Kabarikn.com,Penajam – Demi kebaikan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Plt. Bupati PPU, Hamdam bersama anggota DPRD PPU tentu tidak ingin hanya sekedar basa basi. Karena itu, untuk kedepannya mereka ingin manifestasikan segala tindakan yang diambil.
Hal tersebut tersebut diutarakan Plt Bupati PPU Hamdam, pada acara Ramah Tamah dengan Ketua DPRD PPU dan anggota serta Forkopimda PPU di ruang transit Kantor Bupati, Selasa (8/2/2022).
“Kita sama-sama memahami betul bagaimana situasi dan kondisi daerah kita saat ini, kita dalam kondisi keadaan tidak baik-baik saja. Jadi mohon untuk sama-sama mengerti dan kita harus memberikan perhatian ekstra terhadap situasi daerah kita saat ini, bagaimana kita sama-sama membenahi, memperbaiki dan merapikan, bahkan mungkin mengoptimalkan apa-apa yang sudah baik selama ini, yang kita anggap kurang baik mari kita perbaiki ,” terang Hamdam.
Namun, Hamdam, menerangkan Kabupaten PPU telah dianugerahi sesuatu yang sangat luar biasa yakni ketempatan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) jadi kita tetap harus memberikan kontribusi, sehingga perlu ada langkah yang strategis dan taktis bagaimana mendapatkan bargaining atau imbangan dari ditetapkannya Kabupaten PPU ini menjadi wilayah IKN nantinya.
“Saya sering ungkapkan kepada beberapa media, bahkan juga kepada masyarakat dan kepada DPRD bahwa apa yang tergambar pada harapan kita terkait IKN ini telah tersampaikan kepada segenap perumus perpindahan IKN, saya pun telah sampaikan juga kebijakan pemerintah terkait IKN perlu ada kebijakan khusus dan memerlukan alokasi yang khusus berkaitan dengan anggaran. Saya mohon kepada kawan-kawan DPRD untuk lakukan dan berjuang sama sama untuk itu,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, bahwa terdapat 21 aturan yang diajukan berkaitan dengan IKN dan ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Pemerintah PPU, untuk sama-sama diperjuangkan sebagai investasi bagi daerah ini.
” Jangan sampai keberadaan IKN, Kabupaten PPU hanya mendapatkan cek kosong saja dari IKN,” jelas Hamdam.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi mengungkapkan, jika silaturrahim yang digagas Pemeritah PPU untuk satukan persepsi antara DPRD, Pemerintah, serta Forkopimda selama ini ada semacam keluhan bagi DPRD, seolah-olah realita yang terjadi tentang keberadaan rencana IKN. Bagi DPRD seperti orang yang tak mengerti apa-apa soal IKN itu.
“Makanya jika ada orang bertanya soal IKN, DPRD akan menjawab dengan kesederhanaan, saya ingin katakan bahwa saya menjelaskan apa yang saya sebut jawaban secara Syariah, agar tidak berbohong, padahal kami tidak banyak tahu tentang IKN, untuk itu saya mengajak teman-teman supaya jangan sampai terjadi ketidaktahuan soal pembangunan daerah kita sendiri,” tegas Jhon Kenedi.
Secara politis sambung Jhon, Kecamatan Sepaku memang wilayah Kabupaten PPU, setelah berpindah jadi IKN bagaimana langkah selanjutnya dan bagai mana jika dibentuk tim, seperti apa aturan Pemerintah PPU dan Undang-undang IKN nantinya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD PPU Ra’up Muin menambahkan, masa lalu Kabupaten PPU merupakan bagian dari masa sekarang, tidak bermaksud untuk mengungkit-ungkit. Namun, jadikan situasi ini sebagai pelajaran meski selama ini terkesan ada cekcok dan sering terjadi ketidak samaan antara Pemerintah PPU dan DPRD, namun suasana tetap dalam kondisi lebih hidup.
“Bukan kongkalikong, apa yang diamanatkan rakyat kepada kita agar tetap ada fungsi pengawasan, silaturrahmi seperti ini jangan hanya oleh Pemerintah saja, namun DPRD, Kejari, TNI-POLRI pun melakukan hal yang sama, supaya senyum bukan lagi dipaksakan tapi senyum yang lepas tanpa beban,” Pungkasnya.
Sumber : humas8/DiskominfoPPU
![[Valid RSS]](/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")
