DISKOMINFO TANA PASER

Kabarikn.com,TanaPaser- Kuliah kerja nyata (KKN ) XIX Reguler Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang, melakukan sebuah program tebar Al Qur'an  kepada pengurus TPA/TPQ dan sekolah thafizh di Kab. Paser (23/02/2022).

Program ini bekerjasama antara Rumah Al Qur'an Al-bayyinah (RUTHAB) Tanah Grogot dengan langsung memberi Al Qur'an  sebanyak 30 mushaf Al-Qur'an kepada tim KKN STIT IBNU RUSYD di Desa Songka Kecamatan Batu Sopang.

Untuk penyaluran Al Qur'an tersebut diserahkan beberapa tempat di  TPA/TPQ serta sekolah Tahfizh yang ada di Kabupaten Paser.  Ada pun tempat yang disalurkan seperti TPA  Al Muhajirin Desa suatang Keteban, Sekolah Tahfizh plus Khoiru Ummah Tanah Grogot, Mushola Darul Hijrah dan TPA At-Tawab Desa Songka. 

Ketua kelompok KKN Ahmad Rais mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk pengabdian ke masyarakat dan peduli terhadap pendidikan Al Qur'an di Kabupaten Paser.

"Karena melihat untuk stok Al Qur'an sangat minim di beberapa tempat di TPA dan sekolah thafizh kami berkeinginan untuk melakukan program tersebut dan ini bentuk sinergi pengabdian kami kepada masyarakat dan anak-anak yang belajar membaca Al Qur'an," kata Rais. 

“Dalam program ini mungkin belum bisa mendapatkan secara maksimal, dalam pendidikan agama, kami akan mengupayakan mereka bisa mendapatkan secara maksimal dan program ini terus berlanjut ,” tambahnya. 

Bantuan berupa Al Qur'an, belum mampu semuanya dinikmati oleh TPA-TPQ dan sekolah thafizh yang ada di Kabupaten Paser, dikarenakan Bantuan hanya 30 Mushaf Al Qur’an yang belum mencukupi. 

"mudah-mudahan ke depan bisa di usahakan lagi yang lebih banyak agar dapat terpenuhi," Tuturnya.(ar)

Fahmi: Sejak Maret 2021 Hingga Januari 2022 Kepesertaan BPJS (Jamkesda) Meningkat 111,% 

Kabarikn.com,Tana Paser – Sejak dilantik pada 26 Februari 2021, Bupati Paser dr Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf, SH melakukan kerja keras untuk mewujudkan visinya yaitu “Menuju  Paser MAS, Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera”.

Misalnya pada bidang kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Disetiap kesempatan, Fahmi Masitah menghimbau warganya untuk mendaftarkan diri dikepesertaan asuransi kesehatan BPJS (Jamkesda) yang dicover melalui APBD Kabupaten Paser. 

Melihat data kepesertaan BPJS Kabupaten sepanjang tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Pada januari 2021, terdata jumlah penerima bantuan iuran sebanyak 17.069 peserta. Kemudian pada maret meningkat menjadi 18.190 peserta, dipertengahan tahun yaitu bulan juli menjadi 37.545 peserta. Dan pada data per januari 2022, sudah terdaftar 48.105 peserta. 

Jika kita mengkalkulasi dalam persentase, maka sejak Maret 2021 hingga Januari 2022, kepesertaan BPJS (Jamkesda) meningkat 111%.

Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Paser pada bulan September telah mencapai 97,44%.  Dan pada November meningkat menjadi 97,60?ri jumlah penduduk 277.401 jiwa. Sedangkan UHC minimalnya adalah 95?ri jumlah penduduknya.(*) 

Sumber: Humas Paser

Foto : Pemerhati Politik dan Hukum , Muchtar Amar SH

Kabarikn.com,Tana Paser-Pemerintah berencana menerapkan kebijakan (beleid) yang bermaksud mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lewat Inpres No. 1 tahun 2022.

Pemerintah mulai memberlakukannya pada 1 Maret 2022 yang ditujukan terhadap 30 kementerian atau lembaga, diantaranya yang menjadi sorotan masyarakat terkait penerapan dalam pengurusan SIM, SKCK dan Jual-beli tanah hingga naik haji.

Dilansir dari Tempo.co Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjelaskan maksud dari pemberlakuan penggunaan kartu BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah. 3G“dalam hal ini, jika orang ingin jual tanah atau rumah atau beli rumah, dia ingat kalau belum bayar BPJS Kesehatannya, begitu juga nanti ada pelayanan-pelayanan lain,misalnya OSS (Online Singel Submission), itu perlu di-ingatkan tentang status keaktifan BPJS Kesehatannya”, dalam keterangan tertulisnya.

Sofyan Djalil menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan, partisipasi ini ditegaskannya sifatnya mandatori atau wajib kepada seluruh rakyat Indonesia, utamanya kalangan orang yang mampu.

Menurutnya, program BPJS Kesehatan ini adalah program yang paling baik, serta merupakan tanggung jawab negara sebagai amanat konstitusi untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia, sehingga harus didukung oleh semua pihak.

Pemberitaan beleid optimalisasi JKN menyasar pada pengurusan SIM, SKCK dan Jualbeli tanah hingga naik haji tuai pro kontra, Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH) Muchtar Amar, SH menjelaskan “setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan, itu konstitusional, dan hal itu mandatori atau wajib dilaksanakan negara kepada rakyat”. 

Namun, “JKN itu kan komposisinya ada PBI yang dibayarkan pemerintah iurannya, ada Non PBI seperti pekerja penerima upah yang iurannya dibayar dari potongan gaji melalui pemberi kerja, pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang daftar dan bayar iurannya sendiri”, terang Muchtar.

Bila hak rakyat untuk memperoleh pelayanan publik yang bersih melayani, seluruh rakyat meski terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya (mandatori) sesuai amanat UU SJSN berpartisipasi menjadi peserta JKN PBI atau Non PBI, maka negara tentunya meski yang lebih dulu memiliki sistem standar indikator pelayanan publik yang baik, sehingga pelayanan publik memberikan kemudahan dan kepastian hukum yang adil bagi rakyat pasti akan mendapatkan kepercayaan publik.

Tentu saja diyakini nantinya berbagai kalangan akan berpartisipasi melaksanakan mandatori-nya atau kewajiban-nya sebagai peserta JKN Non PBI dengan semangat gotong royong agar turut serta meringankan beban rakyat dan negara.

Lebih lanjut Muchtar menuturkan “hak dan kewajiban antara negara dan rakyatnya setidaknya meski relevan dengan standar indikator pelayanan publik yang baik, kalau kemudahan pelayanan publik berikan kepastian hukum yang adil bagi rakyat, yakinlah tentu pasti didukung oleh publik”.

“pelayanan publik meski lebih utamakan pemenuhan syarat formil dan materil yang transparan dan akuntabel dalam melayani rakyat dengan berprikemanusiaan yang adil dan beradab”, ucapnya.

Kementerian atau lembaga meski lebih siap berbenah diri dan dengan tangan terbuka terhadap kritik konstuktif, selanjutnya optimalisasi JKN yang di-instruksikan presiden.

Jokowi dapat dengan mudah diterapkan dan diterima oleh semua kalangan.

Amar menegaskan “janganlah persyaratan yang kurang relevan dan bersifat atributif dipaksakan, ‘bisa saja’ tapi harus ada evaluasi seimbang yang jadi ‘indikator’ keberhasilan penerapan, seperti pelayanan publik yang bebas praktek ‘pungli’ dan praktek ‘mafia’ yang syarat kongkalikong serta pelayanan publik yang efektif efisien berdasar asas-asas pemerintahan yang baik”.

“presiden Jokowi kala ini sedang menguji kementerian atau lembaga mana yang mendapatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan pelayanan publik yang dirasa telah memuaskan, memudahkan dan mendapatkan kepercayaan publik”, pungkasnya.(*/ar)

Kabarikn.com,TANA PASER- Demi mewujudkan mimpi dan cita citanya memiliki pasar tradisional yang bersih, nyaman dan dikelola secara modern, dan begitupun terkait sampah, parkir dan PKL dikawasan pasar, Wabup Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf mengajak Diskoperindag dan UPTD Pasar Penyembolum  belajar tata cara pengelolaan pasar ke Pemkot Samarinda, Kamis (24/02/2022).

Dipilihnya kota Samarinda sebagai tujuan kunjungan, karena menurut Wawali Samarinda Rusmadi Wongso, karena saat ini Samarinda dibawa kepemimpinan dr H Andi Harun, terus membangun untuk kota Samarinda sebagai  kota Metro Politan penyangga IKN Nusantara.

Sementara, Wabup Masitah saat menyampaikan sambutanya, menjelaskan  luas wilayah dan penduduk, suku serta geliat pembanguan menuju visi misi Paser MAS dengan 9 program prioritas.

“Dari 9 program ini, diantaranya pemberian laptop untuk guru, seragam sekolah dan dengan skala prioritas tahun 2022 adalah  pembangunan jalan, pemerataan pusat kesehatan, rehabilitasi  rumah tidak mampu dan lainya,” kata Masitah.

Sebagai kabupaten penyangga IKN Nusantara, menurut mantan anggota DPRD Kaltim ini, selain pemerataan pembangunan inspratruktur, juga melakukan penataan obyek Wisata diantaranya Gunung Boga atau Gunung Embung yang lagi viral dan telah dikunjungi Gubernur Kaltim baru-baru ini.

Sedangkan terkait tujuan kunjungan, Wabup Masita mengaku lebih kepada upaya Pemkab Paser saat ini khususnya Bupati Paser dr Fahmi Fadli yang ingin benar-benar menata Pasar Penyembolum Senaken menjadi pasar yang bersih dan teratur.

Dari penjelasan Kadis Pasar Samarinda, ternyata Pemkot Samarinda telah mengelola 3 dari 12 pasar menuju pasar moderen.

Yang menarik menurutnya, saat ini Samarinda telah memiliki  satu pasar percontohan yakni Pasar Merdeka, karena pengelolaannya sudah semi moderen, maka telah mendapat beberapa penghargaan.

“Kita tidak main-main dengan pedagang bu, melanggar aturan yang kita tetapkan dan termasuk pasar pagi dan pasar Segiri, langsung kita cabut izinnya. kita harus tegas,”tegasnya.

Sedangkan terkait pengelolaan sampah pasar, Kadis DLH Samarinda menyebutkan, saat dilakukan dengan pola kemintraan dengan Dinas Pasar dan termasuk pihak -pihak kedua seperti peternak dan organisasi lingkungan dengan pola kompos dan termasuk pemampaatn jenis-jenis sampah yang bisa dikelola menjadi kerajinan.

Sementara, Kepala Satpol PP Samarinda mengaku, saat ini pola koordinas dengan Dinas Pasar dan termasum Camat dan Lurah untuk penertilan PKL, baik dikawasan pasar maupun pada sejumlah titik strategi jalan.

“Yang jelas kita selalu lakukan Patroli dan ini didukung dari Polsek dan Koramil Samarinda. Setelah kita lakukan teguran baik lisan maupun tertulis, tetap melanggar langsung kita angkut dan selain tiap hari, Patroli khususnya anggota Satpol PP, dua kali seminggu kita juga rutin patroli bersama Polsek dan Koramil mewujudkan Samarinda bebas dari PKL yang tidak pada tempatnya,” jelasnya.(*)

Sumber : Humas Paser