DISKOMINFO PPU

KabarIkn.com,PENAJAM - Sejak adanya laporan mengenai kedisiplinan kepegawaian, dalam waktu dekat akan diberlakukan sistem absensi fingerprint bagi ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) setiap kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Hal itu ini di ungkap langsung Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten PPU Ahmad Usman saat mimpin rapat tindak lanjut absensi fingerprint, selasa (16/01/2024). Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) PPU. 

Tampak hadir dalam rapat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten PPU Khairudin, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU Amrullah serta jajaran pegawai Setda Kabupaten PPU. 

Asisten Administrasi Umum Setda PPU Ahmad Usman mengatakan diberlakukannya kedisiplinan kepegawaian di setiap kelurahan di Kabupaten PPU tidak lanjut perintah Pejabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun. Ia meminta semua kelurahan dalam waktu dekat ini harus diberlakukan sistem absensi fingerprint. 

"Selama ini banyak yang SMS/WA Pj Bupati kalau di kelurahan sering buka kantornya di atas jam 9," ungkap Ahmad Usman.

Ia juga menceritakan bahwa tadi pagi sudah melakukan sidak di setiap kelurahan-kelurahan yang ada di PPU, sesuai dengan aturannya sebelum jam 7.30 pagi lurah maupun staf harus sudah ada di kelurahan. Tetapi setelah dilakukan sidak masih banyak saja datang diatas jam 7.30 pagi. 

"Tadi pagi kami bagi-bagi tim untuk sidak semua kelurahan. Ternyata menurut data yang saya terima dari total seluruh jumlah pegawai kelurahan se Kabupaten itu ada 318 dan yang tepat waktu hanya 146 orang saja,"terangnya.

Ahmad Usman pun meminta kepada Kepala BKSDM PPU untuk segera di adakan fingerprint di setiap kelurahan se-Kabupaten PPU. Ia juga meminta di setiap kelurahan harus disediakan jaringan internetnya. 

"Ketika sudah diadakan fingerprint di semua kelurahan tentu harus tercover internet untuk mengetahui rekam jejak saat melakukan fingerprint itu. Karena masih banyak keluhan di beberapa kelurahan belum tercover jaringan internet,"jelasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo PPU Khairudin menjelaskan bawah sampai saat ini belum menerima keluhan mengenai jaringan internet maupun blankspot. Dia pun meminta agar setiap kecamatan melaporkan kepada Diskominfo PPU kelurahan mana saja yang tidak memiliki akses internet maupun blankspot. 

"Kami sudah pernah mengatakan kepada kecamatan maupun kelurahan untuk melaporkan ketika wilayahnya masih belum tercover jaringan internet maupun blankspot saat bimtek e-office lalu," ujarnya

Khairudin juga menambahkan karena di tanggal 1 Februari 2024 nanti Kabupaten PPU akan menerapkan sistem e-office dan tentu itu membutuhkan yang namanya akses internet. 

"Kami siap bantu ketika di wilayah kelurahan belum tercover internet ketika sudah melapor ke kami. Hingga saat ini masih belum ada laporan mengenai jaringan internet belum tercover/blankspot," pungkasnya. (Zan/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM - Hari ini, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memimpin rapat koordinasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah(OPD). Acara tersebut dilaksanakan di aula lantai 3 Kantor Bupati, Senin (15/01/2024), sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten PPU.

Dalam penyampaiannya, Makmur Marbun menekankan pentingnya evaluasi kinerja OPD sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh OPD dalam menjalankan tugasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi forum interaktif antara Pj Bupati, Sekretaris Daerah(Sekda), Asisten I, II, dan III, Kepala Badan ( Kaban), Kepala Dinas, Sekretaris Badan/Dinas dan Kepala Bagian ( Kabag) lingkup Sekretariat daerah(Setda) PPU, untuk membahas capaian, hambatan, serta rencana perbaikan. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan terus-menerus demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten PPU.

Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten PPU.(Wan/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam- Usai dilakukan berbagai upaya dalam mengakomodir sejumlah persoalan dalam penyelesaian dampak sosial kemasyarakat di wilayah Bandara VVIP IKN yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kini sudah ada titik kejelasan penyelesaiaan yang sampai saat ini terus berjalan oleh Pemerintah Kabupaten PPU bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, Bank Tanah dan Fokopimda terkait dalam penyelesaiannya dimasyarakat. 

Hadir langsung dalam sosialisasi penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan tersebut, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, Team Gugus Tugas Terpadu percepatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan, Bank Tanah, Dandim 0913 PPU, Kapolres PPU, Pengadilan Negeri PPU, Kejaksaan Negeri PPU, jajan unsur terkait dan para masyarakat.

Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Mamrbun saat memimpin sosialisasi penyelesaiaan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat menyampaikan persoalan ini sudah mekemuka dilapangan sebelum Ia ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) di Kabupaten PPU, namun saya selaku bupati harus memperjuangkan kira-kira mana saja yang menjadi hak masyarakat sesuai dengan regulasi dan ini terus dilakukan dengan menindak lanjutinya baik melaporkan kepada Pemrov kaltim dan kepada pihak-pihak terkait yang menangani ini termasuk dengan dibentuknya team gugus tugas di Provinsi Kaltim bersama sejumlah unsur terkait baik Forkopimda PPU dan Bank Tanah.

“Selaku Bupati tentunya saya harus memperjuangkan kira-kira mana saja yang menjadi hak masyarakat sesuai dengan regulasi. Alhamdulilah saat ini kita bersama-sama duduk dengan komunikasi yang baik kita menemukan titik terang dan penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan di wilayah Pembangunan Bandara VVIP IKN dalam proses indentifikasi dokumen sebelum penyelesaian pembayaran terkait ganti rugi tanam tumbuh yang dilakukan oleh team gugus tugas”. Ujar Marbun. Sabtu (13/1/2024).

Dihadapan masyarakat, Ia mengatakan saat ini bersama kita hadir team gugus tugas percepatan terkait dampak sosial bahkan seluruh jajaran terkait saat ini juga langsung dilakukan identifikasi terkait inventarisir dokumen kepemilikan oleh masyarakat, sebelum dilakukan proses pembayaran ganti rugi tanam tumbuh masyarakat sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku oleh oleh team gugus tugas percepatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

“ Saya memang minta harus selesai dan segera, apabila pendaatan inventarisasi ini selesai hari ini tentunya akan dilakukan tindak lanjutnya yaitu memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Tentunya kita patut bersyukur dengan berbagai upaya kita selama ini melakukan sosialisasi, bahkan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan dampak sosial baik dari Provinsi maupun melibatkan Bank Tanah dan dibantu oleh jajaran Forkopimda dan pihak terkait membuahkan hasil dan masyarakat bisa tersenyum dan bisa diajak duduk bersama-sama dalam persoalan ini”. Tegas Marbun.

Marbun menjelaskan berkaitan penyelesaian dampak sosial ini, kalau ada suatu persoalan kita harus duduk bersama, mendengarkan apa yang terjadi, lalu kita melakukan pendekatan penyelesaian yang baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat hal-hal apa saja yang bisa kita tempuh sesuai dengan regulasi yang ada rasanya tidak ada yang sulit bahkan pasti ada jalan keluar seperti dalam sosialisasi ini masyarakat bisa menerima dan ikut terlibat bagaimana proses pemangunan sarana dan prasana IKN ini dapet berjalan.

Tentunya ini sejalan seperti yang kita lakukan bersama ini, berkaitan penyelesaian dampak sosial saat ini kita sudah masuk ketahap penentuan berapa besarannya oleh pihak yang menangani, dan apabila pendaataan dokumennya sudah clear, sesuai dengan yang masyarakat miliki bahkan sudah disetujui oleh team gugus terpadu uangnya bisa dicairkan dan inilah upaya pemerintah memperjuangkan hak masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada. Tuturnya.

Marbun turut berpesan dan minta kepada masyarakat supaya pembangunannya yang saat ini terus dilakukan dan dapat berjalan oleh team yang ada dilapangan yang menangani bandara VVIP ini dapat berjalan dulu karena penyelesaian dampak sosial ini sudah proses identifikasi dokumen dan penyesuaian data sebelum pembayaran dampak sosial yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, kita semua harus bersinergi bersama tentunya juga dengan dukungan masyarakat yang ada, mengingat waktu yang akan ditargetkan dalam pengerjaan bandara VVIP ini dalam mendukung percepatan sarana pendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kembali, Dia menekankan selaku Penjabat (Pj) Bupati saat ini, akan terus melakukan sinkroniasasi terkait dengan penyelesaian segala pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten PPU bersama IKN. Bahkan akselerasinya dengan yang ada di Kabupaten PPU termasuk dengan melihat kepentingan masyarakat baik dalam berbagai hal bersama seluruh OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten PPU"pungkasnya.(hms13)

KabarIkn.com,PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun memimpin rapat koordinasi tata kelola penyaluran BBM dan LPG 3 Kg bertempat di Kantor Bupati PPU pada Kamis (11/01/24). Tampak hadir Sales Area Manager Pertamina Ayub Rinto, para pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU serta para agen LPG di wilayah PPU.

Saat memimpin rapat Makmur menyampaikan dengan dipilihnya Kabupaten PPU sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, perlu dilakukan tata kelola yang baik demi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini terkait distribusi BBM dan LPG 3 Kg.

“Tatanan yang harus diperbaiki karena IKN dengan tata kelola yang baik, kita kalau mau menegakkan aturan tidak boleh separuh-separuh, menurut saya harus cepat kita diskusikan,” tegas Makmur.

Setelah proses diskusi, terdapat beberapa usulan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan kekurangan kuota BBM di PPU diantaranya adalah mengusulkan penambahan kuota BBM ke BPH Migas, penyaluran BBM untuk akhir tahun 2024 akan ditarik untuk memenuhi kebutuhan awal tahun 2024, melakukan penertiban terhadap keberadaan pengetap. Tidak hanya itu, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran BBM bersama dengan instansi terkait.

Selain kuota BBM, keluhan masyarakat terhadap kelangkaan LPG 3 Kg pun turut menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, hal ini salah satu penyebabnya adalah kurangnya kuota LPG 3 Kg yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari alokasi yang diusulkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa langkah yang akan dilakukan diantaranya adalah dengan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 Kg, akan dilakukannya rayonisasi pelayanan agen LPG 3 Kg, menyosialisasikan kepada pangkalan dan agen agar tidak menjual LPG 3 Kg lintas wilayah dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulannya terhadap penyaluran LPG 3 Kg. Selain itu, semua pangkalan wajib memberlakukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk pembelian LPG 3 Kg oleh masyarakat agar dapat diketahui kebutuhan masing-masing kepala keluarga (KK). (Sha/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun pimpin rapat terkait pelaksanaan pengamanan kegiatan tender 2024 di ruang rapat Kantor Bupati PPU, Kamis (11/1/2024). Rapat digelar guna memantau perkembangan tender dini dan kelancaran pelaksanaan tender. 

Makmur dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya percepatan pelaksanaan tender guna terealisasinya perencanaan pembangunan Kabupaten PPU dan pergerakan roda perekonomian. Berkaca dari pelaksanaan tender tahun 2023, maka pelaksanaan tender dini perlu dilakukan di tahun 2024, termasuk di dalamnya persiapan pengamanan secara lebih baik sebagai mitigasi risiko. Ia meminta dalam proses tender ini diusahakan tidak bersinggungan secara langsung atau fisik dengan para penyedia. Oleh karenanya, tahapan klarifikasi dokumen penawaran yang selama ini dilakukan secara langsung (tatap muka) akan diubah mekanismenya menjadi daring. Hal ini dilakukan untuk menghindari keramaian maupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di lingkungan Kantor Pemerintahan. 

“Jadi saya tidak mau lagi melihat kantor bupati ini seperti pasar,” ucapnya. 

Dalam pelaksanaan tender ini, terdapat sepuluh paket strategis yang akan segera dilakukan tender, diantaranya Revitalisasi Dermaga Speed Boat dan Klotok Penajam, Peningkatan Jalan Lingkungan Rawa Indah Penajam, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pembangunan SDN 040 Penajam, Pembangungan Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku Tipe D, Peningkatan Jalan Coastal Road, Peningkatan Jalan Provinsi KM 10 Silkar – Kawasan Industri Buluminung, Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor DPRD, Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan (lanjutan), dan Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu.

Selain tender, Sekretariat Kabupaten PPU melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akan segera melakukan pendampingan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) kepada semua perangkat daerah guna percepatan realisasi pengadaan yang berdampak pula pada perekonomian PPU.(Nis/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mamur Marbun melantik dan mengambil sumpah dan jabatan 14 kepala desa (kades) terpilih se-Kabupaten PPU periode 2024 -2030 bertempat di aula Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu (11/01/2024).

Kades yang dilantik diantaranya Desa Sidorejo dan Desa Giripurwa Kecamatan Penajam, Desa Bangun dan Mulya Kecamatan Waru. Kemudian Desa Labangka, Desa Gunung Intan, Desa Rintik, Desa Labangka Barat yang ada di Kecamatan Babulu, serta Desa Argomulyo, Desa Karang Jenawi, Desa telemow, Desa Bumi Harapan, Desa Semoi Dua, Desa Karang Jinawi dan Desa Suko Mulyo di Kecamatan Sepaku.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Pj Bupati PPU dengan membacakan sumpah janji jabatan yang diikuti secara serempak oleh kades terpilih.Setelah pembacaan janji, dilaksanakan penandatanganan berita acara dan dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan kepada seluruh kades terpilih.

Pj Bupati Makmur Marbun dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada seluruh masyarakat yang telah menyelenggarakan pesta demokrasi desa dengan aman, tertib dan lancar. Ini menandakan bahwa, masyarakat Kabupaten PPU sangat menghargai nilai-nilai demokrasi meski dalam lingkup yang sangat kecil, yakni lingkup desa.

“ Selamat kepada kades yang dilantik diberikan kekuatan lahir batin untuk mengabdikan hidup bagi masyarakat dan desanya. Tadi saya tepuk tiga kali pundak para kades, itu bermakna bahwa di pundak kades ini ada tanggung jawab kepada masyarakat, " ujarnya.

"Dan saya sematkan juga garuda di dada, itu menandakan kesetiaan bapak kepada panggilan menjadi kepala desa menyelamatkan negara dan mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi, golongan, dan bahkan diatas kepentingan keluarga," tambahnya.

Dia juga mengingatkan, bahwa kades merupakan ujung tombak dalam penyerapan pemerintahan daerah, oleh karena itu di tuntut dan diharap untuk terus bekerja walaupun itu dihari libur.

Karena tugas kades, lanjutnya harus bisa berpikir bagaimana untuk menyelamatkan dan menyejahterakan masyarakat, oleh karena peran kades berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tugas yang cukup berat yang di emban kades mesti dibantu oleh segenap komponen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan otonomi desa tersebut dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat.

" Untuk itu setelah dilantiknya kepala desa pada hari ini, saya mengajak segenap masyarakat desa untuk mendukung membantu kades dalam melaksanakan tugasnya,"imbuh Makmur.

Pj Bupati juga mengajak kepada masyarakat desa untuk bahu-membahu dalam menggali potensi yang ada dalam membangun desa tempat tinggal masing-masing. Lupakan perbedaan ataupun proses selama pemilihan kades yang mungkin kemarin ada yang terluka, tergores tetapi inilah pilihan masyarakat didesa oleh karena itu kades yang terpilih ujung tombak seluruh masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan mana yang memilih mana yang tidak memilih.

"Kepada kades terpilih saya minta untuk merangkul semua pihak dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi pendukung dan bukan pendukung, semua warga sudah menjadi tanggung jawab saudara, " katanya. 

Diakhir sambutannya, Makmur minta kepada kades untuk lebih visoner, kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.

"Terpilihnya saudara sebagai kades mencerminkan besarnya harapan masyarakat akan adanya perubahan yang lebih baik, saudara juga dalam menjalankan kepemimipinan dituntut untuk lebih visioner, kreatif dan inovatif, "pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten PPU Linda Romali Siregar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), pimpinan perangkat daerah, dan seluruh tamu undangan lainnya.(Wan/*KominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menggelar sosialisasi Reforma Agraria terhadap Subjek Terdampak Pembangunan Bandara VVIP dan Jalan Tol pada Rabu (10/01/24). Sosialisasi ini digelar di Gedung Graha Pemuda PPU dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, unsur Forkopimda PPU, Kepala Badan Bank Tanah Moh Syafran Zamzani, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PPU serta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten PPU.

Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun dalam arahannya menyampaikan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan hal-hal terkait dampak pembangunan bandara VVIP dan jalan tol yang berada di 3 kelurahan di PPU yakni Kelurahan Gersik, Maridan dan Pantai Lango.

“Saya akan mencoba melakukan percepatan terkait dengan sinkronisasi kebijakan nasional dengan yang dilaksanakan di daerah," ungkap Makmur.

Lebih lanjut Makmur menambahkan, permasalahan agraria merupakan kebutuhan yang sangat esensial dan diperlukan penanganan yang amat serius dan ekstra hati-hati. Oleh karenanya, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara utuh.

“Masalah tanah merupakan yang dibutuhkan masyarakat untuk menyambung hidup, sehingga perlu kehati-hatian, saya bersama tim setiap hari kami mencari yang paling terbaik untuk bapak ibu, tentunya banyak persiapan yang akan dilakukan," terang Makmur.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Bank Tanah Moh Syafran Zamzani menyampaikan Badan Bank Tanah sebagai lembaga yang bertugas menyiapkan reforma agraria telah menyiapkan lahan relokasi.

“Khusus masyarakat yang ada disana, yang secara fisik menguasai dan ada tanam tumbuh disana harus direlokasi. Tidak hanya menyiapkan lahan relokasi, tapi kita juga menyiapkan aksesnya untuk masyarakat, sehingga masyarakat ketika nanti pindah, mereka sudah punya akses jalan, secara ekonomis, value tanahnya pasti meningkat,"terang Syafran.

Syafran menambahkan saat ini Badan Bank Tanah telah menyiapkan 400 hektar lahan relokasi untuk masyarakat terdampak pembangunan bandara VVIP dan jalan tol.

“Ada 400 hektar, bisa untuk masyarakat di bandara, di jalan tol, itu pun tidak habis semua, nanti termasuk dari tempat lain, GTRA yang akan memutuskan mana yang menjadi prioritas. Kita berdoa proses verifikasi dan validasi data pada saat penetapan subjek oleh GTRA bisa segera kita percepat, sehingga proses relokasi bisa segera dilaksanakan,"jelasnya.

Salah satu perwakilan masyarakat Edi S dari Kelurahan Gersik saat ditemui usai acara menyampaikan bersyukur dengan diadakannya sosialisasi ini karena proses yang telah dilalui selama bertahun-tahun.

“Keluh kesah sudah lumayan terjawab, kami berharap ada relokasi, dan relokasi yang ada diperjelas, lokasinya dimana, kami yakin bahwa ini akan terselesaikan,"ungkap Edi. (Sha/Wan/DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika(Kominfo) PPU melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) implementasi sistem e-office bagi seluruh organisasi perangkat daerah(OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Bimtek yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar dilaksanakan di aula lantai III kantor Bupati PPU, Selasa (09/01/2024).

Kepala Dinas Kominfo PPU, Khairudin dalam laporannya menyampaikan bahwa sistem e-office ini merupakan sebuah aplikasi surat menyurat secara elektronik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepatan reformasi birokrasi, efektivitas dan efesiensi kebijakan publik.

"Dengan menggunakan sistem e-office juga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih, salah tafsir dan pemborosan penyelenggaraan tata naskah dinas, " ungkap Khairuddin.

Khairudin juga menambahkan bahwa bimtek ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung dari tanggal 9 sampai dengan 12 Januari 2024, menghadirkan narasumber dari Kementrian Dalam Negeri dan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

" Peserta terbagi dua bagian, diantaranya bagian pertama terdiri dari pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, berserta staf admin. Dan bagian kedua terdiri dari camat, lurah, kepala UPT, dan kepala desa, " ungkap Khairudin.

Sementara Sekda PPU, Tohar menyampaikan bahwa konten reformasi birokrasi memiliki banyak segmen dan faktor yang harus di dengarkan, baik itu struktur organisasi, regulasi, dan instrumen kerja.Tinggal bagaimana menyikapi dalam keseluruhan yang ada, termasuk dalam ruang lingkup reformasi birokrasi. 

"Konten reformasi birokrasi ada banyak segmen dan faktor yang harus kita dengar, "ujarnya.

Lebih lanjut Tohar juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi untuk memajukan sistem adminitrasi pemerintahan. 

"E-office bukan hanya sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga alat untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan transparansi dalam menjalankan tugas-tugas administrasi," bebernya.

Tambahnya penerapan teknologi baru memerlukan pemahaman dan keterampilan baru. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan.

 "Sosialisasi bimtek implementasi e-office ini bagian untuk memahamkan kedepan kita semua," pungkasnya.(H.A.Wan/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM - Terjadinya kelangkaan tabung gas LPG di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akhir-akhir ini menjadi perhatian serius di lingkungan masyarakat. 

Menyikapi persoalan ini, Pj. Bupati PPU, Makmur Marbun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan LPG di wilayah itu, Minggu, (7/1/2024) pagi. 

Tujuan sidak tersebut adalah untuk memastikan bahwa agen dan pangkalan LPG tidak melakukan penimbunan tabung gas LPG dalam jumlah besar, dan juga memastikan ketersediaan LPG disetiap Agen dan Pangkalan.

Dari hasil sidak yang dilakukan, Marbun mendapati bahwa beberapa agen LPG yang ada di PPU terjadi kekosongan dan kecendrungan dalam pengiriman ke pangkalan berkurang, sehingga masyarakat menjadi sulit untuk memperolah LPG.

Untuk mengatasi permasalahan ini segera. Marbun memanggil dan mengajak rapat PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan yang diwakili oleh Alexander Susilo (Executive GM C&T Reg Kalimantan), Asisten II Nicko Herlambang, Asisten III Achmad Usman, Kabag Ekonomi, Kadis Perindakkop, Kepala Satpol PP, Kadis Perhubungan, BPBD. dan para pimpinan Agen Penyalur LPG yang berada di PPU.

 “Dalam arahannya Pj. Bupati menyampaikan “ saat ini PPU terjadi kekosongan LPG sehingga, menyulitkan masyarakat, saya ingin yang mempunyai kewenagan terutama Pertamina bisa segera mengatasi permasalahan ini.” Dan saya ingin Malam ini kekosongan gas di PPU harus segera diselesaikan, kami dari pemerintah akan membantu menyiapkan personel dan kendaraan untuk membantu” Terang Bupati

Marbun menambahkan” saya berharap kuota LPG di PPU harus ditambah, Kuota LPG yang diberikan PPU jangan hanya dilihat dari berdasarkan jumlah penduduk, karena PPU saat ini sedang tumbuh dan berkembang terutama dengan adanya penambahan jumlah penduduk dari pekerja IKN, ini juga harus dipertimbangkan dan menjadi perhitungan, karena ini akan berdampak dengan meningkatnya penggunaan LPG di PPU”

“ Saya ingin dilakukan langkah - langkah strategis agar skema distribusi bisa lebih ringkas dan tepat sasaran sehingga menghindari kekosongan dalam jangka waktu lama termasuk skema distribusi dari SPBE ke agen hingga pangkalan” Pinta Marbun

Saya juga meminta untuk Meningkatkan pengawasan distribusi gas LPG . dan melakukan sosialisasi kepada para agen dan pangkalan jika dalam penyaluran gas terutama LPG 3 KG terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan, jika telah dilakukan sosialisasi dan pengawasan namun tetap membandel kita harus beri sanksi” Tegas Marbun.(Wan/*Diskominfo)

KabarIkn.com,PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun menerima audiensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) PPU bertempat di Kantor Bupati PPU pada Kamis (04/01/24). Makmur Marbun menerima audiensi didampingi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) PPU Sodikin, Kepala Bagian Kesra Setda PPU Nurbayah serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Pengurus FKUB PPU yang hadir pada saat audiensi dipimpin oleh Abd Jalal sebagai Ketua FKUB didampingi oleh Wakil 1 H. Wiyoto, Sekretaris Hj. Jumaisyah beserta perwakilan dari Agama Islam, Kristen, Katolik dan Buddha.

Pertemuan ini diadakan dalam rangka penyampaian program kerja FKUB PPU yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2024 diantaranya adalah melakukan jalan sehat kerukunan, membuat miniatur rumah ibadah sebagai simbol kerukunan, membentuk FKUB tingkat kecamatan serta bekerja sama dengan Badan Kesbangpol untuk membentuk Desa Sadar Kerukunan.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan terima kasih atas masukan dan inovasi yang akan dilakukan dan pentingnya menjaga harmoni di masyarakat.

“Terima kasih telah menjaga harmoni di masyarakat, itu merupakan hal yang sangat penting sekali,” ungkap Makmur. (Sha/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menerima audiensi mahasiswa Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) di ruang rapat Kantor Bupati PPU, Rabu (3/1/2024). Audiensi ini bertujuan menyampaikan dan mendiskusikan program kerja KKN UGM sekaligus memohon dukungan dari Pemerintah Kabupaten PPU. Kegiatan KKN ini dilaksanakan oleh dua puluh dua mahasiswa UGM dari berbagai program studi di Desa Sesulu dan Api-Api, Kecamatan Waru sejak 18 Desember 2023 hingga 5 Februari 2024 mendatang. 

Makmur dalam kesempatan tersebut menyambut baik kegiatan KKN oleh mahasiswa UGM. Ia menyampaikan beberapa sektor yang diharapkan dapat didukung oleh para mahasiswa, seperti pertanian, peternakan, pendidikan, dan kesehatan. Ia menyebut masyarakat membutuhkan pendampingan agar perubahan yang dicanangkan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

“Setelah saya masuk ke sini, sangat membutuhkan sentuhan, peran atau pun pola pikir pendampingan dari seluruh stakeholder terutama dari akademisi,” ucapnya.

Selain itu, ia meminta agar mahasiswa yang berasal dari latar belakang Matematika dan Ilmu Pengetahuan (MIPA) untuk mengajar di kelas pada tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dalam waktu yang tersisa.

“Kenapa itu penting, merubah mindset daripada anak-anak ini,” ungkapnya.

Ia menyebut ruang untuk berkreasi oleh anak muda di PPU masih sangat kurang sehingga masih banyak anak-anak yang terjerumus dalam kasus obat-obat terlarang. 

Permintaan untuk mengajar ini pun disanggupi oleh Koordinator Mahasiswa Unit Tim KKN UGM Erick Muria Ardhana. Dalam kesempatan yang sama, Erick juga menyampaikan berbagai program kerja yang rencana ditutup dengan penyelenggaraan Festival di Pantai Gelora Desa Api-Api.

Tema besar yang diangkat dalam program KKN ini, yaitu “Pemetaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung Guna Peningkatan Kualitas Ekowisata pada Kecamatan Waru, Kabupaten PPU, Kalimantan Timur.” Di dalam tema tersebut, terdapat lima program kerja yang telah direncanakan, diantaranya: optimalisasi sarana prasarana dan aspek-aspek pendukung ekowisata Kecamatan Waru, pendataan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, optimalisasi dan pengembangan penyediaan air bersih, program kampung iklim, dan pelaksanaan pentas seni budaya Kecamatan Waru.(Nis/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memimpin rapat tindak lanjut hasil pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Rabu (27/12/2023) lalu. Rapat dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati PPU, Kamis (28/12/2023) siang dan diikuti oleh perangkat daerah terkait.

Makmur Marbun menyampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dalam mengatasi permasalahan irigasi dan lainnya untuk mendukung produktivitas pertanian dan mensejahterakan petani di PPU. Dia menyebut Pemkab PPU juga mendapat bantuan dari Provinsi Kaltim untuk saluran irigasi, rehabilitasi bendungan, dan pengadaan sumur bor untuk keperluan air bersih. 

Ia menyampaikan Kementan berencana akan berkunjung ke PPU pada Januari 2024 untuk meninjau lokasi pertanian. Makmur berharap nantinya PPU dapat menjadi food estate dengan berbagai langkah, termasuk mengeluarkan regulasi untuk mengatasi tengkulak dan mengoptimalkan produksi beras menjadi beras premium. 

Pemkab PPU bersama Kementan akan mengupayakan optimalisasi produktivitas pertanian dengan berbagai cara, termasuk apabila dimungkinkan membuka area persawahan baru maupun pembuatan embung.

Makmur meminta perangkat daerah terkait dapat segera menindaklanjuti bantuan maupun persiapan kunjungan Kementan untuk peninjauan lokasi.(Nis/*DiskominfoPPU)