Politik

Foto : Aylatifashya Rahma Putri - (Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Mulia Balikpapan)

KabarIkn.com,Balikpapan – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang telah dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024 kemarin, yang menyiratkan rona bahagia sekaligus miris bagi beberapa orang yang mengamati dan menyaksikan baik dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa Kota Balikpapan.

Hal ini berkaitan dengan Isu politik uang atau money politics yang berhembus di Kota kita tercinta ini, Kota Balikpapan. Hal ini dibuktikan, dengan adanya penemuan, pengaduan dan penyaksian langsung oleh masyarakat dan rekanan mahasiswa, terkait dengan dugaan tindak politik uang yang dilakukan selama masa kampanye pasangan calon walikota Balikpapan, masa tenang pemilihan, sampai dengan pagi hari saat pilkada 2024 berlangsung atau yang biasa disebut dengan istilah ’serangan fajar’ 

Gencarnya politik uang yang dilakukan dengan ’cara lama’ yakni, iming-iming amplop berisi, maupun sembako ternyata masih saja mewarnai pemilihan umum guna memilih pemimpin daerah yang nantinya akan menduduki kursi jabatan yang tengah diperebutkan.

Naasnya, hal ini ternyata sudah tersebar di hampir setiap kecamatan di Kota Balikpapan. Baik di daerah Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah maupun Balikpapan Selatan, baik hal tersebut dilakukan oleh sesama rekanan, masyarakat maupun ketua-ketua RT setempat.

Adapun bentuk pengaduan yang diperoleh seperti aduan verbal masyarakat yang ternyata masih dibawah kata ”takut dan khawatir” apabila dirinya sebagai pengadu atau pelapor juga mendapatkan tekanan atas tindakan politik uang yang secara langsung mereka saksikan untuk dilaporkan, seperti :

”Itu, ada yang sepaket dengan gubernur, 500 ribu rupiah” atau ”sudah terima 200 sampai dengan 250 dari RT masing-masing untuk walikota”, ”tapi, tolong jangan diungkap identitas kami, kami takut”

Lantas, saya pribadi sebagai mahasiswa hukum dan sebagai salah satu mahasiswa yang turut tergabung dalam Relawan Penyelamat Demokrasi Kota Balikpapan yang mana sebelumnya, pada saat H-2 dan H-1 Pilkada melakukan Aksi kampanye ”Tolak Politk Uang” amat sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan, bagaimana responsif yang mampu pihak-pihak terkait maupun yang terlibat atas adanya dugaan dan isu politik uang ini? Serta, apa motif yang dapat dijelaskan selain dari kepentingan bisnis jual-beli suara dan hak rakyat sangat ingin diperoleh demi kepentingan pribadi? 

Tidak-kah sejatinya pencalonan pemimpin daerah Kota Balikpapan harusnya diimbangi dengan kesadaran akan kapasitas diri, untuk mampu membedakan transaksi bisnis pribadi dengan transaksi bisnis JUAL-BELI suara rakyat. Tidak-kah semestinya Kota Balikpapan berhak untuk mendapatkan pemerataan pembangunan, kemudahan akses transportasi dan ekonomi yang ternyata masih menjadi isu yang tak terselesaikan sampai dengan saat ini.

Sejalan dengan hal ini pula, beberapa informasi yang saya pribadi maupun kami terima juga. Ternyata masih ada masyarakat awam yang tidak begitu memahami dinamika politik dan tindak politik uang serta sistematika pencalonan pemimpin daerah. 

Sehingga adanya falasi ”Siapa yang memberi uang, dia yang dipilih atau dicoblos saja”. Lalu, bagaimanakah nasib pembangunan Kota kedepannya, apabila edukasi semacam ini ternyata belum utuh dan tersebar merata untuk dipahami oleh masyarakat Kita.

Padahal, yang kita ketahui larangan politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum telah ditegaskan dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Ketentuan Larangan Politik Uang dalam Pelaksanaan Pemilu yang berbunyi :

Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam ketentuan saksi politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum telah dijelaskan bahwa :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perlu diingat juga, Bahwa, peran aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak yang turut melakukan pengawasan terhadap berjalannya Pilkada 2024 ini seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) , selain bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyelenggaraan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada, juga perlu memperhatikan setiap pengaduan yang masuk, dibarengi dengan tindaklanjut yakni penyelidikan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum, yang dapat sampai melalui adanya indikasi maupun temuan dan aduan masyarakat Kota. 

Pasalnya, hal yang perlu dilindungi disini sejatinya kembali kepada masyarakat kita, bukan pada penguasa apabila mereka sejatinya tidak kompatibel dengan kedudukannya, atau pada pemimpin yang hanya menggunakan Kota sebagai ajang pengembangan bisnis pribadi, kroni maupun kelompok. Atau bahkan, hanya melakukan pembenahan dan pembangunan hanya jika ada pemilihan kontestasi kembali, demi mencari simpati seolah benar-benar perduli dengan Kota Balikpapan ini.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kelompok Cipayung yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI ) , Gerakan Maahasiswa Nasional Indonresia (GMNI) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMD) , Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Balikppan, mengelar diskusi dengan calon Walikota dan wakil Walikota Balikpapan 2025-2030. 

Dalam diskusi yang mengambil tema Gagasan Balikpapan, kelompok Cipayung ingin mendengra dan mengkritsi langsung visi dan misi calon pemimpin Balikpapan ini kedepan. Acara yang digelar di Kafe Creativity , Sabtu (23/11), hanya dihadiri oleh Rendi S Ismail dan Sukry Wahid. 

Mengawali diskusi Rendi mengupas berbagai persoalan Balikpapan dan mengedepankan pendidikan menjadi penopang kemajuan Balikpapan dalam menjawab isu-isu kedepan. Hadirnya industri kreatif dan IKN menjadikan pendidikan mengambil peran penting. Dan masyarakat luas harus dapat mengaksesnya dengan mudah.

“Balikpapan harus bisa menjadi sumber lahirnya orang-orang hebat, SDM pembangunan di Kaltim harus bisa kita ciptakan dari kota ini” ujar Rendi.

Sedangkan Sukry Wahid, mengingatkan kembali kepemimpinan Imdaad Hamid beberapa tahun lalu, dimana saat itu sebagai Walikota Balikpapan, Imdaad ingin menjadikan warga Balikpapan sebagai tuan dirumah sendiri. 

Kota Balikpapan tidak memiliki izin tambang tapi yang terpenting duit tidak keluar Balikpapan. Orang – orang yang berduit menghabiskan uang nya di Balikpapan karena kota ini benar-benar aman dan nyaman dihuni. Tapi menurut Sukry, saat ini kata aman dan nyaman dihuni sudah mulai kurang terasa lagi. 

“Kata aman dan nyaman sudah tidak relevan lagi saat ini. Menusuk hati rasanya melihat dinamika kota ini. Bebarap proyek mangkrak dan pemimpin tidak bisa membenahi secara holistik”ujar Sukry.

Pada acara Gagasan Balikpapan tersebut, para ketua organisasai ekstra Kampus ini pun menjejali dengan berbagi kritikan dan masukannya terkait permasalah kota. Dari pendidikan yang belum maksimal, penangan banjir yang tak tepat sasaran, air bersih belum bisa dinikmati secara baik oleh masyarakat serta problematika lainnya. 

Sayangnya dalam acara itu, calon walikota Rahmad Mas’ud tidak hadir tanpa penjelasan yang pasti info dari panitia. 

Diakhir diskusi Rendi dan Sukry melakukan penandatanganan komitmen, Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding - MoU) Kelompok Cipayung dan Para Kandidat Calon Walikota Balikpapan. Ada delapan point yang diinginkan mahsiswa yakni dukungan terhadap Program Kepemudaan, Pembukaan Akses dan Ruang bagi Kelompok Muda, Dukungan untuk Program Pemberdayaan Pemuda, Peningkatan Mutu dan Kualitas Pemuda Balikpapan, : Pembentukan Forum Komunikasi Pemuda dengan Pemerintah Daerah, Pengoptimalisasian Program Beasiswa, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Balikpapan, dan : Pengawalan dan Evaluasi Kesepakatan.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tinggal menghitung hari, tepatnya 27 November 2024 mendatang. Selama beberapa hari belakangan ini para calaon pemimpin daerah terus menggelar kampanye baik terbuka dan tertutup untuk menarik simpati masyarakat. 

Dari tiga pasangan calaon pemimpin daerah Kota Balikpapan yakni Rahmad Mas'ud dan Bagus Susetyo (Rahmad-Bagus) Rendi Susiwo Ismail dan Eddy Sunardy (Rendi-Eddy), Muhammad Sa'bani dan Syukri Wahid (Sabani-Syukri) merupakan tokoh yang cukup dikenal masyarakat.

Diungkapkan Pemerhati Kebijakan Publik Kota Balikpapan Hery Sunaryo, Walikota dan Wakil Walikota adalah pemimpin yang akan menjalankan kepemimpinan dilevel kota.

“ Idealnya, sepantasnya seorang walikota dan wakil walikota memiliki atau kapasitas, kapabilitas dan integritas”ujarnya.  

Bagi Hery yang merupakan seorang advokat di Balikpapan ini, kapabilitas itu merupakan ukuran terkait profesionalitas, keahlian, kemampuan intelektual, prestasi, pengalaman yang berdampak atau bermanfaat dalam kehidupan sosial.

“Sehingga masyarakat Balikpapan harus teliti dan jeli untuk mengukur dan melihat track record prestasi dari tiga calon yang ada”.terangnya.

Integritas itu merupakan ukuran terkait nilai moral, jujur tidak suka berdusta jika berjanji, berakhlak, memiliki kemampuan berpikir sistematis, biasanya terlihat dari gestur orangnya sabar, sejuk, rendah hati, komunikatif, memiliki kemampuan bekerjasama dengan wakil dan terlihat bijaksana.  

“ Kriteria ini tentu tidak mudah dibaca, perlu bukti yang konsisten dan teruji dengan waktu. Ini adalah orang-orang yang jujur, bersih, tulus, ikhlas dalam bekerja”paparnya.

Namun dipertegas olehnya kriteria atau ukuran dari kapabilitas dan integritas untuk mengukurnya secara singkat dan sederhana adalah dengan tidak membeli suara masyarakat atau yang kita kenal dengan money politik.

Karena apabila dia melakukan money politik dengan membagai-bagi uang untuk mempengaruhi masyarakat memilih dia maka ini tanda bahwa calon tersebut tidak memiliki kapabilitas dan integritas karena tindakan money politik itu sama dengan membodohi masyarakat

” Karena setelah dipilih pasti dia akan melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang telah dia keluarkan “tegas Hery.(danang)

KabarIkn.com,Balikpapan - Beredar di media social (Medsos) informasi palsu yang merugikan calon walikota Balikpapan 2025-2030 Rendi S Ismail. Sejauh ini tim kuasa Rendi Ismail telah melakukan klarifikasi dan melaporkan akun atau pihak-pihak yang telah menyebarkan fitnah tersebut.

Tuduhan korupsi dan merebut istri orang menurut Wawan Sanjaya SH. MH, selaku kuasa hukum Rendi S Ismail merupakan tindakan keji dan merugikan kliennya. Hal ini diungkapkan Wawan pada media ini Selasa (19/11).

“Klien kami tidak pernah dijatuhi hukuman pidana terkait korupsi, klien kami adalah sosok yang menjaga integritas dan memiliki rekam jejak yang bersih dalam hal hukum” terang Wawan.

Kliennya lanjut Wawan tidak pernah dijatuhi pidana hukuman terkait korupsi. Sehingga tuduhan tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar sebagai black Campaign menjelang pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi digelar.

“Penyebaran informasi palsu adalah bagian mencemarkan nama baik klien kami penyebaran inforamasi yang tidak benar atau fitnah tidak hanya merugikan secara pribadi , tetapi juga menyesatkan masyarakat dan merusak suasana demokrasi yang sehat dimasyarakat”paparnya.

Sejauh ini pihaknya telah melaporkan akun atau pihak-[ihak yang telah menyebarkan fitnah ke Polresta Balikpapan. Hal ini dilakukan tim kuasa hukum Rendi S Ismail sebagai langkah serius agar pelaku tersebut dapat segera ditangkap..

“ Kami telah mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak yang terbukti menyebarkan informasi palsu dan fitnah. Hal ini untuk melindungi hak dan kehormatan klien kami dan ada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong” tegas Wawan.(*)

foto : Sekretaris Garuda Team Bersama Rudy Mas'ud

KabarIkn.com - Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, SE. ME menyambangi Posko Garuda Team 24 (GT24). Relawan pemenangan dirinya ini sangat antusias ketika Rudy Mas’ud dapat langsung bertemu dengan anggota GT24 yang merupakan elemen masyarakat yang heterogen.

Yang menjadi menjadi daya Tarik terkait program unggulan pasangan Rudy Masúd dan Seno Aji adalam Pendidikan gratis dari Taman Kanak-kanak hingga doctor (S3). 

“Solid selalu buat Garuda Team, semoga program Pendidikan gratis hingga S3 bisa kita realisasikan”ungkap Rudy.

Selaku Koordinator Garuda Team 24, Musir Ali Nur menyampaikan Garuda Team 24 saat ini merupakan kelompok relawan yang sangat solid. Bahwa relawan Garuda team 24 adalah gerakan yang bangkit dari berbagai kelompok masyarakat pendukung Rudy Mas'ud dan Rahmad Mas'ud untuk memimpin Kaltim dan Balikpapan lima tahun kedepan.

“Jika memang program Pendidikan gratis tersebut bisa direalisasikan, tentunya masyarakat Kaltim akan memiliki sumber dayab manusia yang unggul”terang Musir.

Senada dengan Musir, selaku sekretaris Garuda Team 24 Sudiarman menandaskan, dirinya sangat kenal sekali sosok Rudy Masúd. Sebagai seorang pekerja keras tentunya visi dan misi sebagai Rudy Masúd niscaya bisa diwujudkan.

“Masyarakat sangat menyambut baik program pendidikan gratis hingga doktor tersebut. Jika ini bisa diwujudkan, tak ada lagi masyarakat yang terbebani dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi”pungkas Sudiarman, atau yang sering dipanggil abah Wana ini.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, Kamis (29/8/2024).

Ribuan pendukung dan simpatisan mengantarkan pasangan Rahmad-Bagus yang didominasi seragam warga kuning dan putih. Tampak Rahmad-Bagus mengenakan kemeja berwarna putih, celana hitam dan berkopiah.

Salah satu elemen pendukung pasangan Rahmad – Bagus adalah Garuda Team 24. Relawan Rahmad yang siap memenangkan Rahmad untuk menjadi Walikota Balikpapan untuk kedua kalinya. 

Pasangan ini didukung sejumlah parpol pengusung diantaranya Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PPP, Hanura dan PAN.

“Intinya Garuda team 24 adalah Relawan militan dan loyalitas tinggi untuk memenangkan H. Rahmad Mas'ud dengan berjuang tanpa pamrih”ujar Ketua Garuda Ream 24 Musir Ali Nur, setelah mengikuti dan mengantar pendaftaran Rahmad -Bagus ke KPU.

Pasangan Rahmad - Bagus lanjjut Musir adalah penyatuan yang tepat untuk berkolaborasi demi terwujudnya kota Balikpapan sebagai kota yang lebih maju menuju kota metropolitan dan berakhlak mulia.

“Kami akan berjuang untuk pasangan tersebut merebut simpati masyarakat Balikpapan”tegasnya.(danang)

Foto : Pemerhati Kebijakan Publik, Hery Sunaryo

KabarIkn.com,Balikpapan - Kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Balikpapan terasa kurang greget melahirkan calon penantang petahana yang saat ini berkuasa. Ketua partai didaerah seakan-akan tidak mampu meyakinkan ketua partai pusat agar rekomendasi partai menunjuk figur yang diharapkan oleh pimpinan partai didaerah.

Diungkapkan baru – baru ini oleh pemerhati kebijakan publik Hery Sunaryo. Dirinya sangat menyayangkan ketidak mampuan ketua partai daerah memberi sinyal untuk tampil pada pilkada 2024.

“Seharusnya ketua-ketua partai didaerah mampu memberi masukan pada pimpinan pusat bahwa dirinya mampu mengelola partai didaerah”terang Hery. 

Namun lanjutnya ketua partai didaerah saat ini, tak mampu memberi gambaran politik daerah ke pusat. Ditambahkan oleh Hery politik adalah seni mempengaruhi pada semua pihak termasuk ketua partai dipusat. kemampua ini lah yang seharus dimiliki oleh setiap ketua parpol dilevel daerah.

 “Suka tidak suka kita harus mengakui kehebtan Rahmad Masúd didalam memimpin partai Golkar. Semua ketua partai didearah seolah tak mampu melawan Rahmad masud “ungkapnya. 

Hal ini diakui olehnya, jika kekuatan petahana yang saat ini semakin percaya diri membangun kekuatan dengan berbagai partai politik lainnya khususnya ditingkat pengurus pusat. Sedangkan parpol lainnya seolah-olah tak berdaya dengan manuver petahana. 

“Kalau saya lihat ketua – ketua partai didaerah (Balikpapan) tidak mampu menandingi kepiawaian Rahmad Mas’ud didalam kontestasi pilkada khususnya 2024.” Tegas Hery.(danang)

Foto : Komunitas Kafe Baca Diskusi bersama Rocky Gerung

KabarIkn.com,Balikpapan - Akademisi sekaligus Filsuf Rocky Gerung blak-blakan mengupas keberadaan situasi Indonesia saat ini. Dalam diskusi hampir dua jam lebih di Kafe Baca Gunung Pasir pada Rabu (8/5), dengan gaya yang khas Rocky mengajak bertukar pikir beberapa anggota komunitas Baca malam itu. Dibawah langit yang habis menumpahkan gerimis, hangatnya diskusi dimulai tanpa basa basi. 

Hadir dalam diskusi sederhana tersebut beberapa elemem masyarakat dari berbagai profesi. Nampak Hery Sunaryo, Syarif Samsul, Effendi Bachtiar, Danang Agung, Ahmad Yani dan lainnya yang merupakan penggiat diskusi di Kafe Baca, mencoba bertukar pikir dengan Rocky Gerung. Walau lebih tepatnya sih, mendengarkan petuah dari seorang dosen pada mahasiswanya. 

Rocky memulai dengan situasi keberadaan hadirnya Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang menurutnya masih banyak persoalan dan penolakan beberapa pihak. Selain soal keuangan negara yang digelontorkan untuk IKN, persoalan lingkungan dan sosial akan menjadi persoalan daerah ini kedepannya.

“IKN yang konon dibangun dengan menghadirkan investor ternyata tak sesuai harapan. Dibangun menggunakan APBN yang akhirnya menggerus keuangan negara. Dia (IKN) bisa jadi proyek mangkrak nantinya”terang Rocky tegas.

Selain itu Rocky mengingatkan dengan kurs Dolar saat ini telah menyentuh angka 16 ribuan. Itu menandakan terjadinya pelemahan terhadap rupiah, sehingga bisa terjadi inflasi.

“Barang – barang akan naik, kemampuan daya beli masyarakat menurun. Sejauh mana bantuan sosial negara akan terus dikucurkan” tanya Rocky pada yang hadir.

Masyarakat tidak bisa dinina bobokan dengan bansos yang membuat masyarakat tidak kreatif lanjutnya. Ekonomi kerakyatan harus dimulai. Masyarakat harus disadarkan, tak bisa terus menerus berharap pada bansos saat ini. 

Dalam diskusi tersebut, Rocky juga menerangkan catatan penting pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Dirinya melihat kemesraan pengusaa saat ini dan yang akan datang setelah pelantikan presiden baru akan bisa berubah. 

Diakhiri diskusi Rocky mengharapkan pada masyarakat khususnya pemuda Balikpapan mampu menggerakan perubahan perbaikan pada dearah.

“Pemuda Balikpapan hanya bisa disebut pemuda jika mampu membalikan oligarki kekuasaan di Kalimantan”tutupnya.(danang)

KabarIkn.com,Balikpapan - Bersama Rocky Gerung terkenal dengan "Akal Sehat" memberikan pencerahan kepada kelompok diskusi Balikpapan. "Paparan RG mulai politik, ekonomi, budaya dan sejarah digelar di Cafe Baca, Jalan Martadinata, Balikpapan Kota, Rabu (8/5/2024) malam. 

"Kedatangan RG langsung disambut Hery Sunaryo yang juga Aktivis Pemerhati Kebijakan Publik Kota Balikpapan dan kawan-kawan. Walaupun sempat hujan turun, tetapi tidak menyurutkan untuk menunggu kedatangan beliau. Dengan gaya yang khas dan tetap sederhana penampilan. RG langsung memesan secangkir kopi hitam hidangan ringan singkong goreng. 

"Pengetahuan RG seperti tidak diragukan lagi, saat dilakukan tanya jawab pertanyaan ditambah refrensi membuka cakrawala untuk berpikir lebih luas. "Salah satu bagaimana nantinya kondisi ekonomi Indonesia saat ibu kota sudah mulai pindah di Kaltim. Maka akan terjadi eksodus dan diperkirakan sampai kurang lebih 5 juta orang. 

"Dari bidang ekonomi RG lebih banyak mengangkat kondisi energi dan sumber daya Kaltim begitu melimpah. Tetapi dari pertumbuhan ekonominya tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dimiliki. "RG juga sempat memberikan informasinya, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan hasil alam berupa energi adalah Halmahera diatas 26 persen dan satu-satu yang tertinggi di Indonesia. 

"RG terus membuka wawasan terkait dengan agenda reformasi yang terus melambat mencapai tujuan. sehingga negara lambat bergerak maju. 

"Disisi lain, Hery Sunaryo, yang juga pemerhati Kebijakan kota Balikpapan, memberikan masukan bahwa Kaltim ini kaya sumberdaya alam seperti Minyak, Gas, Batu Bara, Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Jasa, Industri semua ada diKaltim, namun kayanya sumber daya alam dikaltim tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Hery sapaan akrabnya, juga menambahkan bahwa ekonomi Indonesia melambat karena para ketua partai takut dengan pemodal, sementara pemodal membutuhkan legesi penguasa untuk melanggengkan usahanya, sehingga untuk percepatan mencapai tujuan negara dalam mensejahterakan masyarakat harus dengan gerakan ekonomi kerakyatan. 

Hery, pun memberi ide gagasan bahwa membangun ekonomi kerakyatan bisa dimulai melalui Rumah Ibadah, seperti Masjid, Gereja, Pure, Kelenteng dan lainnya. Sehingga rumah ibadah bukan hanya untuk berdoa dan beribadah tetapi juga berfungsi sebagai pengembangan ekonomi ummat.

Kalau setiap rumah Ibadah membangun pengembangan usaha maka dapat membuka lapangan kerja buat masyarakat sekitar

Rocky pun menyambut baik ide gagasan tersebut, dengan memberi judul "Akhirat Mart"

"Waktu terus berlalu, sehinga kurang lebih 2 jam memberikan pencerahan kepada kelompok diskusi Kota Balikpapan, terasa masih kurang. "Karena masih ada agenda lain di Jakarta harus beristirahat untuk melanjutkan perjalanan besok paginya.(*)

Penulis : Danang Agung ( Anggota KAHMI Balikpapan)

KabarIkn.com - Suhu politik saaat ini mulai menghangat, begitu pula Balikpapan. Setelah keluar penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh Kantor Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan, Partai Golkar memperoleh 16 kursi di DPRD kota Balikpapan . Dengan prosesntase mencapai menyentuh 35 persen kursi, Golkar sangat signifkan untuk mengsung calonya dalam Pilkada Kota Balikpapan November 2024 mendatang.

Saat ini beberapa Parpol sedang melakukan loby-loby dan koalisi untuk dapat maju dalam Pilkada 2024. Manuver ini tentunya sebagai upaya untuk memenuhi 20 persen sebagai ambang batas syarat untuk dapat bisa bertarung di Pilkada. Melihat komposisi perolehan kursi di DPRD Balikpapan, harusnya bisa ada 4 pasang Cawali-Cawawali yang dapat bertarung di Pilkada Balaikpapan nantinya.

Bahkan ada Parpol yang membuka penjaringan bagi internal kader dan pihak luar untuk mendaftar maju sebagai calon walikota (Cawali) atau wakil walikota (Cawawali) Balikpapan. Hal ini alasannya sebagai upaya memberi ruang pada semua pihak untuk dapat diberi kesempatan maju Pilkada walaupun bukan anggota partai. 

Namun menurut penulis, sebagai Partai harusnya kader-kader partai diberi kesempatan seluasnya agar dapat maju dalam Pilkada. Jika harus berkoalisi itu pun dengan maksud agar sesama partai saling bisa berkomunikasi, terkait kader mana yang layak untuk menempati posisi Cawali atau Cawawali. Koalisi adalah keniscayaan yang harus ditempuh bagi parpol agar kader-kadernya bisa menjadi salah satu penantang bagi figur-figur partai lainnya.

Bagaimana dengan Partai Golkar yang memiliki 35 persen prosentase suara di legislativ Balikpapan? Bagi penulis Golkar pasti akan mengusung kader terbaiknya maju kembali. Namun menjadi pertanyaan dan tantangan, apakah partai Golkar akan percaya diri (PD) mengusung kadernya tanpa koalisi dengan partai lain. Memberi kesempatan fihur-figur lain menjadi kempetitor, meluangkan nilai – nilai demokrasi bagi pihak-pihak yang ingin menantang petahana. 

Atau Golkar masih akan menggunakan strategi lama dengan memborong semua partai masuk dalam gerbong koalisinya. Menciptakan kotak kosong kembali sebagai satu lawan tarungnya dalam bilik suara.

Bukankah selama satu periode kepemimpinan Balikpapan , kader Golkar memimpin Kota Balikpapan sendiri saja, tanpa koalisi dari partai manapun. Rahmad Masúd sebagai Walikota Balikpapan sangat percaya diri memimpin kota ini yang makin kompleks permasalahan seorang diri. Dirinya tak butuh figur lain untuk menemani kepemimpinannya. Bahkan penjaringan wawali beberapa lalu hanya omon – omon kosong yang tak membuahkan apa – apa. 

Hal itu menunjukan jika Golkar merasa tanpa partai mana pun yang mendampinginya dalam Pilkada 2024 ini akan berjalan baik-baik saja. Golkar bisa memasangkan kader-kadernya sebagai Cawali dan Cawawali, tanpa campur tangan dan kompromi dengan partai lain. Jika ini mampu dan berani dilakukan Golkar, makin nampak ke digjayaan sebagai partai pemenang. Jika adapun ada partai yang ingin merapat, nilai tawarnya bukan lagi harus “dibeli “perahunya. Tapi lebih memberikan dukungan dan kepercayaan tanpa transaksional pada kader partai Golkar untuk memimpin. 

Jadi pertanyaan penulis, PD kah Golkar Maju Pilkada Tanpa koalisi untuk memberi ruang pada demokrasi?.

Oleh ; Ilham Nur, Mahasiswa Universitas Mulia

KabarIkn.com - Kondisi politik dikota Balikpapan menjelang pilkada 2024 ini menimbulkan traumatik mendalam dimasyarakat, para ketua dan pengurus partai politik dikota Balikpapan seolah terkooptasi dengan gaya politik pragmatis.

Traumatik masyarakat berawal dari hasil pilkada kota Balikpapan 2019 lalu, terlihat jelas belum berbasis gagasan dan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan lebih kepada selera penguasa, hal ini berkaitan erat dengan praktik mahar politik pencalonan yang transaksional dalam mendorong calon Walikota dan Wakil Walikota.

Anehnya dikota Balikpapan politik transaksional ini dianggap hal yang wajar, bahkan terjadi terang-terangan tanpa ada yang berani melakukan proses penindakan hukum, coba kita perhatikan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung partai politik dikota Balikpapan tidak lagi melihat kapasitas dan kapabilitas calon tetapi penilaian utamanya adalah Isi tas calon.

Pada hal dalam UU 10/2016 Pasal 187 B ttg Pilkada, dijelaskan secara tegas, anggota partai politik atau gabungan partai politik yang sengaja menerima imbalan saat proses pencalonan kepala daerah dipidana dengan penjara 36 -72 bulan.

Akibat dari politik transaksional dengan modal besar yang dikeluarkan Calon terpilih, tentu modal tersebut harus kembali, sehingga tidak heran kalau kita perhatikan 4 tahun terakhir terasa sekali dampak melemahnya kualitas pembangunan dikota Balikpapan, yang diperparah dengan kinerja roda pemerintah kota yang tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melainkan hanya berorientasi pada selera penguasa, yang akhirnya terjadi kekacauan dalam menyusun perencanaan pembangunan kota.

Empat tahun ini kalau kita perhatikan data pemberitaan media tentang kota Balikpapan, terjadi kemacetan, ketika hujan terjadi banjir, terjadi krisis air, tiap tahun anak-anak sulit untuk mendapatkan sekolah, pelayanan kualitas kesehatan yang masih dibawah standart harapan masyarakat kota, terjadi antrean BBM ditiap SPBU, sulitnya masyarakat mendapatkan gas 3 kg, mahalnya harga kebutuhan pokok bahan pangan, tidak terkendalinya inflasi ditambah kegiatan pembangunan infrastruktur fisik yang hampir semua bermasalah dan berantakan dan masih banyak lagi problem lainnya.

Tentu harusnya problem pembangunan kota yang kami sebut diatas tidak akan terjadi apabila perencanaan pembangunan kota disusun secara baik dan serius berdasarkan basis kebutuhan masyarakat kota Balikpapan.

Problem ini semua berkaitan erat dengan gaya politik transaksional dan juga politik elektoral dalam pilkada satu pasangan calon atau calon tunggal ditahun 2019 lalu, untuk itu menjelang Pilkada 2024 kita berharap agar calon tunggal atau kokos tidak terjadi lagi dikota Balikpapan, mengingat kita semua bertanggung jawab memikul beban yg sama berat dalam menjaga proses pembangunan dikota Balikpapan dan juga menjaga proses berdemokrasi dikota Balikpapan agar tetap tumbuh hidup dan sehat,

Traumatik lain yang dirasakan masyarakat kota Balikpapan adalah melemahnya kontrol publik baik media maupun NGO/LSM, dan juga lemahnya kontrol pengawasan oleh anggota DPRD terhadap kinerja OPD pemerintah kota Balikpapan, tentu ini akan membahayakan politik pembangunan kota dan juga membahayakan ruang demokrasi dikota Balikpapan.

Maka menjadi penting memberikan kritikan untuk mengingatkan para pengurus dan ketua partai politik dikota Balikpapan agar menjalankan roda organisasi partai secara baik dengan mendorong calon Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki kemampuan mendesain perencanaan pembangunan kota Balikpapan secara baik dan serius serta dapat menjaga proses berdemokrasi dikota Balikpapan agar tetap hidup dan sehat.

Penulis : Danang Agung ( Anggota Kahmi Balikpapan)

KabarIkn.com,Balikpapan - Keriuhan Pemilu yang menentukan Presiden dan senator daerah serta nasional, telah usai. Drama Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang menyita perhatianpun berakhir. Kita harus menerima dan kembali menatap Indonesia kedepan lebih baik lagi, siapapun hasil dari Pilpres, rakyat sudah menentukannya.

Namun jangan sampai kita lupa. Tahun 2024 ini, Kalimantan Timur juga akan menggelar Pemilihan Gubernur (Pilgub). Beberapa figur kandidat nampaknya sudah mulai mencuat. Walau masih ada yang malu -malu tapi lagak dan gaya sudah terbaca terang bagi kita yang tak bisa dikelabui arah dan maksud tujuan beberapa tokoh tersebut. Melalui cara atau lewat Partai Politik mana yang diharapkan mengusung mereka, mari kita tunggu saja. 

Penulis ingin melirik sedikit tentang figur-figur yang saat ini sedang ingin mencuri hati masyarakat Kaltim. Siapa tau anda sudah tertarik pada s;alah satu figur, namun tak salah jika anda melirik figur lainnya sebagai referensi dan perbandingan. Toh Pilgub masih Jauh. 

Israan Noor

Buat mantan gubernur Kaltim yang telah habis masa jabatan satu periode ini, merupakan kandidat yang sangat layak untuk diperhitungkan. Selain beliau sangat pengalaman dibirokrasi dengan meniti karir dari bawah. Jabatan ketua partai besarpun sudah pernah ia emban selama beberapa waktu. 

Tapi entah mengapa menjelang Pilgub, jabatan Ketua Partai Nasdem Kaltim harus ia tangglkan. Padahal perahu Nasdem bisa dijadi nilai tawar koalisi dengan partai lainnya saat ini. Dalam kesempatan waktu Isran berujar dirinya bisa maju melalui perahu manapun termasuk jika harus dengan jalur independent. Tim nya saat ini sedang gerilya mengumpulkan KTP warga Kaltim untuk merealisasikan niatnya. 

Isran Noor sarat pengalaman dan sudah teruji, melalui jalur apa dirinya akan maju Pilgub, yang pasti Kai Isran begitu ia dipanggil, dirinya sudah pasti punya renacan matang dan terukur.

Rudi Mas’ud

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 dapil Kalimamtan Timur, akhirnya terpilih Kembali sebagai legislator dari Kaltim untuk periode selanjutnya dalam Pemilu 2024 lalu. Artinya Rudi masih mendapat tempat di hati masyarakat Kaltim. Ia diberi kepercyaan Kembali. 

Sebelum terjun ke dunia politik, Rudy adalah seorang pengusaha sukses di Kalimantan Timur. PT Barokah Perkasa Group adalah perusahaan miliknya, perusahaan ini bergerak di bidang transportasi bahan bakar penunjang eksplorasi migas lepas pantai, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar memiliki 63 kapal tanker per 2018 yang beroperasi dari Sabang sampai Merauke.

Politisi muda yang kini menjabat ketua Partai Golkar Provinsi Kaltim ini memiliki infrastruktur yang akan memudahkan dirinya melenggang sebagai Cagub Kaltim. Memiliki saudara di Balikpapan sebagai Walikota, dan di Kutai Kartanegara sebagai Ketua Partai Golkar Kukar yang saat ini terpilih menjadi Legislator Kaltim. Akan menambah keyakinan dan percaya diri, untuk Rudi melenggang bertarung di Pilgub Kaltim. 

Selain sebagai ketua partai besar, amunisi yang ia miliki untuk bertarung di Pilgub banyak yang bilang segunung dan tak diragukan. Sehingga layak pula jika Rudi Masúd menjadi figur yang sangat diperhitungkan dalam Pilgub 2024 ini 

Mahyudin

Kiprahnya didunia politik tak bis kita pungkiri. Setelah tak menjabat Bupari Kaltim, dirinya malah nampak semakin mantap menatap karir politik di Pusat. Mahyudin sudah menjadi tokoh Nasional saat ini. 

Mengusung Kaltim Keren menjadi jargonnya, Mahyudin memantapkan diri untuk siap maju pada Pilgub Kaltim 2024. Dukungan sang ibu menjadi salah satu faktor utama Mahyudin kembali terjun ke dunia politik khususnya pada bursa pencalonan Gubernur Kaltim 2024.

Namun dukungan ibunda belum lah cukup menjadikan dirinya untuk siap bertarung di Pilgub Kaltim 2024. Politikus senior Kaltim ini butuh partai pengusung, yang akan dijadikan perahu menghantarkan dirinya bertarung dengan calon-calon lain di Pilgub Kaltim 2024. 

Jika jalur independent pun harus di lakoninya, apakah tim relawan bentukkannya mampu mengumpulkan jumlah KTP yang disaratkan. Dan partai mana kiranya yang dicoba memberikan mandat untuknya. Mari kita lihat dan tunggu kepiawaian loby politik seorang Mahyudin. 

Rizal Effendi

Pada suatu kesempatan mantan Wali Kota Balikpapan periode 2011-2021, Rizal Effendi menyatakan kalau dirinya hanya ikut mewarnai saja dalam hangatnya bursa Pilgub Klatim 2024. Politikus Partai NasDem ini tidak ingin terlalu menanggapi serius mengenai peluangnya untuk maju dalam Pilgub Kaltim. Terutama ketika dikaitkan pencalonannya dengan Mahyudin.

Rizal melihat figur Isran Noor, Mahyudin dan Rudy Mas’ud begitu kuat memliki kans. Tapi bagi penulis, Rizal Effendi bukanlah politisi kaleng – kaleng. Dirinya sarat pengalaman dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Pernah menjadi pmred media terbesar di Kaltim. Menjabat wakil walikota dan dua periode menjadi walikota Balikpapan adalah modal besar baginya untuk ;pula diperhitungkan dalam pertarungan KT 1 Kaltim.

Namun Rizal masih merendahkan diri, atau bisa dibilang malu - malu. Tapi begitulah politikus antara mau dan malu itu beda sangat tipis sekali. Tapi jika Rizal memang mengukur diri dalam Pilgub yang dipenuhi figur-figur terbaik dan “berisi” di Kaltim, pencalonannya dengan Mahyudin bisa menjadi alternatif lain walaupun dirinya harus menjadi wagub, layaknya Mukmin Faisyal mendampingi Awang Faroek kala itu.

Bagi penulis, sayang jika figur Rizal Effendi tidak menghangatkan bursa Pilgub kali ini. Atau sosoknya terabaikan dan tak diirik oleh figur lainnya untuk berpasangan. `

Namun bagi masyarakat Kaltim, kira-kira siapa figur-figur tadi yang memiliki daya tarik untuk dipilih. Mari bersama kita lirik kembali kiprah mereka, apa yang telah mereka perbuat untuk Kaltim. Sehingga hati kita tertarik untuk memilih.