DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Samarinda – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Apel Bersama dan Aksi Bersih Sampah di kawasan Islamic Center Samarinda, Kamis (5/6/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dan diikuti oleh jajaran pejabat serta pegawai dari berbagai instansi Pemprov Kaltim.

Dalam apel tersebut, Seno Aji membacakan sambutan resmi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq. Peringatan tahun ini mengusung tema "Hentikan Polusi Plastik", yang menjadi ajakan kuat bagi semua pihak untuk bersama-sama mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

"Polusi plastik adalah bom waktu ekologis. Bukan hanya mencemari laut dan tanah, tapi juga telah masuk ke dalam tubuh manusia sebagai mikroplastik," tegas Seno Aji dalam sambutannya.

Data menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 10,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, namun hanya 39 persen yang berhasil dikelola dengan baik. Tanpa upaya serius, seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia diperkirakan akan penuh pada tahun 2028.

Pemerintah pusat menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain pelarangan sistem open dumping di TPA, pembangunan infrastruktur pengolahan sampah yang lebih baik, serta pembatasan produksi plastik yang sulit didaur ulang.

Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun peraturan daerah (perda) tentang pelarangan plastik sekali pakai, membangun bank sampah lokal, serta menjadikan sekolah dan tempat ibadah sebagai pusat edukasi lingkungan.

"Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama. Mari kita wariskan bumi yang bersih, bukan krisis lingkungan," tutup Seno Aji.

Kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sampah di sekitar kawasan Islamic Center, yang melibatkan Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Anwar Sanusi, kepala perangkat daerah lainnya, serta para peserta apel. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim juga turut berpartisipasi melalui kehadiran Kepala Diskominfo Muhammad Faisal beserta jajaran pegawai.(tt/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Diskomindo Kalimantan Timur, Muhammad Faisal bersama Kepala Diskominfo Kota Bontang Anwar Sadat Saat Melakukan Pembahasan Terkait Pengembangan Sistem Informasi 

KabarIkn.com,Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menerima kunjungan Kepala Diskominfo Kota Bontang, Anwar Sadat, pada Kamis (5/6/2025) di ruang kerjanya. Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar daerah dalam pengembangan teknologi informasi, khususnya layanan publik digital yang terintegrasi.

Pertemuan dimulai dengan pembahasan mendalam mengenai pengembangan aplikasi SAKTI (Satu Akses Kalimantan Timur) yang dirancang untuk menyatukan berbagai layanan digital pemerintah provinsi dalam satu platform terintegrasi. Plt. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kaltim, Fery, memaparkan berbagai fitur dalam aplikasi SAKTI kepada Anwar Sadat, Yudi Pancoro, dan Arief Rahman.

Muhammad Faisal menekankan pentingnya integrasi sistem informasi di seluruh wilayah Kalimantan Timur agar aplikasi SAKTI dapat diimplementasikan secara optimal.

 “Ke depan, seluruh Kalimantan Timur diharapkan dapat terintegrasi dalam satu aplikasi SAKTI. Selain itu, keamanan informasi dan strategi pengelolaan data harus diperkuat agar aplikasi ini benar-benar efektif dan terhubung dengan sistem informasi daerah,” ujar Faisal.

Usai pertemuan, rombongan melanjutkan kunjungan ke Command Center Diskominfo Kaltim, untuk meninjau sistem digital yang dikelola, termasuk aplikasi SENADA (Sentra Analitik Data) sebuah pusat data strategis yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data real-time dan akurat.

“Dari sini kita bisa melihat data stunting se-Kalimantan Timur. Contohnya Kota Bontang, datanya lengkap sampai ke nama dan alamat warga terdampak,” jelas Faisal saat menunjukkan tampilan layar.

Diskusi juga mencakup aplikasi Indonesia Indikator, sistem analitik berbasis pemantauan media yang digunakan untuk mengidentifikasi isu strategis di masyarakat serta persepsi publik terhadap kepala daerah. Aplikasi ini dapat membedakan isu positif dan negatif dari berbagai kanal media, baik daring maupun media sosial, sehingga mendukung pengelolaan komunikasi publik secara responsif.

Anwar Sadat menyatakan bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat, khususnya dalam hal penyiapan data untuk membangun platform digital terpadu atau super app.

 “Mulai dari PPID, SAKTI, hingga Data Center. Yang terpenting adalah menyiapkan data dari semua pemangku kepentingan agar bisa ditampilkan dalam satu portal,” ungkapnya.

Ia berharap pertemuan ini menjadi langkah awal kerja sama yang lebih erat dalam pengembangan teknologi informasi yang mendorong tata kelola pemerintahan digital yang transparan dan partisipatif. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - 4 Juni 2025,  Program pendidikan gratis yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ditegaskan bukan sekadar slogan kampanye saat pencalonan Gubernur Rudi Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan prioritas utama pemerintah daerah, bahkan menjadi amanat konstitusi. Menurutnya, pendidikan adalah kunci utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim.

Hal tersebut disampaikan Seno Aji dalam forum diskusi publik bertajuk "Rembug Etam: Menakar Kontribusi terhadap Pencapaian Asta Cita," yang digelar oleh salah satu stasiun televisi swasta di Balikpapan, Rabu (4/6).

Diskusi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, Ketua Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) Myrna Safitri yang juga menjabat Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), serta tiga rektor perguruan tinggi ternama di Kaltim yaitu Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Abdulnur, Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Prof. Agus Rubiyanto, Rektor Universitas Balikpapan (Uniba), Prof. Isradi Zaenal.

Prof. Abdulnur menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Pemprov Kaltim. Menurutnya, program pendidikan gratis ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral (S3).

Meski demikian, Abdulnur mengungkapkan bahwa program tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan, termasuk pendataan calon mahasiswa penerima. Ia mencatat bahwa setiap tahunnya, Universitas Mulawarman menerima sekitar 5.000 mahasiswa baru.

Sementara itu, Darlis Pattalongi memastikan bahwa DPRD Kaltim akan mendukung program ini melalui penganggaran. Ia menyebut alokasi dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp5 triliun dari total APBD Kaltim yang lebih dari Rp22 triliun.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan -  Rabu (04/06/2025), Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan di pasar tradisional serta retail modern di Kota Samarinda dan Balikpapan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berlangsung sejak 3 hingga 5 Juni 2025.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Pandansari, Balikpapan, menyampaikan bahwa harga sejumlah komoditas pangan masih dalam kondisi stabil.

“Kalau dilihat dari harga yang kami pantau, tidak ada kenaikan yang signifikan. Paling hanya sekitar Rp100 hingga Rp300, terutama pada komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan daging sapi. Pasokan juga relatif aman,” ujarnya.

( Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti )

Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi panic buying dan tetap bijak dalam berbelanja menyambut Idul Adha. “Insya Allah stok aman dan terkendali. Beras SPHP merupakan penugasan dari Badan Pangan Nasional kepada Bulog, dan proses pendistribusiannya masih berjalan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amaylia menuturkan bahwa stok beras sejatinya tersedia dalam jumlah cukup, hanya saja belum diedarkan karena Bulog juga tengah menjalankan tugas penyerapan gabah petani, khususnya gabah kering panen.

Sementara itu, pengawasan terhadap peredaran beras juga terus dilakukan, termasuk kepatuhan terhadap aturan label kemasan. Ia menegaskan, masyarakat yang menjual beras dalam kemasan harus memiliki izin, termasuk untuk kegiatan repacking dari kemasan besar ke kecil.

“Jika ditemukan pelanggaran, kami masih melakukan pendekatan pembinaan karena banyak masyarakat yang belum memahami aturan ini,” tambahnya.

Untuk produk segar seperti daging sapi dan pangan asal tumbuhan, Amaylia menyebutkan bahwa petugas yang biasa melakukan uji cepat (rapid test) sedang dalam perjalanan menuju lokasi pengawasan.

Kegiatan ini juga melibatkan berbagai dinas terkait lainnya guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional tersebut.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Kutai Timur pada Selasa (3/6/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses internet di wilayah pedesaan.

Kepala Diskominfo Kaltim, H. Muhammad Faisal, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi guna memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di pelosok desa, mendapatkan akses layanan internet yang layak.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Informatika Diskominfostaper Kutim, Sulisman, menjelaskan bahwa meskipun seluruh desa di Kutai Timur telah memiliki akses internet, masih ada beberapa wilayah kecil seperti RT atau dusun yang belum terjangkau.

"Adanya bantuan dari Pemprov Kaltim sangat membantu kami, terutama dalam memperluas jaringan ke titik-titik yang masih blankspot. Ini sangat dibutuhkan masyarakat kami," ujar Sulisman.

Ia menambahkan, fokus utama pemasangan internet akan diarahkan ke area dengan tingkat kebutuhan tinggi seperti pusat aktivitas masyarakat, sentra UMKM desa, dan lokasi wisata lokal. Internet diyakini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung transformasi digital di desa.

Plt. Kepala Bidang TIK Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menyatakan bahwa dari 141 wilayah administratif di Kutai Timur, sebanyak 139 desa akan menjadi prioritas dalam program ini sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan digital di kawasan rural.

Program ini juga mendukung visi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, melalui program Gratispol (layanan internet gratis bagi masyarakat).(tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menandai dimulainya masa pengabdian dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dalam sebuah upacara di halaman Kantor Diskominfo pada Selasa (3/6/2025).

Proses ini menjadi titik awal penting bagi para PPPK yang telah lolos melalui serangkaian tahapan seleksi. Dengan SK tersebut, mereka kini secara sah menjadi bagian dari aparatur pemerintah daerah yang akan berkontribusi langsung dalam pelaksanaan program dan layanan publik di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam sambutannya, Faisal mengucapkan selamat kepada para pegawai yang telah menerima SK. Ia menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan hanya sekadar administratif, melainkan membawa konsekuensi tanggung jawab yang besar.

“SK ini bukan formalitas. Bila tidak mematuhi ketentuan perjanjian kerja, maka kontrak bisa dihentikan,” ujar Faisal, mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan.

Ia juga mengajak para PPPK untuk bekerja dengan semangat, dedikasi tinggi, serta menjaga profesionalisme dan integritas. Faisal menekankan bahwa tantangan birokrasi saat ini kian kompleks, sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi yang solid.

“Mari jadikan momentum ini sebagai awal untuk berkarya lebih baik. Dengan semangat bersama, saya yakin kita bisa turut mewujudkan Kalimantan Timur yang semakin maju,” pungkasnya. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur tengah menyusun langkah strategis untuk periode 2025–2029 dengan menggelar rapat finalisasi Rencana Strategis (Renstra). Fokus utama yang diusung adalah transformasi digital serta peningkatan kualitas layanan publik di wilayah Kaltim.

Rapat yang berlangsung di Kantor Diskominfo Kaltim pada Senin (2/6/2025) ini dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dan diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta perwakilan tiap bidang. Hadir pula Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia Kaltim dengan Ketua IAP Kaltim, Charmarijaty, sebagai narasumber utama.

Charmarijaty menegaskan pentingnya menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Renstra dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Ia menyebut bahwa restrukturisasi program diperlukan agar sejalan dengan visi pembangunan seperti Asta Cita Presiden, RPJMN, dan RPJMD Kaltim.

“Diskominfo memiliki peran vital dalam penguatan infrastruktur serta tata kelola pemerintahan digital. Ke depan, fokusnya adalah pada peningkatan SDM digital, digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, serta penguasaan teknologi,” ungkapnya.

Dalam RPJMD Kaltim, Diskominfo mendapat mandat untuk membangun infrastruktur serta sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi. Program prioritas daerah seperti Gaspol dan Jospol juga menjadi bagian dari peran strategis Diskominfo dalam mempercepat transformasi digital dan perluasan jaringan TIK di seluruh Kaltim.

"Diskominfo menjadi ujung tombak dalam mendorong indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kaltim," tambah Charmarijaty.

Rapat ditutup dengan sesi diskusi yang dipimpin langsung oleh Kadiskominfo, Muhammad Faisal, yang menekankan pentingnya sinergi antara program pusat dan daerah guna memastikan keberhasilan transformasi digital di Kalimantan Timur secara berkelanjutan.(tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera memasuki babak baru dalam digitalisasi layanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim saat ini tengah mempersiapkan peluncuran aplikasi SAKTI (Satu Akses Kalimantan Timur), sebuah platform digital terpadu yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu aplikasi.

SAKTI dikembangkan sebagai super app yang mendukung program 100 hari kerja Gubernur H. Rudy Mas’ud, khususnya dalam mewujudkan program prioritas “Gratispol” yang bertujuan memberikan akses pendidikan dan layanan publik gratis bagi masyarakat.

“Aplikasi SAKTI kami bangun melalui tiga tahap pengembangan. Tahap awal telah selesai dan sudah kami sampaikan kepada Gubernur pada 27 Mei lalu,” kata Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, pada Sabtu (31/5/2025).

Peluncuran perdana aplikasi ini direncanakan berlangsung pada Juni 2025, menunggu kepulangan Gubernur dari ibadah haji. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, Faisal menegaskan bahwa aplikasi tetap akan segera diluncurkan untuk mulai digunakan oleh masyarakat, dengan pembaruan dan penyempurnaan dilakukan secara bertahap setiap bulan.

“Pesan Pak Gubernur tegas: luncurkan lebih dahulu, lakukan perbaikan sambil berjalan. Jangan ditunda,” ujar Faisal.

SAKTI akan menjadi aplikasi serba guna yang mencakup berbagai layanan, mulai dari informasi pajak hingga kanal pengaduan masyarakat. Setidaknya 15 perangkat daerah akan terintegrasi dalam sistem ini.

Beberapa fitur unggulan dalam aplikasi antara lain: layanan cek dan bayar pajak kendaraan bermotor secara online, informasi destinasi wisata Kaltim, jadwal transportasi antarkota, agenda resmi pemerintah daerah, data harga kebutuhan pokok harian, serta prakiraan cuaca dari BMKG.

Tak hanya itu, aplikasi ini juga menyediakan kanal aduan publik terkait sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan berbasis program “Gratispol”.

Aplikasi SAKTI akan tersedia secara gratis di Play Store dan App Store. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap kehadiran platform ini dapat mempercepat transformasi layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“SAKTI bukan sekadar aplikasi. Ini merupakan langkah strategis menuju layanan publik berbasis digital yang modern dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Faisal.(tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda - 31 Mei 2025,Pancasila harus menjadi pedoman hidup, bukan sekadar teks yang dihafal saat upacara bendera. Hal ini ditekankan dalam Dialog Interaktif “Halo Kaltim” di RRI Pro 1 Samarinda dengan tema “Pancasila sebagai Landasan Pendidikan Karakter Generasi Muda”, Sabtu (31/5).

Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, dan pengamat pendidikan Kaltim, Rusman Yaqub. Faisal menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa, terlebih di momen 80 tahun kelahiran Pancasila.

“Kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita patut bersyukur. Dengan segala perbedaan, kita masih bisa bersatu. Inilah kekuatan Pancasila,” ujar Faisal.

Ia juga berharap peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan digelar di GOR Kadrie Oening, Samarinda, Minggu (1/6), tidak hanya bersifat seremoni. Momentum ini diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai kebangsaan, terutama bagi generasi muda.

Faisal mengaku terharu melihat siswa-siswi di sekolah yang masih menjunjung tinggi nilai sopan santun dan etika. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa dengan pendidikan yang benar, generasi muda tetap mampu menunjukkan karakter luhur.

Sementara itu, Rusman Yaqub menegaskan perlunya pendidikan karakter yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, tanpa tergerus pengaruh budaya luar.

“Pendidikan karakter harus membentuk moral dan akhlak bangsa sendiri. Bukan sekadar ikut tren budaya luar seperti westernisasi atau K-pop,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pancasila tidak boleh hanya menjadi hafalan semata, melainkan harus diintegrasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk seluruh mata pelajaran di sekolah.

Dialog interaktif ini juga melibatkan partisipasi aktif pendengar dari berbagai daerah di Kaltim yang turut berbagi pandangan dan harapan mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pembangunan 800 titik akses Internet Desa hingga akhir tahun 2025, dengan prioritas utama diberikan kepada wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan internet konvensional.

Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong pemerataan akses informasi dan transformasi digital hingga ke pelosok daerah.

Melalui program GRATISPOL, Pemprov mulai menyosialisasikan rencana implementasi Internet Desa, salah satunya kepada para kepala desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Sosialisasi ini difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Barat dan diterima langsung oleh Plt. Kabid TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo, pada Rabu (28/05/2025), di ruang kerja Kepala Diskominfo Kaltim.

“Sosialisasi ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan target konektivitas untuk 190 desa di Kutai Barat hingga 2025,” ujar Bambang.

Sebagai bentuk apresiasi, desa-desa yang mampu mengoptimalkan layanan Internet Desa secara produktif akan mendapatkan tambahan bandwidth.

“Kami akan memberikan penghargaan bagi desa yang menggunakan layanan ini secara aktif dan berdampak nyata bagi masyarakatnya,” tambahnya.

Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Kepala Diskominfo Kutai Barat, Rustam, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 30 kampung yang belum teraliri listrik PLN, sehingga menjadi perhatian utama dalam tahap awal pelaksanaan.

“Kami memprioritaskan desa-desa terjauh dari ibu kota kabupaten, terutama yang belum mendapatkan akses listrik,” jelasnya.

Proses pemasangan koneksi internet direncanakan dimulai pada awal Juni 2025. Dari total 800 titik yang akan dibangun, sebanyak 30 titik akan menggunakan teknologi satelit Starlink untuk menjangkau daerah dengan medan geografis sulit dan tanpa jaringan internet konvensional.

Guna menjamin kelancaran operasional di lapangan, setiap kecamatan nantinya akan memiliki teknisi Unit Manajemen Sistem (UMS) yang bertugas menangani berbagai kendala teknis.

Dalam kesempatan yang sama, Dinda Annisa selaku Account Manager dari Telkom menyampaikan komitmennya untuk memastikan teknisi tersedia di setiap kecamatan, demi mempercepat respons atas gangguan layanan.

Tak berhenti pada pemasangan, Pemprov Kaltim juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi pasca-instalasi untuk memastikan layanan internet benar-benar dimanfaatkan secara bergilir, produktif, dan berkelanjutan oleh masyarakat desa.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, penyedia layanan, dan partisipasi masyarakat, program Internet Desa ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan digital, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta membuka peluang baru berbasis teknologi di wilayah pedesaan Kaltim.(tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Doksing, praktik menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin dengan maksud merugikan atau mengintimidasi, kini menjadi salah satu ancaman digital serius yang dihadapi jurnalis. Tak hanya menyerang reputasi, tindakan ini juga membahayakan keselamatan fisik dan mental mereka.

Di tengah tantangan profesi yang menuntut keberanian dan ketajaman analisis, jurnalis kini juga dihadapkan pada bahaya kejahatan digital yang makin terorganisir.

Dalam dialog publik bertajuk “Ancaman Siber, Bungkam Kebebasan Pers?” yang disiarkan TVRI Kalimantan Timur pada Selasa (27/5/2025), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Faisal, memaparkan kondisi kebebasan pers di Kaltim.

“Lima tahun terakhir, kita konsisten berada di tiga besar nasional dalam Indeks Kemerdekaan Pers. Bahkan dua tahun berturut-turut, 2022 dan 2023, Kaltim menduduki peringkat pertama nasional,” ungkap Faisal.

Ia menekankan bahwa pencapaian tersebut adalah hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan insan media, bukan semata-mata kinerja pemerintah.

Meski masih ada dinamika kecil di lapangan, Faisal menyebut kondisi pers di Kaltim secara umum cukup kondusif dan terbuka terhadap kritik.

“Kalau ada sedikit reaksi, itu wajar. Tapi mari kita hadapi bersama dengan kepala dingin. Jangan mudah tersinggung. Kita harus lebih tahan banting,” ujar mantan Kepala Bagian Humas Pemkot Samarinda tersebut.

Terkait maraknya doksing, Faisal menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan perlunya perlawanan kolektif terhadap kejahatan digital ini.

“Saya sangat menyesalkan praktik doksing. Itu perilaku yang tidak bisa dibenarkan dan harus kita lawan bersama. Kita tidak boleh diam apalagi menyerah. Saya akan terus mendukung teman-teman jurnalis,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran menjaga data pribadi, dimulai dari diri sendiri hingga lingkungan sekitar.

Dibiarkannya kekerasan digital terhadap jurnalis, kata Faisal, akan merusak ekosistem demokrasi. Ketika kebebasan pers terancam, masyarakat kehilangan akses pada informasi yang objektif—padahal inilah landasan pengambilan keputusan yang sehat.

Untuk itu, ia menyerukan perlunya langkah konkret, mulai dari penegakan hukum terhadap pelaku, hingga peningkatan literasi digital dan edukasi publik tentang pentingnya etika bermedia serta penghormatan terhadap profesi jurnalis.

“Kaltim masih butuh jurnalis-jurnalis yang independen dan kredibel untuk bersama-sama membangun daerah. Jangan pernah menyerah pada tekanan. Teruslah bersemangat dan jaga integritas,” ajaknya.

Ke depan, menurut Faisal, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pers menjadi kunci dalam menghadapi ancaman terhadap kebebasan pers. Literasi digital harus terus ditingkatkan, perlindungan data diperkuat, dan pelaku kekerasan digital harus ditindak tegas tanpa kompromi.(tt/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kadiskominfo Kaltim, Muhammad Faisal 

KabarIkn.com,Balikpapan – Rabu (28/05/2025), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, turut menghadiri kegiatan talkshow dan apresiasi dalam rangka peringatan 22 tahun Tribun Kaltim yang digelar baru-baru ini.

Dalam kesempatan tersebut, Faisal menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini. Ia menilai kegiatan semacam ini sangat positif dan berharap bisa dilaksanakan secara rutin, bahkan lebih dari sekali dalam setahun, dengan mengangkat program-program unggulan dari masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

“Kalau kegiatan seperti ini sering dilakukan, masing-masing daerah bisa saling belajar dan memberi inspirasi. Tidak hanya Provinsi saja yang tampil, tetapi juga kabupaten dan kota,” ujarnya.

Faisal juga menekankan pentingnya acara seperti ini sebagai ajang sosialisasi langsung dari para pimpinan kepada masyarakat. Menurutnya, penyampaian informasi langsung oleh pejabat terkait jauh lebih efektif, apalagi jika disertai dengan pelibatan lebih banyak media.

“Kalau hanya sedikit media yang diundang, akan sangat disayangkan. Kami mengapresiasi ini sebagai gebrakan baru yang patut diteruskan ke depannya,” tambahnya.

Dalam acara yang sama, turut disampaikan program unggulan dari pemerintah provinsi, yakni program pendidikan gratis "Gratis Pol" yang dipaparkan oleh Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) dan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul). Program ini mendapat perhatian khusus dari Faisal karena dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi di Kaltim.

“Ini bukan beasiswa, tapi benar-benar pendidikan gratis selama lima tahun sesuai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Bukan hanya untuk mahasiswa baru, tetapi untuk semua mahasiswa. Ini penting untuk disampaikan secara luas kepada masyarakat,” jelas Faisal.

Ia pun menyampaikan bahwa setelah Peraturan Gubernur (Pergub) terkait program ini diterbitkan, pihak Kominfo akan secara rutin mengadakan jumpa pers dan membedah program tersebut satu per satu agar lebih dipahami oleh media dan masyarakat luas.

“Kami akan terus mendorong penyebaran informasi ini secara masif. Insya Allah, Kominfo siap menjadi ujung tombak dalam sosialisasi program-program prioritas pemerintah daerah,” tutupnya.(t/adv/diskominfo prov kaltim)