DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (28/11/2022) , DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Balikpapan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang APBD TA 2023.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Subari menyampaikan adapun hal yang paling disoroti pada paripurna kali ini adalah terkait Infrastruktur DAS Ampal. Pemerintah khususnya DPRD Kota Balikpapan telah menganggarkan Rp 136 Miliar yang harapannya pasa bulan Desember ini DAS Ampal tersebut sudah dapat diselesaikan 32%, tetapi ternyata di lapangan pengerjaan DAS Ampal tersebut baru dikerjakan 0,9%.

" Pada jawaban tadi wali kota menyampaikan pihak dari PT. Fahreza selaku kontraktor DAS ampal bahwa akan ditambah tenaga kerja maupun alat. Nanti akan terus kita awasi dan jika tidak sesuai dilapangan maka akan ada punishment ataupun sanksi," ujarnya.

Mengenai dana kurang salur , DPRD Kota Balikpapan dan Pemkot telah menempatkan dana - dana tersebut sesuai dengan program yang akan direncanakan pada tahun 2023.

Subari menambahkan pada prinsipnya anggaran sudah disesuaikan dengan aturan dan mekanisme yang benar akan tidak terjadi permasalahan nantinya.

Wali Kota telah menyampaikan 5 program untuk RPJMD antara lain peningkatan pendidikan , penanganan banjir dan sebagainya.

Sebagai wujud keprihatinan terhadap bencana gempa di Kabupaten Cianjur Pemerintah Kota mengusulkan alokasi dana bantuan bencana tersebut di APBD Tahun Anggaran 2023.

" Ini juga empati kita untuk turut berduka cita atas gempa yang terjadi di Cianjur. Tentunya kita akan duduk bersama dengan Pemerintah Kota berapa anggaran yang akan kita berikan," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Renovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan telah berjalan sekitar dua bulan. Adapun renovasi yang dikerjakan meliputi perbaikan dinding dan pengadaan .

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan bahwa pekerjaan proyek tersebut telah berjalan kurang lebih dua bulan. Sehingga sejumlah kegiatan dewan meliputi paripurna dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari DPRD Kota Balikpapan agak terganggu dan dijalankan di luar gedung dewan.

Anggaran sebesar Rp 5,8 miliar tersebut untuk perbaikan dinding dan lantai tersebut belum termasuk biaya perbaikan atap yang nilainya hampir Rp 2 miliar.

“Anggaranya juga cukup besar, di dalam itu untuk dinding dan mebler Rp 5,8 M dan atap hampir Rp 2 M. Jadi nanti meja dan kursi diganti menjadi yang lebih modern,” ujarnya, Jumat (11/11/2022).

Ia menyatakan renovasi berjalan hingga akhir tahun dengan menelan biaya anggaran yang cukup besar. Namun, meskipun begitu kapasitas ruang tidak berubah. “Bahkan menjadi lebih sempit. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan- Pedagang blok A Pasar Klandasan meminta Pemkot Balikpapan untuk sesegera mungkin merealisasikan proyek pembongkaran dan renovasi pembangunan pasar.

Diketahui ampir kurang lebih dua bulan pedagang blok A direlokasi di belakang pasar, tetapi hingga saat ini pembongkaran dan pembangunan tak kunjung terlihat. 

Hal ini berimbas pada pendapatan pedagang yang merosot hingga 50%. Lantaran pedangan menempati lokasi lapak kayu yang kurang layak baik bagi penjual maupun pembeli.

Menindaklanjuti permasalahan ini, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono melihat langsung lapak relokasi blok A pasar Klandasan. Ia mengaku merasa sangat prihatin dengan kondisi para pedagang blok A.

" Mereka mengeluh pendapatan berkurang, daganganya cepat rusak. Ini aset Pemkot, pedagang sudah dua bulan direlokasi tapi proyek belum dikerjakan karena terhambat pemenang lelang penghapusan aset yang tidak kunjung melakukan pembongkaran," ujarnya kepada awak media , Senin ( 28/11/2022).

Menurutnya, seharusnya pemenang lelang pembongkaran aset sudah melakukan pembongkaran dua bulan yang lalu. Yang selanjutnya masuk tahapan pelelangan untuk pembangunan renovasi.

"Dalam waktu dekat pihaknya memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan," pungkasnya.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Balikpapan, Abdulloh, S.sos menghadiri kegiatan "Kerja Bakti Lingkungan" yang dilakukan di kawasan Perum Puri Mandastana, meliputi RT 52.53.51.dan 66 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Minggu (27/11/2022).

Kerja Bakti yang di dominasi kaum Ibu-ibu ini juga dihadiri para Ketua RT se-Kelurahan Batu Ampar dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Batu Ampar ini, dirangkai dengan pembukaan dan peresmian nama jalan utama lingkungan RT 52.

Peresmian jalan "Sabulusalam Asri Barokah" ini ditandai dengan pemotongan pita dan tumpeng yang dilakukan langsung ketua DPRD Balikpapan.

Dalam sambutanya Abdulloh mengatakan mengatakan kehadirannya merupakan feedback terhadap masyarakat kota Balikpapan terkhusus warga Kelurahan Batu Ampar.

"Saya hadir pada hari ini merupakan feedback atau perhatian khusus untuk warga masyarakat Balikpapan terkhusus yang berada dikawasan Perum Puri Mandastana, dimana selama ini telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap kami", ujar Abdulloh disambut riuh tepuk tangan warga.

Abdulloh berharap dengan dibukanya jalan utama Sabulusalam Asri Barokah ini dapat membantu masyarakat dalam hal transfortasi untuk melakukan aktivitas warga sehari-hari.

"Semoga dengan dibukanya jalan ini, dapat membatu dan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terkhusus warga Puri Mandastana" ujarnya.

Dalam kesempatan Abdulloh meminta kepada warga setempat agar dapat menjaga dan memelihara jalan tersebut guna kepentingan bersama dalam waktu jangka panjang.

"Saya meminta dan menitip kepada warga agar menjaga dan memelihara jalan lingkungan ini, semoga dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama" tandasnya. 

Dalam kegiatan kali ini, Antusiasme warga yang hadir sangat luar biasa, terlihat saat Ketua DPRD didaulat untuk memotong tumpeng yang kemudian bergeser tempat untuk melakukan pemotongan pita.

Selain itu Abdulloh juga melakukan interaksi kepada warga dengan menampung keluhan yang disampaikan oleh warga.

Sumber : Humas DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan- Senin ( 21/11/2022) , Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar pendapat bersama pihak dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Dalam RDP , Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan Kamaruddin menyoroti terkait pipanisasi dan juga peremajaan pipa PDAM yang perlu diperhatikan lagi untuk dapat dimanfaatkan masyarakat Kota Balikpapan.

"Pipanisasi daerahnya dimana saja dan berapa banyak. Kami harapkan dari anggaran yang digelontorkan Rp 15 M harapannya pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal," ujarnya.

Pipa PDAM di Kota Balikpapan sudah terbilang cukup tua dan butuh perbaikan lagi, serta dibutuhkan perencanaan yang matang ke depannya untuk pekerjaan di PDAM.

"Diketahui pipa PDAM banyak yang sudah tua kami sarankan PTBM membuat perencanaan menyeluruh, mana pipa yang tidak layak untuk segera diganti, siapkan perencanannya," imbuhnya.

Ia menegaskan agar PTMB jangan bekerja setengah-setengah, sebab hal ini sudah diwacanakan dari lama namun tidak selesai-selesai.

Ia juga meminta Plt baru PTMB, Agus Budi Prasetyo yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan agar dapat memperhatikan hal ini lebih serius lagi.

"Harapannya PTMB itu punya Dirut yang definitif bukan lagi Plt, karena tidak bisa leluasa mengambil keputusan dan kebijakan, bagaimana itu keputusan Pemkot," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 24/11/2022) , DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang APBD TA. 2023.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Kota Balikpapan mengalami kenaikan. Sebelumnya APDB Kota Balikpapan sendiri berjumlah Rp 2,7 trilliun , tetapi berdasarkan surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia ternyata Kota Balikpapan mendapat dana tambahan sekitar Rp 874 Miliar , jadi APBD Kota Balikpapan di Tahun 2023 menjadi Rp 3,7 Triliun.

" Dari pandangan fraksi tadi saya pikir fraksi boleh menyampaikan masukannya , tetapi tupoksinya pada Nopen Wali Kota di APBD semula Rp 2,7 Triliun. Karena dasarnya surat tadi ada dua dari Kementrian Keuangan dan Provinsi maka APBD kita berubah jadi 3,7 Triliun," ujarnya.

Ia berharap mudah - mudahan dengan APBD 2023 bisa lebih fokus kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Progres Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tahun 2022 dipastikan di bawah target dan kurang maksimal. Untuk tahun 2022 ada 21 Program pembentukan peraturan daerah yang terealisasi menjadi Perda hingga bulan November ini ada sembilan.

Ketua Bapamperda DPRD Kota Balikpapan , Andi Arif Agung menyampaikan bahwa kesannya progres Bappemperda tahun 2022 itu kurang maksimal, tetapi karena Bapamperda sudah mengcover lima Perda menjadi satu, maka pencapaiannya kurang lebih sama dengan tahun 2021 lalu.

" ada lima perda yang tercover menjadi satu perda yakni Perda Pajak dan Retribusi. Dan pencapaiannya pembicaraan di tingkat pertama dan sudah dievaluasi provinsi," ujarnya , Rabu (23/11/2022).

Tetapi informasi yang diperoleh, perda pajak dan retribusi daerah sebagaimana undang-undang HKPD nomor 1 tahun 2022 harus dievaluasi di Kementerian Dalam Negeri melalui proses yang panjang.

Ada juga Perda Transportasi yang seharusnya sudah terselesaikan dan paripurnakan hanya tinggal menunggu asistensi. Bahkan pihaknya saat ini sudah dikejar ke Provinsi, dan informasi terakhir meminta batas waktu 2 minggu untuk menuntaskan.

“jadi kalau keseluruhan kurang lebih ada empat Raperda yang dituntaskan, tetapi karena yang satu ini mengcover 5 Perda maka kurang lebih ada 9 Perda yang terealisasi, ”pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 23/11/2022) , DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Ke - 26 Masa Sidang III Tahun 2022 dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Wali Kota Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Sabaruddin Panrecalle menyampaikan ada kurang lebih 18 Peraturan Daerah yang ditetapkan pada hari ini. 8 perda adalah inisiatif dari DPRD Balikpapan dan 10 perda inisiatif dari Pemerintah Kota Balikpapan.

" Alhamdulillah hari ini kita sepakati bersama - sama dan mudahan 18 peraturan daerah yang kita keluarkan ini bisa dimanfaatkan dan bisa kita jalankan bersama," ujarnya.

Atas nama pimpinan DPRD Kota Balikpapan ia juga memberi apresiasi atas kinerjanya bersama dengan Bapamperda. Harapannya apa yang dikerjakan oleh anggota Bapamperda untuk kepentingan masyarakat Balikpapan bisa bermanfaat bagi orang banyak.

Tentunya dalam proses pembentukan Dinamika daerah ini , karena ada beberapa fraksi di DPRD Balikpapan maka Perda tersebut bisa disepakati bersama.

" Pembentukan peraturan daerah ini guna memproteksi warga Kota Balikpapan yang mana Perda ini tidak serta merta dilakuka oleh oknum - oknum yang tidak bertanggu g jawab sehingga kita buatkan Perda yang pro kepada Masyarakat Kota Balikpapan,"pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Sampai saat ini Pansus utilitas DPRD Kota Balikpapan terus bekerja. Bahkan pengembang sudah diberikan deadline oleh tim pansus untuk menyerahkan kewajibannya hingga 5 November lalu.

Ketua Pansus utilitas DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan jika tahapan pansus utilitas terus berjalan dan tahapannya saat ini sudah mendekati final.

“Ya masih terus berjalan dan sudah mendekati final. Dan sebelumnya Pansus sudah memberikan deadline kepada pengembang agar pengembang harus segera menyerahkan asetnya berupa lahan pemakaman sebanyak 2 persen,” ujarnya kepada awak media , Kamis (17/11/2022).

aqwa menambahkan pihaknya saat ini telah melakukan pendataan terhadap pengembang yang akan menyerahkan asetnya sebesar 2 persen. Kemungkinan dalam waktu dekat ini pihaknya akan kembali memanggil dinas terkait untuk mengetahui data yang sudah diserahkan pengembang.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa ( 22/11/2022) , Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menerima audiensi dari Komite Seni Budaya Nusantara ( KSBN ) Kalimantan Timur.

DPRD Kota Balikpapan khususnya para Anggota Komisi IV juga menyampaikan selamat atas dibentuknya kepengurusan Komite Seni Budaya Nusantara ( KSBN ) Kalimantan Timur di Kota Balikpapan.

Komite Seni Budaya Nusantara ( KSBN ) ini adalah organisasi untuk menginventarisasi segala macam bentuk kebudayaan di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan maupun Kalimantan Timur.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan , Sandy Ardian menyampaikan harapan mereka dengan adanya kepengurusan ini bisa segera berkolaborasi dan bersinergi dengan stekholder yang lain terutama para rekan - rekan yang sudah eksis di seni budaya itu sendiri.

" Tadi kami memberi masukan kepada para anggota KSBN yaitu bagaimana melakukan semacam analisa terkait dengan kebutuhan atau muatan lokal di Balikpapan yang kemudian perlu di tingkatkan," ujarnya.

Dalam keberadaan KSBN ini diharapkan dapat memunculkan kegiatan yang kongkrit agar Kota Balikapan memiliki ikon khusus dari sisi seni dan juga budayanya.

Komisi IV DPRD Balikpapan juga meminta agar KSBN ini dapat menyentuh anak - anak muda agar tidak ada kesan bahwa seni budaya itu tidak rapi.

" Kami berharap dengan adanya keputusan ini Kepengurusan KSBN ini tetap konsisten dijalankan dan jangan hanya semangat diawal saja," imbuhnya.

Selain itu , Ketua Komite Seni Budaya Nusantara ( KSBN ) Kota Balikpapan Jefry menyampaikan dalam organisasi ini meliputi tradisi lisan , Manuscript , Olahraga Tradisional dan salah satu tugas besar KSBN itu adalah membuat satu informasi budaya terpadu sesuai dengan amanat UUD No.5 Tahun 2017.

" Hari ini kita datang ke DPRD Kota Balikpapan disambut baik oleh para anggota Komisi IV. Mereka sangat suportif untuk mendukung KSBN ini," katanya.

Komite Seni Budaya Nusantara ( KSBN ) di Kota Balikpapan sendiri sudah terbentuk mulai bulan Agustus lalu. Adapun , tugas pokok utama KSBN ini adalah berpacu kepada kemajuan kebudayaan , mulai dari inventarisasi hingga memproduksi budaya itu sendiri.

Jefry menambahkan bahwa mereka ke DPRD Balikpapan belum memberikan usulan , hanya audiensi saja. Tetapi dengan respon yang sangat positif dari Ketua Komisi IV terhadap keberadaan KSBN tentunya mereka diminta untuk lebih partisipatif dan lebih banyak berkegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Wakil ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono kembali menyoroti proyek pengerjaan peningkatan Drainase di Jln Letjend Soeprapto, Balikpapan Barat atau persis dibelakang Plaza Kebun Sayur.

Ia menyoroti rubuhnya dinding drainase yang saat ini masih tahap pengerjaan.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Budiono menyampaikan bahwa proyek ini menelan anggaran cukup besar yakni 2.8 miliar. Awal ia meninjau ke lokasi pengerjaan ia temukan keretakan pada dinding drainase dan pengerjaannya yang kurang rapi.

“Saat itu saya pikir bahwa pekerjaan ini kurang bagus dan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang disyaratkan sehingga terjadi robohnya dinding drainase”ujarnya kepada awak media , Selasa ( 15/11/2022).

Budiono mengaku telah berkoordinasi kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kota Balikpapan untuk mengawasi lebih lanjut terkait ditemukan keretakan pada dinding drainase sebelum terjadi robohnya dinding drainase yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU, untuk mengawasi lebih lanjut. Dan sekarang roboh, kini tinggal Dinas PU dan Inspektorat untuk menginspeksi terkait proyek tersebut," pungkasnya. (tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (21/11/2022) , Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) bersama Dinas PU dan Kontraktor PT.Fahreza Duta Perkasa terkait tindaklanjut proyek Das Ampal dan Perumahan Wika.

Setelah dilakukan sidak beberapa hari lalu , Komisi III DPRD Balikpapan menemukan ketidak profesionalan dari PT.Fahreza dalam pengerjaan proyek Das Ampal. Adapun target yang diberikan Dinas PU kepada PT. Fahreza adalah 32%.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan , H. Kamaruddin menyampaikan dalam RDP kontraktor dari PT Fahreza menjelaskan bahwa akan menambah tenaga pekerja dan lain lain. Pada akhirnya, Komisi III menarik kesimpulan bahwa kontraktor tersebut tidak profesional dalam bekerja.

" Kami menyampaikan kepada Dinas PU untuk bisa melakukan teguran - teguran kepada PT. Fahreza sesuai dengan kontrak yang ada. Jadi , kita masih mengacu pada kontrak antara Pemerintah Kota melalui PU bersama PT.Fahreza," ujarnya.

Apabila target 32% tersebut tidak tercapai dan sudah mendapat 2 teguran maka tidak menutup kemungkinan kontrak PT. Fahreza ini akan diputus oleh Pemerintah , tetapi tentunya dengan beberapa proses yang harus dilalui 

Kamaruddin juga menanyakan bagaimana dengan jaminan uang muka yang sudah diberikan , ternyata jaminan uang muka tersebut ada dan jaminan pelaksana dari PT. Fahreza juga aman.

" Musahan jika terjadi sesuatu hal misalkan sampai pemutusan kontrak kerugian kita hanya waktu , tetapi dari sisi kerugian material uang maupun sebagainya inshaallah terganti," pungkasnya. ( tri/adv)