DISKOMINFO TANA PASER

KabarIkn.com,JAKARTA- Menindaklanjuti amanat keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (Satgas P2DD) dan pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD, Bupati Paser  dr.Fahmi Fadli mengikuti Rakornas P2DD yang diikuti seluruh kepala daerah se Indonesia, bertempat di ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (3/10/2023) di Jakarta.

Hadir dalam Rakornas P2DD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Muliani, serta seluruh kepala daerah baik Gubernur, Walikota dan Bupati se indonesia salah satunya Bupati Paser dr.Fahmi Fadli didampingi Kabag Prokopim Setda Paser Abdul Kadir Sambolangi. 

Bupati Paser dr.Fahmi Fadli menginginkan agar Digitalisasi di Paser dapat dimaksimalkan sesuai dengan amanat dari Rakornas P2DD mengangkat tema "Sinergi nasional untuk akselerasi digitalisasi daerah dalam rangka menuju indonesia maju". 

Tema ini berdasarkan Kemenkeu RI dan merupakan tema yang sangat penting, pasalnya indonesia selalu berupaya meningkatkan pembangunan dan membangun pondasi dalam rangka untuk mencapai status indonesia maju, negara berpendapatan tinggi. 

"Salah satu yang mendukung pemulihan ekonomi di indonesia adalah pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital dan tentunya fokus pembangunan indonesia terutama APBN di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena infrastruktur digital serta infrastruktur lainnya hanya dapat meningkatkan produktifitas apabila di dukung SDM yang baik hal tersebut dikatakan Kemenkeu saat Rakornas," kata Bupati Paser usai rakornas. 

Dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tentu harus dilaksanakan dan didukung dengan instrumen penting di daerah.

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dikenal dengan undang-undang HKPD. Tujuannya untuk mengharmoniskan belanja pusat dan daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. 

"Pondasi penting yang harus dilakukan, membentuk sinergi Badan akun standar (BAS) dan pemanfaatan Platform digital, Kemenkeu menginginkan setiap daerah harus memiliki kode digitalisasi yang sama, sehingga seluruhnya bisa sinkron," ungkapnya.

Dan dalam sinergi BAS juga diperlukan untuk meningkatkan efektifitas intervensi fiskal didalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara. Dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaporan.

Dalam Rakornas tersebut kata Bupati Paser, Ketua Satgas P2DD Airlangga Hartarto juga menginginkan adanya sinergi inovasi, inisiasi serta kebijakan beberapa kementrian dan lembaga, serta beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti  implementasi elektronikfikasi oleh pemerintah daerah.

"Berdasarkan survei jumlah pemerintah daerah yang Masuk dalam digital mencapai 73,6 persen atau 399 kabupaten kota. Dengan sebaran Kalimantan 32 Pemda 52,2 persen. Saat ini Pemerintah menargetkan 75 persen di tahun 2023," terangnya.

Bupati Paser menambahkan, dengan adanya hasil Rakornas P2DD, Pemkab Paser bakal berupaya semaksimal mungkin agar perluasan digitalisasi didaerah khususnya di Kabupaten Paser dapat segera merata sampai ke pelosok desa. 

"Tentunya jika hal ini telah terealisasikan tingkat pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital di Paser akan semakin maju sesuai dengan visi Paser Maju Adil dan Sejahtera (MAS),"pungkasnya.(ar/adv)

Photo : Kepala BKPSDM Paser Suwito bersama Kabid Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Informasi Candra Wisata.

KabarIkn.com,Tana Paser - Pemerintah Kabupaten Paser melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Daya Manusia (BKPSDM) mencatat sebanyak 4086 tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer terhimpun dalam data base pusat. Tahun ini BKPSDM seleksi 941 PTT untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPPK. 

Pengangkatan PPPK di Kabupaten Paser, merupakan keberlanjutan dari kesepakatan Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Indonesia bahwa demi keberlanjutan tenaga honorer disemua daerah dan tidak ada pemutusan tenaga honorer.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKPSDM Paser Suwito pada Kabar Ikn,Senin (18/9/2023) saat ditemui diruang kerjannya. Ia juga memastikan keberlanjutan tenaga honorer menjadi PPPK bukan semata wacana dan secara bertahap akan dilaksanakan sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk daerah setiap tahunnya.

“Secara otomatis maka tenaga honorer atau PTT di Paser tidak ada pemutusan kontrak, bahkan Bupati Paser sendiri menyatakan bahwa semua tenaga honorer itu kalo perlu diangkat menjadi tenaga PPPK,” kata Suwito.

Pengangkatan PPPK di Paser diwacanakan akan dilaksanakan secara bertahap, dan tahun ini untuk kebutuhan dasar pelayanan masyarakat lebih memprioritaskan bidang pendidikan dan kesehatan.

“PPPK akan dilaksanakan secara bertahap, dan tahun ini untuk guru sebanyak 545, tenaga kesehatan 321 orang dan teknis 75 orang,” ungkapnya.

Kemudian sistem pengangkatan yang dilaksanakan teknisnya merupakan kewenangan dari pusat bekerjasama dengan BKN ia pastikan seleksi yang dilaksanakan tidak ada intervensi dari daerah karena setiap individu yang masuk dalam seleksi tersebut memiliki akun masing masing.

“Jadi semua aturan dari BKN dan daerah bisa melaksanakan semua aturan yang sudah ditetapkan dan tugas kami hanya memeriksa berkas yang menjadi syarat para peserta yang diseleksi,” terangnya.

Dengan upaya pengangkatan ini, dipastikan permasalahan tenaga honorer di Paser tuntas dilakukan pengangkatan menjadi PPPK dan tidak ada lagi honorer kedepannya.

“Untuk seleksi tenaga honorer saat ini di fokuskan untuk PTT yang sudah ada karena selama ini menjadi keresahan. Kemudian juga program pengangkatan ini merupakan komitmen pemerintah daerah terhadap tenaga honorer menjadi PPPK, dan dengan mengangkat mereka berarti kita memperkerjakan warga kita sesuai dengan visi Bupati Paser demi mewujudkan masyarakat Paser, Maju Adil dan Sejahtera,” tutupnya.(ar/adv)

Kabarikn.com,Tana Paser - Bupati Paser dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke Forkopimda Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (26/09/2023).

Kegiatan  yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser diikuti oleh anggota Forkopimda lainnya yakni Dandim 0904/Psr Letkol Inf. Ary Susetyo, Kapolres Paser AKBP Kade Budiyarta,SIK, Kajari Paser Rajendra D. Wiritanaya,SH dan Ketua Pengadilan Negeri Paser Made Adicandra Purnawan,SH.

Selain anggota Forkopimda, juga hadir Plh.Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Murharianto, Kepala Badan Kesbangpol Nonding, S.Sos, MM, Kabag Umum Setkab Paser Yatiman serta Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Joko Santoso, SP, MP.

Kedatangan Pemkab Paser disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram Lalu Alwa Basri, S.Pi,M.Si beserta seluruh anggota Forkopimda Kota Mataram, Ketua FKDM, Ketua FKUB dan Ketua Balai Mediasi Kota mataram bertempat di Ruang Rapat Kenari Kantor Walikota Mataram.

Dalam sambutannya Bupati Paser dr.Fahmi Fadli menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk menjalin tali silaturahmi dan bertukar informasi terkait penanganan permasalahan yang terjadi di masing masing daerah.

"Kedatangan kami adalah silaturahmi dan belajar dari Pemkab kota Mataram bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah di kota tersebut," kata Bupati Paser dr Fahmi.

"Saya menganggap kunjungan kerja ini sangat penting untuk berbagi pengalaman, saling belajar dengan mengambil kelebihan masing-masing serta berbagi ilmu dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah," tambahnya.

Dengan pesatnya pembangunan pariwisata di Kota Mataram tentunya membawa konsekuensi meningkatnya kerawanan sosial. 

"Oleh karena itulah kami ingin mengetahui bagaimana pengalaman Pemerintah Kota Mataram dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, karena tujuan yang dilaksanakan Pemkab Paser dalam rangka mewujudkan masyarakat Paser Maju Adil dan Sejahtera (MAS)," terangnya.

Bupati Paser juga menyebutkan bahwa keberadaan dan peran serta warga Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Paser.

Terdapat kurang lebih 900 jiwa warga NTB yang hampir seluruhnya tinggal di desa Padang Pengrapat Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

Ditempat yang sama Sekda Kota Mataram mengucapkan terimakasih atas kunjungan Bupati Paser dan Forkopimda Kabupaten Paser di Kota Mataram. 

"Terimakasih atas kedatangannya di Kota Mataram. Saya berharap Forkopimda Kabupaten Paser betah tinggal di sini untuk menikmati berbagai obyek wisata, kuliner dan mutiara Mataram,"ungkapnya.(ar/adv)

KabarIkn.com,Yogyakarta – Bupati Paser dr. Fahmi Fadli bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) melakukan penandatanganan berita acara terima hibah pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dari di Ramayana Ballet, Yogyakarta, Minggu (17/9/2023). 

Pembangunan ini adalah kali ketiga diterima Pemkab Paser sejak tahun 2021 di mana pada tahun itu telah terpasang PJUTS di 365 titik dan di tahun 2022 telah terpasang 290 titik. 

"Total yang terpasang sudah ada 655 titik yang tersebar pada beberapa desa untuk sepuluh kecamatan se-Kabupaten Paser," kata Bupati Fahmi. 

Bupati Fahmi berharap pembangunan ini terus berlanjut karena besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat desa terhadap pembangunan tersebut. 

Dengan adanya PJUTS, Bupati Fahmi berharap kedepan, desa-desa di Paser sudah memiliki penerangan guna mewujudkan visi misi bupati yakni pembangunan yang Maju Adil dan Sejahtera.

“Harapan kami tahun-tahun kedepan PJUTS tetap dibanguna di desa yang belum memiliki penerangan,” katanya.

Hingga selesai kegiatan itu berjalan lancar dan penuh keakraban tersebut Bupati Paser Fahmi Fadli didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana bersama Kabag SDA Setda Amri Yulihardi.(rn/adv)