DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan – Kamis ( 11/06/2020 ) , Komisi I DPRD Balikpapan melakukan kegiatan RDP  bersama Satpol PP dan Pihak Kecamatan mengenai adanya kegiatan New Normal di Balikpapan.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Johny NG menjelaskan bahwa Pak Camat diminta untuk ikut mensosialisasikan terkait New Normal ini kepada masyarakat. Karena camat juga merupakan ujung tombak dari Pemerintah Kota maka diminta camat bersama satpol PP untuk memperhatikan dengan benar apabila ada kerumunan orang jangan segan untuk dibubarkan.

Lalu, mengenai masalah masjid jika ada masyarakat yang melaksanakan sholat diharapkan untuk dapat dibatasi jarak dengan jama’ah yang lainnya, karena selama komisi I melihat di lapangan masih banyak warga yang tidak mengindahkan aturan tersebut.

“ Kita semua berkewajiban untuk menjaga Kota Balikpapan, maka dari itu kita meminta bantuan dari satpol PP dan pak camat bagaimana caranya agar dapat mensosialisasikan terkait New Normal tersebut,” Kata Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Johny NG. ( beny )

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufiq Qul Rahman

KabarIkn.Com-Balikpapan-Di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19, berbagai langkah pencegahan agar tidak terinfeksi terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Untuk mencegah penyebaran COVID-19, Pemkot Balikpapan menutup sejumlah ruas jalan, Penutupan dilakukan Pagi hari Pukul 09:00-14:00 wita dan Malam Hari Pukul 20:00-02:00 wita.

Anggota Komisi lll DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, penutupan jalan ini harus segera dibuka, jadi kami minta kebijakan dari Walikota Balikpapan sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Balikpapan, karena tidak efisien.

"Akibat penutupan jalan tersebut menimbulkan kemacetan, tidak efisien dan membuang-buang anggaran," ungkapnya.

"Sudah ada penerapan persiapan new normal oleh Presiden RI Jokowi Dodo, untuk seluruh indonesia bisa dapat menerapkannya, tapi tetap dengan protokol kesehatan COVID-19," jelas Taufik.

"Supaya tidak berdampak pada ekonomi Balikpapan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan, semua harus di buka dan segera," kata dia.

"Sebelum saya masuk kantor, sempat berkeliling, dan melihat jalan macet akibat penutupan ruas jalan, percuma ditutup mobil dan motor lewat jalan tikus," urainya.

"Akibat motor dan mobil lewat jalan tikus tersebut banyak jalan yang rusak, sesuai dengan instruksi terkait new normal, saya selaku anggota DPRD Balikpapan dari Partai PKB meminta kepada Walikota Balikpapan sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Balikpapan, secepatnya membuka penutupan ruas jalan yang ada di Balikpapan, karena itu tidak efisien," tuturnya.

"Coba liat daerah kampung timur, gunung guntur dan Balikpapan baru macetnya luar biasa, ini bisa menghambat ekonomi di Balikpapan, jadi semua anggaran APBD COVID-19 Balikpapan itu bisa kita hemat dengan membuka penutupan ruas jalan," bebernya.

"Jangan sampai terjadi gesekan-gesekan di masyarakat, karena masyarakat saat ini sudah jenuh dengan keadaan saat ini," ucapnya.

"Percuma jalan ditutup, tapi mall dibuka, pasar dibuka, jadi pada intinya saya Taufik Qul Rahman selaku Anggota DPRD dari Partai PKB meminta kepada Walikota Balikpapan sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Balikpapan, mempunyai wewenang penuh bisa mengambil sikap dalam waktu dekat semua penutupan ruas jalan segera dibuka, agar kemacetan di lorong-lorong dan jalan tikus tidak lagi mengalami macet," pungkasnya.(yd/triani)

KabarIkn.com,Balikpapan – Rabu ( 10/06/2020 ) , DPRD Balikpapan melakukan kegiatan Rapat Gabungan yang membahas tentang Agenda Kerja DPRD Kota Balikpapan pasca rencana New Normal, jadi kegiatan dewan tersebut disusun kembali untuk di Bulan Juni saja dan menyesuaikan di pandemi covid-19 ini mereka menjadwalkan agenda kerja per satu bulan.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh S.Sos menjelaskan pada rapat gabungan tadi juga menjelaskan tentang sosialisasi dan kode etik, karena tatib nya sudah ada pada tahun 2018 dan untuk acuan badan kehormatan juga memerlukan kode etik. Jika ada yang melanggar kode etik tersebut juga pastinya akan diberikan sanksi , tetapi DPRD Balikpapan juga harus melengkapi komponen yang lain .

Terkait dengan Kunjungan Kerja memang tidak ada yang melarang adanya kegiatan Kunker tersebut akan tetapi kegiatan itu diserahkan kepada para anggota dewan yang memang mampu untuk melaksanakan rapid test , karena gugus tugas sendiri sudah menjelaskan bahwa diluar daerah harus dilakukan Rapid Test atau PCR maupun Test Swab.

“ jika ada anggota yang mampu melengkapi hal tersebut maka DPRD akan menugaskan anggota nya melakukan Kunjungan Kerja tersebut,” Kata Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh S.Sos

Selain itu , DPRD Balikpapan juga melaksanakan Sidang Paripurna tentang Jawaban Akhir Wali Kota Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Tentang Pajak Online dan Pembatasan Penebangan Pohon.

Diketahui semua tahapan tersebut telah dilakukan semua dan pada hari ini adalah penandatanganan bersama antara DPRD Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan untuk kemudian dikirim ke Gubernur bagian hukum Prov Kalimantan Timur untuk dievaluasi . ( triani )

KabarIkn.com,Balikpapan –  Terkait dengan pembukaan masjid yang memang sangat ditunggu oleh masyarakat , DPRD Balikpapan mewakili masyarakat menyampaikan masjid akan dimulai pada tanggal 05 Juni 2020. Tentunya diharapkan juga kepada tokoh masyarakat , tokoh agama baik itu Kemenag , MUI harus intern menyampaikan kepada pengurus masjid tetap bisa melaksanakan sholat  di masjid masing masing.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Subari menjelaskan bahwa dalam melaksanakan ibadah tersebut masyarakat tetap harus melaksanakan protokol  kesehatan covid 19 seperti  menjaga jarak maupun mencuci tangan. Hal tersebut harus dilaksanakan karena Balikpapan belum menurun terkait dengan kurva .

Diharapkan pada kelonggaran tersebut tidak membuat pasien positif di Balikpapan menjadi bertambah dan diharapkan juga dengan adanya pembukaan masjid tersebut semoga tidak terjadi penambahan pasien. ( beny )

KabarIkn.com,Balikpapan – Senin ( 08/06/2020 ) , Komisi IV DPRD Balikpapan melakukan kegiatan Rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. Dalam Rapat tersebut mereka membahas mengenai Rencana Mekanisme , Rencana skenario yang kemungkinan bisa terjadi dalam hal Penerimaan Siswa Didik Baru.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa menjelaskan hal tersebut sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan sebelumnya bahwa di bulan Juni ini akan dilaksanakan PPDB mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK.

Kemudian, terkait pembagian zonasi dan sistem lainnya itu sudah diatur oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur. Komisi IV DPRD Balikpapan berharap dan terus mengawal proses ini , mereka juga berharap para pihak dari Diknas untuk terus mengawal dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ditengah pandemi seperti ini protokol kesehatan harus tetap dilksanakan , lalu sistem online harus tetap dijalankan.

“ Kita hanya bisa memastikan bahwa sistem yang akan digunakan tersebut tidak memiliki kendala dan jaringan internet juga menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan tersebut,” Kata Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Taqwa.

Komisi IV DPRD Balikpapan tidak sependapat jika ditengah pandemi seperti ini sekolah tingkat SD maupun SMP tetap dibuka, karena kita tidak tau bagaimana nantinya murid tersebut melaksanakan protokol kesehatan di sekolahnya dan orang tua juga pasti masih khawatir.

Mereka terus menegaskan kepada Dinas Pendidikan jika ada instruksi dari Pemerintah untuk membuka sekolah harus dilihat dulu kondisi nya seperti apa, Jika kondisi belum steril maka akan dibuat kebijakan total sendiri dan sekolah tidak dibuka dulu. ( triani )

KabarIkn.com,Balikpapan-Pada saat ini banyak warga yang menanyakan terkait bagaimana pendistribusian Jaringan Pengaman Sosial ( JPS ) dari Pemerintah Kota kepada warga yang belum mendapatkan bantuan tersebut . Mengenai hal tersebut DPRD Kota Balikpapan mencoba untuk menyampaikan kepada Gugus Tugas Covid 19 bagaimana cara pendistribusian bantuan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin menjelaskan bahwa akan ada semacam evaluasi nantinya yang diminta oleh Pemerintah Kota mengenai cara pendistribusiannya jika memang ada. Harapannya karena termasuk keluhan dari masyarakat maka DPRD Kota Balikpapan harus mendengarkan keluhan tersebut.

Kalau mengenai efisien ataupun tidak efisien dari kinerja pendistribusian JPS tersebut jika itu dibilang sudah baik tetapi kenyataannya dilapangan masih belum sempurna, pendistribusian tersebut juga tepat sasaran tetapi kenyataannya masih banyak warga yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Sabaruddin menambahkan oleh karena itu DPRD Balikpapan sama sama melihat dilapangan apa saja kendala yang dikeluhkan oleh masyarakat. DPRD Balikpapan juga sudah menyampaikan bahwa warga yang mendapat bantuan tersebut yang masuk kedalam kriteria dari JPS tersebut, tetapi ada sebagian masyarakat yang juga sulit untuk menerima penjelasan tersebut.

Lalu, mengenai pembagian JPS di tahap ke II yang bisa dinilai tidak sesuai dengan target nilai yang disediakan oleh Pemerintah Kota , Sabaruddin menyampaikan bahwa idealnya di bantuan selanjutnya tidak ada lagi sembako tetapi diberikan uang tunai saja.

“ Hal tersebut termasuk evaluasi , karena banyak keluhan bahwa selesai melakukan sidang ditemukan beras yang tidak layak , lalu telur yang diberikan juga banyak yang busuk jika itu diganti maka akan memakan waktu lagi  dan ada juga kue kering yang dibagikan,” Kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin.

Keluhan dari masyarakat yang disampaikan pada saat kegiatan reses DPRD bahwa masyarakat memohon dalam bantuan semacam ini diberikan dalam bentuk uang saja jadi masyarakat bisa membeli kebutuhannya sendiri dan pertimbangan ini juga harus didengar oleh pemerintah karena ini adalah sebuah masukkan. ( triani )

KabarIkn.com,Balikpapan – Bantuan tahap 1 dan tahap ke II sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Tentu saat dilapangan DPRD Balikpapan melihat terjadi banyak hal sehingga harus dilakukan evaluasi , salah satunya adalah masih banyak warga yang tidak terdata dan banyak sekali data data yang masuk.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari menjelaskan bahwa DPRD Balikpapan sudah mengajukan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini juga ke Dinas Sosial agar data dari warga tersebut harus di masukkan atau harus mendapatkan bantuan tesebut . Dalam hal ini Dinas Sosial menjanjikan bahwa nanti pada tahap ke III dan Ke IV nantinya juga akan diberikan kepada warga yang tidak menerima bantuan pada tahap ke II.

Lalu, DPRD Balikpapan juga melakukan evaluasi terkait dengan kualitas barang karena nanti dikhawatirkan dari penyedia barang tersebut di stock dan jatuh ke tangan masyarakat dalam bentuk barang yang rusak akhirnya tidak dapat tergunakan dengan baik.

Subari menambahkan untuk bantuan tahap ke III dan IV bagi warga yang tidak terdata di bantuan sebelumnya akan diusulkan kepada Dinas Sosial agar dapat di akomodir. Kemudian terkait quantity bantuan tersebut dengan harga dari penyedia barang , banyak keluhan dari masyarakat mengenai hal tersebut karena bantuan tersebut yang berupa telur diganti dengan Kue Kering.

“ Setelah diakumulasi harga dari bantuan tersebut bisa dibilang tidak sesuai dengan yang dijanjikan yaitu 300 Ribu dan hampir hanya sekitar 70% dari nominal yang disepakati bersama saat rapat di DPRD,” Kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari.

Hal ini akan dicari informasi lebih lanjutnya oleh DPRD Balikpapan jika ada bocoran atau itu dipotong dengan personal tentunya nanti akan dicari tau. Terkait dengan quantity tersebut tentunya pasti akan di evaluasi karena jumlah bantuan sebesar 300 Ribu tersebut tidak boleh diambil dari yang lain.

Terkait dengan penutupan jalan juga akan dievaluasi karena bisa dibilang penutupan jalan tersebut sudah tidak efektif dan DPRD Balikpapan juga sudah menyampaikan di Forum Forkopimda bahwa jalan seharusnya sudah bisa dibuka. ( triani )

KabarIkn.Com,Balikpapan-Jumat ( 22/05/2020 ), Pembagian Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) dilakukan di daerah Balikpapan Barat. Pada pembagian BLT tersebut diketahui ada beberapa warga yang kesulitan yaitu dengan adanya persyaratan dari pihak kantor pos yang harus sesuai data.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman menjelaskan bahwa beliau tidak setuju dengan hal tersebut, hak tersebut harus tetap dibagikan ke warga karena itu adalah uang rakyat. Kegiatan tersebut juga membuat warga bergerombol dan tidak mematuhi aturan social distancing

" Pembagian BLT yang penting itu sesuai dengan surat yang diberikan oleh BRI maupun kantor pos, ya harus dijadikan persyaratannya. Bukan malah makin menyusahkan warga dengan syarat syarat yang tidak harus di penuhi " Kata Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman lewat seluler Jumat (22/05/2020).(beny)

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Johny Ng

KabarIkn.Com,Balikpapan – Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Johny Ng memberikan tanggapan mengenai Jaringan Pengaman Sosial ( JPS ) . Beliau mengatakan bahwa bantuan JPS sebesar 300 Ribu yang diberikan pada tahap I maupun tahap kedua jangan sampai dikurangi karena bantuan tersebut merupakan hak masyarakat.

Jika nantinya pada bantuan tersebut ada biaya biaya pajak maupun biaya transport itu merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota. DPRD Balikpapan juga memiliki Pansus Covid-19 dan akan disampaikan didalam pansus tersebut untuk menindak lanjuti beberapa masyarakat yang mengeluh bahwa dari total bantuan 300 Ribu tersebut pada tahap I yang sampai kepada masyarakat itu hanya kurang lebih 230 Ribu sehingga bisa dikatakan ada kekurangan sekitar 70 Ribu.

“ Maksud saya , seharusnya pada bantuan tahap ke II diharapkan kekurangan dari bantuan tersebut dapat diberikan dan untuk pajak sebaiknya jangan dibebankan kepada masyarakat. Sedangkan bantuan yang diharapkan di tahap ke II malah dikurangi ,” Kata Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Johny NG.

Hal seperti ini tidak bisa ditutupi harus ada transparan dari pihak pemkot, maka dari itu nanti Johny Ng selaku anggota badan pengawas bidang covid-19 akan menyampaikan kepada pansus dan hal tersebut akan dipertanyakan kepada Gugus Tugas Balikpapan maupun Walikota beserta jajarannya.

“ Ada keinginan kedepannya agar bantuan tersebut diberikan berupa uang tunai agar masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan lagi,” ujarnya.

Johny juga menambahkan jika ada hal hal yang melanggar seperti masalah harga maka dengan adanya kelompok Pansus DPRD nanti mereka yang akan menindaklanjuti mengenai permasalahan tersebut,”tegas Johny (ben/triani).

KabarIkn.Com,Balikpapan-Diketahui beberapa hari yang lalu DPRD Kota Balikpapan telah melakukan Rapid test yang diikuti oleh 45 anggota dewan dan 75 Staff maupun Naban.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin menjelaskan bahwa dari hasil rapid test tersebut dinyatakan ada 9 orang yang dinyatakan Reaktif. 9 orang tersebut antara lain 4 orang dari anggota DPRD Balikpapan, 2 PNS dan 3 Non PNS, dari hasil swab  yang diterima oleh DPRD Balikpapan bahwa dinyatakan 9 orang tersebut di konfirmasi negatif.

" jadi memang pada saat reaktif kami menghimbau kepada para anggota untuk menjaga stamina, kesehatan dan selalu meng isolasi diri selama 14 hari. Hal ini langsung diterapkan oleh mereka dan hasilnya langsung dinyatakan negatif, kami sangat bersyukur sekali," Kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin.

Oleh karena itu, dengan adanya hasil swab dinyatakan negatif maka aktifitas dewan setelah lebaran dinyatakan aktif kembali. Untuk kegiatan reses masih tetap dilaksanakan, mereka menerapkan dengan sistem aplikasi zoom dan ada juga yang melakukan dengan cara social distancing, lalu mengumpulkan maksimum 20 orang.

Sabaruddin juga menghimbau kepada semua masyarakat bahwa mereka sebagai Anggota Dewan saat dilakukan test kemarin dinyatakan tidak memiliki gejala bentuk apapun dan bisa dibilang dinyatakan sebagai Orang Tanpa Gejala ( OTG ). oleh karena itu, pola kesehatan harus tetap dijaga, mencuci tangan dan tetap menggunakan masker (beny)

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh S,Sos

KabarIkn.Com,Balikpapan – Kamis ( 04/06/2020 ) , DPRD Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan rapat mengenai penjadwalan kinerja anggota DPRD . Karena sudah ada perintah terkait New Normal maka DPRD Balikpapan akan melakukan tugas diuar kebiasaan sebelumnya.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh.S.Sos menjelaskan bahwa hal tersebut dijadwal ulang untuk melaksanakan tugas keseharian para Anggota Dewan antara lain Rapat Dengar Pendapat,Rapat Paripurna,Menggarap Perda Perda yang belum selesai dan sebagainya.

Menurut,Abdulloh, mengenai New Normal yang akan dilaksanakan itu bagus untuk keperluan ekonomi khususnya untuk warga kota Balikpapan agar semua para pelaku usaha bisa mulai membuka usahanya kembali , Kemudian para pekerja bisa memulai kerja kembali.

“ Mudah mudahan New Normal tersebut bisa dilakukan secara bertahap dan perekonomian untuk warga Balikpapan sudah mulai bangkit kembali “ Kata Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh.S.Sos.Kamis (4/06/2020)

Dari hasil kesepakatan rapat dengan para Anggota DPRD maupun satgas pengawasan covid , hasil pantauan mereka dilapangan bahwa penutupan jalan itu bisa dikatakan tidak efektif lagi dan mungkin bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik seperti dikeluarkannya Perwali , Pengetatan harus menjaga jarak , Wajib menggunakan masker,”jelasnya (by/triani)

Kabarikn.com,Balikpapan - Kamis ( 21/05/2020 ), Pemkot Balikpapan melakukan Press Conference terkait perkembangan Covid 19 di Kota Balikpapan.

Walikota Balikpapan, Rizal Effendi menjelaskan bahwa pada hari ini Pemkot cukup banyak menerima hasil swab yaitu 27 test swab terutama dari BBLK Surabaya. Diketahui juga ada 2 pasien sembuh yang berasal dari Rumah Sakit Hardjanto dan Rumah Sakit Hermina. Total pasien positif di Balikpapan tidak ada perubahan, tercatat ada 50 pasien positif dan yang dirawat ada 15 pasien. Pasien sembuh ada 33 orang, lalu yang meninggal ada 2 orang.

Ada 3 kasus swab ulang yang memiliki hasil test swab yang masih positif. Kemudian, 22 kasus negatif baru yang terdiri dari 17 pasien PDP di Balikpapan sehingga mereka dapat meninggalkan Rumah Sakit. Jumlah Orang Tanpa Gajela  ( OTG ) di Balikpapan saat ini tercatat 156 orang dan terdapat penambahan OTG sebanyak 15 orang. Untuk pasien ODP ada 388 orang atau bertambah 8 orang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Dr. Andi Sri Julianty menjelaskan 2 pasien positif yang terkonfirmasi sembuh pada hari ini yang pertama perempuan ( 58 tahun ) dirawat sejak tanggal 07 April 2020 memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta dan perempuan ( 43 tahun ) dengan transmisi lokal yang dirawat sejak tanggal 03 April 2020.

Spesimen yang masih ditunggu oleh DKK maupun Pemkot masih ada 47 spesimen di BBLK Surabaya, karena walaupun Rumah Sakit Kanudjoso dan Rumah Sakit Pertamina buka tetapi masih ada keterbatasan karena baru dimulai. Untuk OTG semuanya juga di test swab dan rata rata swab OTG tersebut yang dikirimkan ke BBLK Surabaya.(triani)