DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Semarang - Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6. HUT ASKOMPSI dirayakan bersama momen Seminar Nasional Seri III yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng). 

Perayaan HUT ASKOMPSI dirayakan secara sederhana dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas eksistensi asosiasi kedinasan yang telah memasuki usia ke-6 ini. ASKOMPSI sendiri berdiri pada 27 September 2018. 

Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana secara khusus memberikan ucapan selamat untuk hari jadi ASKOMPSI tahun ini. Ia berharap, ASKOMPSI sebagai forum yang mewadahi aspirasi Diskominfo se-Indonesia dapat memberikan kontribusi pada pengembangan transformasi digital nasional. 

"Saya mengucapkan selamat ulang tahun untum ASKOMPSI yang keenam. Tidak semua dinas punya asosiasi seperti ini. Semoga ASKOMPSI bisa semakin matang dalam berorganisasi dan berkontribusi positif dalam transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya saat memberikan Keynote Speech di Semnas Seri III ASKOMPSI di Patra Hotel & Convention Semarang, Kamis (26/9/2024). 

Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana memimpin prosesi pemotongan tumpeng lalu menyerahkan potongan pertama kepada Ketua ASKOMPSI, Muhammad Faisal. Sebagai simbol ucapan selamat kepada ASKOMPSI. 

Testimoni ucapan dirgahayu juga diberikan oleh beberapa tokoh dan pejabat pemerintahan pusat dan daerah sebagai mitra kerja ASKOMPSI. Salah satunya, datang dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud. 

"Semoga ASKOMPSI bisa terus bersinergi membangun inovasi dan sumbangsih pemikiran dalam mendorong digitalisasi sektor pemerintahan di Indonesia," kata Restuardy. (*/Adv/Diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com,Semarang - Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI),  Muhammad Faisal memuji prestasi yang berhasil diukir oleh Diskominfo Jawa Tengah (Jateng). Ia menyebut, Provinsi Jateng berhasil mengukir prestasi gemilang di hampir semua urusan layanan yang dibawahi oleh Diskominfo. 

Terbaru, Pemprov Jateng menerima penghargaan Digital Government Award dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai provinsi dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi.

Penghargaan tersebut diberikan Presiden Jokowi kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara Jakarta pada 27 Mei 2024. Indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai angka 4,26, dengan predikat memuaskan. 

"Saya juga bangga dengan Jateng. Indeks Keterbukaan Informasi Publiknya, enam tahun berturut-turut selalu tinggi. Sudah punya CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di seluruh kabupaten/kota dan OPD. Luar biasa," puji Faisal. 

Apresiasi itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Seri III ASKOMPSI di Semarang yang juga dihadiri oleh Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana. 

"Kita harus banyak belajar dari Jateng. Besok, Sekda Jateng juga akan menyampaikan best practice bagaimana penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika bisa sangat bagus di sini," ajak Faisal yang juga menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kaltim. 

Sekda Jawa Tengah, Sumarno sendiri merupakan pemenang ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2024 yang di gelar di Jakarta, 1 Agustus lalu.  

Atas berbagai prestasi yang diraih dalam mendorong percepatan transformasi digital di seluruh tingkatan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, ASKOMPSI memberikan penghargaan kepada Pj Gubernur Jateng. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua ASKOMPSI Muhammad Faisal kepada Pj Gubernur Jateng, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana.(*/Adv/Diskominfo prov Kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam rangka mengsukseskan Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis (26/09/2024).

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalimantan Timur, Fatimah Wati menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu upaya Kesbangpol agar generasi muda dapat lebih paham dengan Politik. Pada acara ini Kesbangpol menghadirkan narasumber - narasumber dari budayawan, tokoh yang pernah duduk di administratif dan narasumber dari Universitas Indonesia (UI).

“ Kami terus berupaya agar tingkat partisipasi pada pilkada 2024 ini dapat naik.Tahun sebelumnya hanya 60% karena mungkin saat liburan anak sekolah, kalau sekarang Pemerintah sudah berupaya pelaksanaan ini jangan sampai seperti tahun sebelumnya,” ujarnya.

Maka dari itu jika dilaksanakan tanggal 27 November itu masuk pada hari kerja yang artinya masyarakat masih memiliki waktu untuk mencoblos ke TPS.

Fatimah menambahkan Pemerintah saat ini terus berupaya pada Pilkada Tahun 2024 dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Nantinya Kesbangpol juga akan melaksanakan kegiatan netralitas ASN.

“ Seperti kita ketahui penyelenggara ini bukan hanya Kesbangpol tetapi KPU dan Bawaslu. Kita hanya mendukung agar pilkada bisa terlaksana dengan sukses,” katanya.

Pada kegiatan ini juga Kesbangpol berharap ada tanggapan dari para generasi muda tentang bagaimana mereka lebih memahami cara memilih pemimpin yang baik di daerahnya.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com Balikpapan - "Disiplin Meningkatkan Kesejahteraan Bukan Hukuman," tema ini diambil dalam rapat koordinasi evaluasi tingkat kehadiran ASN di lingkungan pemprov. Kaltim tahun 2024, oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Grand Senyiur, Balikpapan Rabu (25/9/2024). 

Rapat koordinasi (rakor) ini menghadirkan narasumber dari Deputi Wasdal BKN (Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara), Setia Hermawan selaku Auditor Manajemen Ahli Muda.

 Kegiatan ini dihadiri Adi Surya Agus, Kabid Pembinaan ASN BKD Pemprov Kaltim mewakili Kepala BKD Pemprov Kaltim.

Kabid Pembinaan ASN BKD Pemprov Kaltim Adi Surya Agus menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai pembinaan bagi ASN atas pelanggaran yang terjadi dilingkungan Pemprov Kaltim, dan memastikan regulasi bagi pelanggaran indisipliner yang terjadi disetiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang tepat dan benar.

 Termasuk melakukan pembinaan ASN sejak dini, tidak hanya melakukan tindakan dikalah kritis, dan melakukan pelanggaran hukum berat. 

Selanjutnya memastikan pimpinan atau atasan langsung dapat mengetahui dan mendapatkan pengetahuan agar kinerja ASN dilingkungannya dapat disiplin. 

Bahkan ketentuan mengenai larangan, kewajiban, serta hukuman disiplin bagi PNS termuat dalam PP No. 94/2021 tentang Disiplin ANS. Sehingga, ASN diharuskan menaati kewajiban serta tidak melakukan larangan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut. 

Adi Surya Agus menegaskan, kegiatan ini juga untuk membangun kesamaan pandangan, berbagai kebijakan bidang kepegawaian. 

Dia berharap, kegiatan rakor ini, dapat memberikan kontribusi yang nyata, meningkatkan kualitas sumber daya pegawai dilingkungan pemprov Kaltim.

"Rakor evaluasi ini juga dapat berfokus pada pengembangan kegiatan positif, tanggung jawab pengendalian diri, bukan pemberian hukuman yang melekat," harapnya.

Adi Surya menambahkan, disiplin dapat meningkatkan kesejahteraan, dapat dilakukan dengan membangun kebiasaan positif, dalam mengembangkan rutinitas kebiasaan baik mendukung kesehatan fisik dan mental dengan olahraga teratur, dan menggunakan waktu yang baik.(bs/adv/Diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Kependudukan,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Kalimantan Timur (DKP3A) menggelar kegiatan Rapat Koorfinasi dan Evaluasi Kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (25/09/2024).

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, Syahrul Umar menyampaikan bahwa rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dilakukan untuk mempererat sinergi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur.

TPPS sendiri memiliki 4 bidang didalamnya yaitu Bidang Emergency yang diketuai oleh Bapedda, Bidang Spesifik yang diketuai oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Bidang Perubahan Prilaku yang diketuai oleh Dinas Pendidikan dan Data Informasi yang diketuai oleh Diskominfo Prov Kaltim.

Foto : Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKP3A Provinsi Kaltim, Syahrul Umar

" Selama ini koordinasi sudah berjalan untuk provinsi, walaupin saat ini angka stunting kita turun 1% tetapi belum maksimal karena dukungan dari Kabupaten/Kota yang menentukan posisi angka stunting provinsi tersebut," ujarnya.

Umar menjelaskan jika angka stunting di Kabupaten/Kota sudah turun otomatis di Provinsi juga akan turun. Memang terdapat penurunan yang drastis yaitu di Kutai Kartanegara yang tahun 2022 mencapai 27% di tahun 2023 turun menjadi 17%.

Ia berharap koordinasi TPPS ini bisa terus mendorong penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur yang rencana targetnya adalah 14%. Untuk angka stunting saat ini di Kalimantan Timur mencapai 22%.

" Kala rata - rata untuk Kabupaten/Kota presentase nya sekitar 24% dan terget menurunkannya pada tahun 2024 ini adalah 14%, tetapi dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) standarnya adalah 19%," katanya.

Maka dari itu,dalam upaya percepatan penurunan stunting diperlukan adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat,Provinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam sebuah kegiatan evaluasi dan monitoring untuk mewujudkan percepatan penurunan stunting khususnya di Kalimantan Timur.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Forum Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan Tema "Maju Bersama Badan Usaha Konstruksi (BUJK) dan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Lokal Menuju Profesional, Kompeten dan Berdaya Saing" yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (25/09/2024).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah guna merangkul seluruh aspirasi dari masyarakat jasa konstruksi yang ada di Kalimantan Timur. Serta membahas isu-isu yang terjadi dalam perkembangan jasa konstruksi Kalimantan Timur .

Adapun sasarannya terbagi menjadi beberapa unsur antara lain Asosiasi Perusahaan,Asosiasi Profesi,Penyedia Jasa, Pemerhati Konstruksi,Pengguna Jasa Konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan lain-lain.

" Susunan acara hari ini salah satunya ada pemberian penghargaan sebagai wujud terimakasih Pemerintah Provinsi Kaltim kepada beberapa pihak yang mendukung jasa konstruksi kaltim," ujarnya.

Salah satunya adalah pemberian 350 tenaga ahli bantuan pendidikan kepada Pemerintah Provinsi termasuk bantuan alat berat untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hadiah tersebut diberikan langsung oleh Menteri PUPR pada tahun lalu sebagai penghargaan kepada beberapa daerah yang melaksanakan jasa konstruksi terbaik dan Kaltim masuk dalam urutan nomor 2.

" Mudah-mudahan tahun depan atau tahun ini Kaltim dapat dinobatkan kembali dengan penghargaan yang memuaskan," katanya.

Sementara itu,Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ir. Abdul Muis,M.T mewakili Menteri PUPR dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia takjub dengan Kalimantan Timur yang jasa konstruksinya satu langkah lebih maju dibanding Provinsi lain.

" Banyak fakta - fakta yang saya temukan selama di Kaltim, antara lain seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim sudah memiliki OPD dan tentunya tidak semua provinsi memiliki. Dan Kaltim termasuk provinsi yang OPD nya sudah masing-masing berdiri," Jelas Abdul Muis.

Ia turut berterima kasih kepada Kepala Dinas PUPR dan PJ.Gubernur Kalimantan Timur pada kontribusinya dalam rangka melakukan pembinaan di dunia Jasa Konstruksi.

" Dengan apa yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur ini saya kira dapat menjadi contoh yang bisa ditularkan kepada provinsi lain," pungkasnya. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com,Balikpapan - Kaltim Education Award 2024, digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai ajang apresiasi terhadap pelaku dan insan pendidikan di wilayah Kaltim.

Penghargaan ini diberikan sebagai bukti keseriusan pemerintah provinsi (pemprov) Kaltim mengapresiasi setiap orang atau lembaga memiliki prestasi yang tinggi dalam bidang pendidikan.

Plt. Disdikbud Kaltim Irhamsyah mengatakan apresiasi ini diberikan kepada insan pendidikan yang telah berdedikasi dirinya secara nyata untuk membangun Kaltim, khususnya dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, award ini diberikan berbagai kategori dan persyaratan serta jenjang yang diikuti.

 "Terdapat 10 kategori yang diikuti kepala daerah, perusahaan swasta, satuan pendidikan, pendidik atau guru, dan peserta didik atau siswa, mulai dari jenjang TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK atau Madrasah Aliyah dan SLB baik negeri maupun swasta, serta lembaga atau organisasi yang berkontribusi dalam bidang pendidikan di wilayah Kaltim," ungkap Irhamsyah, bertempat Swiss BellHotel Balikpapan, Senin (23/9/2024) malam.

Irhamsyah menegaskan, pemberian award dalam bidang pendidikan ini guna meningkatkan mut dan kualitas pendidikan di wilayah Kaltim, dan mendorong insan pendidikan meningkatkan prestasi yang lebih tinggi.

Adapun 10 kategori menjadi penilaian yakni,

kepala daerah yang berjasa, perusahaan berjasa, satuan pendidikan yang berprestasi, kategori guru/pendidik berprestasi, pendidik atau guru yang berjasa, pengawas sekolah berprestasi.

Selanjutnya, guru berdedikasi, dan kategori peserta didik berprestasi, dan peserta didik atau siswa bertalenta serta kategori lembaga atau organisasi non pemerintah yang berkontribusi terhadap pendidikan.

Sementara diakhir acara, ditutup Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik mengapresiasi kegiatan education award ini telah berlangsung lima tahun ini.

"Saya mengapresiasi kegiatan ini, hanya perlu penambahan kategori lagi. Pendidikan bukan sekadar kegiatan belajar mengajar saja, namun luas lagi," ungkap Akmal Malik.

Menurutnya, banyak Babin Kamtibmas dan Babinsa mendedikasikan dirinya di daerah untuk mengajar di daerah pelosok-pelosok juga perlu mendapat perhatian. "Begitu juga dengan edukasi terhadap lingkungan dan sosial, perlu diperhatikan dan mendapatkan ruang dalam education award," terangnya.

Pj. Akmal Malik juga berpesan untuk mengaplikasikan pendidikannya terhadap lingkungannya. Maka perlu pencanangan penanaman pohon setiap siswa di sekolah.

Pesan penanaman pohon ini disampaikan dihadapan para guru dan kepala daerah yang hadir, untuk menjaga lingkungan semakin kritis.

"Dengan penanaman pohon ini nantinya Kaltim akan kembali asri, 5 sampai 10 tahun mendatang," tandas Akmal Malik Pj. Gubernur Kaltim ini.(bs/adv/Diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) mengadakan Rapat Penyusunan Kajian Naskah Akademik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahap I di Hotel Ibis Samarinda, Kamis (19/9/2024),

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan Kalimantan Timur diantaranya perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Inspektorat Kaltim, Biro Organisasi dan Tata Kelola (Ortala) Kaltim, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, serta perwakilan civitas akademika Universitas Mulawarman.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Aptika, Denny Ruliansyah, menjelaskan bahwa tujuan utama dari penyusunan naskah akademik SPBE ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam penerapan SPBE di Kalimantan Timur. 

Melalui sistem ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja administrasi yang berbasis elektronik, yang pada gilirannya akan memperkuat pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

"SPBE memiliki peran penting dalam mempercepat proses administrasi serta pengambilan keputusan di berbagai instansi pemerintah. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas, terutama dalam hal pengelolaan anggaran publik," kata Denny.

Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa pelaksanaan SPBE tidak hanya sekadar implementasi teknologi, namun juga memerlukan perubahan mendasar dalam pola kerja serta mentalitas aparatur pemerintah.

"Transformasi digital ini harus diiringi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk memastikan kesiapan SDM dalam mendukung pelaksanaan SPBE," tambahnya.

Pihaknya menargetkan penyusunan naskah akademik SPBE dapat selesai tepat waktu sehingga dapat segera diterapkan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Acara ini juga diisi dengan diskusi dan presentasi dari sejumlah narasumber terkait pengalaman dan tantangan dalam penerapan SPBE di daerah lain. Dengan adanya kajian ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis dapat mengoptimalkan potensi SPBE sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, modern dan berbasis teknologi. (ri/adv/diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com,Sangatta - Puluhan warga Desa Sangatta Selatan nampak memadati Aula Serbaguna Desa Sangatta Selatan, Kamis (19/09/2024).

Hadirnya masyarakat tersebut dalam rangka kegiatan Sosialidasi dan Pelatihan Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). 

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur ini menghadirkan dua narasumber yaitu Pranata Humas Diskominfo Kaltim Mardiasih dan Tim Safeguard FCPF CF, Erma Wulandari.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Desa Sangatta Selatan Muhajir beserta jajaran, Badan Permusyawaratan Desa, Para Kepala Dusun, TP PKK Sangatta Selatan, Forum RT dan seluruh masyarakat.

Tujuan utama dari sosialisasi SP4N-LAPOR! adalah menangani isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan program Forest Carbon Partnership Facility - Carbon Fund (FCPF-CF).

“Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan pengaduan pelayanan publik yang selama ini dianggap belum terkelola dengan baik dan belum terintegrasi,” papar Mardiasih.

SP4N-LAPOR! memiliki banyak item pengaduan untuk berbagai masalah di daerah masing-masing. Aplikasi ini dapat diakses melalui situs web yaitu www.lapor.go.id, mengunduh di Play Store (Android) dan Apple Store (iOS).

Wanita yang akrab disapa Asih ini juga menjelaskan alur Pengelolaan SP4N-LAPOR! Pertama, pelapor menerima pelayanan yang tidak memuaskan. Kedua, Pelapor mengadukan laporannya ke SP4N-LAPOR! Laporan diterima oleh Admin Pusat dan dikirim ke Admin Instansi paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Kemudian, Admin Instansi menerima laporan dan melakukan verifikasi paling lambat tiga hari. Pejabat Penghubung menerima laporan dan memberikan respons awal.

Pejabat Penghubung berkoordinasi dengan unit terkait dan memberikan tindak lanjut. Pelapor menerima tindak lanjut yang diberikan.

“Namun perlu diingat juga bahwa di aplikasi SP4N-LAPOR! ini, tidak semua bisa dilaporkan. Misalnya, wewenang perusahaan swasta, kasus yang sedang dalam proses peradilan, laporan berdasarkan media sosial, serta laporan yang tidak relevan dengan kinerja pemerintah,” imbuhnya menekankan.

SP4N-LAPOR! dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Ombudsman Republik Indonesia.

Sistem ini telah diresmikan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2015.

“Antusias sekali mengikuti pelatihan ini. Meski masih baru kami dengar ada aplikasi ini, namun ternyata penggunaannya sangat mudah sekali ya. Kami jadi terfasilitasi untuk menyalurkan aspirasi kami,” ujar Wahyu salah satu peserta.

Kemudahan dalam menyalurkan aspirasi itu menjadi keunggulan dari SP4N-Lapor! sehingga masyarakat dapat memaksimalkan perannya dalam pembangunan daerah, khususnya di Kutai Timur.

Melalui SP4N-LAPOR!, pengaduan masyarakat diharapkan terpusat pada satu sistem, sehingga lebih efisien dan terkoordinasi. (ri/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Bali - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Relasi Media. Bimtek ini digelar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo ini, menghadirkan para narasumber ahli di bidang pengelolaan relasi media. 

Sementara, para pesertanya merupakan perwakilan Diskominfo seluruh provinsi dan praktisi humas se-Indonesia.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo, Hasyim Gautama menjelaskan, kehidupan berdemokrasi di era digital sangat dinamis. Dan kehadiran media begitu subtansial sebagai pilar keempat demokrasi. Media memainkan peran penting dalam menyebar informasi, membentuk opini dan mempengaruhi persepsi publik. 

"Jadi instansi kehumasan harus bijak dalam membangun relasi media," kata Hasyim Gautama saat memberikan arahan dalam Bimtek Pengelolaan Relasi Media: Bijak dan Pro Aktif di Hotel Pullman Legian Bali, Kamis (19/9/2024). 

Dalam kesempatan itu, ia juga menyosialisasikan aturan baru Kemkominfo Nomor 4 Tahun 2024 terkait dengan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika. Salah satunya mengatur tentang relasi media. 

"Regulasi ini memberikan ruang pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan relasi media dan menjalankan sejumlah relasi dalam bentuk pemberitaan maupun non pemberitaan," lanjutnya. 

Adapun bimtek Pengelolaan Relasi Media: Bijak dan Pro Aktif dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama diisi dengan pemaparan dan diskusi dengan topik antara lain, kebijakan pengelolaan relasi media di pemerintah daerah dan mewujudkan ruang digital yang sehat melalui pengelolaan relasi media yang bijak dan proaktif. 

Sementara sesi kedua diisi dengan pemaparan, studi kasus, dan praktik dengan materi yang telah ditentukan yakni, strategi komunikasi publik satu dekade capaian kerja instansi dan pengelolaan relasi media dalam rangka optimalisasi komunikasi publik. 

Hadir sebagai pemateri di antaranya adalah, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Pemprov Sumatera Barat, Drs. Jasman. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Totok Suryanto. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Mediodecci Lustarini serta Pranata Humas Ahli Mady Direktorat Pengelolann Media Kemkominfo, Farida Dewi. 

Mewakili Diskominfo Kaltim dalam giat tersebut Kepala Bidang IKP dan Kehumasan, Irene Yuriantini. (ri/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim melalui Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Mewujudkan Smart Province: Inovasi dan Tantangan di Kaltim, di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (19/9/2024).

FGD ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendiskusikan dan merumuskan langkah-langkah strategis guna menjadikan Kalimantan Timur sebagai Smart Province / Provinsi Cerdas.

Dalam kesempatan tersebut Plt. Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, mengatakan konsep Smart Province bertujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Kita berada di era digital yang menuntut kita untuk berinovasi. Melalui FGD ini, kita akan bersama-sama merumuskan langkah konkret untuk menjadikan Kaltim sebagai provinsi yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya saat memberikan sambutan pembukaan acara.

Pria yang akrab disapa Kiki ini juga menambahkan, nantinya FGD ini bisa merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjadikan Kaltim sebagai Smart Province. Dalam upaya ini, para peserta diharapkan dapat berdiskusi mengenai berbagai inovasi yang diperlukan serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

“Partisipasi dan diskusi dengan berbagai pihak juga diharapkan dapat memunculkan ide-ide inovatif dan kolaborasi yang kuat dalam menghadapi tantangan yang ada,” ucap Kiki.

Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur perangkat daerah, pengelola Smart City dari kabupaten/kota, akademisi, forum CSR, serta pihak-pihak terkait. Narasumber dalam FGD ini adalah Bapak Dr. Endroyono dari ITS Surabaya dan Bapak Firdaus Masyhur dari BPSDMPS Kominfo, yang memberikan wawasan tentang tantangan dan inovasi dalam penerapan konsep Smart Province.

Dengan kegiatan ini, Kaltim diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam penerapan teknologi untuk membangun masyarakat yang cerdas, inovatif, dan responsif. (ri/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda - Nawadhara Indonesia, melalui inisiatif Green Innovation Week (GROW), berhasil menggerakkan aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan, dipimpin oleh sembilan pemuda inspiratif dari Kalimantan Timur.

Aksi yang dilaksanakan tersebut dalam rangka Program Pendidikan Green Leadership Indonesia Batch 4, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan menciptakan dampak positif melalui aksi nyata di berbagai sektor.

Sebagai salah satu kegiatan unggulan, Nawadhara Indonesia mengangkat berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat lokal, pemerintah hingga komunitas lingkungan untuk bersama-sama menjaga bumi.

Adapun kegiatan utama yang dijalankan meliputi penanaman pohon, susur sungai, edukasi tentang pelestarian alam, hingga pengenalan ekosistem lokal.

Olli Chandra, selaku Head of Public Relation & Marketing Nawadhara Indonesia, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang terlibat, terutama pemerintah setempat, organisasi non-pemerintah (NGO), serta komunitas lingkungan yang telah mendukung penuh pelaksanaan GROW.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pemerintah, NGO, dan komunitas lingkungan yang telah bahu-membahu mendorong pentingnya kesadaran menjaga bumi. Kami berharap kolaborasi antara pemuda, pemerintah, dan NGO ini terus terjalin, demi menciptakan kesadaran dan kecintaan yang lebih besar terhadap bumi dan lingkungan,” ujarnya kepada tim Diskominfo Kaltim.

Dalam program GROW, Nawadhara Indonesia menjalankan berbagai kegiatan yang difokuskan pada perlindungan ekosistem lokal, antara lain Program Lamin Alam, Aksi Tanam Pohon dan Susur Sungai, Edukasi dan Kampanye Pelestarian Lingkungan.

“Keberhasilan Nawadhara Indonesia dalam mengimplementasikan GROW tak lepas dari kolaborasi yang baik antara berbagai pihak. Program ini berhasil mengimplementasikan pendekatan Pentahelix, yaitu dengan menggandeng pemerintah, akademisi, NGO, media, dan komunitas dalam setiap langkah aksinya,” sambungnya.

Melalui GROW, lanjutnya Nawadhara Indonesia telah meletakkan dasar yang kuat bagi gerakan lingkungan yang berkelanjutan. Ke depannya, Nawadhara Indonesia berencana untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan lingkungan ini dengan menjalin kerja sama lebih erat dengan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder.

“Keberlanjutan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor, dan pihaknya berharap akan ada lebih banyak komunitas yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ke depan. Dengan adanya komitmen bersama, Nawadhara Indonesia optimistis bahwa gerakan ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih luas,” tutupnya.

Kegiatan GROW Nawadhara Indonesia adalah bukti nyata bahwa pemuda memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan masa depan bumi. Melalui aksi-aksi yang telah dilakukan, Nawadhara Indonesia menunjukkan bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat, upaya pelestarian alam dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Dengan semangat yang sama, Nawadhara Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga bumi dan menginspirasi lebih banyak pemuda untuk melakukan hal yang sama.(ri/adv/diskominfo prov kaltim)