[Valid RSS]

Kabarikn.com,Tana Paser - Beberapa upaya saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam mengantisipasi dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang rencananya akan diresmikan pada 2024 mendatang. 

Pasalnya dengan diresmikannya IKN Nusantara nantinya akan berdampak pula pada penambahan jumlah penduduk hingga pesatnya pembangunan.

Sebagai satu diantara mitra strategis yang berdekatan  dengan IKN Nusantara, dianggap perlu menata wilayah sebelum terlanjur banyaknya bangunan yang tidak teratur dan terkesan kumuh. 

Pemkab Paser mencoba menggali informasi atas keberhasilan Kabupaten Bandung yang dinilai mampu menata wilayahnya secara teratur melalui program Kota Tanpa Kumuh.

"Momentum seperti ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar nantinya bisa diterapkan sesuai dengan kondisi di daerah Kabupaten Paser," kata Bupati Paser, Fahmi Fadli, saat berkunjung ke Kabupaten Bandung bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

Didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Paser, Adi Maulana, menyebutkan bahwa upaya dini pengentasan kawasan kumuh perlu dilakukan dan ini bertepatan beberapa waktu yang lalu Kabupaten Paser meraih oenghargaan Adipura. 

"Makanya kita menata kawasan-kawasan sejak dini dan tentunya diperlukan strategi dan pola khusus dalam menangani kawasan kumuh," kata Adi Maulana, Rabu (13/9/2023).

Kemudian juga pihaknya melihat dari sisi perpindahan pusat pemerintahan ke IKN Nusantara, jika Paser sudah tertata dapat menarik perhatian pengunjung setelah banyaknya penduduk yang berpindah ke IKN Nusantara nantinya. 

"Ribuan penduduk bakal berdatangan ke IKN, dikhawatirkan nanti yang datang melebihi kapasitas, jadi perlu menyiapkan kawasan-kawasan kita untuk menghadirkan kenyamanan masyarakat," terangnya. 

Tentu langkah dan upaya pemerintah saat ini lebih berbicara langkah strategis Pemkab Paser mewujudkan visi Paser yang Maju Adil dan Sejahtera (MAS) yakni menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.(ar/adv)

Kabarikn.com,Tana Paser - Sebanyak 199 pasangan tercatat isbat nikah atau melakukan pengesahan perkawinan gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta bekerjasama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Gedung Onrossipulung, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

Dalam sambutannya Bupati Paser, Fahmi Fadli mengatakan bahwa isbat nikah yang dilaksanakan pada hari ini dapat memberikan banyak manfaat bagi pasangan suami istri (Pasutri) yang sah.

"Ini akan memberikan banyak manfaat terutama terhadap legalitas adminstrasi kependudukan yang mungkin selama ini beberapa masyarakat kita yang mengikuti," kata Fahmi Fadli, Rabu (6/9/2023).

Ratusan pasangan itsbat itu akan menerima dokumen hasil sidang isbat. Yakni berupa penetapan pengadilan agama, buku nikah dan dokumen kependudukan dengan status yang baru.

Dia mengucapkan selamat kepada 199 pasangan yang melaksanakan itsbat nikah. Dengan status legal yang dikantongi diharapkannya dapat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

"Acara itsbat nikah yang dilaksanakan merupakan inovasi Pemkab Paser melalui Disdukcapil dan bekerja sama dengan PKK Kabupaten Paser, dan ini juga merupakan upaya Pemkab Paser untuk mewujudkan visi Paser yang Maju, Adil, dan Sejahtera (MAS)," tuturnya dr Fahmi.

Yaitu fasilitasi pelayanan terpadu sidang isbat nikah (Silantih) dan peran aktif tim penyelenggaraan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu Isbat Nikah (Pers Masak Patin).

Hal yang sama disampaikan oleh Camat Tanjung Harapan Sudarsono bahwa hadirnya pelayanan tersebut sangat membantu warganya, khususnya yang kesulitan masalah perekonomian untuk isbat nikah.

"Terimakasih pada semua pihak dan semoga menjadi amal pahala buat kita semua," harapnya.

Kemudian Salah satu pasangan isbat merasa bersyukur dengan adanya isbat nikah gratis. Akhirnya Asriadi dan Virda Wati bisa melangsungkan pernikahan dan memiliki legalitas yang sah. "Alhamdulillah dengan adanya inovasi ini. Kami merasa terbantu, baik sisi ekonomi maupun legalitas yang sah secara hukum mengenai pernikahan," tutup Virda Wati asal Desa Lori.(ar/adv)

Kabarikn.com,Jakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Paser tahun ini mengusulkan komoditas aren dan perikanan ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi skala prioritas Nasional.

Hal itu dikatakan Bupati Paser dr Fahmi Fadli melalui Kepala DPMPTSP Kabupaten Paser Toto Ifrianto pada saat kegiatan Mahakam Investment Forum 2023 dengan tema 'Blue and Green Economic Investment Toward the Sustainable Economic Development in East Kalimantan' di Ballroom Hotel JW Marriott Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Sesuai dengan instruksi Bupati Paser, Kata Toto, kegiatan Mahakam Investment Forum 2023 ini sangat penting. Mengingat kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memahami bagaimana cara meningkatkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Paser.

Termaksud potensi wisata seperti Adanya wisata gunung boga bahkan wisata tersebut pernah diusulkan ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) yang digagas sejak 2021.

"Pemkab Paser sudah usulkan Wisata Gunung Boga pada tahun 2021," kata Toto Ifrianto.

Namun, usulan Wisata Gunung Boga belum bisa menjadi wisata prioritas Nasional oleh DPMPTSP Provinsi Kaltim. Hal ini bukanlah menjadi alasan bagi Pemkab Paser untuk tidak menindaklanjuti upaya ini.

Hal ini justru menjadi motivasi baru bagi Kabupaten Paser agar bisa lebih meningkatkan kinerja. Pemerintah harus lebih respon, lebih aktif, dan lebih cepat bergerak untuk meningkatkan potensi-potensi daerah. Sehingga menarik investor asing untuk menanamkan modal di Kabupaten Paser.

Pada tahun ini, lanjut Toto, Pemkab Paser bakal mengusulkan kembali Wisata Gunung Boga, ditambah dengan usulan potensi komoditas aren dan perikanan di Desa Pondong Kecamatan Kuaro. Upaya ini sebagai bentuk perhatian Pemkab terhadap potensi yang diharapkan dapat tembus skala Nasional.

"Pemkab Paser berencana mengangkat komoditas aren dan pengembangan kawasan industri perikanan di Desa Pondong. Usulan tahun ini masih dalam proses penyusunan dokumen oleh BPMPTSP Kabupaten Paser," ucapnya.

Sektor perikanan sangat berpotensi untuk dikembangkan, sebab Kabupaten Paser memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dan memiliki puluhan ribu hektar.

"Jika tidak bisa 50 ribu hektar, setidaknya separuhnya. Untuk itu kami berharap tambak tetap bisa dikelola meskipun berada didalam kawasan Cagar Alam (CA)," ujarnya.

Industri perikanan dan aren perlu dikembangkan, hanya saja terkendala kawasan CA pihaknya mengusulkan pembebasan kawasan CA sudah tiga kali namun masih ditolak. 

"Untuk itu, Pemkab Paser bakal terus mengusulkan pembebasan kawasan CA, agar bisa lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Paser dan terwujudnya Paser MAS (Maju, Adil, dan Sejahtera)," pungkasnya.(ar/adv)

Kabarikn.com,Tana Paser - Bupati Paser dr Fahmi Fadli menyampaikan pokok pokok penjelasan berkenaan dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat Baling Seleloi, Senin (4/9/2023) di Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi ST, setelah dinyatakan kourum.

Bupati Paser dr Fahmi menjelaskan bahwa pokok pokok penjelasan yang berkenaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) mencakup anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2023, total pendapatan yang direncanakan sebesar 2 triliun 982 miliar 718 juta 761 ribu 290 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 565 miliar 172 juta 103 ribu 669 rupiah, sehingga total pendapatan menjadi sebesar 3 triliun 547 miliar 890 juta 864 ribu 959 rupiah yang terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah: Kenaikan Sebesar 175,14 miliar rupiah lebih, Pendapatan Transfer : Kenaikan Sebesar 383 miliar rupiah lebih dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kenaikan sebesar 6 miliar rupiah.

Kemudian untuk anggaran belanja Sebagaimana uraian Pendapatan yang telah di kemukakan di atas, bedasarkan kebutuhan belanja pada perubahan anggaran 2023 adalah sebesar 4 triliun 495 miliar 500 juta rupiah. Besaran tersebut meningkat dari APBD 2023 murni yang sebesar 3 triliun 386 miliar 218 juta 761 ribu 290 rupiah.

Total anggaran tersebut, diarahkan untuk membiayai belanja sebagai berikut: Belanja Operasi sebesar 2 triliun 853 miliar rupiah lebih, Belanja Modal sebesar 1 triliun 248 miliar rupiah lebih, Belanja Tidak Terduga sebesar 20 miliar rupiah dan Belanja Transfer sebesar 372 miliar rupiah lebih.

Serta terhadap anggaran pembiayaan pihaknya menjelaskan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya semula direncanakan sebesar 415 miliar rupiah mengalami kenaikan menjadi 966 miliar 609 juta rupiah lebih. Ada kenaikan sebesar 551 miliar 609 juta rupiah lebih.

“Sementara itu pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebelumnya 11 miliar 500 juta mengalami kenaikan menjadi 19 miliar rupiah,” terangnya.

Sebagai informasi tambahan, bahwa penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak atau BBM oleh pemerintah pusat pada 1 September 2023 lalu dengan kenaikan pada bahan bakar non subsidi akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi, belanja masyarakat dan kondisi pasar. Yang kedua, terjadi pelemahan ekonomi yang membayangi dunia pada tahun 2023 ini. Dimana Dana Moneter Internasional atau IMF telah memangkas proyeksinya hingga ke level 3,3%, dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan. Akibatnya, Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia akan terjerat di angka 5%. 

“Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menyusun skema belanja yang tertuang dalam batang tubuh APBD, untuk bisa menyesuaikan dengan isu ekonomi secara nasional untuk mewujudkan semangat visi Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera (MAS),” pintanya.

Demikian penjelasan secara umum mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023. 

“Selanjutnya kami berharap agar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Paser dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dapat segera mengagendakan pembahasan Rancangan Perubahan APBD ini sehingga persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” tutupnya.(ar/adv)

KabarIkn.com,Tana Paser - Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Paser diminta bersinergi untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Permintaan tersebut disampaikan Bupati Paser Fahmi Fadli usai mengikuti Rakor Forkopimda Provinsi Kaltim, dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat mendukung sukses Pemilu serentak 2024 di Kota Samarinda, Rabu (30/8/2023). 

Diungkapkan, sebagaimana yang disampaikan Kapolda Kaltim Imam Sugianto bahwa kerawanan pemilu di Kaltim saat ini dalam keadaan tidak baik. 

"Sehingga perlu sinergitas semua pihak, khususnya dalam menyalurkan hak politiknya," terang Fahmi. 

Untuk itu, Pemkab Paser juga membutuhkan peran aktif Ormas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. 

Organisasi masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan pelaksanan politik, serta pembangunan IKN. 

"Omas harus melakukan konsolidasi untuk menyatukan persepsi agar bisa mendukung pelaksanaan Pemilu serentak 2024, dan pembangunan IKN bisa berjalan dengan baik sehingga kedepan dapat terwujud Paser yang Maju Adil dan Sejahtera (MAS)," imbuhnya. 

Diharapkan, ormas dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam pembangunan di bidang politik dan ekonomi. 

Sementara itu, Kabid Poldagri dan Ormas pada Bakesbangpol Paser Achmad Hartono mengatakan, terdapat 5 ormas yang ikut serta dalam kegiatan hari ini. Diantaranya, Pasakbakudapati Paser, Senkom Paser, LPAP Paser, KBBKT Paser, dan PSHT Paser. 

"Dalam mendukung pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman, damai dan sukses. Perlu Langkah antisipasi dalam menjaga kondusifitas keamanan di daerah, khususnya kegiatan IKN berjalan dengan aman dan berdampingan dengan pelaksanaan Pemilu 2024," ungkapnya. 

Ketua umum LPAP Paser Novi Andra menyampaikan terimakasihnya atas kepercayaan yang diberikan kepada ormas-ormas di wilayah Kabupaten Paser. 

Ia menilai, setiap ormas memiliki peran masing-masing dalam memaknai politik dan menjaga kondusifitas, terlebih pemerintah juga meminta dalam memantau jalannya Pemilu serta mendukung pembangunan IKN Nusantara. 

"Terimakasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada ormas di Paser, kami akan melakukan konsolidasi dengan semua ormas yang ada, untuk melaksanakan amanat yang diberikan," tutupnya.(ar/adv)