DISKOMINFO PPU

KabarIkn.com,PPU - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (SDM), Kelompok Kerja (Pokja III) TP PKK Penajam Paser Utara (PPU) menggelar pelatihan singkat membuat pola dan penerapan menjahit baju anak sekolah, Senin, (20/2/2023) siang. Pesertanya ialah para kader sandang, calon kader sandang serta remaja putri desa /Kelurahan dan Kecamatan

Ketua Pokja III PKK Kabupaten PPU, Gunawan mengatakan pelatihan singkat ini di harapan dapat menjadi bekal bagi peserta. Sehingga bisa mendiri, mampu berperan aktif dalam penyediaan seragam sekolah serta mampu menangkap peluang usaha di bidang sandang yang kopetitif dengan persaingan bebas. 

"Pembekalan dalam bentuk pelatihan ini dilaksanakan agar para peserta dapat bersaing saat ada IKN," ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, juga merupakan bagian dari upaya TP PKK Kabupaten PPU untuk membekali dan peningkatan SDM melalui pembekalan pengetahuan dan ketrampilan. Dalam membuat pola dan menjahit baju sekolah dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga yang mandiri.

"Untuk itu melalui pembekalan pengetahuan dan ketrampilan ini diharapkan bisa menangkap peluang usaha dalam persaingan yang bebas saat ini," ungkap Gunawan.

Ketua TP PKK, Satriyani Sirajuddin Hamdam berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Agar kedepannya dapat mendapatkan ilmu yang bisa dimanfaatkan.

"Semoga seluruh peserta dapat mendapatkan ilmu untuk membuka peluang usaha," tutupnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Satriyani Sirajuddin Hamdam mengajak masyarakat kabupaten PPU untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Sebagai media bercocok tanam sayur mayur dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga. 

Perihal ini dikatakan disela-sela panen cabe perdana dalam pengelolaan pekarangan yang merupakan bantuan Bank Indonesia (BI). Yang digelar di halaman Sekretariat PKK kabupaten PPU, Senin, (20/02/2023) pagi. 

"Berbagai jenis sayur-mayur dapat kita tanam di pekarangan rumah kita seperti cabai, tomat, bayam dan sebagainya. Cara ini tentunya juga sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Selain itu sayang bila pekarangan rumah kita luas tapi tidak dimanfaatkan," katanya.

Istri Bupati PPU, Hamdam ini berharap pemanfaatan pekarangan ini merupakan bagian dari gerakan masalah masyarakat. Untuk senantiasa memanfaatkan pekarangan dengan aneka tanaman sayuran, buah-buahan yang setiap hari di konsumsi oleh keluarga.

"Karena dengan demikian kebutuhan pangan dan gizi keluarga bias tercukupi dari pekarangan. Selain itu juga menjadikan pekarangan asri dan indah di pandang, serta akan menjadikan lingkungan yang lestari, " jelas Satriyani.

Dengan teknologi sederhana tambah dia, pekarangan bisa semaksimal mungkin di manfaatkan. Contoh dengan sistem penanaman dalam pot/polybag atau bisa memanfaatkan aneka barang bekas kaleng, karung, sak semen, kemasan minyak makan goreng atau dengan hidroponik dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian panen bisa diatur dan tidak tergantung dengan musim.

"Kami juga berharap ada dinas teknis yang bisa membatu menjadikan gerakan pemanfaatan pekarangan ini menjadi gerakan masal di Kabupaten PPU," tukasnya.

Dalam kegiatan panen bersama ini tampak sejumlah sayur-mayur telah dikembangkan. Seperti kangkung, cabai, sawi, bayam, terong dan sebagainya. Ketua TP PKK dan sejumlah instansi terkait turut dalam kegiatan panen bersama ini. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengadakan pelatihan dalam penulisan berita. Kegiatan ini di ikuti admin media seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Benuo Taka ini.

Narasumber dalam pelatihan penulisan berita itu perwakilan dari IDN Times Regional Kabupaten PPU, Ervan Masbanjar. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Diskominfo PPU, Senin (20/02/2023) dan di ikut sebanyak 34 peserta dari masing-masing SKPD.

Sekretaris Diskominfo PPU, Herlambang membuka giat yang diselenggara tersebut. Ia juga menyampaikan untuk kegiatan pelatihan penulisan berita memang sangat diperlukan sekali untuk bagai mana pengelolaan admin di setiap SPKD.

“Sehingga tidak sembarang juga dalam berwawasan untuk membangun terlebih tidak menjustifikasi atau asal tulis," tuturnya.

Tujuannya tentu dalam hal ini harus mampu menyampaikan infomasi kepada masyarakat atau memberitakan segala kegiatan yang ada di masing-masing SKPD dengan baik dan benar. Karena dalam penulisan berita atau penyampaian informasi ke masyarakat itu tidak luput dari etika-etika yang diperlukan dalam penulisan berita.

"Etika-etika dalam penulisan itu tentu dibutuhkan, supaya lebih profesional mereka nantinya dalam penulisan berita atau penyampaian ke masyarakat,” jelas Herlambang.

Ia juga menjelaskan jika Diskominfo PPU rencananya akan melakukan tiga agenda, yaitu pelatihan penulisan berita, pelatihan pengelolaan website dan design pada website. Ia juga mengharapkan kegiatan di awal di adakan ini para admin SKPD yang hadir dapat mengelola portal website dan mampu memberikan infomasi dengan baik sesuai dengan kode etik dalam penulisan.

“Kami (Diskominfo PPU) juga selaku PPID di Kabupaten PPU akan menginput informasi dari SKPD dan sehingga nanti dalam pengelolaan infomasi itu dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ADV)

Kabarkn.com,PPU - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Puri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terima penghargaan kelulusan paripurna. Dalam Standar Akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (STARKES). 

Sertifikat akreditasi paripurna RSUD Aji Putri Botung tersebut diberikan langsung oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Kementrian Kesehatan Republik Indonesia kepada Bupati PPU Hamdam bersama Direktur RSUD RAPB dr Lukasiwan Eddy dan segenap jajaran manajemen rumah sakit. Usai menerima hasil sertifikasi RSUD RAPB PPU mengungkapkan akreditasi dengan hasil paripurna merupakan suatu prestasi bagi rumah sakit daerah yang menjadi kebanggan masyarakat Kabupaten PPU. 

"Hasil akreditasi paripurna ini suatu kebanggan kita semua bahwa Rumah sakit Ratu Aji Putri Botung semakin meningkatkan layanan kesehatannya baik dari segi sarana pelayanan, standar pelayanan, manajemen rumah sakit hingga mutu pelayanan kesehatan dalam menjamin keselamatan pasien," ujarnya, Senin (20/2/2023).

Tidak hanya itu, ia juga menegaskan terlepas penilaian akreditasi ini tentunya pemerintah daerah terus berkomitmen mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang prima. Yaitu oleh RSUD RAPB kepada masyarakat dalam pelayanan dasar kesehatan yang ada di PPU.

"Kepada seluruh jajaran Rumah Sakit Ratu Aji Putri Botung kiranya terus melakukan trobosan-trobosan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada, kedepan pelayanan yang prima kepada pasien karena ini merupakan tugas mulia sekaligus sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten PPU," harapnya.

Lebih lanjut, Hamdam menuturkan pelayanan kesehatan yang memadai serta sarana dan prasarana yang sesuai standar kesehatan terus diupayakan oleh pemda. Apalagi sebagai serambinya IKN Nusantara, Kabupaten PPU sudah harus menyiapkan pelayanan kesehatan yang berstandar baik. 

"Karena tidak menutup kemungkinan rumah sakit RSUD Ratu Aji Putri Botung ini menjadi rumah sakit rujukan yang jaraknya sangat dekat dengan IKN Nusantara," katanya.

Direktur RSUD RAPB PPU, dr Lukasiwan Eddy turut mengatakan penilai akreditasi paripurna oleh STARKES ini terkait seluruh pelayanan yang ada di RSUD Ratu Aji Putri Botung PPU. Terlepas dari akreditasi ini, Lukas menerangkan ke depannya pasti akan ada peningkatan pelayanan khususnya sebagai rumah sakit daerah yang berdampingan langsung dengan IKN.

Adapun sasarannya, peningkatan yang terus dilakukan ini meliputi pelayanan rawat Inap dan rawat jalan, peningkatan pelayanan kamar operasi, peningkatan pelayanan penunjang khusus radiologi. Bahkan dalam waktu dekat peningkatan pelayanan hemodialisa.

"Akreditasi paripurna ini mencakup pelayanan yang ada di RSUD Ratu Aji Putri Botung, baik dari asuhan pelayanan pasien dan manajemen rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien di rumah sakit dengan mengacu pada STARKES," tutupnya. (ADV)

Photo : Dr. Ir.Hetifah Sjaifudian Sosialisasi Empat Pilar di Kabupaten Penajam.

Kabarikn.com,Penajam - Hetifah Sjaifudian, anggota MPR RI Dapil Kaltim, menyambangi SMK Negeri 2 Penajam, dalam rangka menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan. Sabtu (6/8/22).

Dalam kegiatan tersebut, Hetifah menekankan tentang pentingnya pemahaman empat pilar bagi siswa-siswa SMK.

“Siswa SMK rata-rata lulusannya langsung masuk dunia kerja dan langsung berinteraksi dengan masyarakat, karena hal ini siswa yang sudah lulus sepatutnya sudah memahami empat pilar, pasalnya didalam 4 pilar mencakup nilai-nilai penting dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara,” terangnya.

Selain itu, dalam menghadapi era digitalisasi seperti sekarang ini, siswa SMK harus kuat secara pondasi, jadi 4 pilar ini harus menjadi dasar yang kuat diamalkan.

Salah satu peserta, Suharti kelas XI mengatakan merasa sangat senang mendapatkan kesempatan hadir dalam sosialisasi ini. 

"Penyampaiannya menarik sekali, dan kami dilibatkan aktif dalan proses tanya jawab. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi empat pilar ini sesering mungkin," ungkapnya.(*)

Photo : Hetifah Sjaifudian Legislator Golkar Dapil Kaltim

Kabarikn.com,Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan rasa syukurnya bahwa untuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 di Kalimantan Timur sudah diserahkan pertanggal 25 juni 2022, sebanyak 105 guru honorer dari Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara menerima SK pengangkatan itu yang berlangsung di Balikpapan.

"Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada para penerima SK PPPK tahap 1, semoga ini menjadi angin segar bagi ketulusan perjuangan para guru honorer di Kalimantan Timur," kata Hetifah Sjaifudian Legislator Golkar dari Kaltim.

Perlu diketahui guru honorer yang menerima SK PPPK Tahap 1 ini merupakan bagian dari total 685 guru honorer tingkat SMA, SMK, dan SLB pada tahun 2021, termasuk didalamnya 2045 peserta ujian PPPK dari kuota 4.223 guru se-Kalimantan Timur. Sedangkan para guru honorer SD dan SMP di masing-masing kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur telah menerima SK PPPK pada bulan April 2022.

Seperti yang diungkap oleh Arofah penerima SK PPPK berharap ini bisa memperbaiki kesejahteraan para guru honorer dan dirinya sangat berterimakasih peran dari legislator DPR RI wilayah Kaltim khususnya Hetifah Sjaifudian yang selama ini punya perhatian khusus pada guru honorer dan pendidikan di Kaltim.

“Besar harapan kami mengikuti seleksi PPPK ini untuk memperbaiki kesejahteraan kami, dan alhamdulillah kami lulus. Akhirnya SK PPPK yang sudah dinanti dapat kami terima. Insyaallah PPPK Provinsi Kalimantan Timur sejahtera,” ungkap Arofah.

Walaupun PPPK di Kaltim sudah ada penyerahan tapi Hetifah menegaskan bahwa perjuangan Panitia Kerja (Panja) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bersama rekan-rekan Komisi X DPR RI untuk menjadi ASN masih belum selesai. Regulasi terkait pembiayaan Guru PPPK secara jangka panjang hingga penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait GTK Honorer dari proses pengangkatan , gaji, penghargaan, hingga jaminan sosial masih perlu diperjuangkan, termasuk diantaranya tenaga kependidikan seperti tata usaha, pustakawan, dan operator.

“Saya dari awal secara tegas mendukung keberpihakan pada kesejahteraan guru honorer. Perjuangan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK ini menjadi bukti ketulusan, kerja keras, dan kecintaan demi kemajuan pendidikan di Kalimantan Timur, “ terang Hetifah dalam rilisnya yang disampaikan kemarin di Jakarta.

Hetifah berharap dengan adanya SK PPPK ini, bisa menjadi pemantik bagi para guru untuk terus semangat mendidik anak bangsa membangun asa dan harapan bagi masa depan Kalimantan Timur dan Indonesia.(AR)

Sebagai Ketua BNK Masitah : Berkomitmen  Ditengah Keterbatasan ini  BNK KabupatenTetap Memerangi Narkoba 

Kabarikn.com,Samarinda-80 persen penghuni Rutan kami adalah kasus narkoba" ujar Wakil Bupati Paser sekaligus ketua BNK kabupaten Paser Syarifah Masitah Assegaf.

Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke BARETA, Balai Rehabilitasi Tanah Merah, Samarinda, Jumat (25/3/22).

"Kami memberikan perhatian serius terkait pengguna narkoba. Karena Peredaran narkoba di Kabupaten Paser sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan. Sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Paser berada di urutan ke 4 setelah Samarinda, Balikpapan dan Bontang", ungkapnya.

"Saat ini kami belum pembentukan vertikalisasi BNK Kabupaten Paser dan belum memiliki kantor sekretariat BNK yang representatif. Sehingga kami hanya bisa mendata kasus narkoba dan merujuk ke Balai Rehabilitasi", ujarnya dihadapan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Kombespol Sutarso.

Lebih lanjut Masitah mengatakan meskipun ditengah keterbatasan ini BNK Kabupaten Paser tetap komitmen untuk memerangi narkoba."Semoga dengan kunker ini kami bisa mendapatkan gambaran terkait bagaimana penanganan dan prosedur di Balai Rehabilitasi terhadap masyarakat kami yang terkena narkoba", tandasnya.

Untuk diketahui, kegiatan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba BNK Kabupaten Paser sampai saat ini belum memiliki balai rehabilitasi, sehingga mekanismenya hanya terbatas kepada pendataan sampai dengan diterbitkannya rekomendasi oleh Ketua BNK Kabupaten Paser paser untuk dijadikan bahan rujukan korban ke balai rehabilitasi Tanah Merah BNNP Kaltim di Samarinda. (Humas/*))

Bupati Paser Fahmi Fadli sangat mendukung instruksi Presiden hal penggunaan produk Indonesia 

Kabarikn.com,Bali-Pemkab Paser  komitmen terus memperhatikan kelangsungan dan pertumbuhan UMKM yang jumlahnya sangat besar. 

Dari data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) dan UKM Paser, tercatat 24  ribuan pelaku  UMKM di Kabupaten Paser  yang selama ini telah berkontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian.

Bupati Paser dr Fahmi Fadli memandang UMKM memiliki peran dan kedudukan yang strategis sebagai kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja.

Selain itu, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat juga mampu berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan.

Sebagai wujud perhatian serius mendorong peningkatan usaha UMKM di Bumi Daya Taka Paser dalam mewujudkan Paser Maju Adil dan Sejahtera atau Paser MAS Bupati Fahmi  menghadiri Undangan Arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka Rakornas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui afirmasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Jumat (25/3/2022) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua Bali. 

Saat itu, Bupati Fahmi mengungkapkan dirinya sangat mendukung instruksi presiden dalam hal penggunaan produk buatan Indonesia.

Hal ini  menurut Fahmi, selain sebagai wujud cinta tanah air dan mengedepankan kearifan lokal juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di daerah.

“Kita  wajib bangga dan mencintai produk buatan dalam negeri khususnya yang dihasilkan oleh UMKM lokal,” ucap Fahmi.

Dikatakannya, Pemerintah Daerah akan terus melakukan pembinaan  kepada para pelaku UMKM agar dapat terus meningkatkan kualitas produksinya. 

“Hal ini penting agar produksi UMKM di daerah kita dapat menembus pasar domestik dan internasional. UMKM harus tetap mempertahankan kualitas produksinya agar konsumen tetap puas terhadap hasil produksi UMKM. Kita juga terus berupaya agar pemasaran produk UMKM ini bisa lebih luas,” tandas Fahmi.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi tambah Fahmi, seperti halnya media sosial, dapat digunakan para pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mempromosikan produknya, baik dari segi kualitas, harga yang bersaing dengan produk luar, sehingga daya tarik masyarakat juga semakin meningkat.(humas/*))

KabarIkn.com,Penajam - Ombudsman RI menerapkan metode pentahelix dengan melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi dalam pengawasan pelayanan publik. Demikian dijelaskan oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Publik "Meningkatkan Peran Pondok Pesantren dalam Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Kelistrikan di Masyarakat Penajam Paser Utara, Menyongsong Ibu Kota Negara", Kamis (24/3/2022) di Pondok Pesantren Bina Ul Muhajirin Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).  Acara tersebut digelar oleh Cita Media Indonesia bekerjasama dengan PT PLN Kaltimra.

Dengan adanya dialog publik ini, Hery berharap seluruh elemen masyarakat terutama pondok pesantren dapat ikut berperan serta dalam pengawasan pelayanan publik khususnya pada sektor kelistrikan.

Hery menambahkan, beberapa permasalahan pondok pesantren yang sering dilaporkan khususnya yang terkait dengan substansi listrik yaitu aplikasi sambungan baru yang Undue delay, sering dilakukan pemadaman dengan tidak ada pemberitahuan dan perbaikan pelayanan, tidak transparan dalam memberikan pelayanan, penetiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) yang dilakukan tanpa memenuhi SOP yang diterapkan, tidak adanya sosialosasi yang memadai terkait kenaiakan biaya dan tarif listri serta tidak adanya mekanisme keringanan pada tarif likstrik yang baru.

Di akhir diskusi, Hery menyampaikan agar semua unsur pondok pesantren dapat melaporkan segala bentuk maladministrasi melalui Respon Cepat Ombudsman (RCO) untuk mempermudah dan mempercepat penanganan laporan masyarakat melalui kanal Whats App No 08119063737. 

Narasumber yang hadir dalam acara tersebut  Riviana Noor selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Saleh Siswanto GM PT PLN Kaltimra, Abu Hasan Mubarok Ketua MUI PPU,   Pitono selaku Kabag Hukum Pemkab PPU.(danang)

Kabarikn.com,Balikpapan - Kabupaten Paser sangat potensial dibidang pertanian. Sebagai daerah penyangga Ibukota Negara (IKN) persiapan pun harus segera dilakukan dengan menyiapkan kawasan pertanian atau food estate. 

"Agar nantinya Kabupaten Paser dapat surplus dan menyuplai padi maka perlu dilakukan langkah strategis peningkatan produksi padi" ujar Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf saat pembukaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Se Kaltim Tahun 2022, Rabu (23/3/22) di Hotel Grand Jatra, Balikpapan. 

Didampingi Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Erwan Wahyudi dan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Taharudin diungkapkan bahwa perlunya langkah strategis untuk peningkatan produksi padi. Yaitu pertama Penguatan sentra Produksi Tanaman Pangan, seperti Optimasi Lahan, Peningkatan indeks Pertanaman dan Perluasan areal tanam. Kedua, Peningkatan produktivitas yaitu Dengan Penerapan teknologi Budidaya,

Penyediaan benih unggul, Penyediaan Pupuk dan Pestisida, Pemberdayaan penangkar benih dan Bantuan alat dan mesin pertanian. Pengembangan Jaringan dan optimasi air dan melakukan Gerakan massal pengapuran lahan. Serta Pengembangan sistem perlindungan yang ramah lingkungan.

Kemudian ketiga, Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan dan teknologi, yaitu Peningkatan SDM Petani dan Perlindungan Petani dan akses permodalan.

"Dan berturut-turut ke empat dan lima, Peningkatan Nilai Tambah dan daya saing Produk Pertanian dan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Petani" ujar Erwan. (Humas/*)

Kabarikn.com,Balikpapan - Satu prestasi kembali diraih Kabupaten Paser. Kali ini pada bidang budidaya tanaman atau hortikultura. Adalah Ngatno, warga Kelurahan Long Kali, didampingi Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf menerima sertifikat Prima 3 Jambu untuk Jambu Biji dan Jambu Air. Diserahkan Gubernur Kaltim Isran Noor pada rangkaian Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Se Kaltim Tahun 2022, Rabu (23/3/22) di Hotel Grand Jatra, Balikpapan. 

Sertifikat Prima 3 merupakan penilaian yang diberikan terhadap pelaksana atau pelaku usaha tani, dimana produk yang dihasilkan aman di konsumsi.P enghargaan/Sertifikat ini diterbitkan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Provinsi Kalimantan Timur Berupa Prima 3 Jambu. (Humas/*)

Foto : Wabup Paser Masitah

Kabarikn.com,Yogyakarta- Disela kegiatan  Perjanjian Kerjasama di UGM Fakultas Hukum kepada team Humas Paser Wabup Masitah juga mengatakan  maksud penandatanganan ini juga untuk mendapatkan legal opinion  atau pendapat hukum secara khusus untuk SMKN 3 Tanah Grogot yang akan kita dapatkan dari aktivitas atau akademisi hukum Fakultas Hukum UGM akan menjadi dasar kita nantinya untuk menyelesaikan pembayaran SMKN 3 Paser.

Selain itu Wabup Masitah juga menyampaikan naskah kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Bupati Paser kepada Dekan Fakultas Hukum UGM yang nantinya  kerja sama ini akan diperluas dengan baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Gayung bersambut dari keterangan Wabup Masitah Dekan Fakultas Hukum Dahliana Hasan, S.H., M.Tax. Ph.D juga mengatakan bahwa kerjasama  dengan Kabupaten Paser ini sudah terjalin sejak lama dengan fakultas lain seperti Fakultas Isipol yang sudah merintis kerjasama ini dan juga dengan fakultas hukum karena memang ada isu-isu hukum yang akan diselesaikan di Paser sehingga ada inisiasi bekarja sama dengan Fakultas Hukum di UGM sehingga akan ada perhatian secara khusus  yaitu berupa PKS atau Perjanjian Kerjasama  dengan telaah-telaah akademisi terhadap isu-isu hukum di Kabupaten Paser.(*)

Sumber : Humas