DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Memperingati Hari Buruh Internasional (MayDay) , DPRD Kota Balikpapan menerima audiensi dari dua perwakilan Serikat Pekerja Buruh yang didalamnya ada 27 serikat pekerja dan buruh. Kegiatan audiensi ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin (01/05/2023).

Pada audensi ini ada 7 petisi yang disampaikan oleh Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Balikpapan. Didalam petisi tersebut terdapat poin dimana mereka ingin adanya perlindungan terhadap pekerja formal dan informal.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono menyampaikan mendengar penjelasan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa di Kota Balikpapan masih 70% yang ter-cover dari sektor pekerja formal dan angkanya ada di 130 ribu , lalu di pekerja informal baru 19 ribu yang tercover dari 90 ribu pekerja.

" Tentunya dengan pernyataan ini diketahui masih banyak warga kita yang harus diberikan perlindungan baik jaminan hari tua dan kesehatannya," ujar Budiono kepada awak media.

Pada audiensi tadi salah satu anggota dari forum tersebut ada yang menyampaikan Kota Balikpapan seyogyanya membuat pengadilan hubungan industrial. 

Menanggapi hal tersebut, Budiono menjelaskan saat dipelajari lebih lanjut kewenangan mengenai hubungan industrial tersebut ada di Pemerintah Provinsi yang disana ada Kemenkumham.

" Pada momen ini juga mereka meminta agar DPRD membuat regulasi terkait pengawasan. Tetapi ternyata sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih tinggi dan sudah bisa menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan untuk alih daya," imbuhnya.

Pada intinya, Harapan dari para serikat pekerja/serikat buruh tadi adalah Pemerintah Kota dan DPRD bisa membuat regulasi yang didalamnya mengakomodir pengawasan terhadap perusahaan yang akan alih daya atau kontrak habis. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (27/3/2023) , Komisi II DPRD Kota Balikpapan melakukan peninjauan ke Pasar Pandansari , Kelurahan Marga Sari Balikpapan Barat. Sidak ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama Dinas Perdagangan yang digelar beberapa waktu lalu terkait pembenahan pasar Pandansari.

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan , Suwanto menyampaikan Sidak mereka ke Pasar Pandansari guna melihat apa yang sudah direncanakan oleh Dinas Perdagangan untuk pembenahan pasar. Nantinya, Komisi II juga akan membentuk Tim yang terencana dan sistematis dalam mencari langkah - langkah untuk melakukan pembenahan pada Pasar Pandansari sebagai pasar tradisional.

" Mungkin dalam bulan ini kita akan buat tim kecil untuk melakukan diskusi, bahkan sampai mengundang tokoh masyarakat beserta stekholder yang ada di pasar pandansari," ujarnya.

Salah satu titik permasalahannya yaitu banyaknya para pedagang yang berjualan di luar gedung bahkan di pinggir jalan. Dalam pembenahan ini Komisi II tidak melakukan dengan terburu-buru, agar pembenahan tersebut yang dilaksanakan oleh dinas terkait tidak terkesan sia-sia.

" Tentunya kita prihatin dengan kondisi pasar pandansari saat ini. Makanya kita harus segera melakukan pembenahan dan permasalahan ini akan terus kami godok," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam Rangka Hari Buruh Internasional DPRD Kota Balikpapan menggelar audiensi bersama para Asosiasi Buruh Kota Balikpapan bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Balikpapan , Senin (01/05/2023).

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh menyampaikan terimakasih kepada para asosiasi buruh tersebut karena telah menyampaikan masukan - masukan mereka sehingga para anggota DPRD tau terkait kondisi real permasalahan buruh yang ada di Kota Balikpapan, terlebih dengan buruh yang ada di RDMP.

"Beberapa hal masukan - masukan tadi tentunya akan kami pelajari dan inshaallah akan segera kami tindak lanjuti dengan dinas terkait maupun dengan perusahan terkait yang disampaikan oleh para buruh tadi," ujarnya.

Adapun point yang disampaikan oleh buruh tadi adalah terkait upah UMK yang masih minim, kemudian banyak perusahaan di RDMP adalah perusahaan yang tidak menjamin kesehatan tenaga kerja, Ada juga perusahaan yang tidak memberi gaji kepada para buruh dan hal - hal lain secara tekhnis yang tidak berpihak kepada tenaga kerja.

" Mudah - mudahan kami bersama Pemerintah Kota Balikpapan bisa memfasilitasi hal tersebut sehingga dapat memberikan kenyamanan kepada tenaga kerja khususnya para tenaga kerja lokal Balikpapan," imbuhnya.

Abdulloh menambahkan terkait tuntutan Perda tenaga kerja dalam proses pembahasan tahun 2023 di DPRD Perda No 1 Tahun 2018 perubahannya terkait tenaga kerja yang menuntut 70% tenaga kerja lokal dan 30% tenaga kerja asing.

" Sejauh ini tenaga kerja atau buruh tingkat kesejahteraannya masih dibawah standar dan tentunya ini patut diperjuangkan agar kesejahteraan mereka dapat meningkat lagi dan membuat mereka menjadi sejahtera," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 21/03/2023 ) , Anggota DPRD Kota Balikpapan Nelly Turuallo.SE menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2023 yang bertempat di Jl S.Parman RT.21 No.38 , Kel. Sumber Rejo , Kec. Balikpapan Tengah.

Nelly cukup terkejut karena masyarakat yang datang ke resesnya kali ini cukup banyak bahkan lebih daripada undangan yang diberikan. Memang dari penuturan masyarakat setempat di kawasan tersebut belum tersentuh bantuan baik dari pemerintah maupun anggota DPRD, jadi ini kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasinya.

" Mudah-mudahan dengan kehadiran saya malam ini bisa membawa hal baru atau perbaikan bagi saudara-saudara kita yang ada disini,"ujarnya.

Diketahui selama ini Nelly fokus di Gunung Sari Ulu,Karang Jati dan Karang Rejo.Untuk tahun APBD 2023 ini ada 11 pekerjaan yang menjadi fokus utamanya, seperti di gunung sari ulu saat ini sedang dilakukan semenisasi dari akses Jalan Banjar menuju gunung yang dimana banyak di dominasi oleh warga yang sudah lansia.

Di Karang Rejo kali ini ada 5 RT yang akan mulai dilakukan pengerjaan satu drainase dan empat semenisasi. 

" Disini memang jarang disentuh, tetapi tahun lalu saya sudah mulai membantu di bidang pendidikan.Pada APBD Tahun 2022 saya membuat kanopi di SDN 021 Karang Jati dan di APBD Murni 2023 ini aspirasi saya sudah di acc untuk membangun perpustakaan di SDN 012 Karang Rejo,"katanya.

Lalu, di Karang Jati ada 4 pekerjaan yaitu dua drainase dan dua semenisasi. Saat melihat pekerjaan semenisasi di RT.19 kontraktor yang mendapatkan pekerjaan itu mengakui cukup kesulitan dan hampir menyerah, karena wilayah ada di ketinggian dan lokasi jalannya naik turun tanjakan.

" Tapi pengerjaan tersebut harus tetap dilanjutkan karena jalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena banyak sekali kepadatan penduduk disana. Makanya tadi saya pertemukan kontraktor,konsultan dan RT setempat bagaimana solusinya agar jalan tersebut tetap diperbaiki dan kita juga akan meminta bantuan masyarakat setempat,"imbuhnya.

Nelly berharap dengan adanya reses ini kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau bahkan belum tersentuh baik oleh Pemerintah maupun DPRD , tetapi mereka akan mencoba mencoba bantu secara bertahap sesuai dengan skala prinsip dan prioritas.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Masih dalam rangka moment Idul Fitri , Ketua DPRD Kota Balikpapan menggelar acara Halal Bihalal sekaligus sikaturahmi dengan masyarakat Kota Balikpapan bertempat di Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Minggu ( 30/4/2023).

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh menyampaikan pada kegiatan ini juga kesempatan untuk saling bermaaf - maafan untuk pemerintahan kota balikpapan.

" Secara pribadi saya sebagai Ketua DPRD Balikpapan dan kelembagaan DPRD Kota Balikpapan berharap semoga dengan adanya silaturahmi ini masyarakat bersama pemerintah bisa bersama - sama menjaga kondusifitas Kota Balikpapan," ujarnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (06/03/2023) , Komisi II DPRD Kota Balikpapan mengunjungi Kantor Dinasperdagangan ( Disdag ) untuk mengadakan rapat terkait planning untuk menata Pasar Pandansari.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana tersebut. Hanya saja, konsep itu harus benar-benar dimatangkan oleh pihak Disdag sebelum melaksanakan eksekusi perbaikan di pasar Pandansari.

" Tentunya ini dilakuka agar para pedagang itu bisa nyaman berjualan, maka kami memberikan saran kepada Dinas Perdagangan untuk bisa membuat konsep yang betul-betul mengedepankan pedagang pasar yang legal,"ujarnya.

Suwanto juga akan memperjuangkan anggaran jika penataan itu seyogyanya berdasarkan kepentingan para pedangang dan pembeli.

"Kami nanti akan melihat dulu, jika penataan terbaru itu sudah mengedepankan para pedagang maka kami akan mensuport anggaran. Apalagi pasar pandansari adalah ikon menjadi pasar terbesar di Balikpapan, tentunya kami akan dukung agar pasar ini menjadi pasar yang layak dan baik di kota Balikpapan," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (17/04/2023), DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Balikpapan Tahun 2022. 

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari menyampaikan laporan ini tentunya akan ditelaah untuk melihat apakah laporan tersebut sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Walikota. Para anggota DPRD Balikpapan juga akan mengkritisi terkait banyaknya anggaran yang sudah dikeluarkan dan hal - hal yang harus dibenahi.

" Salah satunya yang sering terjadi itu persoalan masalah pengendalian banjir. Dinas PU mengatakan 91% sudah terealisasi namun kenyataan saat dilihat dilapangan masih banyak hal yang menjadi keluhan masyarakat," ujarnya.

Untuk anggaran multiyears penanggulangan banjir sendiri sudah disepakati 136 Miliar dan ini memang wajib setiap tahun harus dianggarkan. 

Subari berharap dengan anggaran besar tersebut pengerjaan yang dilakukan hasilnya harus memuaskan masyarakat,karena anggaran juga berasal dari uang masyarakat.

" Tadi untuk silpa rata-rata untuk pencapaiannya sudah 80% - 90% dan untuk sisa anggarannya mencapai 10%-15%," imbuhnya.

Sebelumnya disampaikan bahwa ada Silpa yang mencapai lebih dari 600 Miliar. Ditambahkan oleh Subari bahwa hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius salah satunya di pertanahan hanya 31% yang terserap anggarannya.

" Ini tentu harus dipertanyakan kenapa kecil sekali sementara saya lihat banyak sekali masyarakat yang pada tahun 2022 lalu melakukan demo mengenai hak sengketa tanah yang belum dibayarkan oleh pemerintah. Tentu ini menjadi perhatian para anggota DPRD di fraksi untuk mempertajam argumennya agar ini bisa menjadi perhatian serius oleh pemerintah,"pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Megaproyek Pengerjaan pengendali banjir DAS Ampal sampai saat ini terus menjadi sorotan pihak DPRD Balikpapan. PT. Fahreza Duta Perkasa selaku kontraktor proyek tersebut dinilai lamban dan ini tentunya menjadi penyebab sumber akar permasalahan.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan , Syukri Wahid menyampaikan Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan juga harusnya mesti mengambil langkah tegas bukan hanya sekedar evaluasi karena sampai saat ini proses pengerjaannya baru berjalan 21 persen.

"Sekarang saja masih 21 persen, harusnya Januari-Februari itu sudah 40 persenan. Apalagi sudah di berikan SCM 2 dan SCM 3, tapi ujung-ujungnya terus diperpanjang ," ujarnya kepada awak media, Kamis ( 09/03/2023).

Menurutnya , proyek itu juga memiliki dampak sosial dan seharusnya pihak kontraktor mesti mencantumkan konsekuensinya. Kemudian, kepada perusahaan contohnya seperti global spor, menurutnya juga harus diberikan kompensasi kerugian. 

"Lihat saja lapak para pedagang yang dibongkar itu , kan pedagang harus di letakkan dulu di tempat naungan sementara sehingga tidak kehilangan pendapatan. Itu yang membuat saya kecewa," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Menjelang Idul Fitri1444 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 22 April 2023 ini menjadi momen penting bagi semua orang untuk mulai berbelanja memenuhi kebutuhannya sebelum lebaran tiba , tidak terkecuali bagi para karyawan perusahaan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Hj. Kasmah berharap komitmen para Perusahaan di Kota Beriman untuk segera membayarkan hak Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para karyawan mereka. perusahaan wajib melakukan pembayaran tersebut semaksimal mungkin hingga di 16 April 2023 mendatang.

Untuk jumlah THR yang diberikan juga harus sudah berdasarkan dengan peraturan yang sesuai dari pusat dan wajib dipatuhi.

"Jadi tidak boleh tidak sesuai anjuran pusat, karena besaran THR sudah diputuskan Pusat. Selain digunakan berbelanja untuk kebetuhan lebaran, kan THR itu sudah wajib diberikan dan sudah menjadi hak para karyawan," ujarnya.

Hal ini juga guna mengantisipasi jika ada perusahaan nakal yang tidak mematuhi kewajiban THR karyawan, maka ia himbau kepada para pekerja untuk segera melaporkan hal itu ke posko pengaduan THR terdekat.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pada tahun 2023 ini para anggota DPRD Kota Balikpapan mulai menjalankan program baru mereka yaitu "Dialog Warga" , tentunya program ini mendapatkan berbagai macam respon dari para anggota dewan termasuk pro dan kontra.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, bahwa ini memang ada pro dan kontra, karena ada anggota dewan yang mengambil kesempatan untuk lebih dekat ke masyarakat, tetapi ada juga anggota dewan yang tidak mengambil kesempatan tersebut.

Dari beberapa respon para anggota dewan adapun hal yang paling disorot adalah mengenai kurangnya biaya operasional dan fasilitas yang diberikan untuk masyarakat yang hadir pada kegiatan itu.

"Mungkin ini karena biaya operasional atau fasilitas yang diberikan sangat terbatas, maka tidak banyak yang diberikan. Kalau turun ke masyarakat kalau fasilitasnya tidak ada atau tidak seberapa angggota dewan juga tekor menanggung biaya itu daripada bantuan yang diberikan ke masyarakat,"katanya.

Alwi menambahkan, jika ini dibandingkan dengan program reses yang sudah sering dilakukan oleh anggota dewan sebelumnya , ada budget yang disedikan maka pelaksanaan akan lebih maksimal namun untuk Dialog Warga budget nya dinilai sangat minim. 

"Ada atau tidak ada sama saja, tapi kita tetap terbantu tetap bersyukur dengan adanya Dialog Warga ini," pungkasnya. (tri/adv)

Foto : Anggota Komisi I DPRD Balikpapan , Edy Alfonso 

KabarIkn.com,Balikpapan - Diketahui saat ini masih ada beberapa Tempat Hiburan Malam ( THM ) di Kota Balikpapan yang masih tetap beroperasi dan melanggar aturan. Ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi salah satu Anggota DPRD Balikpapan dari Komisi I yaitu Edy Alfonso.

Edy menyampaikan bahwa ia sangat prihatin saat mengetahui informasi tersebut Semestinya THM harus tertib dan THM ini ada beberapa klasifikasi nya antara lain THM yang benar - benar ada di pangkuan hotel yang tentunya sudah sesuai dengan izin. Tetapi ada beberapa juga THM yang tidak mengantongi izin dan tidak sesuai aturan Perda.

" Artinya ini mereka diberikan izin secara tersirat maupun tersurat untuk beraktivitas. Tetapi kalau kita lihat kebelakang izin nya itu tidak sesuai dengan peruntukkan tempat hiburan malam," ujarnya kepada awak media,Selasa (11/04/2023).

Banyak THM yang ada di Balikpapan sekarang ini yang perijinan mulai dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bahkan sudah menyalahi aturan dari pemerintah. 

Selaku anggota Komisi I Edy akan menanyakan langsung kepada Dinas Perijinan tentang persoalan THM yang menyalahi aturan perijinan tetapi tetap berjalan.

" Kalau memang pemerintah kota memberikan izin untuk THM ya sekalian aja semuanya diijinkan, saya lebih suka itu apalagi bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)," imbuhnya.

Edy menyarankan setelah bulan Ramadhan ini lebih baik THM yang menyalahi aturan harus dicabut izin nya karena dinilai tidak layak untuk menjadi THM. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sampai saat ini masih melarang Pemerintah untuk menambah tenaga honorer termasuk juga guru.

Menanggapi hal tersebut , Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris menyampaikan untuk guru ini ranahnya memang di Pemerintah Pusat. Dari daerah mengusulkan ke Kementrian Pusat , karena mereka yang punya wewenang dan DPRD hanya bisa mendorong ke Kementrian Pendidikan agar dapat menambah kuota guru yang ada Kota Balikpapan.

" Apalagi Kota Balikpapan ini menjadi Kota penyangga untuk IKN yang otomatis penduduk akan semakin banyak dan begitu pula peserta didik , mau tidak mau memang harus ditambah,"ujarnya kepada awak media, Senin ( 06/03/2023).

Memang untuk secara pengangkatan tenaga honorer tidak diperbolehkan lagi, tapi disitu pastinya ada kebijakan - kebijakan juga yang harus dibahas. Kalau tidak ada semua dan kekurangan guru pasti masyarakat juga akan mengeluh , apalagi sudah mendekati Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sejauh ini DPRD Balikpapan sendiri belum ada berkomunikasi kepada Menpan RB karena itu ranahnya dari Dinas Pendidikan.

" Mungkin nanti kita akan berkunjung ke kementrian pendidikan dan menyampaikan kalau di Kota Balikpapan ini memang kekurangan Guru untuk para peserta didik,"imbuhnya.

Doris menambahkan jika kondisi ini terus berlanjut Dinas Pendidikan harus mengambil langkah - langkah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota. Pada waktu dekat ini Komisi IV juga akan melakukan RDP ke semua Dinas yang bermitra di Komisi IV , untuk melihat kinerja mereka selama 3 bulan ini.(tri/adv)