DISKOMINFO PROV KALTIM

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal

Kabarikn.com,Balikpapan - Selasa (24/5/2022 ) , Diskominfo Kaltim menggelar Rapat Koordinasi dan Pendampingan Asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Melalui Penerapan SPBE dengan tema "Wujudkan Transformasi Digital Pemerintahan".

Rakor ini dihadiri oleh Diskominfo se Kalimantan Timur , berlangsung di Grand Jatra Hotel Balikpapan.

Kepala Diskominfo Prov Kaltim Muhammad Faisal mengatakan  momen yang sangat baik Diskominfo  mendapat prioritas untuk melakukan pendampingan dan asistensi oleh kemenpan-rb , bssn dan  badan riset. Ia berharap mudah-mudahan momen ini bisa dimanfaatkan oleh perangkat dinas daerah se Kaltim.

" Rakor ini dilaksanakan guna mempercepat pembangunan berbasis digital  di daerah khusus Kalimantan Timur dann juga sebentuk pembinaan,pengawasan dan pengendalian sistim informasi yang merupakan salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur."Jelas Faisal.

Faisal berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik selama 2(dua) hari dan peserta dari OPD kabupaten dan kota dapat memahami materi yang disampaikan pengelolaan SPBE diperlukan kebersamaan untuk memudahkan integritas informasi dalam pemerintahan dan antara OPD komitmen para pimpinan harus kuat dan kesamaan pemahaman terkait SPBE.

Pelaklasanaan rakor ini dilaksanakan di Kaltim sebagai salah satu prioritas percepatan pembangunan transpformasi pembangunan digital di tanah air.

Selain itu, para OPD terkait juga mendapatkan perhatian, termasuk dalam proses penganggaran. "Dengan pola kerjasama ini, minimal berjalan tahun depan, sesuai dengan skenario yang telah rencanakan," imbuhnya.

Ia juga mengakui, integrasi jaringan di kabupaten dan kota berjalan dengan maksimal. Masih, beberapa kabupaten kabupaten dan kota saja.

Bahkan, menurutnya untuk Samarinda, Bontang dan Kutai Kartanegara telah terintegrasi. " Sementara untuk lingkungan pemerintah provinsi, akan dicanangkan tahun ini,"pungkasnya

Kegiatan yang dibuka Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Deni Sutrisno, mewakili Wakil Gubernur Kaltim dalam sambutan disampaikan SPBE akan berjalan baik juga diperlukan kecakapan dan integritas yang baik.

Termasuk, membangun kemajuan melalui, inovatif koordinatif dan mampu menterjemahkan semua tuntutan pemerintah daerah dan mengakomodir aspirasi masyarakat disegala bidang.

Pemerintah berharap dengan adanya pelayanan berbasis elektronik,seperti E-budgeting, E-office, E-procurement, E-pensiun dan lainnya. Menurutnya, percepatan SPBE ini diperlukan perencanaan, penganggaran, pengadaan, data kepegawaian, surat menyurat dan lainnya sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Melalui rakor asistensi SPBE ini, dapat dijadikan wawasan dan pemahaman bagi peserta. Melalui pola pikir, pola tindak dan berpola sikap dalam menjalankan kebijakan atau tugas masing-masing.

Deni Sutrisno menambahkan,Untuk diketahui,l rakor ini dihadiri masing-masing Kepala OPD dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota se-Kaltim, Badan Siber dan Persandian Negara, dan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi. (Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto : Gubernur Kalimantan Timur ,Isran Noor saat memberikan pemaparan dalam Pra KTT Y20

KabarIkn.com,Balikpapan - Sabtu ( 21/5/2022) , Pra Konferensi Tingkat Tinggi (KKT) Y20 telah dilaksanakan sedikitnya ada 19 delegasi negara anggota Y20 hadir dalam kegiatan ini.

Pra Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) ini digelar di Ballroom Hotel Novotel , Balikpapan.

Dalam sambutan , Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, menyampaikan Kalimantan Timur memiliki lahan hutan yang luas meskipun telah diambil untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagai kawasan pembangunan IKN.

Y20 merupakan salah satu engagement group resmi G20 bidang kepemudaan yang mewadahi delegasi pemuda dari seluruh negara anggota G20. Kegiatan Pra KTT Y20 di Kalimantan Timur, akan berlangsung pada tanggal 21 s.d 22 Mei 2022 dengan mengangkat tema " Planet yang Berkelanjutan dan Layak Huni".

Meski Isran menyangkan sikap sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam negeri yang mengatakan hutan di Kaltim tengah dirusak Itu merupakan pendapat yang salah.

"Tidak ada hutan di Indonesia khususnya di Kaltim yang dirusak. Semua hal yang dilakukan berkaitan dengan segala kepentingan bangsa,"ujarnya.

Gubernur meminta kepada Co-Chair Y20 ini untuk disampaikan kepada masyarakat luas dan memperkenalkan kondisi Kalimantan Timur dalam merawat hutan dan menjaga lingkungan.

Sementara itu , Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memberikan apresiasi terhadap kegiatan Pra Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Y20 di Balikpapan ini.

Sebagai tuan rumah Kota Balikpapan tentu menjamu para tamu delegasi negara dengan memperkenalkan ecotourism atau destinasi wisata lingkungan.

Adapun salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu, menanam pohon mangrove di Mangrove Margomulyo, Balikpapan Barat. Lokasi ini dipilih karena banyak spot yang kondisinya perlu dilakukan pendalaman.

"Para tamu delegasi negara dan sejumlah daerah di Indonesia juga akan mengikuti city tour dengan berkunjung ke Hutan Raya Balikpapan," katanya.

Hutan Raya Balikpapan dipilih menjadi salah satu destinasi pilihan karena menjadi vegetasi hutan hujan tropis dan banyak dihuni oleh tanaman langka atau tanaman endemis.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali diwakili oleh Joni Mardizal Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan Y20 dapat terlaksana dengan baik, hingga akhir acara nanti.

"Kami mengajak mengawali diskusi ini, bertindak aktif dan memastikan semua pihak mau bekerjasama dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan, untuk masa depan planet kita yang lebih baik," pungkasnya.(Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi M.Pd saat memberikan sambutan

KabarIkn.com,Balikpapan - Sabtu ( 21/05/2022) , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Grand Final Pemilihan Putra - Putri  Duta Tari Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.

Dalam sambutannya , Yekti selaku Ketua Panitia dalam kegiatan ini menyampaikan dalam upaya pengembangan seni yang berakar pada nilai - nilai luhur budaya perlu terus diupayakan guna memperkuat jati diri dan karakter bangsa dalam pengembangan dunia global , media telekomunikasi saat ini.

Kehadiran proses kesenian yang bersifat langsung akan membangun komunikasi dialogis dan humanis serta lebih bermanfaat guna mengimbangi perkembangan budaya yang cenderung individual dan hidonisme.

Foto : Ketua Panitia Grand Final Pemilihan Putra - Putri Duta Tari Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2022 , Yekti

" Kehadiran produk karya seni yang berkualitas selain akan menyemarakan dunia hiburan yang lebih apresiatif , edukatif dan konstruktif juga memiliki dampak ekonomi kerakyatan bagi pelakunya," ujar Yekti dalam sambutannya.

Oleh karena itu , Disdikbud Prov melalui Bidang Kebudayaan sebagai fasilitator melaksanakan kegiatan Pemilihan Putra - Putri Duta Tari tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan tanggal 20 s.d 22 Mei 2022 yang dilakukan dengan sistem terbuka satu pintu artinya peserta hanya dapat diusulkan melalui Dinas/Instansi terkait yang membidangi Kebudayaan yang ada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur melalui beberapa tahapan seleksi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan dan mengembangkan potensi kesenian daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu aset terpenting kebudayaan. Kedua , mempromosikan potensi daya tarik kesenian yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peran serta masyarakat khususnya generasi muda dibidang seni dalam menunjang visi dan  misi Pemprov Kalimantan Timur. Keempat , Sebagai event untuk penciptaan karya - karya yang merupakan produk seni daerah yang berdaya saing di tingkat provinsi maupun tingkat nasional dalam ajang festival kesenian.

Pemilihan Putra - Putri Duta Tari Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2022 sebanyak 19 orang diikuti oleh 9 Kab/Kota dengan rincian Sbb :

1. Samarinda , Instansi Disdikbud ,2 orang

2. Paser , Instansi Disdikbud , 2 orang

3. Kutai Barat , Instansi Disdikbud , 2 orang

4. Kukar , Instansi Disdikbud , 2 orang

5. PPU , Instansi Dinas Pendidikan & Pariwisata , 2 orang

6. Kutim , Dinas Kebudayaan , 1 orang

7. Mahulu , Disdikbud , 2 orang

8. Balikpapan , Disdikbud , 4 orang

9. Berau , Disdikbud , 4 orang.

Adapun hasil dari lomba tari tersebut yaitu :

Juara Putra ,

1. (17) Ary Febrian Masis , PPU

2. (5) A. Yuranius, Kutim

3. (01) M.Sukran ( Balikpapan )

Juara Putri,

1. (2) Dea , Balikpapan

2. (18) Naesidah Ilham , PPU

3. (13) Muftabul Fadilah Putri , Berau

Juara Favorit,

Putra , ( 19 ) Andreas Sului dari Mahulu

Putei , ( 15 ) Tiffani dari Balikpapan

Sementara itu , Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi M.Pd menyampaikan kegiatan yang diselenggarakan ini adalah event tahunan yang mana para juaranya nanti akan mewakili Kalimantan Timur ke Tingkat Nasional.

" Kegiatan ini sudah dilakukan di masing - masing kabupaten/kota , para juaranya baru akan dipertandingkan di tingkat provinsi ini," ujar Anwar Sanusi.

Ia berharap kepada seluruh peserta agar mampu mengembangkan diri dalam rangka memelihara kebudayaan khususnya Kalimantan Timur dan ditingkat Nasional pada umumnya. Ini merupakan cikap bakal anak - anak yang akan mengembangkan khususnya dalam dunia tari di Kalimantan Timur yang kelak nantinya akan menyongsong Ibu Kota Negara ( IKN ) baru.

" Kita ingin daerah - daerah di pedalaman yang dimana banyak anak - anak yang berpotensi juga sehingga para penari di daerah tersebut dapat termotivasi untuk mengembangkan di daerahnya tersebut," pungkasnya. (Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim)

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim Muhammad Faisal Saat Memberikan Pemaparan Dalam Rakor 

KabarIkn.com,Balikpapan - Jumat ( 20/05/2022) , Kementrian Komunikasi dan Informatika RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi pembahasan progres dan target pembangunan desa -desa 3435 non 3T Infrastruktur dan layanan seluler teknologi 4G tahun 2022 di wilayah Kalimantan yang dilaksanakan di Swiss Belhotel Balikpapan.

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di indonesia sebagaimana arahan dari Presiden RI yang mengamanatkan seluruh desa/kelurahan di indonesian terjangkau layanan seluler dengan teknologi 4G/LTE.

Kepala Diskominfo Prov Kalimantan timur , Muhammad Faisal menyampaikan dengan adanya pertemuan bersama Kementrian terutama Direktorat Komunikasi pihaknya merasa senang , karena selama ini hanya bertemu lewat online saja.

" Saya gembira ternyata istilah blankspot menurut mereka itu adalah ketika belum adanya jaringan 4G , berarti target dari Kementrian semuanya sudah harus 4G," Kata Faisal saat ditemui awak media.

Ia optimis target pada tahun 2022 ini Kalimantan termasuk Kaltim khususnya akan banyak terjadi perubahan signifikan  , tower dan sebagainya saat ini sedang dalam proses pembangunan. Diharap akses telekomunikasi melalui handphone 4G akan segera terwujud yang pastinya akan sangat membantu baik digunakan untuk sekolah , kesehatan , pemerintahan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat.

" Dalam salah satu kesepakatan kita harus saling berkolaborasi dan silaturahmi , sehingga target di tahun 2022 tidak akan terhambat dengan hal hal yang miss komunikasi di bawah. Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi sepakat akan terus membantu," imbuhnya.

Sementara itu , Aditya Iskandar Koordinator Jaringan Telekomunikasi menyampaikan pihak dari Kementrian mengharapkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat , Pemerintan Daerah dan penyelenggara Telekomunikasi.

Foto : Koordinator Jaringan Telekomunikasi , Aditya Iskandar

Berdasarkan dari aturan undang - undang cipta kerja dan peraturan turunannya memang semua stekholder harus terlibat dalam percepatan transformasi digital.

" Target memang untuk saat ini kepada penyelenggara sudah disampaikan bahwa tahun 2022 ini mereka harus selesai proses pembangunan di desa non 3T. Terkait sanksinya sesuai dengan undang - undang mengenai telekomunikasi juga ada sanksinya dari yang ringan sampai yang terberat bahkan berupa pencabutan izin," Kata Aditya Iskandar.

Pihaknya saat ini sedang menggodok beberapa pengenaan sanksi administratif lainnya yang bisa menjadi pembelajaran bagi operator agar mereka bisa membangun di daerah non 3T.

" Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran , sanksi denda bahkan pencabutan izin. Tetapi kami berharap mereka tetap berkomitmen untuk membangun sehingga terhindar dari sanksi tersebut," pungkas Aditya. (Bs/Adv/Diskominfo Kaltim )

Foto : Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal saat memberikan sambutan

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 19/05/2022) , Pemprov Kaltim menggelar workshop Pranata Komputer dengan tema "Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer". Workshop ini digelar di hotel Grand Tjokro, Balikpapan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE) memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif , inovatif dan akuntabel.

Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tugas bagi pembina pranata yang ada dilingkungan provinsi Kalimantan Timur ,  karena setiap tahunnya ada perubahan baik terkait pelatihan, sosialisasi dan lainnya sebagai bentuk peningkatan kualitas dan upgrading pengetahuan pranata komputer.

" Melalui kegiatan ini, kami tetap terlibat bersama Badan Pusat Statistik sebagai pembina namun disaat dilakukan penilaian secara mandiri akan lebih efektif dan efisien baik secara waktu, pendanaan dan sebagainua ," Kata Kadiskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal.

Menurutnya , sebesar atau sekomplit perlatan yang dipunya jika dibelakang tidak kreatif maka tidak ada gunanya. Sistem sebagus apapun apabila operatornya tidak bagus maka tidak akan bagus juga hasilnya.

Faisal juga mendorong Kota Balikpapan untuk segera melakukan penilaian secara mandiri dan bisa menjadi percontohan ,  kemungkinan akan dilakukan tahun depan.

Sehingga, kabupaten kota lain dapat ikut, seperti Samarinda dan Bontang. Jumlah pranata komputer juga setiap tahunnya akan bertambah.

Saat ini yang menjadi tugas penting ialah dengan adanya Ibu Kota Negara ( IKN ).

" Kita harus mempercepat kualitas SDM di IKN dan ini menjadi tugas yang sangat berat," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kabid APTIKA (Aplikasi Tehnologi Informatika) Diskominfo Kaltim Normalina mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini selain sosialisasi aturan atau regulasi terbaru  juga dilakukan pembinaan terhadap pranata komputer dan bagi yang ikut penyetaraan. 

Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer, dan tersebar di OPD.

Lalu , Plt. Kepala BPS Provinsi Kaltim Nur Wahid selaku Narasumber menyatakan, kegiatan ini merupakan kombinasi antara tekhnis dan administrasi meski lebih mudah dipahami secara tehnis, namun secara administrasi lebih banyak terlibat. 

BPS dan Diskominfo Kaltim selaku pembina akan melakukan sharing regulasi kepada kabupaten maupun kota lain agar regulasi yang ada dapat dipahami.(Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto : Suasana Foto bersama Pemerintah Provinsi Kaltim Bersama BPJPH Kementerian Agama RI Saat Kegiatan Rakor Percepatan Sertifikasi Halal

Kabarikn.com BALIKPAPAN- Rabu ( 19/05/2022) , Pemprov Kaltim bersama BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama RI menggelar Rapat Koordinasi terkait percepatan sertifikasi halal untuk usaha mikro Kecil (UMK) dan pengawasan produk halal dan higienis provinsi Kaltim. Kegiatan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan di hotel Gran Senyiur, Balikpapan.

Dalam kegiatan rakor ini dihadiri oleh 22 peserta tim terpadu dan pengawasan produk halal dan higienis, 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 64 pelaku usaha mikro se Kalimantan Timur.

Rakor ini juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim DR Isran Noor dan anggota DPRD Kaltim M. Adam Sinte. 

Dalam sambutannya Gubernur Kaltim mengatakan pentingnya kegiatan Rakor dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dalam kepengurusan sertifikasi produk halal dan produk higienis.

" Sertifikasi halal sangat penting bagi para pelaku usaha mikro di Kaltim untuk memajukan usahanya. Selain jumlah pelaku usaha kecil mikro yang cukup banyak memang dinilai sangat penting untuk mendapatkan sertifikasi produk halal demi kemajuan usahanya," Kata Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya.

DR H Mastuki Kepala Pusat Registrasi dan sertifikasi halal BPJPH Kementerian Agama RI juga selaku pembicara dalam rakor tersebut mengatakan bahwa sertifikasi halal ini menjadi kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. .

" Selain itu, beberapa lembaga swasta juga terlibat dalam sertifikasi halal ini seperti keberadaan pihak swasta dan BUMN dalam pemeriksaan produk , sehingga ada sinergitas dari pelaku usaha dan perangkat lainnya," ujar Mastuki.

Ia menambahkan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan sangat diperlukan kepastian kehalalan produk untuk dikonsumsi. 

"Karena beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam kepengurusan sertifikasi ini termasuk higienis produk bagi pengusaha," pungkasnya. (bs/Adv/Kominfo Kaltim)

Kabarikn.com,Bali- Keinginan untuk mendapatkan keadilan juga disuarakan Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) lainnya.

"Provinsi penghasil SDA ingin keadilan saja, kita sebagai penghasil devisa negara tidak seimbang dengan infrastruktur yang parah itu. Masalah lingkungan, masalah kerusakan jalan yang nanggung kan daerah," tegasnya.

Ia sangat mengharapkan keadilan ini bisa terwujud melalui langkah kompak ini dengan mengusulkannya melalui Rakernas APPSI. 

"Karena Gubernur punya janji untuk mensejahterakan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Darimana uangnya kalau tidak ada keadilan. Pajak ekspor dan cukai lampaui target, Menteri Keuangan datang ke Riau memberi penghargaan. Saya bilang tidak perlu penghargaan, yang penting DBH kita bertambah," bebernya.

Syamsuar juga mengapresiasi Gubernur Kaltim yang dianggapnya kembali melakukan gebrakan luar biasa. “Dulunya juga inisiator bersama-sama kami saat menjadi ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia),” ungkap Syamsuar. (tp/adv/kominfo kaltim)

Foto : Ketua Bidang Ekonomi , SDA dan Lingkungan Hidup Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dr.Ir Zulkarnain,MS

Kabarikn.com,Bali-KETUA Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Dr Ir Zulkarnain MS merasa bersyukur upaya dalam memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) lainnya yang diinisiasi Gubernur Kaltim Dr Isran Noor akhirnya berjalan maksimal dengan dihadiri 31 pemerintah provinsi. 

“Alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana, dan tinggal disampaikan saja usulannya pada saat Rakernas APPSI besok (Hari ini, red). Perjuangan (Rakor usulan, red) ini bukan tiba-tiba ada. Jauh sebelumnya dengan diinisiasi Pak Gubernur Isran, ada pertemuan kecil antara Gubernur Kaltim dengan Gubernur Riau, Palembang dan Lampung,” tegas Zulkarnain seusai Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) lainnya Anvaya Beach Resort Bali, Senin (9/5/2022). 

Zulkarnain menyebutkan aktifitas ekonomi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, perubahan ekosistem, kebutuhan infrastruktur wilayah, transformasi sosial budaya masyarakat, sehingga pemerintah daerah sangat bertanggung jawab terhadap keberlanjutan produksi sebagai sumber ekonomi, keberlanjutan ekosistem, keberlanjutan aktifitas arus barang dan jasa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta membuka lapangan kerja baru. 

“Sementara neraca nilai ekonomi dan pungutan dari hasil barang sumber daya alam yang dihasilkan daerah tidak seimbang dengan penerimaan daerah untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi, perbaikan ekosistem, dan pembangunan sumber daya manusia, serta penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, listrik, dan pengembangan hilirisasi barang sumber daya alam Sebagaimana yang diatur dalam pasal 123 ayat (3) bahwa pemerintah daerah akan menggunaan DBH Lainnya untuk mendanai hal-hal tersebut. Jadi sudah jelas diatur dalam UU ini, tinggal bagaimana nantinya dapat diakomodir dalam Peraturan Pemerintah,” pungkasnya.(adv/kominfo kaltim)

Foto : Gubernur Kalimantan Timur , Isran Noor saat memberikan sambutan

Kabarikn.com,Bali - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor menginisiasi pembahasan dokumen usulan 31 provinsi penghasil Sumber Daya Alam (SDA), kelapa sawit dan bahan tambang, di Hotel Anvaya, Senin (9/5/2022). 

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA).

"Tidak boleh ada kata putus asa dalam memperjuangkan kepentingan daerah," tukas Isran secara tegas dihadapan ratusan tamu undangan. 

Untuk menjaga kepentingan daerah dipandang perlu agar Gubernur Provinsi penghasil sumber daya alam dapat menyepakati dan selanjutnya mengusulkan secara tertulis kepada pemerintah terkait skema serta penambahan jenis komponen DBH-SDA seperti yang diamanahkan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Gubernur Kaltim mengungkapkan ini merupakan moment kita untuk membahas dan memperjuangkan hak provinsi penghasil sumber daya alam.

Menurutnya masih ada celah kita untuk memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah kita, katanya penuh semangat. 

“Undang - Undang yang akan diberlakukan pada tahun 2024, Kita ini berjuang untuk kesinambungan bagaimana kondisi pembangunan bangsa untuk di masa depan, tidak ada kepentingan Isran Noor atau gubernur lainnya, ini merupakan kepentingan bersama," harapnya.

Isran juga sempat memberikan usulan selaku Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada saat pembahasan awal undang-undang ini. 

"Kalau ada revisi undang-undang keuangan negara saya usulkan itu 50% diberikan ke daerah, 50% di kelola pemerintah pusat. Namun, usulan saya itu tidak diakomodir tapi sempat dibahas oleh DPR RI Komisi 11," cetusnya. 

Tampak hadir pada acara ini Gubernur Riau, Syamsuar, Gubernur Jambi, Al Haris dan Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura serta perwakilan dari 31 provinsi. (Adv/Diskominfo Kaltim)

FOTO :  penyerahan surat usulan DBH Frekuensi dari ASKOMPSI olrh Wakil Ketua 1 Kadiskominfo Kaltim kepada Wakil Ketua APPSI H.Isran Noor yang juga Gubernur Kaltim hari ini dalam Rakor Usulan DBH di Bali sehari sebelum Rakernas APPSI

Kabarikn.com,Kuta Bali-Melalui kesempatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tanggal 9-10 Mei 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta Bali. Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) secara resmi mengusulkan ada perhatian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) Frekuensi untuk Pemerintah Daerah.

"Kami memang sengaja mengirimkan surat resmi ke APPSI agar juga dapat mengusulkan adanya DBH Frekuensi bagi Pemda yang selama ini langsung dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo" kata Ketua ASKOMPSI DR. Drs. Sudarman, MMSi.

Besar harapan dapat menjadi bagian dari usulan APPSI dalam memberikan usulan penambahan komponen DBH SDA penerbitan Peraturan Pemerintah turunan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah, agar Pemda mendapatkan juga DBH SDA Frekuensi yang potensinya sangat besar.

"Apalagi kita tahu potensinya sangat besar selama ini serta terus berpotensi meningkat dengan baik seiring dengan proses transformasi digital yang semakin cepat. Apalagi Kemenkominfo belum pernah samasekali memberikan DBH, DAK, Dekon dan lainnya ke daerah, jadi pas aja moment ini," lanjut Kadiskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sementara itu, Kadiskominfo Provinsi Kaltim yang juga merupakan Wakil Ketua 1 ASKOMPSI mengatakan bahwa telah menyerahkan surat  usulan tersebut.

" Saya sudah menyerahkan langsung surat usulan mengenai DBH Frekuensi dari ASKOMPSI kepada Gubernur Kaltim dan juga Ketua Umum APPSI sebelum mulai acara di Bali hari ini (9/5) dan mendapatkan respon yang baik," ucapnya bersemangat.

Tentu saja dengan harapan bisa menjadi usulan masukan dari APPSI ke Pemerintah Pusat.

"Apalagi kita tahu, sesuai statemen Menteri Kominfo bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Kominfo juga terus meningkat. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika salah satu penghasil PNBP tertinggi pada sektor non migas selama kurun waktu 2015 sampai 2020," lanjut Faisal.

Pendapatan tersebut antara lain berasal dari pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi dan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio serta lainnya.

"Tentu ada yang obyek pelaksanaannya berada di daerah namun pungutannya masuk ke Pusat namun tidak dibagi Pemda" ujarnya kepada awak media.

Selanjutnya Eddy Santoso Direktur Eksekutif ASKOMPSI berharap usulan DBH SDA Frekuensi dapat dijadikan Pemda untuk memperkuat dukungan dalam target percepatan pembangunan Transformasi Digital yg telah dicanangkan Bapak Presiden Jokowi,

"Percepatan transformasi digital di daerah sebuah kewajiban yang patut dan harus mendapat dukungan dana dari Pemerintah Pusat," ucap Pak De tegas panggil akrabnya.(Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto : Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor Saat Membuka Rakor PKH Dinsos Tahun 2022

Kabarikn.com,Balikpapan-Gubernur Kalimantan Timur Kaltim Isran Noor membuka rapat koordinasi PKH Program Keluarga Harapan provinsi Kaltim, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kaltim, di Swiss Bellhotel, Balikpapan, Senin (18/4/2022).

Isran Noor berharap, dalam rakor ini, dapat melahirkan rumusan, yang dapat dilaksanakan kedepan, baik dalam pelaksanaan program PKH tahun 2022, maupun mendesain, program PKH ditahun 2023 mendatang. 

Dan menurut rencana, pada tanggal 20 April, akan dilaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), Pemprov Kaltim sehingga, diperlukan persiapan dengan baik.

Foto : Gubernur Kaltim Isran Noor , Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal , Kadinsos Kaltim dan instansi lainnya saat menghadiri acara.

Rakor ini dihadiri, Kadikominfo Kaltim Muhammad Faisal, Kadis Sosial, dan peserta dihadiri beberapa instansi Provinsi Kaltim diantaranya, dari Biro Kesra Kaltim, Disdikbud Kaltim, Kementerian Agama Kaltim, Badan Pusat Statistik, pihak BPJS Kaltim, dan Dinkes provinsi Kaltim serta, Disprindag Kaltim.

Dalam sambutannya Isran Noor menyampaikan, persoalan terkait sosial tidak pernah selesai, dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan, sehingga dapat dirumuskan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pemprov Kaltim.

Masalah sosial pun terus muncul, salah satunya, warga dalam berpenghasilan rendah bertambah lebih banyak, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi bertambah sedikit.

Gubernur menyatakan, Dinas Sosial juga mengurus santunan bagi yang meninggal karena Covid 19, juga menjadi penting dilaksanakan, walaupun statusnya saat ini melandai, dan bilamana ada yang meninggal. "Melalui penanggulangan sosial ini, tetap diberikan santunan," tegasnya. 

Termasuk menampung anak-anak yatim, orang tuanya meninggal karena Covid 19, meski dinilai diluar dari program pemerintah daerah. Dalam dipertengahan pemerintahannya kasus Covid 19 muncul.

Gubernur berharap, agat panti-panti asuhan perlu dilakukan pembenahan dan dilakukan rehab, serta pembenahan fasilitas Disabilitas.

Foto : Kadinsos Prov Kaltim , Agus Hari Kesuma saat Menyampaikan Sambutan

Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Hari Kesuma menyampaikan, rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH), adalah untuk membangun koordinasi yang harmonis antara instansi penyelenggara PKH, dan mencari solusi masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan masing-masing instansi sesuai kinerjanya.

Ia berharap, pelaksanaan PKH Provinsi Kaltim ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tertib administrasi. Dan untuk saat ini, jumlah PKH tahun 2022, sebanyak 65387 KBM dengan jumlah SDM PKH 345 orang se Kaltim. (Adv/bs)

Kabarikn.com,Balikpapan-Kemajuan teknologi telah menyentuh berbagai aspek dalam hidup kita,Bahkan erah pandemi pun justru menjadi katalisator bagi berbagi inovasi luar biasa untuk berkembang dan mewujudkan hal yang awalnya tidak mungkin menjadi kenyataan.

Oleh sebab itu,IdenTIK hadir untuk menggali inovasi terbaik anak bangsa di bidang teknologi informaai dan komunikasi (TIK) serta mengembangkannya menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat hingga dikenal di kakancah internasional.acara ini berlangsung di Swiss Bell hotel Balikpapan, Senin(18/4/2022).

Kemeterian komunikasi dan informatika,Direktorat Pemberdayaan Informatika,Dirjen Aplikasi Informatika kembali menggelar roadshow untuk memperkenalkan kompetisi tahuna Indonesia Entrepreneur TIK(IdenTIK).

Roadshow IndeTIK di Kota Balikpapan di hadiri Ketua Dewan Juri IdenTIK,Prof Eko K.Budiardjo dan Barry Simorangkir selaku Juri Inovasi Teknologi Konten Digital ynag akan memberikn gambaran pelaksanaan dan ketentuan kompetisi tersebut. Selain itu para pemenang IdenTIK 2020 juga turut hadir untuk berbagi pengalaman serta menyampaikan motivasi bagi para peserta untuk terus berinovsai dan berpatisipasi dalam IdenTIK.Mereka adalah Robby UL Pratama,peraih Silver Medala AICTA 2021 di kategori digital content,serta R.Anggoro Prasetiya selaku CO-Founder dari PT Kedata Indonesia Digital.

Sementara Koordinator Pemberdayaan Kapasitas Teknologi Digital Kementerian Kominfo Aris Kuniawan,menjelaskan IndenTIK Kita sebut sebagai seleksi nasional yang lagi nasional untuk karya TIK anak bangsa yang kita siapkan gimana nanti para pemenangnya akan punya kesempatan mewakili Indonesia di ajang Asian  Word di level  ASEAN regional. 

Aris,meyakini Balikpapan ini punya potensi yang sangat bagus karena komunitas-komunitas nya juga cukup banyak. 

" Saya berharap nanti akan ada wakil Balikpapan di tahun  tahun 2023 yang kegiatannya. Nanti akan berlangsung di Singapura, jadi nanti ada kategori public Sector ada kemudian ada inovasi teknologi konten digital dan corporate social responsibility," Kata Aris kepada media kabarikn.com. 

Lanjut Aris,untuk tahapan berikutnya itu sebenarnya kita sudah mulai pembukaan meeting atau untuk memasukkan karya-karyanya nanti kita kurasi kita nilai lalu nanti akan muncul pemenang-pemenang nya dan pemenang tahun 2022 mewakili Indonesia bagian dari timnas indonsia di ajang Asian the word tahun 2023 di Singapore,untuk tahun 2022 kita akan bertanding di Filipina. 

" Tempat seleksi kita disetiap kota besar seperti Malang ,Cirebon,Balikpapan tidak menutup kemungkinan nanti ada di Medan,"tutup Aris.(bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim)