DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (18/11/2025).

Paripurna ini digelar sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada struktur RAPBD 2026.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan atas respons cepat dalam menyesuaikan dokumen anggaran. Ia berharap meskipun terjadi pemotongan dana transfer, pemerintah daerah dan DPRD tetap dapat menjaga fokus pada pelayanan publik serta program prioritas.

“Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan seluruh perangkat daerah akan bekerja intensif untuk mengurai setiap proses anggaran agar efisiensi yang dilakukan tepat sasaran tanpa mengorbankan program-program vital,” ujar Alwi. Ia juga meminta seluruh fraksi untuk menelaah RAPBD hasil penyesuaian sebelum disampaikan dalam pemandangan umum dan pendapat akhir.

Di akhir rapat, Alwi mengajak seluruh peserta paripurna untuk mendoakan enam anak yang menjadi korban meninggal dunia dalam kejadian yang dilaporkan pada malam sebelumnya.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan penjelasan atas perubahan signifikan struktur RAPBD 2026 akibat turunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Perubahan ini merujuk pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor S62-PK-2025 tanggal 23 September 2025.

Bagus menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp3,83 triliun turun menjadi Rp2,95 triliun, atau berkurang sekitar Rp1 triliun. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan paling besar, dari Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun.

Penurunan tersebut meliputi:

Dana bagi hasil pajak turun Rp158,92 miliar

Dana bagi hasil SDA turun Rp767,97 miliar

Dana alokasi umum turun Rp130,17 miliar

Total penurunan pendapatan dari pusat mencapai Rp1,057 triliun

Penurunan ini disebut sebagai yang terbesar dalam lima tahun terakhir, bahkan melebihi koreksi pendapatan pada masa pandemi COVID-19 maupun pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja.

Belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp4,28 triliun juga harus disesuaikan menjadi Rp3,36 triliun. Pemerintah Kota Balikpapan memfokuskan ulang belanja pada kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta infrastruktur perkotaan termasuk pengendalian banjir dan layanan air bersih.

Selain itu, penguatan UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital tetap menjadi fokus prioritas.

Adapun pembiayaan daerah turut mengalami penyesuaian. Perkiraan SILPA tahun anggaran 2025 diturunkan dari Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar.

Bagus mengakui bahwa RAPBD 2026 masih menghadapi keterbatasan ruang fiskal, namun optimistis tantangan tersebut dapat dihadapi melalui kerja sama antara Pemkot, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kita tetap mencari sumber PAD baru, termasuk dari beberapa retribusi. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan kita bisa menggelar event nasional untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD dengan doa bersama dan harapan agar seluruh tahapan pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar demi kepentingan masyarakat Kota Balikpapan. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan — Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Hamid, menyampaikan apresiasi dan harapan besar atas terpilihnya Gasali sebagai Ketua KONI Kota Balikpapan. Ia menilai hadirnya kepemimpinan baru ini menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembinaan olahraga di Balikpapan.

“Saya sebagai Sekretaris Komisi IV tentu berbangga atas terpilihnya Pak Gasali. Harapannya, di bawah kepemimpinan beliau, KONI Balikpapan semakin berkembang,” ujar Hamid, Senin (17/11/2025).

Hamid mengungkapkan bahwa selama ini masih ada sejumlah cabang olahraga (cabor) dan atlet yang tertinggal dalam pembinaan. Dengan ketua baru, ia berharap berbagai kekurangan tersebut bisa dibenahi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas atlet.

“Cabor-cabor yang memiliki prestasi harus bisa diakomodasi dengan baik, baik dari sisi anggaran maupun pembinaan,” tegasnya.

Terkait adanya pemangkasan anggaran yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak, Hamid mengakui hal itu akan berdampak pada proses pembinaan atlet. Namun ia optimistis KONI di bawah Gasali dapat melakukan penyesuaian yang tepat. “Kita harus memulai dari hal-hal kecil, memprioritaskan cabor yang sudah menunjukkan prestasi. Yang penting optimalisasi dulu,” katanya.

Beberapa cabor yang dinilai perlu mendapatkan prioritas pembinaan antara lain sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis, mengingat potensi prestasi dan minat masyarakat yang cukup besar.

Hamid menutup pernyataannya dengan berharap agar Gazali dapat membawa energi baru bagi perkembangan olahraga di Balikpapan. “Semoga KONI Balikpapan semakin maju di bawah pimpinan Pak Gasali,” ujarnya. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, menyampaikan bahwa proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang sebelumnya telah rampung sejak tiga bulan lalu, terpaksa harus dibuka kembali. Hal ini menyusul surat resmi dari Kementerian Keuangan yang menginformasikan adanya pemotongan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH).

Alwi menjelaskan bahwa penurunan ini tidak hanya terjadi di Balikpapan atau wilayah Kalimantan Timur, tetapi terjadi secara nasional. Karena itu, DPRD wajib terlebih dahulu menyampaikan kondisi tersebut melalui rapat paripurna sebelum melanjutkan pembahasan anggaran.

“Pendapatan daerah yang semula direncanakan Rp3,8 triliun turun menjadi Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH pusat, sekitar lebih dari Rp1 triliun, ditambah pengurangan alokasi DBH dari provinsi,” jelasnya, Selasa (18/11/2025).

Ia mengakui kondisi ini cukup membebani DPRD maupun pemerintah kota, karena sejumlah program prioritas kemungkinan besar harus disesuaikan. Meski demikian, Alwi menegaskan bahwa pemotongan tersebut tidak serta-merta membuat program penting dipangkas habis.

“Kami juga pusing dalam hal ini karena beberapa program prioritas ada yang harus dikurangi. Tapi tidak sampai dihilangkan,” ujarnya.

Alwi menambahkan, pembahasan ulang APBD 2026 akan dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD. “Insya Allah besok kami bersama tim Banggar dan tim TAPD akan membahas ulang APBD 2026,” tutupnya. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Siska Anggraeni, kembali menegaskan pentingnya keberadaan puskesmas yang beroperasi 24 jam untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat, terutama pengguna BPJS. Pernyataan ini disampaikan Siska dalam agenda kerja lapangan pada Senin (17/11/2025).

Siska menjelaskan bahwa banyak masyarakat masih keliru memahami layanan BPJS. Tidak semua jenis layanan dapat ditangani langsung di rumah sakit, sehingga keberadaan puskesmas sebagai layanan kesehatan tingkat pertama menjadi sangat vital.

“BPJS tidak semuanya di-cover di rumah sakit. Karena itu kita butuh puskesmas 24 jam. Orang sakit tidak bisa diprediksi waktunya kapan,” tegas Siska.

Siska menyebutkan bahwa Komisi IV telah turun langsung ke lapangan untuk mengecek jam operasional beberapa puskesmas di Balikpapan. Langkah ini dilakukan agar DPRD mengetahui secara pasti fasilitas mana saja yang perlu diperkuat dalam hal layanan 24 jam.

“Kami harus sering terjun ke lapangan. Kami kunjungi puskesmas-puskesmas, cek jadwal buka sampai jam berapa. Karena kalau ada pasien yang butuh layanan di luar jam operasional, mereka tidak punya akses yang memadai,” ujarnya.

Menurut Siska, banyak puskesmas yang sebenarnya sudah berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun kebutuhan masyarakat yang memerlukan layanan darurat di luar jam kerja masih sering tidak terpenuhi.

“Untuk pasien yang butuh layanan hingga 24 jam, kita harus himbau dan harus lebih tegas lagi. Ini menjadi bagian dari tugas Komisi IV,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa sebelumnya Komisi IV telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh puskesmas untuk membahas hal ini.

“Kemarin kita sudah RDP dengan semua puskesmas. Jadi ini akan terus kita pantau,” tambahnya.

Dengan dorongan dan pengawasan dari DPRD, Siska berharap pelayanan kesehatan dasar di Balikpapan semakin meningkat, sehingga masyarakat—khususnya peserta BPJS—dapat memperoleh layanan medis kapan pun dibutuhkan. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menilai bahwa upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan mulai menunjukkan hasil, meski masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hal ini disampaikan Yusri pada Senin (17/11/2025).

Yusri menyebutkan bahwa dari ratusan titik banjir yang ada, beberapa di antaranya sudah menunjukkan perbaikan setelah dilakukan penanganan oleh pemerintah. Salah satunya di kawasan MT Haryono, yang menurutnya kini mulai mengalami penurunan debit banjir meski hujan deras mengguyur kota pada malam sebelumnya.

“Derasnya hujan malam tadi tidak menyebabkan banjir besar seperti biasanya. Artinya sudah ada progres, tapi tetap saja masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Salah satu persoalan utama yang disorot adalah pembangunan rumah pompa di kawasan MT Haryono. Yusri menilai proyek tersebut belum berjalan efektif dan justru meninggalkan dampak bagi warga di sekitar lokasi.

“Banyak masyarakat yang terdampak. Mereka berharap dengan adanya rumah pompa banjir bisa berkurang, tapi kenyataannya masih merasakan banjir. Ini menjadi PR besar,” tegasnya.

Ia mengatakan bahwa idealnya rumah pompa dibangun pada sekitar 15 titik yang tersebar di 4 hingga 6 kecamatan. Titik-titik tersebut didasarkan pada kajian teknis yang sudah disusun sebelumnya oleh Dinas Pekerjaan Umum.

“Kalau soal efektivitas rumah pompa, kajiannya sudah ada. Silakan ditanyakan ke Dinas PU, karena ini tinggal dilaksanakan sesuai perencanaan. Soal ukuran besar atau kecilnya rumah pompa itu harus disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing titik,” tambahnya.

Yusri menegaskan bahwa DPRD Kota Balikpapan akan terus mengawal proyek-proyek pengendalian banjir ini agar tidak terus menjadi masalah berulang setiap musim hujan.

“Kami akan memastikan bahwa pekerjaannya tepat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Yusri.

Upaya penanganan banjir masih menjadi salah satu fokus Pemkot dan DPRD mengingat tingginya intensitas hujan serta banyaknya kawasan rawan genangan di Balikpapan. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan — Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah program prioritas yang terancam tidak berjalan akibat pemangkasan anggaran. Menurutnya, berbagai usulan yang sebelumnya telah disusun dengan matang, termasuk peningkatan sektor UMKM dan pembangunan fasilitas pariwisata di UPT Pantai Magar, kini banyak yang terpangkas karena kebijakan efisiensi.

“Kita berjibaku untuk peningkatan ekonomi, termasuk program pemberian rombong bagi pedagang kecil yang ekonominya rendah. Tapi semua kacau karena banyak usulan dari dinas mitra Komisi II yang terpangkas habis,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Taufik menjelaskan, saat ini banyak OPD hanya dapat menganggarkan kebutuhan dasar seperti gaji pegawai, pemeliharaan kendaraan, dan perlengkapan kantor. Akibatnya, sejumlah pembangunan yang sudah direncanakan terancam tidak terealisasi, termasuk proyek pembangunan Pasar Impres. Padahal, menurutnya, wali kota sudah menggemborkan rencana itu dan anggarannya telah disiapkan.

“Dengan efisiensi ini, pembangunan Pasar Impres juga terancam. Bagaimana dengan pasar-pasar lain? Di Dinas Perdagangan pun banyak kendala,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi pada mitra kerja Komisi II, tetapi juga mitra Komisi I, III, dan IV. Meski demikian, beberapa pembangunan di Komisi III dinilai masih dapat berjalan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Terkait rencana pembangunan Pasar Induk, Taufik menyatakan proyek itu masih dalam tahap kajian. Ia optimistis DED dan RAB dapat diselesaikan pada 2026 sehingga proses lelang bisa dilakukan, dan pembangunan dapat dimulai pada 2027.

“Insya Allah kalau anggaran sudah stabil dan pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil tanpa potongan yang aneh-aneh, pembangunan bisa berjalan,” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya realisasi dana aspirasi, yang berdampak pada tidak tersalurkannya aspirasi warga yang dihimpun saat reses. Kondisi ini, menurutnya, turut mencoreng nama anggota dewan di mata masyarakat.

“Banyak keinginan warga di dapil yang tidak tersalurkan. Yang tercoreng nama siapa? Dewannya. Padahal itu untuk menyelaraskan dengan RPJMD wali kota. Aspirasi yang harusnya diberikan pun tidak jelas,” tegasnya.

Taufik menambahkan, dana aspirasi bahkan diperkirakan tidak akan muncul lagi pada tahun anggaran mendatang. Ia mengaku banyak solusi yang sebenarnya bisa ditawarkan, namun pihaknya tidak diberi ruang untuk berkontribusi.

“Banyak solusinya, tapi kami tidak diberi kesempatan untuk memberikan solusi,” tutupnya. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menegaskan bahwa persoalan banjir di Balikpapan tidak bisa dilepaskan dari pesatnya pembangunan perumahan dan investasi di kota tersebut. Hal ini disampaikannya pada Senin (17/11/2025) dalam agenda peninjauan titik-titik banjir serta evaluasi pembangunan perumahan yang dinilai turut memengaruhi kondisi drainase kota.

Raja mengatakan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, mengambil inisiatif agar penanganan banjir tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah, tetapi juga dikawal ketat melalui kebijakan dan pengawasan. Ia menekankan bahwa Balikpapan tidak boleh berkembang hanya sebagai kota investasi, tetapi justru mengabaikan persoalan hidup masyarakat, termasuk banjir yang selalu menjadi momok tahunan.

“Kita bersyukur Balikpapan berkembang dengan banyaknya investasi. Tapi jangan sampai perkembangan itu meninggalkan masalah bagi masyarakat. Salah satunya banjir,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa banyak perumahan komersil yang hingga kini belum menyelesaikan infrastruktur pendukung secara maksimal, terutama drainase, saluran air, hingga jalan lingkungan. Menurutnya, beberapa pengembang tidak memenuhi kewajiban pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial (PSU) hingga 100 persen, sehingga menyisakan dampak yang dirasakan warga.

“Kami tidak ingin menyalahkan perumahan A, B, atau C. Tapi setiap pengembang harus punya tanggung jawab. Jangan membangun setengah-setengah. Drainasenya tidak selesai, salurannya tidak diperbaiki, akhirnya masyarakat yang merasakan akibatnya,” tegas Raja.

Ia menambahkan bahwa DPRD mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) yang mengatur kewajiban pengembang dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan penyerahan PSU agar tidak ada lagi proyek yang mangkrak atau menimbulkan masalah baru.

Menurut data yang ia sampaikan, terdapat sekitar 208 pengembang yang beroperasi di Balikpapan. Namun, hingga kini baru sekitar 15–20 pengembang yang telah menyerahkan PSU secara penuh sesuai ketentuan. Bahkan, beberapa di antaranya menyerahkan sebagian fasilitas, tetapi belum menyerahkan bendali (bendungan pengendali banjir), yang justru merupakan komponen penting dalam mitigasi banjir.

“Kalau bendalinya belum diserahkan, kami juga tidak bisa membantu pengerukan atau perbaikan karena itu masih menjadi tanggung jawab pengembang. Ini catatan serius,” katanya.

Terkait lemahnya pengawasan, Raja menyebut hal itu harus diperbaiki oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun DPRD, agar permasalahan banjir tidak terus berulang. Ia berharap pada 2026, aturan terkait penyerahan PSU dan pengawasan pembangunan perumahan sudah bisa diberlakukan penuh.

“Kita ingin pembangunan merata, masyarakat mendapat lampu jalan, drainase baik, dan infrastruktur yang layak. Itu wajib. Mereka juga membayar pajak di daerahnya,” tutupnya.

Isu banjir di Balikpapan hingga kini masih menjadi perhatian utama, terutama di wilayah Balikpapan Selatan yang disebut memiliki sejumlah perumahan dengan PSU yang belum diserahkan secara lengkap. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin 17 November 2025, Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kembali tidak menghadiri Forum Group Discussion (FGD) terkait penanganan banjir di Kota Balikpapan.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, mengatakan bahwa FGD yang digelar kali ini kembali tidak dihadiri para kepala dinas yang diundang, melainkan hanya diwakili oleh pejabat-pejabat di bawahnya.

“Alhamdulillah kami sudah melakukan FGD terkait masalah banjir di Kota Balikpapan. Namun kami sangat kecewa, lagi dan lagi, beberapa kali kami mengadakan FGD, kepala dinas yang diundang tidak hadir. Yang hadir hanya bawahan mereka,” ujarnya.

Raja menegaskan bahwa persoalan banjir merupakan isu krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga OPD semestinya memberikan perhatian penuh dan menghormati undangan resmi dari DPRD.

“Ini masalah penting bagi masyarakat Balikpapan. Kami meminta OPD terkait jangan acuh terhadap undangan kami, karena yang dibicarakan bukan soal personal, tetapi soal kemaslahatan umat, khususnya masalah banjir,” tegasnya.

Ia menambahkan, beberapa OPD yang tidak hadir di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan beberapa dinas lainnya sebagaimana tercantum dalam undangan resmi.

Raja menyebut ketidakhadiran kepala dinas membuat pembahasan menjadi tidak optimal. “Tidak mungkin keputusan penting dibuat jika yang hadir hanya bawahan. Keputusan tetap ada di kepala dinas. Itu yang membuat kami sangat kecewa,” ujarnya.

Menurutnya, alasan ketidakhadiran para kepala dinas juga tidak jelas. Padahal undangan telah disampaikan jauh hari sebelumnya. “Kami merasa tidak dihargai. Ini bukan pertama kali, tetapi sudah terjadi berkali-kali,” tambahnya.

Terkait kesimpulan FGD, ia menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu penyampaian resmi dari pimpinan rapat. Namun ia menegaskan bahwa Komisi III akan terus mendorong keseriusan OPD dalam penanganan banjir.

“Ini undangan lembaga DPRD, bukan perorangan. Sudah seharusnya dihormati,” tutupnya. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan — Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menyoroti persoalan pendataan stunting yang dinilai masih belum akurat dan kerap menjadi penyebab naik-turunnya angka kasus di kota tersebut. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat proses pendataan dan meningkatkan kapasitas para kader posyandu agar penanganan stunting lebih tepat sasaran.

Iim menjelaskan bahwa persoalan stunting di Balikpapan tidak hanya terkait penanganan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan sejumlah data tidak sesuai dengan situasi di lapangan.

“Kadang-kadang data stunting itu bukan nama warga kita. Tiga bulan kemudian, dicari lagi anaknya sudah tidak ada, tapi datanya masih tercatat stunting. Mau ditangani, hilang,” ujarnya,Senin (17/11/2025).

Ia juga mengungkapkan bahwa meski berbagai upaya telah dilakukan, angka stunting masih mengalami kenaikan. Menurutnya, hal ini bisa dipengaruhi oleh perpindahan penduduk serta ketidakakuratan alat dan metode pengukuran. “Bisa jadi timbangan atau alat ukur tidak presisi. Nol koma yang dikumpulkan lama-lama bisa besar angkanya,” jelas Iim.

Untuk itu, Komisi IV mendorong agar para kader posyandu diberikan pelatihan sebelum menerima insentif. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengukuran dilakukan dengan benar. “Saya mendorong kader diberi insentif, tapi sebelumnya harus ada pelatihan. Supaya nimbangnya benar, ukurannya presisi,” katanya.

Selain itu, menurut Iim, masih ada posyandu-posyandu yang belum memiliki tempat tetap sehingga berpengaruh pada kualitas layanan dan pendataan. Ia meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3) memperbaiki sistem pendataan posyandu sambil tetap menjalankan pemberian honor untuk kader. “Saya bilang, sambil perbaiki data posyandu, honor kader tetap harus jalan. Kalau menunggu datanya selesai, kapan honornya keluar?” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa upaya penanganan stunting tidak bisa ditunda, dan komitmen pembiayaan harus tetap ada meski terjadi perbaikan sistem. “Stunting ini program penting. Pembiayaan harus tetap berjalan,” tutup Iim. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Siska Anggraeni, menegaskan pentingnya optimalisasi program BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja nonformal dan masyarakat pelaku usaha kecil, Senin (17/11/2025).

Siska mengungkapkan bahwa banyak laporan masyarakat terkait perusahaan-perusahaan yang masih “nakal”, terutama yang tidak mendaftarkan karyawan mereka ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Kalau tidak didaftarkan, pekerja tidak punya perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja,” tegasnya.

BPJS Ketenagakerjaan Penting untuk Pekerja Nonformal

Dalam dialog bersama warga yang sebagian bekerja di lingkungan Pertamina serta usaha kecil, Siska menjelaskan bahwa bukan hanya pekerja penerima upah yang membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja informal seperti buruh, juru masak, pedagang UMKM, hingga ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil juga berpotensi mengalami risiko kerja.

“Walaupun tidak didaftarkan perusahaan, mereka tetap bisa punya pegangan lewat BPJS Ketenagakerjaan mandiri. Ini penting karena kecelakaan kerja tidak bisa ditanggung BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa proses klaim melalui Jasa Raharja biasanya lebih rumit dan memakan waktu, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi solusi perlindungan yang lebih cepat dan tepat.

Dalam sosialisasinya, Siska menyebutkan beberapa opsi iuran BPJS Ketenagakerjaan mandiri. Iuran kecelakaan kerja dasar berkisar sekitar Rp16.800 per bulan, sementara paket yang mencakup tunjangan hari tua, tunjangan kematian, hingga beasiswa bagi anak pekerja berada pada kisaran Rp37.000 per bulan.

“Manfaatnya banyak. Tidak hanya kecelakaan kerja, tetapi juga tunjangan kematian dan beasiswa pendidikan bagi anak jika terjadi risiko pada orang tua,” jelasnya.

Terkait adanya rumor bahwa BPJS akan dihapus, Siska menegaskan bahwa hingga kini belum ada informasi resmi dari pemerintah pusat.

“Kemarin ada yang menanyakan soal BPJS mau dihapus. Tapi dari BPJS Kesehatan sendiri belum ada informasi. Dari pemerintah pusat juga belum mengeluarkan edaran atau keputusan apapun,” katanya.

Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya pada isu yang belum jelas kebenarannya, terlebih belum ada pernyataan resmi dari kementerian terkait.

Dengan semakin banyaknya pekerja informal dan pelaku UMKM di Balikpapan, Siska berharap masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari keamanan kerja dan perlindungan keluarga. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan — Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gazali, menyatakan bahwa pihaknya tengah mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ramah anak, sehat, dan cerdas. Raperda ini merupakan inisiatif DPRD dan menjadi bagian dari upaya mendukung Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.

Gasali menjelaskan, inisiatif tersebut muncul karena Balikpapan telah menjadi salah satu kota percontohan dalam program perlindungan anak. Untuk itu, fasilitas publik yang mendukung tumbuh kembang anak perlu diperluas dan diperkuat.

“Sebagai mitra Dinas Kesehatan, Komisi IV mengusulkan Raperda ruang terbuka hijau yang ramah anak, cerdas, dan sehat. Ini penting karena Balikpapan menjadi indikator kota layak anak,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Saat ini, beberapa lokasi seperti Taman Bekapai, Taman Tiga Generasi, dan Puspa Indah telah menjadi area ramah anak. Namun Komisi IV menargetkan seluruh kecamatan, bahkan hingga tingkat lingkungan RT, dapat memiliki RTH ramah anak yang dapat digunakan sebagai ruang edukasi.

“Kita ingin tidak hanya di beberapa taman besar. Enam kecamatan bahkan sampai tingkat RT harus memiliki ruang hijau yang sehat, cerdas, dan ramah anak,” tambah Gasali.

Ia menilai RTH ramah anak penting sebagai sarana pembelajaran sejak usia dini, termasuk bagi anak-anak PAUD dan TK. RTH tersebut diharapkan tidak hanya menyediakan arena bermain, tetapi juga fasilitas pendukung seperti ruang baca dan area rekreasi edukatif.

“Ruang ini harus dilengkapi unsur sehat, cerdas, dan ramah anak termasuk lingkungan yang bersih dan ruang baca untuk mengembangkan minat baca,” jelasnya.

Gasali menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan telah mulai memberikan dukungan melalui program desa sehat yang dijalankan melalui Posyandu. Hal ini dinilai dapat memperkuat implementasi RTH ramah anak di lapangan. “Dinas Kesehatan sudah mulai dengan program desa sehat. Ini yang akan kita dorong agar ke depan berjalan lebih baik,” katanya.

Terkait waktu penyusunan, Gasali menargetkan pembahasan Raperda dapat digodok tahun depan. “Target kami tahun depan sudah bisa kami dorong. Harapannya bisa diterapkan secara bertahap,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Raperda ini merupakan regulasi baru, bukan revisi dari aturan sebelumnya. Pada rapat terbaru, Komisi IV fokus membahas satu agenda utama, yakni Raperda Ruang Terbuka Hijau Ramah Anak, Sehat, dan Cerdas. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan — DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Jombang pada Jum'at (14/11/2025). Pihak Sekretariat DPRD Balikpapan menjadi tuan rumah penyambutan dan menegaskan bahwa kunjungan antarlembaga legislatif seperti ini sangat penting dalam memperkuat pemahaman bersama terkait proses kerja kedewanan.

Perwakilan Sekretariat DPRD Balikpapan menyampaikan apresiasi atas kedatangan rombongan tersebut.

“Kami sangat menyambut baik kunjungan DPRD Jombang. Pertukaran informasi seperti ini menjadi ruang belajar bersama, terutama terkait mekanisme pembahasan anggaran, koordinasi komisi, dan penguatan fungsi pengawasan. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat bagi kedua daerah,” ujarnya.

Usai penyambutan, rombongan Komisi B DPRD Jombang berdiskusi langsung dengan Komisi terkait di Balikpapan. Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Berani, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari lebih dalam proses pembahasan APBD di Balikpapan.

“Kita ingin belajar sekadar dulu lah. Poin yang ingin kami pelajari adalah segi duel-ing pembahasan APBD 2020. Di Jombang, prosesnya sudah berjalan dan sudah diparipurnakan, sedangkan di sini masih tahap pembahasan. Itu yang ingin kami dalami,” ujar Anas.

Ia menambahkan, beberapa mekanisme kemungkinan akan diadaptasi untuk diterapkan di Jombang.

“Ya ada, terutama terkait scheduling, skema penyusunan, commissioning, sampai pola rapat komisi dengan OPD-OPD terkait. Ini yang akan kami evaluasi untuk disesuaikan,” jelasnya.

Kunjungan kerja diakhiri dengan sesi tanya jawab, foto bersama, serta pertukaran cenderamata sebagai simbol kerja sama dan komunikasi antarlembaga legislatif yang semakin erat. (t/adv)