bagi warga yang masih menunggak pembayaran BPJS nya maka akan ditangguhkan selama program ini masih ada, kalau program ini habis maka diselesaikan tunggakan nya.

Sementara itu untuk masalah berapa besarannya nilai dan jumlah penerima pembiayaannya, saat ini DPRD masih menyinkronkan dengan data-data yang ada. ( adys )

KabarIkn.com,Balikapan - Kamis ( 16/09/2021 ) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna dengan 4 agenda yaitu persetujuan dan penandatanganan KUPA PPAS , laporan Pansus dan nota penjelasan wali kota terkait dengan rencana KUPA PPAS tahun 2021.

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh,S.Sos menyampaikan bahwa dalam nota penjelasan mereka menjelaskan mengenai rancangan APBD untuk APBD perubahan. Tahapan untuk mengesahkan , setelah kesepakatan dan nopen sudah dilakukan DPRD akan mengesahkan reli.

Tahapan berikutnya adalah DPRD akan melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi yang akan dilakukan pada hari Senin , setelah itu akan dilakukan jawaban umum wali kota atas fraksi dan tahapan terakhir adalah pandangan akhir fraksi sekaligus pengesahan.

" Nominal dalam APBD perubahan sekitar 2,14 sekian triliun kemudian ditambah dengan belanja menjadi 2,7 sekian triliun , defisit 648 sekian triliun dan ditutupi dengan pendapatan," ujarnya.

Dalam hal ini program prioritas dari wali kota balikpapan tetap menjadi yang utama. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Pemerintah Kota Balikpapan akan menggratiskan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III bagi masyarakat Kota Balikpapan

Program ini merupakan salah satu visi dan misi dari Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud setelah terpilih melalui Pilkada tahun 2020 lalu. Program BPJS Kesehatan gratis dari Pemkot Balikpapan  akan diberlakukan mulai bulan September 2021.

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh S.Sos menyampaikan DPRD dan Pemkot Balikpapan untuk saat ini masih menghitung ketersedian anggaran untuk program BPJS Kesehatan gratis tersebut . Adapun alokasi anggarannya berasal dari perubahan APBD 2021 dan sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan. Senin ( 23/08/2021 )

" Melalui anggaran Perubahan APBD tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 17 miliar selama empat bulan yaitu September, Oktober, November dan Desember,” ujarnya.

Untuk tahun 2022 DPRD dan Pemkot Balikpapan akan kembali mengalokasikan anggaran untuk program BPJS kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Balikpapan dengan total anggaran mencapai Rp 61 miliar selama satu tahun.

" Kita tidak mengetahui persis jumlah penerima program BPJS kesehatan gratis kelas III ada berapa jiwa penerima. Nanti secara teknis akan di verifikasi oleh dinas terkait , yang pasti anggaran Rp 17 miliar tersebut untuk mengcover seluruh peserta BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri. Namun untuk masyarakat yang masih menunggak harus membayar terlebih dahulu tunggakan,” pungkasnya. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 13/09/2021 ) , Komisi I DPRD Kota Balikpapan laksanakan rapat dengar pendapat terkait Rancangan KUPA - PPAS Tahun Anggaran 2021 bersama mitra kerjanya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Johny NG menyampaikan terkait perubahan anggaran ini sudah diajukan , semuanya di evaluasi kembali dan masih sesuai aturan dan tidak ada masalah.

" Anggaran perubahan mereka sudah ajukan dan setelah dievaluasi semuanya sudah sesuai dengan apa yang ada dan tidak ada masalah , " ujarnya.

Ia menyarankan untuk anggaran perubahan ini tetap dijalankan saja yang penting tidak ada penambahan dan lain - lain. ( tri )

Kabarikn.com,Balikpapan -  Seperti yang diketahui sekarang Pemerintah mukai menurunkan harga Test Polymerase Chain Reaction (PCR) sekitar 500 ribu rupiah.  

Menanggapi hal tersebut , Anggota Komisi VI DPRD Balikpapan  Parlindungan  menyampaikan bahwa  mahalnya biaya PCR di Indonesia yang awalnya 800-900 ribu  ini dilematis . Sebetulnya di satu sisi ini persyaratan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk melakukan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. 

Di sisi lain pandemi ini program pemerintah dalam rangka memerangi Covid19 harus nya gratis dalam pemeriksaan PCR , bisa dengan dana tertentu yang bisa dilakukan untuk melalukan perizinan, tapi dengan seleksi jadi tidak semua orang. Bagi orang-orang memang benar - benar tingkat mobilitasnya harus mengharuskan dia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. 

" Pemerintah itu harus memberikan Subsidi atau digratiskan karena ini pandemi bukan sesuatu hal biasa. tapi dari sisi lain adalah pemerintah Alhamdulillah sudah melihat kesulitan masyarakat sehingga melakukan penyesuaian tarif yang sekarang ini berkisar di antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000," Kata Anggota Komisi VI DPRD Kota Balikpapan Parlindungan saat ditemui di ruang kerjanya , Rabu ( 18/08/2021 ) . 

Test PCR ini merupakan satu persyaratan mutlak yang harus diserahkan. Harusnya pemerintah untuk persyaratan kesehatan yang berkaitan dengan Covid19 harus berlakukan semuanya secara pandemi dan jangan dipilah pilah. ( adys )

Foto : Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan , H. Haris

Kabarikn.com,Balikpapan-Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPP) Balikpapan, meminta anggaran perbaikan kantor dan parkir sebesar, Rp200 juta rupiah. Permintaan itu disampaikan ke Komisi II DPRD Balikpapan, Senin (6/8/2021). 

Rapat bersama Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPPP) Balikpapan pada alokasi anggaran APBD 2020 lalu, sebesar Rp22 miliar. Sementara, untuk anggaran 2021 ini, turun dari anggaran sebelumnya. 

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H. Haris menilai, adanya pengurangan anggaran DPPP Balikpapan, sekira Rp300 juta. Pihaknya, meminta dari pengurangan itu, akan dianggarkan untuk perbaikan atap gedung dan lahan parkir. 

Menurutnya, anggaran DPPP Balikpapan, hanya memiliki alokasi anggaran besar terdapat pada beban gaji pegawai. 

"Tidak ada penambahan anggaran, permintaan Rp200 juta itu hanya untuk perbaikan atap gedung dan parkiran saja," jelas H. Haris usai gelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) di rumah Komisi II DPRD Balikpapan.(tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Vaksin moderna telah dilaunching di Kota Balikpapan pada Selasa ( 17/08/2021) kemarin. Vaksinasi moderna ini sementara diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan yang berfungsi sebagai booster. 

Di Kota Balikpapan sendiri sudah menerima 6.020 dosis vaksin moderna untuk tenaga kesehatan dan para pimpinan institusi sudah diberikan vaksin moderna dengan harapan seluruh nakes dibawah jajaran mereka bisa mengikuti. 

Menanggapi hal tersebut , Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh,S.Sos menyampaikan bahwa akurasi dari vaksin moderna ini sekitar 94% jadi diharapkan masyarakat Balikpapan tidak usah ragu untuk mengikuti vaksinasi moderna ini , Rabu ( 18/08/2021). 

" Demi kesehatan diri sendiri kalau nanti ada vaksinasi selain dari Sinovac diikuti saja . Kalau ada gejala ya dibiarkan saja karena itu bagus , dan efikasi nya juga tinggi bagi kesehatan ," ujarnya. ( tri )

Kabarikn.com,Balikpapan - Kamis (2/9/2021) , Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan melakukan RDP bersama dengan pihak DLH , Satpol PP , DPPR , Disperkim dan DPMPT berkaitan dengan Pengendalian Banjir yang dilaksanakn di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan 

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Ali Munsjir Halim menyampaikan adapun perizinan perizinan yang keluar ternyata tidak bisa ditindaklanjuti sistem pengawasan terhadap dampak lingkungan yang menjadikan banjir. Hal ini yang menjadi persoalan, DPRD meminta semua OPD secara bersama menanganinya menurut bidang masing masing untuk dapat bekerja bersama.

" Nanti DPRD dengan OPD bersama sama akan melakukan pengawasan," ujarnya.

Ia menambahkan dengan peraturan yang ada sekarang dengan sistem undang - undang omnibuslaw ternyata banyak kemudahan dari pusat tetapi daerah terdampak dan harus menyesuaikan kembali.

" kita akan melakukan rapat kerja dengan OPD bagaimana cara menindak lanjuti sehingga perijinan tidak terhambat , investasi tidak terhambat dan daerah kita tidak rusak , " pungkasnya. ( adys )

Kabarikn.com,Balikpapan -Kota Balikpapan mempunyai Satgas Covid 19 yang diketuai oleh Bapak Walikota Rahmad Mas'ud yang di sana juga sudah diprogramkan, ditugaskan jobdesk nya masing-masing baik dari Dinas Kesehatan, Satpol PP dari Perhubungan dan segala macamnya.

Beberapa mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kota Balikpapan untuk memberikan masukan mengenai kondisi Covid - 19 saat ini. 

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan bahwa ia sangat mengapresiasi dan  mengucapkan terima kasih karena ada beberapa masukan yang mungkin belum bisa mengarah ke situ, tentu itu akan menjadi masukan dan tentu akan ditindaklanjuti agar penekanan penyebaran Covid tidak meluas lagi. Selasa ( 10/08/2021 )

Rapat Paripurna  juga arah nya akan menurunkan tingkat penyebaran Covid 19 dan seluruh Warga Balikpapan  sama sama tau bahwa hunian atau bor di rumah sakit itu kemarin sebelum adanya Ppkm level4 itu tinggi tetapi sekarang sudah menurun.

" Saya mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa dan tentunya akan menjadikan rekomendasi untuk disampaikan kepada Satgas Covid 19 di kota Balikpapan untuk melakukan dan menyisir tentunya untuk membuat regulasi ke semua pihak yang harus kita tegakkan"ujarnya.

Disana masukkan nya ada BUMN salah satunya juga penyumbang covid data nya yang paling banyak artinya di sana mungkin PPKM tidak berjalan mungkin salah satunya juga pengawasannya protokolnya mungkin tidak seketat yang diharapkan.

Peluang untuk membuat pansus di DPRD sendiri peruntutan nya ada, mekanisme tahapan nya ada, "tapi bukannya tidak bisa tapi peruntutan nya tahapan nya dulu. kita Sorong dulu rekomendasinya, karena Satgas Covid dulu untuk maksimal" jelasnya.

Pansus ini bicara nya nanti udah akan detail dan sebagai anggota DPR atau DPRD tentunya ada tiga hal pokok tugasnya yaitu membuat regulasi, menyetujui anggaran dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah di poin ini ditegaskan untuk pemerintah lebih pro aktif dan lebih disiplin dalam Protokol Kesehatan untuk melaksanakan Regulasi Protokol Kesehatan. ( adys )