KabarIkn.com,Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al-Qadri, menyampaikan bahwa proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang sebelumnya telah rampung sejak tiga bulan lalu, terpaksa harus dibuka kembali. Hal ini menyusul surat resmi dari Kementerian Keuangan yang menginformasikan adanya pemotongan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH).

Alwi menjelaskan bahwa penurunan ini tidak hanya terjadi di Balikpapan atau wilayah Kalimantan Timur, tetapi terjadi secara nasional. Karena itu, DPRD wajib terlebih dahulu menyampaikan kondisi tersebut melalui rapat paripurna sebelum melanjutkan pembahasan anggaran.

“Pendapatan daerah yang semula direncanakan Rp3,8 triliun turun menjadi Rp2,95 triliun. Penurunan terbesar berasal dari DBH pusat, sekitar lebih dari Rp1 triliun, ditambah pengurangan alokasi DBH dari provinsi,” jelasnya, Selasa (18/11/2025).

Ia mengakui kondisi ini cukup membebani DPRD maupun pemerintah kota, karena sejumlah program prioritas kemungkinan besar harus disesuaikan. Meski demikian, Alwi menegaskan bahwa pemotongan tersebut tidak serta-merta membuat program penting dipangkas habis.

“Kami juga pusing dalam hal ini karena beberapa program prioritas ada yang harus dikurangi. Tapi tidak sampai dihilangkan,” ujarnya.

Alwi menambahkan, pembahasan ulang APBD 2026 akan dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD. “Insya Allah besok kami bersama tim Banggar dan tim TAPD akan membahas ulang APBD 2026,” tutupnya. (t/adv)