DISKOMINFO TANA PASER

Foto : RDP DPRD Bersama Perwakilan Masyarakat Desa Pasir Mayang dan Desa Modang Kecamatan Kuaro, dihadiri oleh perwakilan pimpinan wilayah PTPN XIII dan turut Hadir Camat Kuaro dan BPN Tanah Grogot

Kabarikn.com,Tana Paser - Salah satu perusahan Badan Usaha Milik Negara PT  Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII yang berada di wilayah Desa Modang dan Desa Pasir Mayang di protes warga, dan perwakilan warga mengadu ke DPRD Paser dan menyampaikan aspirasinya yang salah satu poinnya terkait izin hak guna usaha(HGU) nya tidak diperpanjang dan agar dibentuk pansus oleh DPRD Paser.

Disebutkan sebelumnya bahwa, HGU PTPN XIII untuk Desa Pasir Mayang seluas 980 hektar dan Desa Modang sekitar 600 hektar. Namun karena perusahaan tersebut dimata masyarakat kurang memberikan nilai kesejahteraan keberadaannya sehingga warga mengadu pada pemerintah daerah dan DPRD Paser.

Terkait persoalan itulah kemudian masyarakat dari ke dua Desa meminta DPRD Paser untuk memfasilitasi pertemuan Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri oleh pihak dinas terkait, Badan Pertanahan Nasional Tanah Grogot, Camat Kuaro dan pihak menajemen PTPN XIII.

RDP yang digelar pada hari Kamis (10/3/2022) di ruang Bapekat DPRD Paser dipimpin oleh Ketua Komisi I  Hendrawan Putra yang didampingi oleh anggota komisi I, Indra Pardian, M. Ramli S Bakti dan Hamransyah.

RDP sempat berjalan alot, tapi Ketua Komisi I Hendrawan Putra mengajak warga yang hadir untuk bisa tenang dan optimis terkait aspirasi yang disampaikan. Karena menurutnya persoalan ini pasti akan ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Salah satu warga pasir Mayang Samsul mengatakan bahwa PTPN XIII itu, selama ini membawa masalah bagi masyarakat kabupaten Paser, karena mereka memaksa kehendak seperti memasang patok tapal batas tanpa persetujuan pihak dari BPN Tanah Grogot sehingga warga mengesalkan dan melaporkan pada pihak BPN.

"Oleh sebab itu masyarakat desa pasir Mayang dan Desa Modang  menolak PTPN itu agar tidak diperpanjang izin HGU perusahaan tersebut," kata Samsul.

Sebelumnya juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Grogot sudah menerima surat rekomendasi dari Bupati Paser Pada Agustus tahun 2021lalu, untuk tidak memberikan rekomendasi proses perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII.

"Jangan coba coba memperpanjang HGU PTPN 13 itu, harusnya perusahaan BUMN itu menjadi contoh bukan justru merugikan masyarakat," kata Samsul menyampaikan aspiarasinya secara tegas.

Walaupun beberapa pihak sudah menekan agar dibentuk pansus, yaitu salah satunya Camat Kuaro M.Sidik. SH yang mengatakan bahwa persoalan PTPN ini perlu dibentuk pansus oleh DPRD Paser yang jelas warga meminta agar perusahaan itu angkat kaki dari wilayah desa mereka.

"Yang tak kala pentingnya adalah soal tapal batas antar desa kami juga minta agar pemerintah daerah yang berwenang agar bisa menetapkan tapal batas desa karena ada persoalan tapal batas Desa Modang dengan Desa sendeley hingga saat ini belum menghasilkan penetapan," kata Camat Kuaro.

Disisi lain dari DPRD Paser Komisi I Hendrawan Putra mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti proses yang ada karena keberadaan PTPN XIII itu seperti yang di ungkap oleh BPN sudah mendapatkan tanggapan dari Kanwil BPN serta anggota DPR RI Komisi II yang rencananya akan meninjau lokasi PTPN tersebut.

"Jadi kita minta warga ikuti proses, dan kita lihat hasilnya karena pada 31 Desember 2023 PTPN XIII itu izin HGU nya juga sudah berakhir, dan terkait hasil diperpanjang atau tidak nanti kita lihat hasilnya karena untuk membentuk pansus bukan ranah DPRD Paser tapi provinsi dan pusat. Kita di DPRD sebagai penyambung lidah tetap berkoordinasi dan menyampaikan hasil rapat hari ini untuk disampaikan pada pihak pemerintah, dan inilah kemampuan DPRD sebagai penyampai aspirasi masyarakat," pungkasnya. (ar)

Foto : Antrian panjang di ritel modern indomart,tampak Wakil Bupati dan Kapolres menyapa warga

Kabarikn.com,Tana Paser - Wakil Bupati Paser meminta pada pihak pengecer minyak tidak menaikkan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, pasalnya pasca penetapan harga eceran tertinggi (Het) minyak 14 ribu justru terjadi kelangkaan sehingga dikeluhkan masyarakat.

Dari pantauan sejak kemarin hingga hari ini ibu ibu rumah tangga mengejar tempat penjualan minyak yang harganya relatif murah di ritel modern sehingga terjadi antrian panjang, karena harga minyak di pasar tradisional hingga hari ini tembus 45 ribu di Tanah Grogot sampai 50 ribu di Kecamatan Muara Komam.

"Harga Minyak sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita minta pengecer tidak menaikkan harga diatas dari harga Het yang sudah ditetapkan pemerintah," pinta Wakil Bupati Paser Masitah Assegaf (9/3/2022) kemarin.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Bupati Paser agar mengeluarkan surat terkait harga Het yang sudah ada, dan memanggil semua distributor untuk disosialisasikan.

"Terkait kelanggkaan minyak itu tidak ada, yang ada pengecer yang menaikkan harga karena mendapatkan stok minyak dari pihak ke 3, jadi harga minyak dipermainkan," pungkasnya. (ar)

Foto : Sekda Paser Katsul Wijaya Buka Bimtek Pemerintah Desa Kab.Paser

Kabarikn.com,Tana Paser -Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Katsul Wijaya membuka Bimbingan Teknis Pemerintah Desa se-Kabupaten Paser yang berlangsung di Hotel Kyriad Sadurangas, Kamis (10/3/22).

Dalam kesempatan ini Sekda yang membacakan sambutan tertulis Bupati Paser mengatakan bahwa perangkat desa perlu memahami benar pentingnya data sebagai dasar dalam melakukan pekerjaan dan rutinitas keseharian di masing-masing kantor desa.

Bimtek ini dihadiri semua camat dan Kepala Desa secara online dan offline. Hadir pula Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Ina Rosana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Chandra Irwanadhi. 

Kemudian yang menjadi narasumber ada Doni Tiaka yang menyampaikan materi melalui zoom, lalu dari Dinas PMD ada Kepala Bidang Pemerintahan Desa Finandar Astaman dan Rudi.

Ketua panitia Taher mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan aparat desa tentang sistem informasi desa dan tata ruang desa berbasis teknologi digital sebagai pondasi pembangunan smart city menuju Paser MAS.

Taher menambahkan, bahwa kegiatan ini sepenuhnya terlaksana atas biaya dari pihak ketiga yaitu PT Kideco Jaya Agung.(*) 

Sumber : Humas Paser

Foto: Wakil Bupati Paser, Masitah Assegaf dan Staf Ahli Kesejahteraan,Kepala Dinas PPKUKM Kab Paser

Kabarikn.com,Tana Paser - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi mendadak (Sidak), yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bersama Kapolres Paser dengan sejumlah pejabat terkait harga penjualan minyak diatas harga eceran tertinggi (Het) dan kelangkaan minyak di toko ritel modern yakni Indomaret.

Tidak hanya itu tim TPID juga mendatangi beberapa Distributor agen penjualan menanyakan seputar minyak goreng, dan juga Sidak di Pasar Induk senaken Penyembolum.

Dari Hasil dari Sidak tersebut Wakil Bupati Paser Masitah Assegaf mengatakan bahwa sebenarnya minyak goreng itu tidak langkah khususnya di Kabupaten Paser, hanya saja harga dipermainkan oleh pengecer.

Yang menarik pada saat Sidak ditemukan banyak stok minyak disalah satu agen toko yang tidak jauh dari pasar induk senaken, minyak bermerek Alif yang didapat dari luar Kaltim yaitu Kalsel. Dengan melibatkan pihak ke 3 itu lah yang menyebabkan harga eceran pedagang diatas dari harga eceran tertinggi.

"Sesuai dengan Het yang ditetapkan pemerintah itu harganya hanya 14 ribu saja, jadi permainan ini banyak terjadi di pasar rakyat," kata Wakil Bupati Paser pada awak media, Selasa (9/3/2022) di Pasar induk Penyembolum Senaken.

Untuk mengatasi persoalan kelangkaan itu Wakil Bupati Paser menjawab akan mengeluarkan surat edaran terkait harga minyak eceran dan memanggil pihak distributor untuk mengingatkan terkait harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

"Kita akan melakukan operasi pasar untuk mengimbangi harga untuk menetralisir harga yang sudah dijual oleh pengecer," terangnya.

Tim TPID akan meminimalisir dan mengawasi harga barang pokok khususnya minyak dengan memberikan edukasi pada semua pihak seperti para distributor barang dengan mensosialisasikan surat yang akan dikeluarkan oleh Bupati kedepannya.

" Kita akan memanggil para distributor untuk mensosialisasikan surat yang akan dikeluarkan oleh Bupati Paser terkait aturan harga yang sudah ditetapkan," tutupnya.(ar)