DPRD Balikpapan

KabarIkn.Com-Balikpapan -Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Amin Hidayat melakukan pembagian sembako Kamis(23/04/2020) kepada warga sekitar.wano rejo

bahwa pembagian sembako tersebut sudah ke tiga kalinya, pada waktu reses di bulan februari dan pada pertengahan maret.

Karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pembagian sembako belum keluar, jadi Amin Hidayat berinisiatif untuk membagikan sembako sebelum ramadhan agar dapat bisa sedikit membantu masyarakat<” kata Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Amin Hidayat dikediamannya Jumat (24/04/2020)

Menurutnya, membagikan sembako yang dilakukan adalah yang ke tiga kelurahan yaitu Gunung Samarinda, Gunung Samarinda Baru, dan Graha Indah. Ada 250 paket sembako yang dibagikan, pembagian sembako tersebut dilakukan oleh tim lalu diberikan ke RT masing masing kelurahan untuk dibagikan ke warganya.

Dengan adanya pembagian sembako ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan program pemerintah mengenai pembagian sembako ke warga sendiri bisa dapat segera terlaksana,” harap Amin (by)

KabarIkn.Com-Balikpapan-Pemkot Balikpapan hingga saat ini belum bisa menentukan jumlah bantuan sosial yang akan diterima oleh warga Balikpapan terkait rencana penerapan kebijakan Pengetatan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan H.Kamruddin menaggapi hal tersebut,dijelaskannya,balikpapan belum melakukan PSBB hanya melakukan upaya untuk mengurangi atau pencegahan terhadap covid 19, namun dengan kondisi mengambang, jadi kalau mau menghentikan pemerintah harus melakukan PSBB sekalian ditutup, tapi diberikan batas waktunya harus ada.

 “ sekarang sudah mengambang sebulanan masyarakat dilarang berjualan dilarang beraktifitas kasihan ekonomi masyarakat sudah terlanjur hancur,Balikpapan belum melakukan PSBB tapi perlakuanya sudah melebihi PSBB, apa bila berikutnya pemerintah melakukan PSBB dan lanjut lagi ke karantina wilayah atau lock down sementara kewajiban pemerintah kepada masyarakat belum bisa dipenuhi tidak ada kontribusi,” kata Komisi IV DPRD Balikpapan H.Kamaruddin lewat seluler Jumat(17/04/2020) malam

Menurut Kamaruddin saat ini, kebijakan pengetatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kota Balikpapan yakni menutup sementara 15 titik jalan utama Termasuk memberlakukan jam malam untuk mengurangi aktivitas masyarakat sepertinya tidak efektif karena masih banyak jalan yang dapat dilalu masyarakat ,” jelasnya

Seharusnya pemerintah harus berani mengambil kebijakan dengan melakukan PSBB sekalian jangan setengah-setengah himbasnya ke masyarakat kecil karena dengan adanya hal tersubut mereka dilarang beraktifitas,”tutup Kamaruddin (beny)

KabarIkn.Com-Balikpapan- Rabu ( 22/04/2020 ), DPRD Kota Balikpapan melakukan kegiatan rapat mengenai lampiran hasil rasionalisasi APBD Kota Balikpapan tahun 2020.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh S.sos menjelaskan bahwa rapat kali ini DPRD hanya menerima laporan hasil rekopusing anggaran tahun 2020 dan nanti akan dilengkapi oleh PERKADA ( Peraturan Kepala Daerah ).

Jadi sebelumnya dari perpu no.01 tahun 2020, kewenangan rekopusing anggaran semuanya adalah kewenangan dari walikota dan DPRD hanya menerima laporan hasil reposisi APBD tahun 2020. Laporan ini  berkaitan dengan penanganan covid 19, penurunan DBH provinsi, DBH pusat dan sebagainya.

 Realokasi tersebut juga berdampak ke hal lain karena ada devisit anggaran kurang lebih sekitar 600 sampai 700 miliar dan sudah termasuk penangan covid 19, antisipasi tidak terpenuhi nya PAD, pemotongan DBH pusat, pemotongan DBH provinsi dan lain lain.

" Jadi memang hal ini sangat fantastis sekali dan dalam sejarah baru kali ini terjadi. Maka dari itu pemerintah pusat mengeluarkan perpu tersebut dalam rangka penanganan covid 19 karena audiensi nya," Kata Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh S.sos diruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan Rabu (22/04/2020)

DPRD Balikpapan juga mempunyai slogan dan mudah mudahan covid 19 ini tidak berlangsung lama, untuk para E - Kin PNS masih mampu dipertahankan tetapi mampunya sampai beberapa bulan mereka belum tau. Kalau dana untuk E - Kin tersebut dipangkas juga DPRD Balikpapan meminta saran kepada pemerintah kota jangan sampai E - Kin PNS dipangkas.,”jelasnya (by)

KabarIkn.com,Balikpapan – Penutupan jalan 15 ruas mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Budiono.

Ia menjelaskan bahwa saya menyoroti dan melihat situasi yang ada sekarang 15 ruas jalan tersebut bagus aja, tapi yang lebih fokus sebetulnya langkanya adalah mengawasi dimana ODP.PDP saat ini ada dirumah, artinya pemerintah harus mengeluarkan dan harus membuka data dimana zona-zonanya masyarakat yang terdata ODP maupun PDP jadi ketika data dibuka nanti pihak puskesmas,RT dan relawan akan mengawasi dimana tempat kediaman ODP atau PDP tentunya disitu saja yang kita awasi.

“artinya mereka memang untuk isolasi 14 hari dirumah yang lain tidak masalah bergerak tapi harus mengikuti protocol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan,tapi seharusnya pemerintah kota harus membuka data dimana ada ODP .PDP atau zona merah disitu lebih fokus diawasi ,” kata Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono lewat seluler Selasa (24/04/2020) malam

Menurutnya penutupan 15 ruas jalan ternyata masih banyak jalan tikus,tidak bisa dipungkirin perekonomian harus bergerak,jadi masalah ini ODP dan PDP yang harus pengawasan yang ketet

Budiono berharap pemerintah harus buka data dimana posisi ODP dan PDP di kota Balikpapan itulah yang harus diketatkan baik melibatkan RT,puskesmas dan peran masyarakat setempat, karena disitu ada ODP disitulah yang diketati,”tegasnya (beny)  

KabarIkn.Com-Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin menjelaskan telah diketahui bersama sama bahwa tidak ada lagi zona merah ditempat tempat yang lain tetapi diseluruh Balikpapan sudah dikatakan zona merah.

 Jika sudah termasuk zona merah beliau beranggapan bahwa PSBB segera akan dilakukan, bisa dibilang untuk sekarang sudah dinilai lebih dari PSBB karena kita sudah di karantina dan sudah diisolasi.

Sabaruddin menambahkan oleh karena itu pemerintahan kota melalui gubernur diharapkan  PSBB di kota Balikpapan segara dilaksanakan. Dengan adanya Balikpapan dinyatakan zona merah dihimbau kepada warga semuanya untuk aktif menunggu instruksi dari pemerintah.

DPRD Balikpapan berharap apa yang diputuskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan kita mengikuti apa yang dianjurkan. Bantuan yang diberikan oleh Baznas dan yang lainnya perlu di simbolisasikan, lalu persepsi bagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan diberikan baznas mengharap lagi bantuan kepada pemerintah kota supaya tidak over.

Untuk bantuan kepada warga pak lurah akan menyampaikan kepada RT nya masing masing untuk mendata warganya yang terkena dampak covid 19 ini bukan hanya gakin saja tetapi yang terkena dampak.

Oleh karena itu warga yang belum terdata untuk bantuan tersebut segera melapor ke RT masing masing dan segera dilaporkan kepada dinas sosial.

" RT tidak bisa menolak hal tersebut karena sudah di instruksikan, karena ada batas waktu yaitu tanggal 25 april dan jika lewat daripada tanggal tersebut tidak biss dipertanggung jawabkan lagi," Kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin P.SS

Sesegera mungkin dihimbau untuk masyarakat pro aktif dan juga RT untuk memfasilitasi kepada masyarakat yang belum terdata, jika ada RT yang menolak hak tersebut diharapkan warga segera melapor kepada kelurahan dan dilaporkan kepada pemerintah kota”, tutup Sabaruddin.(by)

KabarIkn.com,Balikpapan- Masalah data yang dikeluarkann oleh Dinas Sosial Balikpapan dengan angka 9.368 hasil pendataan melalui 34 kelurahan se Kota Balikpapan mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono

Menurutnya yang dirilis oleh dinas sosial Balikpapan, itu mungkin beracuan atau mengacu dari kementerian sosial karean disana ada namanyan PKH dan KIS yang telah mendapatkan BLT bisanya saja mengacu pada acuan kementerian

“ketika dari dinas sosial sudah diluncukan berarti mengacu dari data kementerian sosial, berarti nanti anggaranya dari pusat ,” kata Budiono lewat selelur Selasa (14/04/2020) malam

Lebih jelas Budiono menyampaikan,kita punya anggaran untuk penanganan covid-19 di Kota Balikpapan,Ia berharap pemerintah juga melakukan subsudi atau bantuan langsung kepada masyarakat yang berdapak,baik itu pekerja sosial,pedagang, atau pekerja harian.”harusnya ada dua data, data satu dari kemeterian sosial yang anggarannya dari pusat yang dat akan dipalidasi lagi yang melibatkan RT dananya dari pemerintah kota balikapapan,” jelasnya

Budiono berharap bahwa pemerinta kota punnya anggaran besar untuk penangan covid-19 seharusnya sebagian untuk membantu masyarakat atau warga yang berdampak covid-19, dan juga pemerintah harus mendata ulang dan harus melibatkan RT dan relawan-relawan data yang sudah dikeluarkan oleh dinas sosial tersebut,

Budiono berpendapat bahwa data 9.368 tersebut adalah data dari kementerian sosial  tapi data untuk pandemic akhirnya masyarakat yang tidak gak bisa beraktifitas atau berhimbas dengan ditutupnya 15 ruas jalan harus didata ulang,” tegasnya

Intinya dinas sosial bersama dengan TKSK / PSM harus melakukan pendataan ulang, selain data dari kementerian sosial harus juga melakukan pendataan lagi harus melibatkan RT, jadi data yang dirilis oleh dinas sosial adalah data kementerian sosial,kalau masyarakat atau RT belum dilibatkan tentu belum valid datanya,” jelas Budiono (beny) 

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan yang dilakukan pada Selasa ( 21/04/2020), Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh S.sos menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan yang harus dilakukan oleh pemkot dan ada beberapa hal yang belum disepakati.

Beberapa perubahan tersebut yaitu terkait dengan postur APBD dan terkait pergeseran anggaran di APBD 2020. Tetapi untuk masalah covid sudah final dan telah disepakati bersama total anggaran nya kurang lebih sekitar 136 miliar, sehingga anggaran tersebut bisa menjangkau untuk pembelian alat alat kesehatan seperti rapid test, ventilator dan APD.

Diketahui juga sekitar 70 ribu KK ( Kartu Keluarga ) bisa terjangkau dan bisa dibantu selama 4 bulan. Anggaran tersebut senilai 300 ribu per kartu keluarga saat ramadhan dan lebaran, lalu di bulan juni dan juli akan mendapatkan 200 ribu per kartu keluarga.

" Bantuan anggaran tersebut inshaallah akan dilaksanakan oleh gugus tugas dan diawal puasa ini sudah bisa di distribusikan ke masyarakat yang membutuhkan dan yang sudah di data. Jika wartawan belum terdata di lingkungan RT nya segera memberikan KK nya ke RT masing masing," Kata Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh S.sos

Abdulloh menambahkan anggaran covid 19 yang senilai 136 miliar ini hampir 58 miliar anggarannya digunakan untuk sembako dan sisa dari anggaran tersebut digunakan untuk membeli rapid test, alat kesehatan, masker, APD, termasuk juga insentif makan minum.

 Untuk satgas petugas covid 19 dari DPRD Balikpapan yaitu masing masing kelompok yang terdiri dari 9 orang, jadi 45 anggota dewan semuanya dilibatkan,”jelasnya (tn).

KabarIkn.Com-Balikpapan - Selasa ( 14/04/2020 ), Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qul Rahman melakukan pembagian masker kepada warga di 14 RT di lingkungan daerah jalan Kilat, Balikpapan Barat.

Taufiq menjelaskan kalau besok juga akan dilakukan pmebagian masker di wilayah lain dan ini termasuk perjuangan beliau untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19.

" Jadi kita patuh kepada pemerintah, apalagi kita sebagai anggota DPRD wajib bersama sama untuk berjuang dengan warga agar penyebaran virus tersebut bisa putus," Kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qul Rahman.di Posko Covid-19 Selasa(24/04/2020)

Untuk masker yang sudah dikeluarkan oleh taufiq sendiri ada 10 ribu masker dan terus di produksi. Pembagian masker ini tidak ada unsur politiknya sama sekali dan murni berjuang untuk amanah dari warga.

Taufiq menambahkan bahwa saat ini beliau bergerak terus untuk berjuang bersama warga setempat. Untuk sesi selanjutnya pembagian masih tetap di daerah Balikpapan Barat.

" Mudah mudahan warga khususnya di daerah Balikpapan Barat ini tidak ada yang terkontaminasi atau berstatus ODP maupun PDP. karena, saya selalu memberikan masukan kepada setiap RT dan warga agar selalu mencuci tangan untuk memutus mata rantai virus ini," ujarnya (triani)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat gabungan pembentukan satuan tugas pengawasan penanganan Virus Corona (Covid-19).

Pembentukan satuan tugas tersebut bertujuan memastikan penggunaan anggaran yang disiapkan dalam penanganan Covid-19 tepat sasaran.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Budiono mengatakan pengalihan anggaran yang sedang dibahas oleh DPRD bersama Pemkot Balikpapan ini melibatkan dana yang cukup besar. Sehingga diharapkan rasionalisasi yang diprediksi mencapai Rp 240 miliar itu bisa mencapai masyarakat secara merata dan tidak terjadi penyimpangan.

“Jadi kami perlu mengawasi penanganan pencegahan Covid-19. Apakah sudah efektif baik dari sisi anggaran atau sasaran. Karena ini melibatkan dana pemerintah yang cukup besar,” ujarnya Senin (20/4/2020).

Menurut Budiono pihaknya juga meminta pemkot memaparkan kesiapannya dalam pencegahan maupun penanganan virus, Mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, SDM, hingga jumlah anggaran harus disampaikan. Untuk itu ia menilai pembentukan satuan tugas khusus menangani pengawasan penanganan Covid-19 ini cukup mendesak dilakukan.

“Jelas sekali perlu penanganan yang komprehensif dalam pengawasan anggaran itu, Agar tidak bisa hanya dari pihak pemerintah. Jadi perlu  adanya satgas yang menangani,” ujarnya. (tn)

KabarIkn.Com-Balikpapan - Senin ( 13/04/2020 ), Keseluruhan Anggota DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapid Test covid 19.

Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qul Rahman menjelaskan Anggota DPRD diharuskan untuk mengikuti rapid test ini karena kebanyakan dari seluruh anggota dprd banyak berhadapan langsung dengan masyarakat dan sering melakukan kunjungan keluar daerah.

" soal positif negatifnya nanti tidak perlu ditutupi dan akan dibuka kepada masyarakat agar mereka tau agar dapat diwaspadai," Kata Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman.di kediamanya Selasa (14/04/2020)

Taufiq menambahkan keseluruhan Anggota DPRD Balikpapan maupun instansi manapun tidak perlu ada yang ditutupi dan soal negatif juga postifnya semua tergantung dari hasil tesnya, yang terpenting mereka sudah berkonstribusi dengan masyarakat luas untuk memberitahu.

Diharapkan juga untuk pemerintah daerah agar selalu membuka yang mana warga ODP dan PDP sehingga bisa menjaga kinerja dari kampung covid 19 di kelurahan masing masing untuk dapat mewaspadai dan memberitahu kepada warga warganya (triani/).

KabarIkn.Com-Balikpapan- Senin ( 20/04/2020 ) , DPRD Kota Balikpapan melakukan pembahasan mengenai Rasionalisasi APBD yang terkait dengan beberapa hal adanya pemangkasan dari DPR Pusat sebanyak 26%.

 Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh S.sos menjelaskan ada juga surat dari gubernur bahwa ada perlungan dalam bagi hasil provinsi ke Balikpapan yang terbilang angkanya sangat fantastis dan diluar nalar yaitu 62% . Bisa dibilang pemangkasan ini cukup menyakitkan bagi daerah sehingga mereka akan mencoba bertemu dengan gubernur dan semoga pemangkasan tersebut dapat turun .

 Kemudian sebelum pembahasan rasionalisasi DPRD Kota Balikpapan membahas mengenai anggaran untuk penanganan covid 19. Jadi stressing nya adalah bagaimana pemerintah daerah melalui gugus tugas akan membantu masyarakat Balikpapan yang terdampak covid 19. Yang dibantu dalam hal ini bukan hanya gakin tetapi masyarakat yang ada di lingkungan RT yang terdampak seperti tukang sayur , pekerja yang terkena PHK , Pengangguran , Tukang ojek dan lainnya.

Rencananya mereka akan dibantu dalam 3 bulan pertama dan angkanya masih dalam pembahasan. Dalam pembahasan gugus tugas menyampaikan akan memberi 300 ribu untuk bulan pertama , tetapi pihak dari DPRD Balikpapan sendiri mengusulkan 250 ribu untuk empat bulan.

" Teknisnya mungkin di bulan ramadhan ini akan dibesarkan silahkan tetapi totalnya tetap harus 250 untuk 4 bulan," Kata Ketua DPRD Kota Balikpapan , Abdulloh S.sos

DPRD Balikpapan menghendaki 30% dari jumlah KK yang ada di Kota Balikpapan , diharapkan dengan teknis yang diberikan 30% jumlah KK yang terdampak tersebut dapat ter cover oleh bantuan tersebut.

Abdulloh menambahkan bahwa mereka melihat dari pendataan 58 miliar tersebut kalau masyarakat yang terdampak itu termasuk masyarakat yang gakin.

Memang dalam struktur DPRD tidak dimasukkan dalam gugus tugas , tetapi karena fungsi anggaran yang digunakan adalah anggaran APBD maka DPRD membuat bantuan tugas pengawasan covid 19. Tugasnya adalah mengawasi proses pendistribusian batas pembelian.

" DPRD Balikpapan juga menerima bantuan donasi dari masyarakat untuk ditampung dan kemudian diserahkan," ujarnya.(tn)

KabarIkn.Com-Balikpapan - Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Kamaruddin menanggapi mengenai BPJS.

 Kamaruddin menjelaskan bahwa BPJS memang tidak masuk dalam stimulus pemerintah dan yang baru masuk adalah listrik juga dana bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, untuk daerah seperti Balikpapan belum bisa masuk ke dalam stimulus pemerintah tetapi tidak tau untuk kedepannya.

 " Untuk tahun ini PBI atau BPJS Gratis itu yang ditingkatkan oleh pemerintah pusat diketahui ada kenaikan. Kemudian pemerintah provinsi juga menaikkan jumlahnya," Kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Kamaruddin.liwat Seluler Sabtu (11/04/2020)

 Kamaruddin menambahkan kalau sekarang untuk BPJS Mandiri banyak juga yang ditanggung oleh Perusahaan, TNI dan lainnya itu tidak ada isu. Untuk BPJS kelas III sekarang ini diketahui tidak jadi naik dan pemerintah tidak menganggarkan lagi untuk hal tersebut karena sudah dianggap lebih dari cukup yang dibantu oleh pemerintah.

 " Jadi untuk BPJS stimulus covid ini belum masuk ke pemerintah," ujarnya.

 Stimulus tersebut juga dibedakan ada yang paket dari pemerintah pusat dan ada yang dari pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten masing masing. Untuk saat ini pemerintah kota baru memasukkan stimulus PDAM dan itupun juga tertentu selama 3 bulan.

 Mengenai bantuan tunai juga sedang dikaji mengenai siapa siapa saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

 Intinya untuk BPJS belum bisa ditangani oleh pemerintah kota. kamaruddin menjelaskan bahwa pemerintah kota juga memiliki keterbatasan anggaran dan pemerintah juga sangat berhati hati,” tegasnya

 Mengenai pembatalan ujian karena kasus covid ini memang kebijakan dari pemerintah pusat dan tentunya di daerah hanya mengikuti dari pemerintah pusat,” jelasnya (beny)