DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Aturan baru terkait dana pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagarkerjaan yang hanya bisa dicairkan pada usia 56 tahun menuai polemik di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut , Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mendukung apa yang disampaikan oleh masyarakat bahwa kebijakan JHT ini sangat mendzalimi mereka khusunya bagi para pekerja.

" Kebijakan ini tentunya bisa dibatalkan karena hukum tertingginya adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan semua pakar politisi juga tidak setuju dengan adanya kebijakan seperti itu," ujarnya.

Dihimbau kepada masyarakat bahwa aspirasi mereka sudah tersampaikan dengan baik , tetapi diharap dapat menyampaikan aspirasi nya secara tertulis yang nantinya dapat ditembus langsung ke pusat.

Sabaruddin mengatakan untuk petisi terkait JHT sampai saat ini belum ada masuk ke DPRD Balikpapan , tetapi tetap mendengarkan aspirasi dari masyarakat. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 14/02/2022) , Komisi IV DPRD Kota Balikpapan melakukan pertemuan dengan BKPRMI ( Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ) Kota Balikpapan membahas terkait insentif bagi guru ngaji.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan , Iwan Wahyudi menyampaikan bahwa insentif tersebut sedang diperjuangkan untuk bisa dinaikkan dari 300 ribu perbulan menjadi 750 ribu perbulan. Guru ngaji yang tergabung dalam BKPRMI kurang lebih ada 2.150 orang ditambah dengan BKPAKSI totalnya ada kurang lebih 2.600 .

" Ini harus sama - sama kita perjuangkan karena guru ngaji merupakan salah satu ujung tombak bagi penguatan karakter akhlak bagi yang beragama islam sehingga masa depan anak kita bergantung juga kepada guru ngaji," ujarnya.

DPRD akan mendorong agar terjadi kenaikan insentif lebih layak lagi kedepannya karena ini juga keinginan dari Pemerintah Kota dan sangat menyambut baik keinginan tersebut.

Nantinya hal tersebut akan di diskusikan terlebih dahulu oleh DPRD Balikpapan dengan OPD terkait kalau bisa dilaksanakan pada perubahan anggaran 2022 maka akan dilakukan dengan cepat dan minimal pada tahun 2023 sudah ada kenaikan. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin ( 21/02/2022) , DPRD Balikpapan mengagendakan rapat Badan Musyawarah ( Banmus ) masa sidang I Tahun 2022 yang bertempat di Ruang Rapat Kantor DPRD Kota Balikpapan.

Ada beberapa agenda Banmus yang bisa dilaksanakan seperti dari tahun - tahun sebelumnya bahwa kegiatan ini sudah terjadwal semuanya dan pada rapat kali ini ada sedikit revisi tentang penjadwalan pemilihan Alat Kelengkapan Dewan ( AKD ).

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Sabaruddin Panrecalle menyampaikan pemilihan AKD tersebut seharusnya dirapatkan pada tanggal 22 - 23 Februari 2022 sampai detik sekarang baru sebagian fraksi yang menyampaikan utusan kepada anggotanya di komisi mereka.

" Hal ini tentunya sangat mempengaruhi jika ada salah satu fraksi tidak memasuki utusannya kepada komisi yang bisa mempengaruhi jalannya rolling komisi , sehingga jadwal tanggal 22 - 23 di perpanjang sampai tanggal 28 februari ," ujarnya.

Jika besok atau lusa sudah terkumpulkan surat dari fraksi masuk ke sekretariat maka rapat langsung bisa dilaksanakan dengan AKD tersebut tetapi kalau situasi politik sedang meninggi maka disampaikan durasinya sampai tanggal 28 Februari.

Sabaruddin mengatakan terkait kendala sekali lagi disampaikan bahwa ini adalah jabatan politis , lebih banyaknya ada pada internal fraksi. Kendala juga terjadi apabila ketua fraksi mengutus salah satu anggotanya untuk ditempatkan di komisi yang tidak sesuai dengan bidangnya dan sepakat bahwa ini akan di stop.

" Ini diserahkan kepada fraksi dan bukan kewenangan dari Ketua DPRD , Banmus ini mengatur scedule bahwa jalannya banmus ini kita agendakan baik itu rapat komisi , rapat fraksi maupun kunjungan dan salah satunya AKD," pungkasnya. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Kasus covid 19 di Kota Balikpapan saat ini semakin melonjak tinggi , Hal ini membuat Pemerintah Pusat kembali menetapkan Kota Balikpapan statusnya menjadi Level 3.

Pada PPKM level 3 ini pastinya akan kembali diberlakukan pembatasan - pembatasan kegiatan masyarakat. Jika dilihat dari data memang peningkatan status terkonfirmasi positif di Kota Balikpapan meningkat tinggi kurang lebih sampai 200 orang.

Menanggapi hal tersebut , Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Iwan Wahyudi menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk senantiasa mengedepankan protokol kesehatan.

" Kalau dilihat dari fatality red nya kasus saat ini sangat jauh dari setahun yang lalu dan tingkat ke terisian dari rumah sakit masih cukup bagus dan yang meninggal juga jauh lebih sedikit dati tahun lalu," Kata Iwan kepada awak media , Senin ( 14/02/2022).

Ia turut meminta kepada Pemerintah agar tidak membatasi ruang gerak ekonomi dan sosial kemasyarakatan secara berlebihan karena baru saja masyarakat Balikpapan bisa recovery. Namun tetap diharapkan kepada masyarakat jangan menganggap remeh varian covid sekarang ini dan tetap mengedepankan prokes. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis (17/02/2022) , Sesuai dengan agenda Badan Musyawarah ( Banmus ) DPRD Kota Balikpapan telah membacakan pengumuman susunan fraksi - fraksi sisa masa jabatan ke II.Pada periode awal DPRD Kota Balikpapan ada 6 Fraksi dan sekarang pada periode kedua menjadi 7 fraksi.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari menyampaikan jika dilihat memang ada dinamika terutama pada partai gabungan. Jika dilihat dari periode pertama ada sekitar 9 partai gabungan yang terpecah menjadi 2.

" Dengan adanya partau yang bergabung ini artinya akan menjadi dinamis. Saya yakin bahwa partai ada keinginan tertentu untuk mempersiapkan di sisa periode ini," ujarnya.

Tahapan selanjutnya DPRD Kota Balikpapan akan mengagendakan pada tanggal 22 - 23 Februari 2022 untuk pemilihan Alat Kelengkapan Dewan ( AKD ) yang akan dinamis , dimana akan terjadi perubahan struktur disetiap Komisi DPRD Balikpapan baik dari ketua , wakil , sekretaris maupun anggota.

Subari menambahkan jika komisi sudah terbentuk maka masing - masing partai akan mengirimkan utusannya untuk masuk ke komisi yang mereka inginkan dan mekanisme pemilihannya akan diserahkan kembali ke komisi yang sudah terbentuk.

" Mudahan perubahan ini akan menjadi lebih dinamis dan dapat membangun Kota Balikpapan menjadi lebih baik,"pungkasnya. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 09/2/2022 ) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke - 125 Kota Balikpapan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan.

Dalan rapat paripurna tersebut dihadiri juga Wali Kota Balikpapan , Rahmad Mas'ud , OPD dan beberapa tokoh masyarakat Balikpapan.

Dalam pidatonya Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh juga turut menyampaikan terimakasih kepada para leluhur atas perjuangan mereka yang mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Kota Balikpapan.

" Tidak lupa kami juga berterimakasih kepada seluruh komponen masyarakat Balikpapan atas dukungan dan partisipasi dalam membangun Kota Balikpapan , karena tanpa dukungan dan partisipasi dari mereka saya yakin sebaik apapun program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik," ujarnya.

Mendukung keputusan Presiden RI , Joko Widodo yakni memindahkan Ibu Kota Negara ( IKN ) dari Provinsi DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ) Kalimantan Timur sungguh memiliki dampak yang sangat besar yang bukan hanya bagi kabupaten PPU namun kabupaten kota lainnya terutama Kota Balikpapan.

Kota Balikpapan secara geografis berpapasan langsung dengan kabupaten PPU secara otomatis akan menjadi kota penyangga dari berbagai aspek. Untuk itu mulai dari saat ini seluruh komponen masyarakat Kota Balikpapan harus benar - benar mempersiapkan diri menjadi individu dan kelompok yang berkompeten dan memiliki skill dengan didasari iman yang kuat dan tidak meninggalkan culture budaya bangsa agar mampu memajukan ibu kota tercinta ini.

" Jangan sampai kehadiran IKN di Kalimantan Timur PPU dimana Kota Balikpapan sebagai penyangga namun kita hadir hanya sebagai penonton belaka. Menjadi kota yang nyaman dihuni menjadi pengerjaan utama kita , hal ini tidak mudah perlu pembicaraan secara matang dan kebijakan yang turut didukung oleh komponen masyarakat," imbuhnya.

Abdulloh mengatakan gerbang utama Kalimantan Timur tepat berada di Kota Balikpapan sehingga peluang besar untuk memajukan serta mensejahterakan warga Balikpapan dapat didapatkan sepanjang Pemerintah dan seluruh warga berkomiten untuk bersama mendukung program Pemerintah.

Diharapkan juga kepada lapisan masyarakat senantiasa dapat menjaga dan makin meningkatkan semangat kesatuan bangsa khususnya di Kota Balikpapan.

Sampai saat ini pandemi covid - 19 masih saja kita hadapi dan semenjak virus covid - 19 memasuki Indonesia bahkan Kota Balikpapan , kehidupan nyaris seluruhnya berubah signifikan.Presiden RI Joko Widodo hanya menekankan dua hal saat pandemi covid - 19 ini , yang pertama adalah percepatan vaksinasi dan pengendalian protokol kesehatan masyarakat. 

Kota Balikpapan sampai dengan hari ini yang terjangkit kasus positif covid - 19 sudah mencapai 490 orang dan kejadian ini diharap tidak dipandang sepele. Beberapa warga sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan.

" Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengingatkan rakyat kita di Balikpapan agar terus menjaga dan menjalankan protokol kesehatan," pungkasnya. (tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 17/02/2022) , DPRD Kota Balikpapan Gelar Rapat Paripurna dengan agenda pengumuman pembentukan Fraksi - Fraksi DPRD Kota Balikpapan Periode II Sisa Masa Jabatan 2019 - 2024.

Sejak 26 Agustus 2019 DPRD Kota Balikpapan telah membentuk Fraksi - Fraksi berdasarkan rekomendasi dari tiap partai yang memiliki kursi didalam lembaga melalui mekanisme peraturan tata tertib DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari menyampaikan hal ini sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah no.12 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD no.1 Tahun 2020 tentang tata tertib bahwasanya fraksi - fraksi DPRD dapat berubah sekurang - kurangnya dalam tempo 2 tahun 6 bulan.

" Sebagaimana termasuk dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap anggota DPRD Kabupaten Kota harus menjadi salah satu fraksi dan ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD Kota Balikpapan no.1 Tahun 2020," ujarnya.

Dalam tata tertib tersebut juga dijelaskan bahwa anggota DPRD dari partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk fraksi wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan maksimal 2 fraksi gabungan.

Untuk melengkapi komposisi fraksi - fraksi sebagai mana dengan ketentuan dan mekanisme yang ada , partai sebagai induk fraksi yang mempunyai hak untuk menentukan personil dan figur penduduk dalam fraksi telah mengajukan kepada pimpinan DPRD Kota Balikpapan tentang kedudukan personil partai untuk ditetapkan pada fraksi.

Subari mengatakan dinamika dalam politik yang begitu berwarna tentu saja berimplikasi besar pada kedudukan fraksi dalam lembaga DPRD. Adanya tujuan dan kesepakatan antara partai akhirnya mengarah kepada penggabungan beberapa partai dan juga partai yang merangkap pada partai lainnya.

Maka sebagaimana dengan peraturan tata tertib telah melakukan pemilihan struktural fraksi yakni ketua , wakil ketua dan sekretaris fraksi yang dipilih dari anggota fraksi untuk kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

" Berdasarkan dengan surat partai dan surat fraksi yang dimaksud telah disepakati bahwa DPRD Balikpapan periode kedua sisa masa jabatan 2019 - 2024 akan terdiri dari 7 fraksi,"imbuhnya.

Adapun 7 Fraksi yang telah disepakati tersebut adalah Fraksi Partai Golkar include Hanura , Fraksi Partai PDI Perjuangan , Fraksi Partai Gerindra , Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) , Fraksi Partai Demokrat , Fraksi gabungan PPP - Perindo dan Fraksi gabungan Nasdem - PKB. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 08/02/2022) , DPRD Kota Balikpapan Melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja dan rekomendasi pansus penyelamatan aset tetap tanah , gedung dan bangunan Pemerintah Kota Balikpapan DPRD Kota Balikpapan Tahun 2021.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan agenda dalam rapat ini adalah pembacaan laporan pansus aset gedung dan bangunan yang sudah bekerja selama 9 bulan. Dengan adanya laporan tersebut maka didalamnya banyak rekomendasi yang diberikan.

" Bahwasanya aset gedung dan bangunan yang ada di Kota Balikpapan saya melihat garis besarnya banyak yang tidak tertib administrasi. Ketika semua tertib administrasi itu dapat menunjang pendataan dan ekonomi Kota Balikpapan," ujarnya.

Penyelamatan aset yang salah satunya juga pendataan sertifikat belum begitu baik. Tadi yang sudah selesai pinjam pakai bangunan sudah selesai di tahun 2015 tetapi tidak diambil alih untuk dikelola.

" Pada dasarnya aset gedung dan bangunan yang saat ini dokumen dan pendataannya tidak tertib kita seyogyanya akan menertibkan agar menjadi milik Kota Balikpapan sepenuhnya,"imbuhnya.

Budiono menambahkan setelah nanti Pansus dibentuk mereka akan menyerahkan laporan dan Pemerintah Kota harus menindak lanjuti rekomendasi - rekomendasi tersebut.

Kewajiban DPRD sebagai lembaga legislatif baik untuk pengawasan maupun penganggaran kalau perlu di selesaikan pada administrasi legalitas sertifikatnya maka akan dianggarkan. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Menindak lanjuti upaya kenaikan insentif guru ngaji di Kota Balikpapan , Komisi IV DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) pada Rabu ( 16/02/2022) di ruang rapat paripurna.

RDP kali ini turut dihadiri oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ( BKPRMI ) , Dinas Pendidikan , Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) dan Badan Pendapatan Daerah ( Bapedda ).

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan , Sandy Ardian menyampaikan pada RDP Kali ini mereka telah menghadirkan semua pihak untuk membahas kenaikan insentif guru ngaji yang kemudia menjadi program Wali Kota Balikpapan.Titik terang telah ditemui tetapi DPRD akan terus mendorong agar usulan tersebut segera ditelaah oleh Dinas Pendidikan dan kemudian akan diteruskan ke Pemerintah Kota.

" Anggaran ada di Dinas makanya nanti kami akan dorong dan tinjau terus untuk segera ditelaah , lalu nanti diusul ke Waki Kota. Kami berharap setelah ditelaah akan ada kenaikan yang cukup bagus untuk insentif tersebut,"ujarnya.

Sebelumnya para guru ngaji tersebut digaji Rp 300 ribu per bulan dan akan diupayakan menjadi Rp 500 ribu perbulan. DPRD bersama OPD terkait akan terus berusaha agar gaji para guru ngaji tersebut dapat naik lebih maksimal. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 02/02/2022) , Komisi I , Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Balikpapan melaksanakan RDP bersama OPD terkait. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri menyampaikan bahwa ada beberapa alternatif yang diusulkan dalam jangka panjang untuk mengantisipasi kejadian kecelakaan maut seperti yang terjadi beberapa waktu lalu meski, pembenahan ini dinilai menelan biaya atau anggaran cukup besar.

Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan dalam hal ini juga turut mengusulkan pembangunan gudang atau depo di daerah Kilometer 13. Depo ini, dapat dijadikan sebagai tempat penyimpanan muatan sebelum diangkut ke tempat tujuan. Depo atau gudang ini digunakan sebagai metode transit dari truk besar kemudian dilanjutkan oleh angkutan kecil  yang akan mengirim muatan tersebut melalui jalan kota hingga sampai tujuan.

" hal ini cukup bagus ya tapi itu butuh anggaran yang cukup besar untuk pembangunan gudang sekitar diperkirakan mencapai Rp100 Miliar," ujar alwi.

Ia menilai alur ini nantinya akan berdampak kepada expedisi, mereka akan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengadaan unit kecil dan operasional tambahan depo atau gudang ini sebagai metode transit.

DPRD nantinya juga akan akan melanjutkan pertemuan dengan pihak Pertamina terkait pelebaran jalan dan diharap untuk dapat mengerti dengan kondisi ini apalagi sudah banyak korban akibat kecelakaan di simpang Muara Rapak. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 15/02/2022) , Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menerima audiensi dari beberapa warga Letjen Suprapto yang juga merupakan jamaah dari Masjid Jami' Al Ula Balikpapan Barat.

Audiensi ini terkait salah satu warga bernama Ibu Masnah yang saat ini sedang sakit dan semakin drop kondisinya. Masnah sempat dirawat di RSUD Beriman dan menjalani operasi kista , sampai saat ini kondisinya semakin tidak baik lalu dirujuk ke RSKD.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan , Iwan Wahyudi menyampaikan saat audiensi para warga memohon untuk penanganan Ibu Masnah ini menjadi perhatian dari Dinas Kesehatan Kota khususnya RSUD Beriman sehingga kondisinya bisa segera sehat.

" Ibu Masnah sudah operasi kista tapi setelah operasi kondisinya malah semakin memburuk bahkan sampai tidak bisa buang air. Karena di Kanudjoso pelayanannya mungkin dinilai lebih baik maka ibu Masnah dirujuk kesana," ujarnya.

Para warga tersebut meminta agar ini dapat menjadi atensi bagi RSUD Beriman untuk dapat lebih maksimal lagi penanganannya.

Komisi IV nanti akan coba memonitoring untuk bisa melihat seperti apa penanganan di RSKD. Jika nanti harus dilakukan audiensi bersama RSUD maka akan dilakukan sehingga penanganan pasien di RSUD Beriman dapat jauh lebih baik.

" Kami akan koordinasi dengan RSUD Beriman dalam waktu dekat ini seperti apa pembahasan secara medical nya , apakah memang saat operasi dilakukan ada hal - hal yang diduga diluar kontrol dari pihak dokter atau ada yang terlewat," pungkasnya. ( tri )

KabarIkn.com,Balikpapan- Diberlakukannya PPKM Level 3 di Balikpapan membuat beberapa aktivitas masyarakat dibatasi termasuk bagi para pedagang UMKM. Beberapa waktu lalu terjadi aksi protes dari para pedagang UMKM pantai Manggar Balikpapan Timur yang menuntut kebijakan dari Pemerintah Kota atas ditutupnya pantai manggar saat hari libur.

Menanggapi hal tersebut , Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menilai bahwa Pemerintah Kota tebang pilih dan harusnya kebijakan ini dilakukan secara merata. Apalagi banyak para pedagang UMKM dipantai tersebut dan mereka menerima dampak ekonomi disituasi pandemi saat ini.

" Ini diskriminatif yang luar biasa ,kenapa mall , tempat hiburan, dan pantai yang lain terus dibuka tapu pantai Manggar ditutup hari Sabtu dan Minggu ," ujarnya, Rabu ( 23/02/2022).

Ia menegaskan Pemerintah Kota seharusnya bersikap bijak dalam menerbitkan peraturan karena covid-19 ini tidak membeda-bedakan tempat virus ini bisa terdapat dimana saja.

" Dipastikan saja masyarakat Balikpapan sudah vaksinasi kedua bahkan ketiga dan selalu pakai masker , jika dua faktor tersebut sudah dilakukan maka diperbolehkan beraktivitas seperti biasa, karena mereka juga butuh hidup,"imbuhnya.

Sabaruddin berharap UMKM tersebut harus tetap berjalan dengan baik dan jangan ada penutupan lagi. Pemerintah juga diharap dapat membuat kebijakan secara merata. ( tri )