DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Samarinda- Muhammad Faisal selaku Koordinator Bidang Publikasi, Dokumentasi dan Siaran, berkomitmen untuk menyukseskan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-30 yang akan digelar di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Komitmen ini disampaikan dalam rapat bidang publikasi, dokumentasi, dan siaran yang digelar di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Selasa (3/9/2024).

Faisal yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa berbagai upaya promosi telah dilakukan untuk menyambut penyelenggaraan MTQ Nasional di Benua Etam.

Acara yang akan berlangsung selama 10 hari penuh, mulai dari 6 hingga 16 September 2024 mendatang di Kota Samarinda, ini diharapkan menjadi momen bersejarah bagi Kaltim yang kembali menjadi tuan rumah setelah 48 tahun, sejak terakhir kali di tahun 1976.

Ragam promosi MTQ yang dilakukan mulai dari pemasangan identitas visual melalui baliho, billboard, umbul-umbul, spanduk, poster, stiker, videotron dan digital sign. Termasuk publikasi berita di media massa serta talkshow di radio dan televisi.

"Mudah-mudahan tugas publikasi, dokumentasi dan siaran pada MTQ Nasional di Kaltim ini, bisa kita selesaikan dengan baik. Karena ini sejarah juga bagi kita. Setelah puluhan tahun, Kaltim akhirnya kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional setelah tahun 1976," ungkapnya saat memimpin Rapat Bidang Publikasi, Dokumentasi, dan Siaran MTQN ke-30.

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai persiapan teknis bidang publikasi, dokumentasi dan siaran MTQ Nasional 2024. Termasuk kesiapan media center yang akan menjadi pusat publikasi dan informasi selama pelaksanaan MTQ Nasional di Samarinda.

Seluruh rangkaian pelaksanaan MTQ Nasional, termasuk saat upacara seremoni pembukaan dan penutupan bakal ditayangkan secara live streaming di berbagai kanal. Di antaranya di stasiun TVRI Kaltim, Vidio, Liputan6 dan kanal youtube Diskominfo Kaltim.

Hadir dalam rapat bidang publikasi, dokumentasi, dan siaran MTQN, Wakil Ketua III LPTQ Kaltim Jauhar Efendi, perwakilan Humas Kanwil Kemenag, LPP TVRI Kaltim, RRI Samarinda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) serta Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Kaltim. (ri/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Menjelang pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) ke-30, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus matangkan persiapan. Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan akbar ini kembali digelar Selasa (03/09/2024) dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekprov Kaltim, M Syirajudin.

Sekda Sri mengingatkan kembali kepada seluruh panitia penyelenggara maupun Perangkat Daerah (PD) untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, serta memastikan teknis baik keseluruhan acara maupun informasi terkait jadwal kedatangan dan kepulangan para kafilah peserta dari seluruh daerah di Indonesia.

“Jadi kita sudah mendapatkan update terkini terkait jumlah kafilah yang datang dan kepada para kepala perangkat daerah dimohon untuk terus berkoordinasi dengan para koordinator teknis LO agar kepala perangkat daerah juga dapat bersiap menjemput dan mendampingi masing-masing kepala daerah yang terkonfirmasi hadir di acara” ujar Sekda Sri.

Nampak hadir pula sejumlah tokoh paguyuban lintas suku di Kaltim, dan Pimpinan Dewan Masjid Indonesia di Kaltim. Saat berlangsungnya kegiatan yakni 6-16 September 2024, Sekda pun berharap agar baik tamu maupun kafilah peserta MTQ Nasional dapat terpenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal beribadah, sehingga diharapkan agar seluruh Masjid-masjid yang berada di titik-titik pusat acara inti maupun venue-venue lomba dapat dipastikan dalam kondisi yang baik, dan nyaman untuk digunakan.

“Sebagai tuan rumah, kita harus terus fokuskan persiapan event akbar ini, dan memastikan bahwa setiap aspek acara berjalan dengan lancar. Penting, untuk kita harus menciptakan suasana yang mendukung bagi para peserta dan tamu untuk berkompetisi dan beribadah” imbuh Sekda Sri.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Faisal pun hadir dalam rapat ini dan menyampaikan kesiapan Diskominfo selaku Liason Officer (LO) dalam menyambut kedatangan Provinsi Jawa Timur.

“Kami terus lakukan komunikasi terkait jadwal kedatangan dari provinsi Jawa Timur. Kami pun telah siapkan untuk ramah tamah bersama dengan pimpinan daerah yang hadir beserta kafilah atau peserta. Paguyuban Jawa Timur di Kaltim juga kami hubungi untuk bersama-sama kita bersilaturahmi dan bertemu di kegiatan ramah tamah ini dalam suasana hangat dan santai” ungkap Faisal.  

Para kepala daerah dari tiap provinsi yang tiba di Kaltim nantinya akan disambut di ruang VVIP Bandara Sepinggan Balikpapan dan APT Pranoto Samarinda, hingga kemudian diarahkan untuk mengikuti ramah tamah yang disiapkan dari masing-masing LO Perangkat Daerah.

Diketahui, pelaksanaan MTQ nasional ke-30 di Bumi Etam meliputi 12 majelis, 26 golongan, 12 venue. Dengan kota Samarinda didaulat menjadi tuan rumah, MTQ nasional ini melibatkan semua daerah di tanah air terdiri dari 35 provinsi yang tercatat sebagai kafilah kemudian 3 provinsi sebagai observer.

MTQ Nasional ini tidak hanya diharapkan menjadi ajang kompetisi yang meriah, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar daerah dan memperkuat kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Acara ini menjadi momentum bagi pengembangan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tanah air. (ri/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi Liaison Officer (LO) bagi kontingen Jawa Timur pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXX Tahun 2024.

Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan bertugas mendampingi kontingen Jawa Timur, mulai dari kedatangan hingga pelaksanaan lomba dan kepulangan mereka.

"Kami siap memberikan pelayanan terbaik sebagai LO bagi kontingen Jawa Timur. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menyukseskan MTQ Nasional XXX di Kalimantan Timur," ujarnya saat diwawancarai, Senin (02/09/2024).

Kafilah Jawa Timur yang akan hadir terdiri dari 122 peserta, dengan rincian 25 pembina, 54 peserta, 9 pendamping, dan 34 official.

“Pejabat yang akan hadir direncanakan antara lain Pj. Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum LPTQ Jawa Timur, Kakanwil Kemenag Jawa Timur, serta Ketua DPRD Jawa Timur,” tambah Edi.

Sedangkan, lanjutnya untuk penginapan, kafilah Jawa Timur akan ditempatkan di Hotel Haris Samarinda dengan alokasi 50 kamar. Selain itu, kafilah Jawa Timur juga telah mengonfirmasi partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan seperti Pawai Ta’aruf, Pameran Halal Food, Mobil Hias dan City Tour.

Diskominfo Kaltim juga telah menyediakan sarana transportasi untuk mendukung mobilitas kontingen, antara lain 1 unit bus, 1 unit Hiace, 2 unit Innova, 3 unit mobil penumpang umum, serta 1 unit motor Honda PCX khusus untuk mobilitas humas Jawa Timur.

Edi juga menambahkan bahwa sesuai arahan Sekretaris Daerah (Sekda), setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyambut kedatangan tamu MTQ. Untuk itu, akan diadakan acara ramah tamah berupa jamuan makan bersama yang rencananya akan dilaksanakan di Kampung Kecil, dan kemudian kafilah akan diarahkan untuk melakukan registrasi di Kadrie Oening Tower.

Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Diskominfo Kaltim berharap dapat memberikan kontribusi terbaik dalam penyelenggaraan MTQ Nasional XXX Tahun 2024 dan memberikan kesan yang berkesan bagi kontingen Jawa Timur selama pelaksanaan MTQ di Kaltim.(ri/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim melalui Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) internal bidang-bidang Diskominfo di Hotel Aston, Selasa (3/9/2024).

Manajemen risiko SPBE sendiri merupakan pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko SPBE.

Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor mengatakan kegiatan hari ini menindaklanjuti kewajiban terkait indeks SPBE yang harus dipenuhi. Karena ini sebagai data dukung untuk dibawa ke Kementerian PAN-RB, maka sangat diperlukan masukan dan arahan dari masing-masing bidang di Diskominfo Kaltim.

“Salah satu indikator penilaian dari Kemenpan RB nanti yakni manajemen risiko. Karenanya masukan-masukan dari bidang sangat diperlukan agar data dukung saat assesment nanti bisa terpenuhi dan kita bisa mencapai tujuan skor yang kita inginkan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Edi menyampaikan penerapan manajemen risiko SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE, serta meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE.

“Dengan penerapan manajemen risiko SPBE, risiko positif tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan peluang keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SPBE,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut hadir pula Plt Kabid Aptika, Kabid Statistik, serta staf masing-masing bidang TIK dan IKP.(ri/Adv/Diskominfo Prov Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Penguatan Layanan Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Grand Senyiur Balikpapan,Senin (02/09/2024).

Seksi Pelayanan Publik Diskominfo Prov Kaltim, Mardiasih menyampaikan bahwa PPID Kaltim sangat menyambut baik dengan adanya kegiatan penguatan ini. Setiap tahunnya juga dilakukan pembinaan terhadap PPID pelaksana termasuk Satpol PP yang minta dibina langsung oleh Diskominfo Kaltim.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP ini, karena untuk meningkatkan informasi pelayanan publik,” ujarnya.

Beberapa dari mereka juga bertanya beberapa masalah terkait data. Mardiasih mengatakan jika beberapa data - data memang harus ada yang dilakukan update dan sementara masih menggunakan data lama.

Klasifikasi data sendiri terbagi menjadi 4 yaitu data yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, data yang wajib diumumkan secara serta merta, data yang wajib tersedia setiap saat dan data yang dikecualikan.

“ Dari 4 item data tersebut harus dimiliki oleh semua perangkat daerah, namun tetap harus diumumkan apa saja data tersebut,” katanya.

Mardiasih berharap tahun ini Satpol PP bisa mengikuti Monitoring dan Evaluasi Provinsi. Jadi, tahun ini Satpol PP apabila datanya sudah dimasukkan dalam website kemudian di publish agar dapat menjadi informatif.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (02/09/2024), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.

Kepala Satpol PP Provinsi Kaltim, Munawwar menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini turut hadir narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Prov Kaltim memberikan paparan soal informasi publik yang terkait dengan keterbukaan informasi publik (KIP) dan sekitar 60 peserta.

“ Keterbukaan informasi publik ini memang harus sangat disuarakan. Jadi kami dari Satpol PP memang sedang lakukan penguatan SDM terkait dengan meningkatkan peran kawan di setiap bidang dalam pelaksanaan informasi yang kita lakukan,” ujarnya.

Diketahui PPID di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov Kaltim sendiri sampai saat ini belum terbentuk. Akan tetapi saat ini dikuatkan terkait dengan pembentukan dan informasi apa saja yang harus dibangun dalam pelaksanaan PPID dan harus ada orang yang bertanggung jawab.

“ Ini kita kuatkan di internal karena akan menopang dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan akan dilakukan penguatan beserta main data,” katanya.

Pada kegiatan penguatan SAKIP tersebut akan hadir pihak dari Inspektorat beserta Diskominfo. Dalam SAKIP sendiri ada perjanjian pekerja maupun rensra yang termasuk dalam kinerja OPD. (bs/adv/diskominfo prov)

Kabarikn.com,Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim kembali menggelar Jumpa Pers rutin dengan mengundang seluruh rekan-rekan media mitra di ruang WIEK, Jumat (30/8/2024).

Jumpa pers kali ini menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang memaparkan perkembangan terbaru terkait persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) ke-30 yang akan berlangsung pada 6 – 16 September mendatang. Sri Wahyuni didampingi oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dalam sesi ini.

“Terima kasih untuk kedatangan rekan-rekan media semua, mari bersama kita menyemarakkan MTQN dengan publikasi yang seluas-luasnya sehingga masyarakat juga bisa ikut merasakan euphoria ini setelah 48 tahun lalu,” ucap Sri.

Sri menuturkan saat ini untuk timeline kegiatan masih sama seperti yang dijadwalkan sejak Kafilah datang hingga pulang. Sedangkan untuk peserta yang terverifikasi akhir sebanyak 1.998 orang yang terdiri dari 1.567 peserta inti dan 431 cadangan.

Jelang beberapa hari pelaksanaan, diakuinya seluruh Kafilah telah mendapatkan akomodasi, dan untuk pelayanan penjemputan, selama kegiatan lomba hingga kepulangan akan dilayani sepenuhnya oleh Liaison Ofiicer (LO) yang sudah ditugaskan dari masing-masing Perangkat Daerah (PD).

“Kegiatan kita cukup padat ya, ada pawai ta’aruf, pembukaan, pameran indoor dan outdoor, pemeran kaligrafi dan halal food, seminar internasional, pelaksanaan lomba-lomba, city tour, hingga penutupan. Jadi kita akan layani tamu dengan baik termasuk kesiapan venue yang harus maksimal. Semua sudah dipersiapkan, tinggal nanti mungkin ada simulasi sedikit sebelum hari pelaksanaan,” terang Sekda. (Ri/adv/Diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan dari Diskominfo Bontang dalam rangka koordinasi terkait kegiatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Publik Nasional/Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!),Jumat (30/8/2024).

Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Bontang, Siti Zulaiha, yang didampingi oleh dua Pranata Humas yang membidangi SP4N-LAPOR!. 

Zulaiha mengungkapkan bahwa selain untuk berkoordinasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh provinsi ke kabupaten/kota, pihaknya juga berkonsultasi mengenai rendahnya jumlah pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR!.

“Kita inginkan dengan adanya aplikasi LAPOR! masyarakat secara luas bisa mengadukan permasalahan yang dihadapi terutama layanan publik, sehingga kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Namun di Bontang, jumlah pengaduan masih sedikit. Jadi kami ingin tukar pendapat dengan Provinsi seperti apa solusinya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Pranata Humas Ahli Pertama, Mardiasih menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait SP4N-LAPOR!. 

Menurutnya, dengan sosialisasi yang intensif, masyarakat akan lebih memahami adanya aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk menampung pengaduan mereka.

"Sosialisasi rutin kepada masyarakat sangat penting agar mereka mengetahui dan memahami aplikasi ini. Namun, sebelumnya, perlu dilakukan penguatan terhadap admin dan pejabat penghubung, sehingga ketika masyarakat melakukan pengaduan melalui aplikasi, admin dapat segera meneruskan pengaduan tersebut ke instansi terkait sesuai dengan waktu yang telah ditentukan," jelas wanita yang akrab disapa Asih ini.(ri/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, Irene Yuriantini selalu Kepala Bidang IKP dan Kehumahasan yang mewakili PJ Gubernur Kaltim, menekankan pentingnya peran PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Irene Yuriantini mengungkapkan bahwa PPID Kaltim perlu meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Hal ini disampaikannya saat membuka Bimtek tentang penggunaan aplikasi Info.go.id di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (8/3/2024).

Terutama di tahun 2024 ini, Kaltim tengah menjadi magnet dan sorotan mulai dari lingkup nasional hingga internasional karena pembangunan IKN di Kaltim yang mempengaruhi peningkatan pembangunan di segala bidang di Pemprov Kaltim.

Dia berpesan kepada seluruh pelaksana PPID pada masing- masing OPD untuk dapat melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan kondisi komunikasi publik dan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Dengan adanya Bimtek PPID, saya yakin dapat membantu mewujudkan tujuan UU KIP, yaitu penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (Ade/pt)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengundang seluruh kepala daerah hingga perangkat daerah serta instansi vertikal dilingkup Pemprov Kalimantan Timur. Bertempat di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

Adapun tujuaan dari pertemuan tersebut untuk membahas pembaruan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah, perangkat daerah, serta instansi vertikal di lingkup Pemprov Kalimantan Timur.

" Pada pembaruan kebijakan pemerintahan merupakan suatu proses perubahan atau peningkatan pada kebijakan-kebijakan yang ada guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Faktor pendorong pembaruan tersebut melibatkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan teknologi," ujarnya.

Dalam mengelola pembaruan kebijakan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Termasuk perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan teknologi.

Adapun pembaruan kebijakan pemerintahan harus dikelola dengan cermat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Langkah-langkah tersebut membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap relevan, efektif dan mampu memenuhi tuntutan zaman.

Ia menggambarkan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, teknologi dan proses bisnis dengan perbandingan.

Dalam upaya evaluasi, Pj Gubernur menekankan peran indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur hasil dan dampak kegiatan. Pemilihan indikator kinerja yang tepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dianggap penting dalam menentukan sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Syirajuddin, yang turut mendampingi Pj Gubernur Kaltim dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih optimal.(bs/adv/diskominfo kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar kegiatan Rapat Kerja PJ. Gubernur dengan Bupati/Walikota se- Kalimantan Timur dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Raker ini digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023). 

Pada Raker ini juga dihadiri oleh Forkopimda provinsi Kaltim, dan tampak Sekda pemprov Kaltim Sri Wahyuni, membuka raker serta memberikan kesempatan para Bupati dan Walikota memaparkan persoalan yang dibahas dalam Raker kali ini.

Adapun hal yang menjadi pembahasan penting adalah terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan antrian BBM (Bahan Bakar Minyak) disejumlah SPBUdi kabupaten dan kota di Kaltim.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa terkait pendidikan terdapat tiga kabupaten yang mengalami warning atau garis merah, yakni Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat dan Mahulu.

" Untuk wilayah kabupaten Kutai Barat dan Mahulu, dapat di sadari kalau memang daerahnya jauh dari akses yang memadai. Namun, PPU yang menjadi wilayah IKN (Ibu Kota Negara), diperlukan skala prioritas dalam penanganan pemerataan pendidikan," ujarnya.

Sama seperti masalah kesehatan di Kaltim, terdapat dua kabupaten mengalami catatan merah yaitu kabupaten Paser dan Mahulu, sementara satu kota yaitu kota Bontang.

Hampir permasalahan sama yang dialami kabupaten dan kota di Kaltim diantaranya terkait capaian kinerja dan indikator akreditasi Rumah Sakit cakupan tingkat kabupaten/kota, cakupan layanan Ibu Hamil pelayanan kesehatan ibu hamil dan cakupan pelayanan balita standar dan cakupan layanan TBC, belum memadai.

Pj Gubernur juga turut mengapresiasi kegiatan raker ini yang dapat terlaksana dengan baik walaupun beberapa Bupati dan Walikota tidak hadir dalam pertemuan ini.

" Dari hasil pertemuan ini menjadi bahan bersama untuk berkolaborasi memecahkan masalah secara bersama-sama, agar mengetahui kewenangan masing-masing.Sehingga tidak ada miskomunikasi utamanya masalah regulasi. Maka diperlukan pertemuan dan saling berkordinasi untuk mengsinkronkan intervensi setiap daerah agar tepat sasaran," katanya.

Ia berharap kedepannya dapat terus dilakukan kordinasi, dan bahkan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pertiga bulan. Terutama bagi daerah-daerah yang mengalami garis merah, menjadi perhatian lebih dan akan terus didorong baik dari segi anggaran, maupun instansi terkait.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kabid PPI ASN BKD Prov Kaltim, Andy Prayoga.SE

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rekonsiliasi Data Pokok Kepegawaian. Kegiatan ini digelar di Hotel Blue Sky Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

Sekitar 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se - Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Pokok Kepegawaian.

Kabid PPI ASN BKD Prov Kaltim, Andy Prayoga.SE menyampaikan bahwa semua pegawai mempunya data pokok kepegawaian mulai dari nama, tanggal lahir, riwayat jabatan, riwayat pendidikan maupun keluarga. Pada kegiatan ini BKD meng-update semua data, karena pasti ada perubahan baik dari mutasi pegawai, pendidikan dan lain-lain.

" Salah satu tujuan kegiatan ini adalah mengupdate data agar database kepegawaian BKD dapat terjaga dengan aktual. Update data ini dilakukan setiap triwulan dan ini sudah masukin triwulan keempat," ujarnya.

Data Kepegawaian tersebut bukan hanya sebagai database saja tetapi guna pengambilan keputusan seperti mutasi pegawai, kebutuhan tugas belajar, kenaikan pangkat dan lain-lain. BKD sendiri mempunyai data layanan aplikasi untuk layanan data kepegawaian tersebut.

" Kami terus berusaha hal apa saja yang telah disajikan oleh BKD dapat dipertanggung jawabkan data - data kepegawaian tersebut," pungkasnya. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)