DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 23/08/2022) , Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Danau Kaskade 2022. Keguatan ini turut dihadiri oleh para stakeholder Kabupatem Kutai Kartanegara ( Kukar ) , Kabupaten Kutai Barat , Kementrian Lingkungan Hidup , Anggota Komisi III DPRD Kaltim dan Para Mitra lainnya.

Mewakili Gubernur Kaltim , Pj. Sekprov Kalimantan Timur Riza Indra Riadi turut mengapresiasi kegiatan yang digelar ini . Ia bersyukur dengan keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan danau Kaskade dan tiga pulau kecil di sekitarnya , termasuk juga penetapan Kampung Pelak sebagai destinasi wisata yang berbasis danau.

"Makin banyak yang peduli maka akan makin baik dan adanya kucuran dana baik dari pusat maupun dari para mitra untuk pengembangan pulau Kaskade. kalau pengelolaanya hanya melalui provinsi Kaltim saja, tidak akan sanggup mengelola danau tergolong besar di Kaltim," ujarnya.

Perlibatan kabupaten sekitar seperti Kubar , Kukar dan mitra sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan danau Kaskade.

Sementara itu , kampung Pelak ditetapkan sebagai kampung wisata yang sebelumnya merupakan sentra-sentra perikanan di wilayah Kukar dan menjadi salah satu perioritas dalam pengelolaan danau Kaskade Mahakam.

DLH Provinsi Kaltim juga secara resmi melaunching sistem informasi web danau Kasakade Mahakam 2022.

Danau Kaskade Mahakam juga merupakan danau yang sudah ditetapkan kedalam Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur dan juga termasuk kedalam 15 prioritas nasional.

Dengan penetapan tersebut Danau Kaskade Mahakam ini menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga sejalan dengan visi pengelolaan Danau Kaskade Mahakam yaitu terkelolanya Danau kaskade Mahakam secara lestari yang mampu memberi daya dukung bagi kehidupan bagi masyarakat dan lingkungannya. (bs/*)

Kabarikn.com,Balikpapan- Kamis (11/08/2022), Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DKP3A ) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Kegiatan Pencanangan Gerakan Bersama Layanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Membangun Masyarakat Inklusif di Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se - Kalimantan , digelar di Hotel Grand Jatra Balikpapan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Staff Khusus Presiden Angkie Yudistira , Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI Prof. Zudan Arif Fahrullah , Jajaran Forkopimda Prov Kota/Kab Se -Kalimantan , Walikota Balikpapan , Para Bupati Walikota Se - Kalimantan Timur , Kepala DP3A Prov Kab/Kota Se - Kalimantan , Para Pejabat Lingkup Pemprov Kaltim dan Para Perangkat Kepala Daerah.

Foto : Pj Sekda Prov Kaltim Riza Indra Riadi

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur , Pj. Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan gerakan bersama ini sangat penting sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan bersama dalam memberikan dukungan dan pelayanan serta akses kepada para penyandang disabilitas di Kalimantan Timur.

Hal tersebut sangat sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Kaltim yaitu berani untuk Kalimantan Timur berdaulat 2018-2023 , yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing terutama bagi Perempuan , Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

" Semoga gerakan ini dapat terlaksana dengan sukses , selamat bekerja dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sementara Itu , Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DKP3A ) Provinsi Kaltim Hj. Noryati Sorayalita menyampaikan Kegiatan ini memang merupakan himbauan dari Dirjen Dukcapil dalam hal memberikan kesempatan kepada para disabilitas untuk mendapat nomor induk kependudukannya.

" Tinggal nanti untuk menjelang ke Pemilu 2024 mereka juga punya hak suara , jadi tidak ada diskriminasi antara yang tidak disabilitas maupun disabilitas. Harapannya KTP rata-rata kabupaten kota itu sudah melakukan perekaman terhadap disabilitas tapi untuk program baru ini ada namanya bio biodata jadi disetiap disabilitas akan mempunyai kode sendiri," Kata Kepala DKP3A Provinsi Kaltim Hj.Noryati Sorayalita kepada awak media.

Foto : Kepala DKP3A Prov Kaltim , Hj. Noryati Sorayalita.SE.Msi

 KTP itu sama saja dalam rangka untuk memudahkan mereka mendapatkan pelayanan Publik dan rangka untuk pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan sebagainya. 

" Dalam hal ini bagaimana bisa disabilitas juga dapat mengakses hasil-hasil pembangunan , jadi tidak hanya kepada orang yang non disabilitas seperti itu dan targetnya sampai selesai semua disabilitas bisa kita lakukan pertama kali paling tidak tahun ini," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bagi disabilitas yang belum terdata atau belum memiliki data Kabupaten/Kota dapat mengampaikan melalui iklan dan lewat pemberitahuan. Bagi para penyandang disabilitas yang tidak dapat mengunjungi disdukcapil juga nantinya akan didatangi oleh para petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota , Hal ini dilakukan agar seluruh penyandang disabilitas bisa dijangkau.

" Harapan kita mudahan dengan adanya gerakan ini kita bisa mengetahui kepastian jumlah disabilitas dan kami juga men support. Jadi , Kami membeli peralatan perekaman dan perekeman pencetakan KTP kepada Kabupaten/Kota di," pungkasnya. (bs/adv/diskominfo prov kaltim )

KabarIkn.com,Balikpapan -Peringatan Hari Kesatuan Gerak ( HKG ) PKK Ke - 50 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) Ke - 19 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Resmi digelar di BSCC Dome Balikpapan , Senin ( 01/08/2022).

Kegiatan ini akan berlangsung selama tanggal 1 - 3 Agustus dan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Dengan mengusung tema " 50 Tahun Gerakan PKK , Berbakti Untuk Bangsa , Berbagi Untuk Sesama , dan Menggelorakan Gotong Royong Masyarakat Menuju Kalimantan Timur Berdaulat ".

Isran Noor menyampaikan atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan selamat atas dilaksanakannya kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke - 19 Tahun 2022 , Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar , sukses dan bermanfaat.

" Kita harus memberikan apresiasi kepada wanita. Sebagai wujud jasa seorang ibu ditandai dengan peringatan hari - hari besar untuk memperingati jasa seorang ibu atau wanita secara nasional," ujar Isran Noor dalam sambutannya.

Tidak lupa ia mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap disiplin pada protokol kesehatan , karena mengingat kembali naiknya angkat Covid - 19 di Kalimantan Timur khususnya di Kota Balikpapan.

Selain itu , Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud dalam sambutannya menyampaikan tema peringatan BBGRM dan HKG PKK tahun ini dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan serta partisipasi masyarakat. Dalam hal ini semua pihak diharapkan dapat meningkatkan penguatan integrasi sosial yang dirasa cenderung menurun akhir - akhir ini.

" Tim penggerak PKK diharap dapat mengajak keluarga - keluarga Indonesia menjadi keluarga yang cerdas , sejahtera dan tangguh," ujar Rahmad Mas'ud.

Sejatinya jati diri bangsa indonesia , kegotongan royongan ini semestinya menjadi ruh setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Ia juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari seluruh kader Pembina , Pemimpin Penggerak PKK yang hadir pada kegiatan ini. (bs/adv/diskominfo)

Foto : Pj.Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 28/07/2022) , Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim menggelar kegiatan penguatan persuratan dan arsip dilingkungan Setdaprov Kaltim yang bertempat di hotel Novotel Balikpapan.

Kegiatan ini sebagai evaluasi setiap Biro dilingkungan Pemprov Kaltim dan OPD Pemprov Kaltim untuk memaksimalkan Pengelolaan Persuratan dan Arsip dilingkungan Pemprov Kaltim.

Ketua Pelaksana Kegiatan Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Hj. Norhayati menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai refreshing dan evaluasi berbagai tata naskah persuratan dan kearsipan dilingkungan Pemprov Kaltim. 

Disampaikan juga oleh Pj. Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi bahwa berbagai masalah-masalah persuratan yang muncul maka diperlukan penguatan tata naskah dalam persuratan dan arsip di Pemprov Kaltim.

"Munculnya masalah dalam surat menyurat itu menjadi pintu masuk terjadinya penyelewengan. Termasuk menjadi akses masuknya, penyalahgunaan kewenangan. Dengan kondisi ini, kami terus melakukan evaluasi, terkait persuratan dan arsip ini, sebagai upaya penertiban dan pembenahan dalam surat menyurat tersebut," ujarnya.

Pihaknya terus mengupdate setiap kegiatan ini setiap tahunnya untuk menghindari munculnya berbagai modus terjadinya kesalahan surat menyurat tersebut. ( bs/adv/diskominfo)

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 27/07/2022) , Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur menggelar Dialog dan Diskusi Penyempurnaan Input Apkikasi E - SAKIP dan Monitoring Rencana Aksi , diselenggarakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu 27 - 28 Juli 2022 , Pada hari ini mereka melaksanakan untuk penyempurnaan Input aplikasi E - SAKIP dan tanggal 28 Juli mereka melaksanakan monitoring rencana Aksi.

Foto : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur , Hj.Ratna.S.Sos.M.Si

Dalam kegiatan ini mereka menyatukan 49 perangkat daerah termasuk dengan sekretariat daerah.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur , Hj. Ratna.S.Sos.M.Si menyampaikan Aplikasi E-SAKIP ini diciptakan agar dapat memudahkan perangkat daerah dan di kontrol langsung di Biro Organisasi. 

" Sebenarnya dulu aplikasi E-SAKIP ini sudah ada , namun selama ini tidak aktif. Kemudian kami mengembalikan aplikasi ini untuk memudahkan pekerjaan perangkat daerah itu sendiri , dari atasan hingga pekerjaan bawahannya semua bisa terlihat," ujarnya.

Ia berharap peserta yang mengikuti Dialog dan Diskusi ini dapat memahami sistem Aplikasi E-SAKIP , karena aplikasi ini dapat mempermudah semua perangkat daerah termasuk Biro Organisasi dapat mudah untuk mengontrol pekerjaannya. (bs/adv/diskominfo )

Foto : Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov Kaltim Prof Dr.H.Aswin,MM saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 26/07/2022) , Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 - 2024.

Konsultasi ini turut mengundang beberapa stekholder yang berkepentingan soal kegiatan ini.

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor , Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov Kaltim Prof. Dr H.Aswin MM dalam sambutannya menyampaikan atas nama Provinsi Kalimantan Timur mereka menyambut baik kegiatan konsultasi publik ini sebagai upaya untuk memajukan RTRW Kalimantan Timur yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur dan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Diketahui kegiatan konsultasi publik ini adalah salah satu syarat dalam peraturan tata cara dari penyusunan KLHS dan lebih daripada itu partisipasi publik sangat diperlukan dalam menyusun berbagai perencanaan di daerah.

" Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan bahwa penyelenggaraan penataan ruang ini bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman , nyaman , produktif dan berkelanjutan berlandaskan dengan wawasan nusantara dan ketahanan nasional," ujarnya.

Penataan ruang merupakan persoalan penting guna mewujudkan keharmonisan di lingkungan alam dan lingkungan buatan. Keterpaduan penggunaan Sumber Daya Alam ( SDA ) dan Sumber Daya Buatan dengan memperhatikan Sumber Daya Manusia serta terwujudnya perlindungan Fungsi , Ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan pemanfaatan ruang.

Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Prov Kaltim Prof Dr. H. Aswin,MM berharap hasil dari konsultasi ini sangat bagus agar semuanya bisa sependapat dengan apa yang direncanakan dalam KLHS ini.

" Rumusan - Rumusan pasti ada dalam kegiatan ini , nanti akan ditanda tangani bersama dan itulah hasilnya. Tetapi kita berharap juga hasil ini dapat terbuka juga untuk diumumkan lagi," imbuhnya. ( Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )

KabarIkn.com,Balikpapan - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat " Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Dilingkungan Pemprov Kaltim Pasca Penyederhanaan Birokrasi" yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan , Jumat ( 22/07/2022).

kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemprov Kaltim termasuk UPTD dilingkungan Pemprov.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 21-22 Juli. Rapat Evaluasi ini sebagai langkah penyesuaian managemen ASN dilingkungan Pemprov Kaltim adalah proses penyetaraan struktur organisasi dan jabatan, yang disesuaikan dengan hasil kerja perangkat daerah.

" Perubahan dapat dilakukan bilamana perangkat daerah segera melakukan perubahan jabatan dilingkungan masing-masing yang disesuaikan dengan hasil kerja di seluruh perangkat daerah , termasuk melakukan perubahan uraian tugas perangkat daerah," kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Iwan Setiawan.

Setelah perubahan uraian tugas tersebut baru mereka juga akan melakukan perubahan struktur organisasi dan mencantumkan uraian tugas yang terkait dengan penyetaraan jabatan. Pihaknya memberikan batas waktu penyampaian hasil uraian tugas ini sampai tanggal 29 Juli dan akan ditindak lanjuti untuk segera melakukan perubahan.

Iwan menambahkan bahwa semua perubahan itu disesuaikan dengan sistem kerja kemudian uraian tugas masing-masing. Meski dalam pelaksanaan tugasnya selaku pejabat struktural, tetapi jabatan fungsional dikerjakan dan setelah itu berjalan sesuai dengan pekerjaannya.(Bs/adv/Diskominfo Prov Kaltim )

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal saat memberikan pengarahan terkait Literasi Digital Menangkal Hoaks Kepada Para Pelajar

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 21/07/2022) , Gerakan Anti Hoaks Jurnalis Kalimantan Timur bersama Diskominfo Prov Kaltim menggelar kegiatan literasi digital menangkal hoaks bagi kalangan pelajar. Kegiatan ini digelar di Aula SMA Negeri 5 Balikpapan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kadiskominfo Prov Kaltim H. Muhammad Faisal , Ketua Forum Jurnalis Anti Hoaks Charles Siahaan , Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia ( FJPI ) Tri Wahyuni dan Anggota DPRD Prov Kaltim Dr. H . Rusman Ya'qub.

Kepala Diskominfo Prov Kaltim , H. Muhammad Faisal menyampaikan mereka telah mendatangi beberapa sekolah - sekolah dan melakukan sosialisasi gerakan anti hoaks ini. Ia berharap setidaknya dengan adanya sosialisasi ini pelajar dapat mengetahui bahwa agar dapat berhati - hati dengan informasi hoaks yang beredar di internet dan tidak ikut menyebarkan berita hoaks tersebut.

" Kita juga berharap mereka dapat membedakan mana yang hoaks dan mana yang tidak , walaupun ini agak sulit. Intinya jangan ikut share - share jika tidak tau sumbernya dan tidak tau jelas kebenaran informasi tersebut," ujarnya.

Faisal menambahkan jika ada yang menyebarkan informasi tidak jelas kebenarannya harus ingat 3 hal yaitu dari sisi agama akan berdosa , dari sisi ekonomi hanya membuang - buang kuota dan secara umum terdapat undang - undang ITE yang jika dilanggar akan mendapat sanksi pidana. (tri/adv/Diskominfo Prov Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 14/07/2022) , Pemerintah Prov Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan sosialisasi terkait percepatan penggunaan produk dalam negeri. Sosialisasi ini digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.

Sosialisasi ini digelar dalam rangka untuk mendorong target peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) sebagai bagian aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltim yaitu Kepala Biro PLT , Kepala Biro Ekonomi dan Ketua Kadin Kalimantan Timur.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Mulyadi. Ia juga mengapresiasi para peserta dengan semangat untuk mengaktualisasikan penggunaan produk dalam negeri.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur H.Mulyadi menyampaikan penggunaan produk dalam negeri untuk Kaltim saat ini mencapai 45%, hingga tahun 2021, penggunaan produk melalui e-katalog. Ia menambahkan bahwa kita jangan terpaku dengan 40% dari yang ditargetkan namun penggunaan produk dalam negeri dan UMKM harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Ia juga menyampaikan keikutsertaan salah satu UMKM Kaltim dalam dunia ekspor yang kini mulai tampak berkembang. 

"Bukan karena perintah presiden atau tidak untuk membangun negeri, namun kita sendiri ingin memajukan negeri itu adalah selama ada produk dalam negeri yang bersaing, berkualitas kenapa kita harus membeli produk yang lain," ujarnya.

Diketahui , pada tahun 2021 Kalimantan Timur terbesar kedua dari 34 provinsi di Indonesia sebagai pengekspor terbesar selain pertambangan batu bara. Termasuk upaya memajukan UMKM Kaltim, saat ini Kalimantan Timur telah menerbitkan 65.000 NIB khusus untuk UMKM.

"Saya berharap jangan terpaku pada angka saja namun dalam bekerja dan belanja produk-produk sendiri dan UMKM menjadi bagian penting bagi kita dalam membangun Kaltim dan Indonesia," pungkasnya. (Bs/adv/Diskominfo Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis (14/07/2022), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Kalimantan Timur menggelar sosialisasi permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan Implementasi Aplikasi E-BMD di hotel Novotel Balikpapan.

Staf Ahli Bidang Reformasi dan Birokrasi Keuangan Daerah Pemprov Kaltim M. Kurniawan, SE.AK.MM mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPKAD ini terutama terkait E-BMD bagi daerah khususnya Kalimantan Timur. Menurutnya , sosialisasi kali ini sedapat mungkin para peserta dari aparat BPKAD dan Kabupaten/Kota di Pemprov Kaltim. 

Ia juga menyampaikan agar setiap pelaksana dalam melaksanakan aturan-aturan dapat sesuai dengan baik , termasuk juga pada penyesuaian penggunaan aplikasi E-BMD yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri beralih ke aplikasi sebelumnya, sehingga mudah untuk dipahami.

" Kiranya dengan sosialisasi ini sedapat mungkin untuk bisa dipahami agar dapat diaplikasikan dalam dunia kerja masing-masing,"ujarnya.

Sementara itu , Ketua Pelaksana Kegiatan Kepala Bidang Pengelolaan BMD Kaltim Abdul Munif menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sebagai wujud implementasi dari permendagri nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, diharap dari sosialisasi ini untuk setiap daerah dapat memahami regulasi tersebut.

" Sosialisasi E-BMD ini menjadi acuan dalam mengaplikasikan sistem elektronik dilingkungan pemprov Kaltim dengan menyesuaikan aplikasi terbaru," Katanya.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas para aparat di lingkungan Pemprov Kaltim khususnya dalam pengelolaan aset daerah, dengan menggunakan aplikasi baru," Pungkasnya. (Bs/adv/Diskominfo Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 5/07/2022) , Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Jasa Konstruksi " Persiapan Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Serta Kebijakan Nasional Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ibu Kota Nusantara" , di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kaltim DR. Isran Noor, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Berau H. Gamalis dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PU PR, Direktur Kelembagaan Sumber Daya Produksi serta Ketua LPJK , OPD di lingkungan Pemprov Kaltim , Dinas PU dan para pengusaha jasa konstruksi di Kalimantan Timur.

Gubernur Kaltim Isran Noor sangat mengapresiasi kegiatan forum jasa konstruksi ini sebagai bentuk pembinaan dan menjalin hubungan baik antar lembaga serta untuk menyongsong pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

" Dalam pembangunan kawasan IKN jasa konstruksi menjadi penting sebagai pendukung kelancaran pembangunan kedepan. Meski Kaltim dinilai tenaga ahli dan tenaga terampil dalam bidang jasa konstruksi masih sedikit," ujar Isran Noor.

Hal tersebut merupakan tantangan untuk melakukan percepatan pembangunan bidang Sumber Daya Manusia di Kaltim dan merupakan peluang besar untuk melakukan inovasi pengembangan secara profesional. Bahkan tantangan ini menjadi tanggung jawab daerah untuk melakukan percepatan pembangunan Kaltim yang ditunjuk sebagai IKN.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur Fitra Firnanda, ST, MM. mengatakan bahwa kaltim telah memiliki tenaga kerja konstruksi total sekitar 99.000 orang dan sebanyak 35.000 orang bersertifikat ahli dan sebanyak 25.000 tenaga terampil.

Melalui forum jasa konstruksi ini sesuai dengan tema "Persiapan Masyarakat Jasa Konstruksi Kaltim serta Kebijakan Nasional Dalam Penyelenggaraan Pembangunan IKN," diperlukan tenaga kerja konstruksi yang memiliki kemampuan dalam pembangunan tersebut. Pasalnya, Kalimantan Timur memiliki keterbatasan mencetak sertifikasi tenaga terampil maupun tenaga ahli.

" Mudah - mudahan dari pertemuan hasilnya bisa membawa solusi bagi para pelaku jasa konstruksi di Kaltim,"Kata Kepala PUPR Fitra Firnanda. ( Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (27/06/2022) , Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar Kegiatan sosialisasi penyempurnaan implementasi aplikasi sistem informasi untuk aset persediaan (SIKAP) tahun anggaran 2022 , bertempat di hotel Novotel Balikpapan.

Kegiatan ini diikuti oleh 117 SKPD dengan rincian 45 SKPD dan UPTD dengan jumlah peserta kurang lebih 234 orang dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 27 hingga 28 Juni 2022. 

Kepala Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Kaltim sekaligus Ketua Panitia sosialisasi penyempurnaan implementasi aplikasi Sistem Informasi Untuk Aset Persediaan (SIKAP) Abdul Munif menyampaikan tujuan dari kegiatan sosialiasi ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan pencatatan barang dilingkungan SKPD dan UPTD Pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

"Kita berharap semua sistem pencatatan barang persediaan yang transparan dan akuntabel dapat diikuti oleh seluruh pengurus barang pembantu di lingkungan Pemerintah provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.

Sementara itu , dalam sambutannya Sekretaris BPKAD Pemprov Kaltim Fahmi Prima menyampaikan aplikasi yang ada saat sini telah berjalan namun dilakukan penyempurnaan sehingga, beberapa hal baru perlu disosialisasikan untuk dapat lebih dipahami.

Harapnya , dengan adanya kegiatan ini SDM dari SKPD ada peningkatan keilmuan dalam penggunaan aplikasi ini.

"Meningkatnya sumber daya manusia untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan persediaan yang baik dan benar , serta mengenalkan penyempurnaan pengembangan aplikasi," ungkap Fahmi.

Ini tentunya diharapkan dapat mempermudah pemakaian program bilamana ada penambahan fitur baru diperlukan, termasuk penyesuaian regulasi, terkait tata cara pelaksanaan pembukuan dan pelaporan menggabungkan tipe. (Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )