DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda ) DPRD Kota Balikpapan melaksanakan rapat pembahasan Raperda pengelenggaraan Transportasi Balikpapan di ruang rapat DPRD Kota Balikpapan , Senin ( 06/12/2021 ).

DPRD Kota Balikpapan sepakat dengan Dinas Perhubungan untuk merampungkan di tahun ini. Hari ini mereka memasuki pembahasan krusial sebelum pembahasan terkait dengan parkir.

Anggota Bapamperda DPRD Kota Balikpapan , Syukri Wahid menyampaikan penyelenggaraan parkir ini didalamnya adalah tentang petugas parkir , tempat parkir dan izin perparkiran. Terdapat satu pasal yang harus disampaikan ke publik bahwa ada satu pasal yang isinya setiap orang dilarang bertindak sebagai petugas parkir , memungut dalam bentuk retribusi dan sebagainya.

" Konsekuensi dari ayat ini adalah tidak boleh ada petugas parkir liar dan Dinas Perhubungan telah diberikan otoritas untuk menertibkan ," ujarnya.

DPRD Balikpapan bersama Dinas Perhubungan telah menyepakati agar ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan parkir , karena mereka mempunyai target Potensial Los yang tinggi di retribusi parkir.

Kedua , terkait dengan pengelola baik perorangan , pemilik atau penyelenggaraan parkir itu banyak ada yang bentuknya berupa pajak parkir , asuransi , berkewajiban untuk mengganti dan juga valet.

" Sekarang valet itu potensial loss. Setiap penyelenggara parkir kalau menggunakan valet paling maksimal 10% dari area parkir dan tidak boleh lebih dan juga harus mengantongi izin dari Pemerintah Kota ," katanya.

Syukri menambahkan setiap pengelola maupun pemilik yang menyelenggarakan parkir wajib memiliki identitas parkir. Penyelenggara parkir itu ada yang dikelola oleh Swasta maupun Pemerintah dan mulai sekarang Dinas Perhubungan juga akan menindak tegas jika masih ada petugas parkir liar. ( tri )

Kabarikn.com,Balikpapan - Kamis (1/11/2021) , Tim Pansus Aset DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di ruang Rapat DPRD Balikpapan siang hari ini.

Pansus Aset DPRD kota Balikpapan mendesak Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyelesaikan proses serah terima fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) di sejumlah perumahan.

Ketua Pansus Aset DPRD Kota Balikpapan , H.Haris mengatakan bahwa ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk  menyelesaikan fasum dan fasos.

PT. Sinar Mas seperti Balikpapan Baru khusus nya meminta kejelasan sertifikat dari pihak pengembang yang menyerahkan aset ke pemerintah.

" Balikpapan Baru juga sudah ada tapi apakah saat penyerahan dilengkapi surat resmi seperti sertifikat, tapi masih ada juga sebagian yang belum diserahkan kita menunggu itu nantinya selanjutnya kita akan membuktikan melihat sertifikat yang dia sudah serahkan sudah sesuai tidak kewajibannya" ucapnya.

Banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum bersertifikat. 

" banyak yang bilang sudah menyerahkan surat resmi nya ternyata belum diserahkan, itu yang kita tekankan kepada Disperkim dan BPKAD untuk fasum fasos serahkan sekalian surat sertifikat nya jangan sampai tersebar di dinas-dinas sana sini," pungkasnya. ( adys )

KabarIkn.com,Balikpapan - Beberapa nama sebagai calon yang diunggulkan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) mulai terlihat. adalam hal ini Presiden RI Joko Widodo dapat menunjuk masyarakat Kaltim untuk memimpin kawasan IKN.

Nama Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh pun muncul untuk dicalonkan sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh meminta agar ia bisa diberikan kesempatan untuk bersaing dalam pemilihan Ketua Badan Otorita IKN Nusantara.

“Mohon diberikan kesempatan juga untuk menjadi Kepala Otorita IKN. Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN seyogyanya yang dipimpin oleh warga Kaltim,” ujarnya, Kamis (10/2/2022).

Sejumlah nama sebagai calon yang diunggulkan menjadi Kepala Badan Otorita IKN mulai muncul dan hal ini dapat mendorong peran putra daerah dalam mendukung rencana IKN, yang dibangun di wilayah Kaltim, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Abdulloh dinilai cocok menjadi kandidat calon Ketua Badan Otorita IKN, karena telah memiliki pengalaman sebagai legislator yang sudah menjabat tiga periode dan bisa menjadi bekal dalam melakukan langkah-langkah strategis.

“ Bekal pengalaman yang saya miliki sudah mengetahui seluk beluk dalam mengambil keputusan. Sekali lagi diharap saya dapat diberi kesempatan dalam hal ini,"pungkasnya. ( tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Tanggal 8 Maret diperingari sebagai Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day. Peringatan Hari Perempuan Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi terhadap kaum wanita. 

Anggota Komisi III DPRD kota Balikpapan Nelly Turuallo menyampaikan bahwa ia sangat bangga dilahirkan sebagai seorang perempuan yang mempunyai banyak kelebihan sehingga bisa menyeimbangkan pekerjaan dibanding laki-laki.

" Perempuan itu bisa multitasking dibanding laki-laki itu faktanya. Perempuan bisa bekerja sambil masak di dapur dan juga sambil jaga anak," Katanha saat ditemui awak media diruang kerjanya, Rabu ( 09/03/2022).

Di era modern ini wanita belum sepenuhnya mempunyai peran luas untum melangkah maju menjalani apa yang menjadi impian mereka , khususnya di pinggiran Indonesia masih identik bahwa perempuan itu mahluk yang harus berada di rumah.

Nelly beranggapan padahal perempuan mempunyai kapasitas yang lebih dari itu, karena dikaruniai oleh tuhan talenta khusus bisa multitasking.

" perempuan harus diberikan ruang untuk menyampaikan haknya, dihargai karena bagaimanapun kapasitas perempuan itu penting untuk bermitra dengan kaum adam dalam rangka membangun bangsa,"pungkasnya.(tri)

Kabarikn.com,Balikpapan - Senin (29/11/2021) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna ke-46 Masa Sidang III Tahun 2021 dengan Agenda RPJMD (Pengumuman Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2021-2026 evaluasi Gubernur yang sudah selesai pada Pagi hari ini.

Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh S.Sos menyampaukan sebagai pedoman visi misi Pemerintah Daerah bersama DPRD untuk mengalokasikan kegiatan anggaran setiap tahun nya yang dipedomani oleh RPJMD.

Lalu , rapat Paripurna kedua adalah tahapan terakhir, pembahasan APBD murni tahun 2022 pada Hari ini 29 November 2021 telah selesai diakhiri dengan pendapat akhir Fraksi-Fraksi dan disepakati penandatangan bersama anatara DPRD dengan Walikota Balikpapan.

" Setelah ditetapkan, kemudian akan segera dikirim ke Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 1-7 hari kerja, dan selanjutnya akan diumumkan kembali melalui Rapat Paripurna hasil evaluasi Gubernur," ujarnya.

Anggaran APBD 2022 Kota Balikpapan sebanyak 2,4 triliun dan Belanja Daerah sekitar 2,5 triliun untuk dilaksanakan di APBD 2022 dengan KUA PPAS yang nilainya sekitar 2,2 triliun.

Awal pembahasan Raperda APBD Murni 2022 senilai 2,2 triliun  setelah pembahasan ada bantuan keuangan, DAK Pemprov dan Pusat menjadi 2,4 triliun.

Abdulloh mengatakan, bahwa ada defisit 100 milliar dari belanja daerah tetapi ada pemasukan dari hal lain sekitar 100 miliar. Sehingga tertutupi surplus penerimaannya, Jadi silpa tahun 2022 menjadi Zero. (adys)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 09/03/2022) , DPRD Kota Balikpapan mengikuti rapat koordinasi  yang dilakukan Pemkot Balikpapan, Kantor ATR/BPN Kota Balikpapan, Kodim 0905/Balikpapan, Polresta Balikpapan dan 16 warga RT 37, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, terkait permasalahan Tol Balikpapan Samarinda .

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Simon Sulean menyampaikan ada beberapa hal yang di sampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa beliau akan berusaha mendorong untuk menyelesaikan permasalahan ini.

" Pemerintah kota saat ini telah membentuk tim identifikasi di lokasi untuk meninjau lapangan dan mendatangkan kedua belah pihak agar bisa dipertemukan. Karena selama ini belum pernah dipertemukan,"ujarnya.

Pemerintah kota telah mengambil inisiatif untuk menangani ini untuk menemukan kedua belah pihak dan tentu di sini keputusan juga tetap ada di BPN Kota Balikpapan.

Kepala Kakanwil BPN akan menyelesaian permasalahan ini agar warga tidak melakukan penutupan jalan tol yang berakibat menganggu lalu lintas jalan tol.

“ Saat ini masih tahap negosiasi kedua belah pihak belum ada keputusannya sampai sekarang,”katanya.

Upaya perdamaian yang difasilitasi pemerintah disebut sebagai langkah efektif untuk mengurai permasalahan ini.Kesepakatan warga disatu sisi pihak lain tidak menginginkan adanya mediasi tetapi pemerintah berupaya mempertemukan kedua belah yang menguasai kepemilikan tanah.

Pemkot Balikpapan telah meninjau ke lapangan dan mempertemukan BPN Balikpapan bersama Kanwil BPN dengan warga lahan tol balsam untuk memberikan win solution.

Simon menyampaikan setelah adanya pertemuan dan Pemkot turun kelapangan meninjau lokasi, penutupan jalan tol Balsam telah dibuka hingga sekarang sambil menunggu keputusan terakhir. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan -Sejauh ini belum ada nama dari partai pengusung yang mengusulkan nama secara resmi ke DPRD Balikpapan untuk menjadi calon wawali.

Menanggapi hal tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Abdulloh, mengatakan bahwa saat ini ia juga masih menunggu usulan dari partai pengusung untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Walikota.

“ Kami berharap partai pengusung segera mengusung nama calonnya untuk diserahkan ke Wali Kota, nanti Wali Kota yang akan pilih dari sekian nama yang diusulkan harus ada dua nama yang dikirim ke DPRD Kota Balikpapan untuk dipiih,” Ujarnya, Kamis ( 03/02/2022).

Swmua partai pengusung berhak untuk mengusulkan wakil walikota. Nantinya nama-nama yang diusulkan dari masing-masing parpol pengusung tersebut akan diseleksi dan kemudian dipilih hanya dua untuk disampaikan ke Walikota lalu Walikota akan menyerahkan kembali Ke DPRD untuk dipilih melalui Sidang Paripurna.

Abdulloh mengatakan untuk proses pemilihan Wakil Wali Kota akan dilaksanakan di DPRD Kota Balikpapan yang mana 45 Anggota DPRD yang memiliki suara untuk memilih. (tri)

Kabarikn.com,Balikpapan - Rabu (6/10/2021) , Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S.Sos melaksanakan kegiatan Reses masa persidangan III di Rumah Dinas Ketua DPRD Balikpapan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh menyampaikan adapun tamu atau perwakilan warga yang diundang hanya perwakilan dari beberapa Ketua RT dan LPM yang di daerah Balikpapan Utara.

" yang hadir lebih dari yang saya duga, saya menghitung 30% dari kapasitas ruangan tetapi karena mereka ingin hadir ya kami terima dan memilah dengan interaktif,"ujarnya.

Adapun dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Abdulloh kepada Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Ketua LPM Kecamatan Balikpapan Utara dengan perwakilannya di DPRD Balikpapan terjadi komunikasi dengan baik. 

"aspirasi yang disampaikan masih  sama dengan yang lama yaitu berkutat di infrastruktur, pendidikan, kebutuhan penerangan lampu," jelasnya.

Abdulloh mengatakan tahun 2022 mendatang Pemerintah Kota Balikpapan fokus penanganan infrastruktur yang dianggarkan senilai 150 miliar. Anggaran tersebut untuk penanganan banjir, fasilitas jalan, sekolah, rumah sakit. ( adys )

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melaksanakan rapat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, Selasa (8/2/2022).

Rapat dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD kota Balikpapan Budiono dan dihari oleh anggota Badan musyawarah DPRD kota Balikpapan. 

Budiono menyampaikan DPRD melakukan paripurna perubahan susunan anggota fraksi sesuai dengan aturan Undang-undang no.23 tahun 2014 tentang aturan pemerintah daerah yang di dalamnya menyebutkan bahwa dua tahun setengah atau setengah dari periode anggota DPRD yang akan berakhir tanggal 26 Februari nanti, akan ada perubahan alat kelengkapan dewan atau AKD,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono kepada wartawan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Balikpapan, Selasa (8/2/2022).

Ia menjelaskan, hasil pembahasan bahwa akan dijadwalkan untuk pengumuman struktur jabatan pimpinan fraksi pada 17 Februari 2022 mendatang.

Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi pemilihan alat kelengkapan dewan atau AKD pada 22 dan 23 Februari 2022. Selanjutnya, hasil pengumuman AKD tersebut akan diparipurnakan pada 24 Februari 2022 nanti.

“Untuk ketua fraksi kita tidak masukan dalam struktur AKD tersebut,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa struktur AKD yang diumumkan ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari masing-masing fraksi yang baru terbentuk.

“ Setelah diumumkan struktur fraksi, nanti ketua DPRD akan menyurati Ketua fraksi untuk meminta rekomendasi dari fraksi yang ditugasi di komisi mana dan di badan mana. Setelah itu akan dilakukan pemilihan pada tanggal 22 dan 23 Februari,” pungkasnya. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 05/10/2021 ) , Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Johny Ng dari fraksi partai Golkar melaksanakan reses masa persidangan III 2021. Kegiatan reses ini dilaksanakn di wilayah Gunung Bahagia tepatnya di RT 36 Rengganis.

Dalam resesnya terdapat beberapa usulan dari warga ,termasuk usulan untuk pembuatan drenase di RT.36 yang diketahui sering mengalami banjir dan kotor. Warga dari RT.37 juga mengusulkan drenase yang mana sudah ada DED tetapi belum juga dikerjakan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan , Johny Ng menyampaikan pastinya usulan - usulan dari warga tersebut akan diperjuangkan. Beberapa warga juga memberikan usulan terkait pemasangan pipa PDAM dan DPRD akan mencoba terus menggedor PDAM agar bisa memperhatikan.

Johny menegaskan bahwa jangan ada lagi warga di kota yang tidak bisa menikmati PDAM.

" Seharusnya semua wilayah di Kota Balikpapan harus tersalur oleh PDAM dan tidak boleh ada rumah yang tidak bisa masuk ke PDAM," jelasnya. ( tri )

Kabarikn.com,Balikpapan - Rabu (3/11/2021) , PDIP Kota Balikpapan melaksanakan Vaksinasi dosis 1 yang berjumlah 2000 dosis di Gedung Kesenian. 

" Tentu kita mengimbau masyarakat yang kemarin mendaftar lewat PDIP dan kita input ke link Dinas Kesehatan, kemarin sudah ter input sekitar 500 , yang belum ter input kami persilahkan datang kesini nanti kami vaksin," Kata Ketua DPC Partai PDIP Kota Balikpapan , Budiono.

Budiono mengatakan bahwa PDIP sudah melaksanakan 6 kali vaksinasi. 

" Kami melaksanakan vaksinasi pertam di Graha NU, ada di Klinik Polda dan di Dome 3 kali dan ini yang ke 6 . Cakupan yang sudah kita perjuangkan untuk masyarakat dari PDIP sekitar 11 ribu lebih," ujarnya.

Ia sangat mengapresiasi acara ini dan berterima kasih kepada Dinas Kesehatan yang sudah memfasilitasi warga untuk mendapatkan vaksin. 

"ini upaya dari kita semua tentu nya untuk menciptakan herd immunity Kota Balikpapan," pungkasnya. ( adys )

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 27/09/2021 ) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian fraksi - fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap pendapat Wali Kota Balikpapan terhadap nota penjelasan terkait Raperda tentang Perubahan Atas Perda No.13 tahun 2015 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan rapat paripurna yang pertama adalah merevisi perda No.13 Tahun 2015 tentang sampah rumah tangga dan sejenisnya. Adapun misi nya yaitu mengurangi sampah 30% dan yang 70% nya dikelola.

Hal yang masih menjadi masalah saat ini adalah sanksi dan sampah yang ada di TPS ( Tempat Pembuangan Sampah ) itu sejenis tebangan pohon , sofa dan kasur yang tidak boleh berada di TPS , yang boleh ada di TPS hanya sampah rumah tangga saja.

" Sanksi yang diberikan ada berupa sanksi administrasi dan pastinya ada denda , sebelumnya juga ada penahanan KTP razia justisi di TPS . Pastinya nanti akan kita perjelas di revisi perda ini , " ujarnya.

Satu lagi agenda paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Balikpapan adalah mencabut PROPEMPERDA yang semulanya ada 7 inisiatif DPRD dan 10 inisiatif Pemerintah Kota . Dari 17 PROPEMPERDA di tahun 2021 ini karena ada ketentuan dari Pemerintah Pusat terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka PROPEMPERDA tersebut dicabut dari program Raperda di tahun 2021.

" Ada ketentuan diatasnya yang mengatur untuk kewenangan dan diatur oleh pusat. Masih ada 16 dan ada beberapa yang sudah di sahkan dari program PROPEMPERDA 2021," pungkasnya. (tri)