DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur terus mengoptimalkan penataan administrasi kerja sama media melalui pelatihan penyelesaian pekerjaan menggunakan Aplikasi Inaproc versi 6. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang WIEK, Kantor Diskominfo Kaltim, selama dua hari, pada 15–16 Desember 2025.

Pada hari kedua pelatihan, kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini. Dalam arahannya, Irene menekankan pentingnya kesamaan pemahaman seluruh mitra media terhadap alur penyelesaian pekerjaan pada Inaproc versi terbaru guna mewujudkan administrasi yang tertib dan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh proses penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan secara tuntas melalui aplikasi ini. Dengan pemahaman yang sama, kendala administrasi bisa diminimalkan sehingga kerja sama berjalan lebih lancar dan tepat aturan,” ujar Irene.

Ia juga menjelaskan bahwa Inaproc versi 6 dirancang untuk mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan secara terstruktur, mulai dari pelaksanaan hingga penyelesaian administrasi. Oleh karena itu, penyedia media diminta mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem.

Pelatihan turut menghadirkan Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Kaltim, Nazaruddin, sebagai narasumber. Ia memaparkan secara rinci tahapan teknis penyelesaian pekerjaan di Inaproc versi 6, termasuk tata cara pengunggahan dokumen pendukung hingga proses akhir penyelesaian pekerjaan melalui sistem.

Kegiatan ini diikuti oleh awak media yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain menerima materi, para peserta juga aktif memanfaatkan sesi diskusi untuk menyampaikan berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam penggunaan aplikasi Inaproc.

Sebagai langkah lanjutan, Diskominfo Kaltim mendorong seluruh penyedia media agar segera mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut dalam setiap proses penyelesaian pekerjaan melalui Inaproc versi 6, sehingga administrasi kerja sama dapat berjalan tepat waktu, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(*)

KabarIkn.com,JAKARTA — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, kembali menorehkan prestasi nasional. Ia meraih penghargaan Top GPR Leader 2025 dari Government Public Relations (GPR) Institute, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya yang dinilai inspiratif dalam mengembangkan strategi komunikasi publik yang adaptif dan inovatif di era digital.

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Diskominfo Kaltim.

 “Saya tidak bisa mengklaim ini sebagai penghargaan pribadi. Semua berkat kerja sama tim yang solid dan kompak. Sekarang bukan zamannya Superman, tapi Superteam,” ujarnya usai menerima penghargaan di Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta, Selasa (4/11/2025) malam.

Faisal juga berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk terus memperkuat kinerja komunikasi publik yang transparan, edukatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur GPR Institute, Arief Munajad, serta disaksikan oleh Prof. Dr. Widodo Muktiyo — mantan Dirjen dan Staf Ahli Kemenkominfo RI sekaligus Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia.

Selain Faisal, penghargaan Top GPR Figure 2025 juga diberikan kepada Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed.(*)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Tokoh Berjasa dan Masyarakat Berprestasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, Rabu (29/10/2025). Kegiatan berlangsung di Ruang Quartz 34, Golden Tulip Hotel Balikpapan.

Rakor ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim, H.M. Syirajudin, S.H., M.T., yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim. Dalam sambutannya, ia menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para tokoh dan masyarakat yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Foto : Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda prov.kaltim, H.M.Syirajudin,S.H.M.T.

“Tokoh berjasa dan masyarakat berprestasi ini adalah orang-orang yang telah membawa Kalimantan Timur menuju kemajuan. Mereka patut kita hargai agar menjadi inspirasi bagi generasi penerus,” ujar Syirajudin.

Ia juga menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berperan aktif dalam proses penilaian dan pengusulan penerima penghargaan. Menurutnya, kehadiran OPD dalam rakor ini penting untuk memastikan objektivitas dan profesionalisme dalam menentukan para penerima penghargaan.

“Penetapan tokoh penerima penghargaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berkeadilan. Jangan ada faktor kedekatan atau hubungan pribadi yang memengaruhi keputusan,” tegasnya.

Foto : Dr. Dasmiah, S.Pd., M.A.P. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim Dr. Dasmiah, S.Pd., M.A.P. dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan penghargaan ini merupakan tradisi tahunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kaltim. Mulai tahun 2025, pelaksanaan kegiatan tersebut dialihkan ke Biro Kesejahteraan Rakyat untuk memastikan koordinasi yang lebih optimal.

“Pengalihan ini bertujuan agar proses seleksi, verifikasi, dan penetapan penerima penghargaan dapat berjalan lebih terstruktur dan tepat waktu,” ungkap Dasmiah.

Ia menambahkan, rakor ini digelar untuk menyatukan pandangan seluruh OPD terkait dalam proses penilaian, verifikasi, dan penetapan penerima penghargaan tokoh berjasa dan masyarakat berprestasi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah koordinasi lintas sektor agar penghargaan diberikan secara tepat sasaran dan berkesan.

 “Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata masyarakat Kaltim di berbagai bidang — mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, olahraga, kebudayaan, hingga kepemudaan,” jelasnya.

Rakor diikuti oleh perwakilan seluruh OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pembiayaan kegiatan bersumber dari DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim melalui subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat.

Menutup sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen dalam memberikan penghargaan secara adil dan transparan.

“Hanya dengan menghargai jasa para tokoh, kita dapat terus menumbuhkan semangat pengabdian dan inspirasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan,” pungkasnya. (bs/adv)

Foto : Mewakili Gubernur Kaltim, Plt. Kadispora Kalimantan Timur, Muhammad Faisal memberikan sambutan pada kegiatan Squash Open 2025

Balikpapan,KabarIkn.com — Kamis (23/10/2025), Pembukaan Kejuaraan Piala Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Squash Open 2025 berlangsung meriah di Balikpapan. Wakil Gubernur Kaltim yang sedianya hadir di acara tersebut, diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur, Faisal, yang sekaligus membacakan sambutan resmi Wakil Gubernur.

Dalam sambutannya, Faisal menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Wakil Gubernur karena adanya tugas mendadak yang tidak dapat ditinggalkan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi makna penting dari pembukaan kejuaraan bergengsi tersebut.

“Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan Kejuaraan Piala Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Squash Open Tahun 2025,” ujarnya.

Faisal menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Dispora Kaltim, dalam mendorong peningkatan prestasi olahraga daerah serta memperluas pembinaan talenta muda yang potensial.

“Melalui kejuaraan ini kita ingin melahirkan atlet-atlet squash yang tangguh, yang kelak dapat membawa nama harum Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional,” katanya.

Ia menekankan bahwa olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembentukan karakter, disiplin, serta semangat pantang menyerah. Karena itu, ia berpesan agar para atlet menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan kejuaraan ini sebagai ajang pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan.

Faisal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelatih, panitia, dan pihak-pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini.

“Semoga kejuaraan ini berjalan lancar, aman, dan sukses sesuai harapan kita bersama,” tambahnya.

Sebagai penutup, Faisal menyampaikan beberapa pesan pribadi sebagai Plt Kadispora Kaltim. Ia memberikan apresiasi kepada Persatuan Squash Indonesia (PSI) yang telah berhasil menghadirkan atlet dari luar provinsi.

“Saya sangat percaya pembentukan atlet dimulai dari disiplin latihan dan memperbanyak kompetisi. Dengan semakin banyak ajang seperti ini, semangat juang dan pengalaman tanding para atlet akan semakin meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Faisal menilai bahwa semakin sering kompetisi digelar, maka semakin besar peluang bagi daerah untuk melahirkan atlet berprestasi.

“Ya, baguslah. Semakin sering dilaksanakan, tentu saja nanti akan bisa menghasilkan atlet-atlet yang baik. Apalagi Squash Open tahun ini banyak diikuti peserta dari luar daerah. Jadi, ini kesempatan bagus untuk uji tanding dengan lebih baik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kejuaraan ini diikuti oleh delapan hingga sembilan daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, yang menunjukkan meningkatnya animo dan kualitas olahraga squash di Kaltim. “Ini bagus, ya. Ada delapan sampai sembilan daerah ikut kejuaraan ini. Artinya, minatnya tinggi dan menjadi ajang pembelajaran berharga bagi atlet-atlet kita,” katanya.

Terkait peluang mengikuti kompetisi di luar daerah, Faisal menyebutkan bahwa program tersebut menjadi bagian dari rencana pembinaan PSI Kaltim. “Untuk sementara, kami fokus menyelenggarakan kompetisi di Kaltim dulu. Tapi dengan meningkatnya kualitas atlet, bukan tidak mungkin nanti bisa ikut ke luar daerah,” ujarnya.

Faisal juga mengingatkan tentang target besar Kalimantan Timur untuk menembus tiga besar dalam ajang PON 2028 di NTT dan NTB. Ia berharap cabang olahraga squash dapat berkontribusi dalam perolehan medali emas.

“Harapan saya, mudah-mudahan squash bisa menyumbang emas untuk PON 2028 nanti. Semangat ini harus kita jaga mulai dari sekarang,” tegasnya.

Acara pembukaan diakhiri dengan pernyataan resmi pembukaan kejuaraan oleh Faisal. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kejuaraan Piala Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Squash Open 2025 resmi dibuka,” pungkasnya. (bs/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Rabu 15 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Riset Kesiapan Struktur Organisasi dan Aparatur Pemerintah Provinsi Kaltim dalam Menghadapi Revolusi Society 5.0” di Kantor UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Wilayah I, Balikpapan.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim dalam merespons perubahan global yang kini memasuki babak baru, ditandai dengan pesatnya perkembangan dan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan.

Dalam sambutan Kepala BRIDA Kaltim, Dr. Ir. H. Fitriansyah, ST, MM, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan BRIDA Kaltim, Dra. Hj. Endang Sugiatik, SE, M.Si, dijelaskan bahwa era Society 5.0 atau Super Smart Society menuntut keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dengan dukungan teknologi mutakhir seperti Kecerdasan Buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data.

 “Bagi sektor pemerintahan, hal ini berarti perlunya transformasi mendasar dari birokrasi konvensional menuju Smart Governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas,” ujar Endang.

Ia menambahkan, model Smart Governance ideal di era Society 5.0 berlandaskan tiga pilar utama, yakni pelayanan berorientasi manusia (human-centered), pengelolaan berbasis data (data-driven), serta struktur organisasi yang lincah (agile).

“Birokrasi tidak bisa lagi berjalan dengan struktur kaku dan proses yang terkotak-kotak. Pemerintah harus adaptif, kolaboratif lintas sektor, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalam konteks nasional, lanjutnya, Kaltim kini menempati posisi strategis sebagai pusat pembangunan nasional pasca-penetapan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Hal ini secara otomatis mengubah peran dan tanggung jawab Pemprov Kaltim menuju birokrasi digital dengan aparatur yang kompeten melalui program pengembangan karier, upskilling, dan reskilling.

FGD ini juga menjadi dasar penyusunan kebijakan provinsi terkait tipologi dan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, kegiatan ini bertujuan memetakan sejauh mana kesiapan ASN Kaltim menghadapi tantangan transformasi digital—meliputi kompetensi teknis, pola pikir adaptif, serta ketersediaan sarana pendukung.

Endang berharap, hasil riset ini mampu menggambarkan kondisi aktual kelembagaan dan aparatur Pemprov Kaltim, termasuk permasalahan, hambatan, dan peluang yang ada, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat.

“Kaltim kini bukan sekadar penyangga proyek strategis nasional, melainkan harus menjadi model tata kelola birokrasi modern yang berstandar global,” ujarnya.

Menurutnya, status strategis tersebut menuntut peningkatan standar kinerja dan akuntabilitas birokrasi Kaltim ke level yang lebih tinggi. Masyarakat, investor, hingga komunitas internasional kini menantikan pelayanan publik yang mencerminkan visi IKN sebagai kota global, cerdas, dan modern.

 “Pemprov Kaltim perlu memiliki struktur organisasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga inovatif dan berwawasan digital,” jelasnya.

Endang juga menyoroti potensi ketidaksesuaian antara struktur organisasi lama dengan kebutuhan baru di era Society 5.0.

“Struktur yang dibangun berdasarkan kebutuhan masa lalu mungkin tak lagi relevan untuk menjawab tantangan baru, seperti koordinasi dengan Otorita IKN, pengelolaan data kompleks, dan integrasi layanan antar-OPD secara real-time,” paparnya.

Karena itu, evaluasi terhadap kelembagaan OPD menjadi hal mendesak. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas organisasi yang ada dengan tuntutan baru era Society 5.0 serta peran strategis Kaltim di kawasan IKN.

“Organisasi yang kuat harus didukung oleh aparatur yang unggul. Karena itu, penilaian terhadap struktur dan proses organisasi akan dikaitkan langsung dengan kompetensi serta literasi digital ASN,” pungkasnya.(bs/adv)

Foto : Nani Nuraini, S.T., M.T (Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Prov.Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan – Rabu (15/10/2025), Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan fasilitasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 dari Inspektorat dan Kementerian PAN-RB.

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Nani Nuraini, S.T., M.T., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan terhadap perangkat daerah agar pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim semakin optimal.

“Biro Organisasi melakukan fasilitasi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat terkait LHE SAKIP 2024 perangkat daerah. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Kemenpan RB,” jelas Nani.

Menurutnya, pembinaan ini penting agar seluruh tahapan pelaksanaan SAKIP — mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, hingga penyusunan laporan — dapat berjalan selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

“Harapan kami, perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Timur dapat melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP secara konsisten, sehingga berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah,” ujarnya.

Nani menambahkan, saat ini sebagian besar perangkat daerah di Kaltim masih memiliki nilai SAKIP di bawah kategori A. Karena itu, pembinaan difokuskan pada perangkat daerah yang mendapat nilai B ke bawah agar dapat meningkat ke kategori A.

“Kalau sudah A itu berarti pelaksanaannya sudah baik, tepat sasaran, dan menunjukkan kinerja yang efektif,” pungkasnya. (bs/adv)

KabarIkn.com,Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mendorong Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provinsi Kaltim untuk berperan aktif dalam pembinaan dan verifikasi media online di daerah.

Hal itu disampaikan Faisal saat menjadi narasumber dalam Musyawarah Daerah (Musda) SPS Kaltim 2025 yang berlangsung di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (11/10/2025).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, serta menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Suhendro Boroma, Wakil Ketua Umum Bidang Anggota dan Pendidikan SPS Pusat; Dian Andi Nur Aziz, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); dan pimpinan perusahaan pers di Kalimantan Timur.

Dalam paparannya, Faisal menegaskan pentingnya peran SPS sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus wadah bagi perusahaan media di Kaltim untuk berkembang secara profesional dan berkelanjutan.

“Saya mendorong SPS agar dapat mengajak sekaligus membantu proses verifikasi media online di Kalimantan Timur. Dengan begitu, ekosistem pers kita akan menjadi lebih sehat, kredibel, dan terukur,” ujar Faisal.

Faisal juga menekankan pentingnya kemandirian media agar tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pemerintah. Menurutnya, media perlu membangun model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan agar mampu beradaptasi di era digital.

 “Teruslah berinovasi dan bangun bisnis media yang kuat agar mampu menghadapi tantangan era digital. Pemerintah siap bersinergi, namun kemandirian tetap menjadi kunci utama,” pesannya.

Musda SPS Kaltim 2025 mengusung tema “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights.”

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarperusahaan media, baik cetak maupun digital, serta mendorong SPS bertransformasi menjadi organisasi yang inklusif, kolaboratif, dan profesional dalam menjaga nilai-nilai jurnalistik di Kalimantan Timur.(tt/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan -  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa peningkatan investasi swasta menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah terbatasnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

Menurutnya, investasi menjadi salah satu jalan keluar untuk memperkuat ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekspor, dan penguatan sektor industri.

 “Memang diarahkan sebagai strategi Pemprov untuk menutup ruang fiskal melalui peningkatan investasi swasta. Investasi seperti ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena adanya penyerapan tenaga kerja, proses perdagangan, dan ekspor yang pada akhirnya menghidupkan ekonomi lokal,” jelas Sri Wahyuni, Kamis (09/10/2025).

Sri Wahyuni juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang sejak awal telah berperan aktif melalui inisiatif Regional Investment Relation Unit (RIRU) dalam memperkuat ekosistem investasi di Kaltim.

 “Kegiatan ini sudah ketiga kalinya didukung oleh Bank Indonesia. Tidak hanya membangun biro investasi, tapi juga menghadirkan jejaring investor dari berbagai negara untuk melihat langsung potensi investasi di Kaltim,” ujarnya.

Dalam forum investasi tersebut, sejumlah sektor unggulan Kaltim ditawarkan kepada investor, di antaranya kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), kawasan industri Bontang, industri pengolahan hasil tambang dan migas, serta pengelolaan sampah (waste management) di Balikpapan.

“Waste management di Balikpapan ini peminatnya sangat tinggi, meski belum ada kesepakatan final. Beberapa investor membutuhkan pasokan sampah hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi. Ini peluang besar yang sedang kita jajaki bersama pemerintah kota dan pihak terkait,” terang Sri Wahyuni.

Selain membahas peluang investasi, Sekda Kaltim juga menyinggung soal pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp14,6 triliun pada tahun 2026, yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

 “Kita lakukan penyesuaian. Program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif tetap berjalan, hanya saja beberapa kegiatan lain mungkin akan disesuaikan volumenya,” katanya.

Melalui penguatan investasi swasta dan optimalisasi kawasan industri, Pemprov Kaltim berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara berkelanjutan meski dengan keterbatasan dukungan anggaran dari pusat.(bs/adv)

Foto :Sekda Prov Kaltim, Sri Wahyuni saat membacakan sambutan pada kegiatan Mahakam Investment Forum (IMF) 2025 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (09/10/2025).

KabarIkn.com,Balikpapan — Kamis (09/10/2025), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama investasi dan mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui penyelenggaraan Mahakam Investment Forum (MIF) 2025. Forum ini menjadi wadah strategis bagi peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor dari berbagai negara.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni dalam sambutannya mewakili Gubernur pada pembukaan Mahakam Investment Forum 2025.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan selamat datang kepada para Duta Besar, perwakilan negara sahabat, dan seluruh peserta Mahakam Investment Forum 2025. Forum ini merupakan kesempatan strategis bagi kita semua untuk memperkuat kolaborasi dan mempercepat transformasi ekonomi Kalimantan Timur,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur atas kerja sama yang telah terjalin dalam penyelenggaraan forum investasi tahunan ini. MIF, kata Sekda, merupakan bagian dari kegiatan Regional Investment Relation Unit (RIRU) yang berperan aktif menghubungkan investor dengan berbagai potensi investasi di daerah.

“Bank Indonesia tidak hanya menggagas RIRU, tetapi juga secara konsisten mendorong agar forum seperti ini menjadi ajang tahunan untuk menarik investasi ke Kalimantan Timur,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Timur kini menempati posisi strategis nasional sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Wilayah ini memiliki infrastruktur ekonomi yang terus berkembang, termasuk tiga bandara internasional di Balikpapan, Samarinda, dan kawasan IKN, serta pelabuhan, kawasan industri, dan jaringan logistik yang kuat.

“Posisi strategis ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai gerbang penting bagi investasi di wilayah timur Indonesia,” ujarnya.

Dalam empat tahun terakhir, realisasi investasi di Kalimantan Timur terus melampaui target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM, baik dari sektor penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Kinerja ini menempatkan Kaltim secara konsisten dalam 10 besar daerah dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional.

Ia juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang ditawarkan dalam forum kali ini, antara lain:

Kawasan Industri Kalimantan Timur di Bontang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans-Kalimantan di Kutai Timur, Kariangau Industrial Estate di Balikpapan, serta zona industri Buluminung dan Penajam Paser Utara yang juga dikembangkan untuk mendukung energi baru terbarukan dan ekonomi hijau.

Selain itu, terdapat enam proyek investasi siap tawar (ready to offer projects), meliputi:

1. Industri turunan kelapa sawit berbasis kimia di Kutai Timur,

2. Industri oleofood berbasis kelapa sawit di Kutai Timur.

3. Proyek pengelolaan sampah di Balikpapan,

4. Pabrik soda ash di Bontang,

5. Pengembangan fasilitas bongkar muat di Pelabuhan Penajam,

6. Pabrik karet remah di Kutai Barat.

“Seluruh proyek tersebut terbuka untuk kemitraan investasi yang saling menguntungkan,” tutur Sekda.

Ia menegaskan, forum ini tidak hanya berfokus pada investasi, tetapi juga membuka peluang di bidang perdagangan, industri, dan pariwisata.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjamin kepastian hukum, kemudahan perizinan, pemberian insentif, serta dukungan penuh dalam setiap proses kerja sama,” kata Sri Wahyuni menegaskan.

Mengusung tema “Trade, Tourism, and Investment Forum”, MIF 2025 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama dan membuka peluang baru bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

“Melalui forum ini, kami ingin memastikan para investor tidak hanya membawa pulang brosur, tetapi juga mendapatkan mitra dan kepastian kolaborasi nyata,” tutupnya.(bs/adv)

Foto : Sekda Prov Kaltim, Sri Wahyuni Saat Membuka Kegiatan Forum Satu Data

KabarIkn.com,Balikpapan - 2 Oktober 2025, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, membuka kegiatan Forum Satu Data yang digelar di Kota Balikpapan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemenuhan dan pengelolaan data yang berkualitas sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Forum tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Dr. Yusnia Juliana, kepala BPS kabupaten/kota se-Kaltim, serta perwakilan dari perangkat daerah, Diskominfo, dan Dinas PUPR.

Sri Wahyuni menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya forum yang dinilai fundamental untuk mendukung kebijakan pembangunan. “Pemenuhan data adalah kewajiban perangkat daerah. Data yang akurat, terpadu, akuntabel, dan mudah diakses akan menjadi fondasi Kaltim dalam mewujudkan generasi emas,” tegasnya.

Ia menyoroti masih adanya perangkat daerah yang belum memenuhi kewajiban penyediaan data 100 persen. Untuk itu, ia menekankan perlunya koordinasi dan pendampingan lebih lanjut, termasuk melalui surat resmi agar perangkat daerah segera melengkapi data yang dibutuhkan.

Menurutnya, data tidak boleh hanya dikumpulkan lalu disimpan, tetapi harus dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. “Kita punya data bukan untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk digunakan bersama agar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Forum Satu Data tahun ini mengusung tema “Membangun Satu Data Berkualitas sebagai Fondasi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Visi pembangunan Kaltim, lanjut Sri Wahyuni, bukan hanya ditujukan untuk pemerintah provinsi, tetapi juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di kabupaten/kota.

Ia berharap melalui forum ini, perangkat daerah dapat lebih optimal dalam menyajikan data sektoral, sehingga capaian pembangunan bisa terukur dengan jelas dari tahun ke tahun. Selain itu, forum ini juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Kaltim.

“Dengan data yang valid, kita dapat menyusun perencanaan yang lebih tepat, melakukan evaluasi program secara komprehensif, dan mengambil keputusan berbasis bukti,” pungkasnya.(bs/adv)

Foto : Sekda Prov Kaltim, Sri Wahyuni saat membuka Forum Kooridnasi Dan Sinkronisasi Riset yang digelar di Swiss Belhoyel Balikpapan.

KabarIkn.com,Balikpapan – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, membuka Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Riset dan Inovasi Daerah yang digelar di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (2/10/2025).

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menekankan pentingnya riset dan inovasi yang tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tetapi juga dapat dimanfaatkan langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. “Kita berharap hasil riset yang dilakukan akademisi maupun badan riset di kabupaten/kota bisa mendukung hilirisasi dan meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya.

Menurutnya, forum ini bukan sekadar rapat rutin, melainkan wadah penguatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, akademisi, maupun peneliti. Ia menegaskan, inovasi sejatinya harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan kemudahan layanan, serta membuka peluang bagi pengembangan sektor unggulan.

Sri Wahyuni juga menyoroti perlunya riset yang berorientasi pada potensi hulu di tiap daerah. “Setiap kabupaten/kota memiliki komoditas unggulan yang bisa dikembangkan. Riset harus diarahkan agar hasilnya dapat dimanfaatkan untuk hilirisasi, bukan hanya sebatas slogan dalam dokumen perencanaan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, Kaltim memiliki beberapa kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang dapat menjadi pusat pengembangan riset dan hilirisasi, di antaranya kawasan industri di Bontang, Buluminung, serta KEK Maloy. Kolaborasi riset, lanjutnya, juga dapat diperkuat melalui kerja sama antar kabupaten/kota maupun perguruan tinggi di Kaltim.

“Riset tidak boleh hanya berakhir sebagai skripsi, tesis, atau disertasi yang tersimpan di perpustakaan. Hasilnya harus bisa diterapkan, menjadi rekomendasi, bahkan mendorong transformasi ekonomi daerah,” tegasnya.

Melalui forum ini, Sekda Kaltim berharap lahir pemetaan riset yang lebih komprehensif sehingga dapat menjadi referensi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. “Mari kita manfaatkan forum ini sebagai ruang sinkronisasi nyata agar riset yang ada benar-benar mendukung percepatan hilirisasi dan daya saing daerah,” pungkasnya.(bs/adv)

Foto : Plt Kabid Aptika, Fery

KabarIkn.com,Balikpapan - 1 Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Senyiur Balikpapan ini menjadi bagian dari rangkaian implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Plt. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kaltim, Fery, menjelaskan bahwa penyusunan SOP ini penting agar proses pengadaan TIK di perangkat daerah berjalan sesuai aturan dan regulasi yang berlaku.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan perangkat daerah bisa melaksanakan pengadaan TIK sesuai standar yang telah ditetapkan. Selama ini, di Kaltim masih ada proses yang belum sepenuhnya mengikuti aturan,” ujarnya.

Fery menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari lima dimensi SPBE yang harus diimplementasikan secara bertahap. Untuk tahun ini, fokus diarahkan pada aspek pengadaan TIK sebagai fondasi awal.

“Program ini baru satu kali dilaksanakan tahun ini dalam bentuk sosialisasi SOP pengadaan. Namun, rangkaian kegiatan SPBE secara keseluruhan sudah beberapa kali kita laksanakan,” jelasnya.

Ia berharap dengan adanya penyusunan dan penerapan SOP tersebut, perangkat daerah di Kaltim dapat lebih tertib dalam administrasi, sekaligus memudahkan dokumentasi dan klasifikasi data terkait pengadaan TIK.

“Kami ingin perangkat daerah bisa lebih disiplin dan sesuai aturan, sehingga data-data pengadaan dapat terdokumentasi dengan baik,” pungkasnya.(bs/adv)