DISKOMINFO TANA PASER

Kabarikn.com,Tana Paser - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Paser mengikuti kegiatan Rapat Kordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup se-Kaltim di Kabupaten Kutai Timur pada 23-24 Mei 2022. 

Agenda Rakorda se-Kaltim itu mengangkat tema "Sinergitas Penguatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur yang Berdaulat".

Saat dihubungi Kepala DLH Paser Ahmad Safari mengatakan bahwa kegiatan Rakorda itu menghasilkan beberapa kesepakatan dan mendorong semua DLH tingkat kabupaten kota untuk menjalankan tugas dan mau melakukan penanganan kerusakan lingkungan hidup.

"Intinya dalam rangka pengelolaan lingkungan tidak perlu mempermasalahkan kewenangan, jika terjadi permasalahan lingkungan, DLH setempat dan instansi terkait segera melakukan penanggulangan," kata Ahmad Safari lewat WhatsApp, Rabu (25/5/2022). Satu hari usai kegiatan rakor.

Selain itu DLH Provinsi juga mendorong pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dan strategi dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tidak hanya itu, "peningkatan jumlah dan peran Bank Sampah Unit maupun Bank Sampah Induk di setiap Kabupaten agar sektor pengurangan tetap berkelanjutan dengan fasilitasi dari pemerintah provinsi," ungkapnya.

Juga terkait hutan lindung dan pengendalian banjir perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antara DLH Provinsi Kaltim dan DLH Kabupaten serta dinas terkait lainnya.

Kata Ahmad Safari, DLH Provinsi meminta selalu koordinasi dan sinkronisasi dalam penerapan peraturan sesuai kewenangan baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota, sehingga pengaduan dan penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Serta kesepakatan untuk mengurangi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kota se-Kaltim wajib meningkatkan pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Untuk memberikan sangsi baik sangsi administrasi, sangsi perdata, maupun sangsi pidana terhadap pelanggaran peraturan dan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku sesuai kewenangan agar ada efek jera kepada usaha atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan.

"Serta mendorong pihak swasta, perusahaan agar berperan aktif dalam memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi program kampung iklim yang berada disekitar wilayah kerjanya, karena keterlibatan swasta akan menjadi pemicu bertambahnya jumlah peserta ProKlim di Kalimantan Timur," terangnya.(ar/adv)

Foto : Camat Tanah Grogot M. Guntur

Kabarikn.com,Tana Paser - tercatat sejak tahun 2003 usulan Rekapitulasi masyarakat yang menginginkan pemekaran atau pembentukan kelurahan baru khususnya tanah Grogot belum juga terlaksana, sedangkan menurut data yang diberikan oleh Kecamatan Tanah Grogot yang bersumber dari kelurahan tanah Grogot jumlah penduduknya sebesar sebesar 32.247 jiwa data tahun 2022.

Saat ditanyakan pada camat tanah Grogot H. M Guntur mengatakan bahwa usulan pemekaran kelurahan tanah Grogot sudah ada sebelumnya tahun 2003 dan tahun 2004.

"Sebenarnya Kelurahan Tanah Grogot sudah layak dimekarkan, karena jumlah penduduknya sudah memenuhi syarat," kata Guntur saat ditemui diruang kerjanya di Kecamatan Tanah Grogot, Senin (25/5/2022).

Walaupun kecamatan tanah Grogot saat ini belum kembali mengusulkan tapi beberapa pihak mulai menyuarakan dan bahkan mendukung adanya pemekaran Bahkan Camat Tanah Grogot pun mendukung adanya pemekaran Kelurahan Tanah Grogot.

"Sebenarnya usulan pemekaran layak untuk diperjuangkan, karena untuk peningkatan pelayanan sangat perlu adanya pemecahan kelurahan," terangnya Guntur.

Menurutnya saat ini pelayanan di Kelurahan Tanah Grogot saat ini perlu dipecah, karena  saat pembagian bantuan saat pandemi kemarin cukup kesulitan belum lagi pelayanan yang sifatnya penting.

Ditempat yang berbeda Sekretaris Forum RT Utuh Mahni mendukung jika ada pemekaran kelurahan tanah Grogot.

"Karena jumlah RT khusus di kelurahan tanah Grogot sebanyak 56 RT, jadi kalo dibelah dua atau tiga akan sangat membantu pelayanan di kelurahan dan jika ditinjau dari aspek ekonomi sangat bagus karena membuka lapangan kerja pastinya," pungkasnya.(ar/adv)

Foto : Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang digelar Badan Kesbangpol Paser di Desa Tepian Batang, Rabu (25/5/2022)

Kabarikn.com,Tana Paser - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Paser gelar sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), di ruang pertemuan Desa Tepian Batang, Rabu (25/5/2022). 

Menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Ketua FKDM Kabupaten Paser, Babinsa, Kasi Trantib dan Polres Paser. 

Sekretaris Kesbangpol Hatimah S. Sos. M. Si mengatakan bahwa intinya kegiatan sosialisasi itu adalah mengajak semua elemen untuk terlibat langsung terkait kewaspadaan dini. 

"Kita kumpulkan masyarakat, dari tokoh masyarakat, pemuda, agama, PKK, tokoh perempuan, dari semua masyarakat yang ada dilingkungan desa tepian batang, kita menginginkan tokoh masyarakat terlibat langsung terkait kewaspadaan dini," kata Hatimah pada media kabarikn.

Kegiatan yang bertajuk kewaspadaan dini adalah untuk mendeteksi sejak dini persoalan dilingkungan desa, sehingga perlu membentuk FKDM seluruh desa. 

"Kita berharap kegiatan ini tidak hanya di desa tepian batang tapi juga di seluruh desa dan membentuk FKDM tingkat desa, karena kita menginginkan masyarakat tidak cuek dengan lingkungan," ungkapnya. 

Untuk saat ini kenapa Desa Tepian Batang perlu sosialisasi kewaspadaan dini karena menurutnya desa itu perkembangannya sangat luar biasa, dengan beragam kegiatan masyarakat sehingga perlu antisipasi dini," terangnya. 

Apalagi saat ini kemajuan teknologi dan media sosial yang luas mudah diakses oleh semua umur. 

"Sekarang tantangannya beda tidak seperti dahulu, dengan kemajuan teknologi dan bermedia sosial secara luas sehingga menjadi sumber sumber krusial, nah bagaimana kita menginformasikan pada masyarakat terhadap itu artinya menjaga bahwa hal ini menjadi sumber konflik," pungkasnya.(ar/adv)

Foto : Suasana Penyerahan Bantuan Subsidi Minyak Goreng yang digelar di Kantor Desa Senaken

Kabarikn.com,Tana Paser - Sebanyak 103 warga Desa Senaken menerima minyak goreng subsidi dari Pemerintah Pusat yang digelar di kantor Desa Senaken, Kamis (19/5/2022).

Kepala Desa Senaken Bambang Supriyadi mengatakan penyerahan bantuan subsidi minyak goreng tersebut adalah datang dari pusat, yang diserahkan melalui Koramil.

"Itu bantuan pusat, yang membagikan dari Koramil Tanah Grogot," ungkapnya.

Perlu diketahui penerima bantuan subsidi minyak goreng tersebut adalah mereka yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

"Syaratnya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah seperti BLT," pungkasnya.(ar/Adv)