KabarIkn.com,Balikpapan- Masalah data yang dikeluarkann oleh Dinas Sosial Balikpapan dengan angka 9.368 hasil pendataan melalui 34 kelurahan se Kota Balikpapan mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono

Menurutnya yang dirilis oleh dinas sosial Balikpapan, itu mungkin beracuan atau mengacu dari kementerian sosial karean disana ada namanyan PKH dan KIS yang telah mendapatkan BLT bisanya saja mengacu pada acuan kementerian

“ketika dari dinas sosial sudah diluncukan berarti mengacu dari data kementerian sosial, berarti nanti anggaranya dari pusat ,” kata Budiono lewat selelur Selasa (14/04/2020) malam

Lebih jelas Budiono menyampaikan,kita punya anggaran untuk penanganan covid-19 di Kota Balikpapan,Ia berharap pemerintah juga melakukan subsudi atau bantuan langsung kepada masyarakat yang berdapak,baik itu pekerja sosial,pedagang, atau pekerja harian.”harusnya ada dua data, data satu dari kemeterian sosial yang anggarannya dari pusat yang dat akan dipalidasi lagi yang melibatkan RT dananya dari pemerintah kota balikapapan,” jelasnya

Budiono berharap bahwa pemerinta kota punnya anggaran besar untuk penangan covid-19 seharusnya sebagian untuk membantu masyarakat atau warga yang berdampak covid-19, dan juga pemerintah harus mendata ulang dan harus melibatkan RT dan relawan-relawan data yang sudah dikeluarkan oleh dinas sosial tersebut,

Budiono berpendapat bahwa data 9.368 tersebut adalah data dari kementerian sosial  tapi data untuk pandemic akhirnya masyarakat yang tidak gak bisa beraktifitas atau berhimbas dengan ditutupnya 15 ruas jalan harus didata ulang,” tegasnya

Intinya dinas sosial bersama dengan TKSK / PSM harus melakukan pendataan ulang, selain data dari kementerian sosial harus juga melakukan pendataan lagi harus melibatkan RT, jadi data yang dirilis oleh dinas sosial adalah data kementerian sosial,kalau masyarakat atau RT belum dilibatkan tentu belum valid datanya,” jelas Budiono (beny)