DISKOMINFO PPU

KabarIkn.com,TANA PASER- Bupati Paser dr Fahmi Fadli mengatakan, dengan  ditetapkannya Undang-undang tentang Ibu Kota Negara, maka Kabupaten Paser memiliki peran sebagai penyangga ibukota. 

Karena itu menurut Bupati, moment ini harus di manfaatkan sebaik mungkin melalui transformasi ekonomi, karena peluang untuk mengoptimalkan sektor pertanian dalam arti luas telah memiliki kejelasan pangsa pasar untuk memenuhi kebutuhan akan pangan bagi penduduk ibukota. 

“Oleh sebab itu, tema yang akan kita usung dalam RKPD tahun 2023 adalah Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian Untuk Menggerakan Ekonomi Masyarakat,” kata Fahmi dalam sambutannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Sadurengas Kantor Bupati Paser, Senin (31/01/2022).

Tema ini diangkat lanjut Bupati, agar sektor pertanian dalam arti luas mampu menjadi sektor unggulan yang dapat diandalkan sebagai pondasi perekonomian Kabupaten Paser selain sektor tambang yang jumlah kandungannya semakin menipis dari tahun ke tahun.

“Untuk melaksanakan tema tersebut perlu didukung oleh program prioritas. Program Prioritas itu adalah  Peningkatan Perekonomian yang mandiri berbasis pertanian dan Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang partisipatif,” sebutnya.

Program prioritas selanjutnya adalah Penguatan Layanan Infrastruktur dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial.

“Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut ditetapkan mengacu pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yang bersumber pada permasalahan yang ada di Kabupaten Paser,” kata Bupati. (humas)

Kabarikn.com,Penajam– Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Penajam paser Utara (PPU), Tohar resmi dilantik oleh Plt. Bupati PPU, Hamdam, Senin, ( 31/1) di Kantor Bupati PPU. Dalam pelantikkan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD PPU, John Kenedi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Pemkab PPU.

Dalam sambutannya Plt. Bupati PPU, Hamdam mengatakan bahwa pelantikan ini sudah harus dilakukan melihat banyaknya tugas-tugas penting kedaerahan khususnya yang berkaitan dengan jabatan Sekretaris Daerah. Dipilihnya Tohar kata Hamdam bahwa dirinya telah mengerti karakter Tohar, yang utama adalah dari aspek kinerja beliau telah diakui di PPU.

Dikatakannya juga bahwa dirinya telah mengenal Saudara Tohar sejak masih menjabat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) pada waktu itu, sehingga sangat mengerti betul latar belakangnya. Selain itu tentu juga atas pertimbangan-pertimbangan masyarakat dan masukan orang-orang yang memang patut diterima pendapatnya.

“Jadi jabatan ini bukan beliau yang minta kepada saya, tetapi saya yang berharap beliau bisa menduduki jabatan Pj. Sekda PPU ini, “ kata Hamdam.

Lebih jauh kata orang nomor satu di PPU ini bahwa dirinya berharap kepada Pj. Sekda yang baru dilantik tersebut dapat segera melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan.

Dia juga berharap Pj. Sekda agar bisa menjadi tauladan dan mengutamakan perilaku disiplin sebagai contoh bagi bawahan yang dipimpin serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi dan pengabdian yang tinggi, guna mewujudkan masyarakat PPU yang Maju, Modern dan Religius.

Tugas baru ini tambahnya, merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dilandasi niat yang ikhlas dan tulus sebagai wujud pengabdian terhadap rakyat, bangsa dan negara. Banyak-banyaklah berkreasi dan berkarya demi kemajuan daerah Kabupaten PPU.

“ Selamat kepada Penjabat Sekretaris daerah yang baru dilantik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dalam setiap langkah dan upaya kita untuk PPU yang lebih baik, “tutupnya.(Humas6/DiskominfoPPU)

Kabarikn.com,Penajam – Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengelar, Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Senin (31/1/2022).

Pejabat Sekretaris Daerah PPU, Tohar dalam sambutannya mengatakan, dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD ada dua hal yang patut menjadi perhatian dimana dalam penyusunan Rencana Strategis ( Renstra) perlu diperhatikan dengan seksama. Dimana dalam penyusunan harus mengedepankan persoalan-persoalan yang benar dibutuhkan SKPD serta melakukan evaluasi sejumlah program yang ada.

“Ini harus diperhatikan dan, saya minta SKPD yang masih memiliki tanggung jawab yang tak terselesaikan 2021, agar rumusan-rumasan programnya tercantumkan di 2023 mendatang,” tegasnya.

Selain itu Tohar juga berharap kepada Balitbang untuk benar-benar mengawal apa yang telah menjadi target daerah dalam RPJMD. Sehingga Renstra yang telah disusun setiap SKPD pelan-pelan dapat terselesaikan dengan rencana kerja (renja) yang ada.

“Bapelitbang diharapkan, Betul-betul mengawal target kita dalam RPJMD, sehingga apa yang menjadi visi dan misi dapat pelan-pelan terselesaikan,” ungkapnya.

Lanjut Tohar , dalam agenda saat ini, daya kritis juga harus digedepankan dalam menyikapi kondisi saat menyusun RPJMD 2023 mendatang, dimana isu dan permasalahan yang akan diangkat benar-benar yang ingin diselesaikan.

“Daya kritis kita harus dikedepankan dalam menyikapi kondisi saat ini, dalam penyusunan RPJMD,” tandas Tohar.(humas/*Diskominfo PPU)

KabarIkn.com,SAMARINDA- Busana Muslim syari kini tampil lebih modern bahkan glamor. Lewat konsep busana syari tersebut, desainer  Lina Sukijo mencoba memperluas pasarnya.

Pada Sabtu (29/01/2022) perancang yang memulai karirnya sejak 2008 ini menggelar fashion show di Hotel Mercore Samarinda.

Sebagai pejabat negara wanita, Wabup Paser Hj Syarifah Masitah Assegaf selalu tampil dengan busana syari. Karena itulah, orang nomor dua di Kabupaten Paser ini, mengapresiasi kegiatan tersebut.

Lalu mantan legislator wanita  Kaltim tersebut mengungkapkan, bahwa di masa pandemi Covid-19 ini gaya busana wanita menjadi berubah, karena selain wajib berhijab juga wajib mengenakan masker. 

"Kita akui bahwa pandemi Covid-19 mengubah semua tatananan kehidupan, termasuk gaya berbusana, yang mengedepankan faktor kesehatan," tegasnya. 

Dengan adanya kegiatan pagelaran busana muslimah karya Lina Sukijo  menurut Masitah,  dapat menambah warna baru dunia fashion yang mengubah paradigma pakaian muslimah dengan desain syari yang terlihat cantik dan elegan bila dikenakan wanita muslimah.

Hadir karena diundang khusus, Wabup yang selalu tampil modis dengan busanan muslim perpaduan batik Paser ini, percaya kekayaan budaya Kaltim diantaranya Paser dapat dikembangkan menjadi busana muslim  yang  syar’i.

“Harapannya melalui kegiatan ini, bisa memunculkan perancang busana dari daerah yang termotivasi untuk mengeksplorasi budaya yang kita miliki,” kata Masitah.

Wabup  juga akan terus mendorong agar industri ekonomi  kreatif di Kabupaten Paser  bisa lebih berkontribusi sekaligus memajukan dunia fashion syari di Kabupaten Paser.

“Untuk menumbuhkan ekonomi kreatif, kita akan berupaya menumbuhkembangkan melalui even fashion yang berskala nasional di Paser dengan perpaduan  kearifan lokal seperti batik Paser,” kata Wabup. (humas)

Kabarikn.com,PENAJAM – Plt. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam telah resmi melantik 14 Kepala Desa (Kades), hasil Pemilihan Kades (Pilkades) yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2021 untuk periode 2022-2028 di 4 kecamatan Kabupaten PPU. Kegiatan tersebut di gelar di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Kamis (27/1/2022) malam.

Saat sambutan, Hamdam mengapresiasi kepada semua pihak, khususnya kepada seluruh masyarakat yang telah menyelenggarakan pesta demokrasi desa dengan aman, tertib dan lancar. Karena ini juga menandakan masyarakat Kabupaten PPU sangat menghargai nilai-nilai demokrasi meski dalam Iingkup yang sangat kecil, yakni lingkup desa.

” Selamat bertugas kepada Kepala Desa yang telah dilantik, semoga diberikan kekuatan lahir batin untuk mengabdikan hidup bagi masyarakat dan desanya. Bagi Kepala Desa yang lama, saya juga tak lupa menyampaikan terima kasih atas penjuangan dan pengorbanan selama inu dalam membangun desa,” ungkap Hamdam.

Sementara itu, Hamdam juga mengingatkan bahwa Kades adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kades juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Karena itu, peran dari Kepala Desa berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Lanjutnya, Kades juga mempunyai tugas yang cukup berat untuk diemban, mesti dibantu oleh segenap komponen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan otonomi desa tersebut dalam usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

” Setelah dilantiknya Kades pada hari ini, saya mengajak segenap warga masyarakat desa untuk mendukung dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Marilah bahu membahu dalam menggali potensi yang ada untuk membangun desa tempat tinggal kita. Lupakan perbedaan yang mungkin muncul untuk menyongsong masa depan yang gemilang ,” tegas Hamdam.

Hamdam juga meminta kepada Kades untuk merangkul semua pihak dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga tanpa pandang bulu. Bahkan jangan sampai ada Iagi pendukung dan bukan pendukung, semua warga sudah menjadi tanggung jawab.

” Sebagai seorang pemimpin hendaknya dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat serta melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan segenap kemampuan yang ada,” pungkasnya. 

sumber : DiskominfoPPU

Kabarikn.com,Balikpapan – Pernyataan GM PLN UIW Kaltimtara Saleh Siswanto tentang tidak adanya alokasi anggaran untuk membantu instalasi jaringan listrik yang baru di Kabupaten Paser tahun ini, tidak lantas membuat Pemkab Paser patang arang. Ada 3 usulan dikemukakan Bupati Fahmi dan para pejabat Pemkab Paser kepada Saleh, dengan harapan semua desa di Paser teraliri listrik tahun ini, yaitu PLTBg, PLTD dan PLTS.

Yang pertama, adalah kemungkinan untuk menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) yang ada di Desa Tabru Paser Damai Kecamatan Batu Engau. Instalasi PLTBg ini dibangun dengan biasa 31 miliar oleh Kementerian ESDM pada 2019 lalu, dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan listrik di beberapa desa di Batu Engau.

Pada awalnya PLTBg ini akan menggunakan bahan bakar berupa tandan kosong yang memang banyak di wilayah Kabupaten Paser. Energi listrik dari PLTBg ini pada awalnya akan dijual kepada PLN. Namun itu tak terlaksana dan kemudian jadi mangkrak hingga kini, dan banyak alatnya tidak lagi berfungsi, ada yang berkarat dan ada pula yang dicuri. Listrik pun kini sudah hadir di beberapa desa tersebut.

PLN di sisi lain mengatakan bahwa tidak bisa serta merta mengambil alih instalasi listrik PLTBg tersebut. Menurut Saleh, pihaknya akan tetap mengundang penanggung jawab PLTBg untuk melakukan koordinasi terkait apa yang bisa dilakukan, berdasarkan kalkulasi untung rugi.

Kemudian yang kedua ditawarkan Pemkab, adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Tepian Batang, yang tak lagi digunakan setelah adanya interkoneksi listrik Kaltim Kalsel Kalteng. Lagi-lagi Saleh mengatakan akan melihat dulu alat-alatnya, dan melihat dayanya. “Jika mesin-mesin itu high speed, maka akan dipertimbangkan untuk diambil alih,” ujar Saleh.

Kemudian ketiga, kemunkinan untuk menambah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang ada. Kebetulan juga PLTS saat ini baru menyala dengan sistem 12 jam, bukan 24 jam. Daleh mengatakan bahwa untuk menambah daya, harus menambah panel surya di masing-masing instalasi PLTS. 

Sumber : humas Paser

Kabarikn.com,Penajam– Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung  dalam anggota Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Bupati PPU, Rabu, (26/1) siang.

Dalam orasinya anggota KORPRI Kabupaten PPU ini menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pengurus KORPRI Kabupaten PPU yang baru terbentuk beberapa waktu lalu. Tuntutan tersebut diantaranya mendesak Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PPU agar segera menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten Luar Biasa (Muskablub) untuk membentuk kepengurusan KORPRI yang baru.

Selain itu tuntutan juga disampaikan untuk mendesak Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PPU agar menyelenggarakan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan KORPRI dan mendesak untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembalikan dana kas KORPRI Kabupaten PPU yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Rapat persiapan Muskablub nantinya wajib dihadiri oleh Perwakilan KORPRI Unit SKPD yang telah mendapatkan mandat dari anggota KORPRI Unit SKPD tersebut. Kemudian Muskablub juga harus diselenggarakan ditempat yang netral dan dihadiri oleh seluruh anggota dimana setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan suara atau aspirasi mereka,“ kata salah satu ASN yang ikut dalam aksi ini.

Dalam kesempatan ini pihaknya juga meminta agar Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PPU untuk menghentikan penarikan iuran anggota terhitung sejak bulan Juli 2021 hingga terbentuknya kepengurusan yang baru.

“Muskablub yang diselenggarakan ini nantinya menjadi titik tolak untuk melakukan pembenahan kepengurusan, penatausahaan keuangan, dan pelaksanaan program kerja KORPRI Kabupaten PPU secara keseluruhan, “ tutupnya.

Sejumlah perwakilan ASN PPU ini akhirnya melakukan pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten PPU yang diterima oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten PPU, Pitono, SH. (Humas6)

Kabarikn.com,Sepaku- Plt. Bupati Penajam Paser Utara Hamdam didampingi Ketua DPRD PPU John Kenedy terima kunjungan kerja anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WATIMPRES) Sidarto Danusubroto di Guest House Trunen Kecamatan Sepaku,Rabu (26/1).

Kunjungan  anggota Watimpres Sidarto Danusubroto beserta rombongan dalam rangka meninjau langsung kawasan Ibu Kota Negara Baru (IKN) yang berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Plt. Bupati Hamdam dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada rombongan Watimpres beserta instansi lainnya dari pemerintah pusat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan terkhusus di kawasan IKN di Kecamatan Sepaku.

Sebagai pemimpin yang melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara,  ia mengutarakan sejumlah  harapan masyarakat Penajam Paser Utara baik dengan dilibatkannya masyarakat dengan hadirnya IKN serta diberikannya perhatian khusus selain dari dana bagi hasil, dana perimbangan, dana alokasi khusus dan berbagai lainnya.

“Kami memohon dana khusus lagi dalam rangka agar bisa bersama-sama membangun daerah seiring hadirnya IKN. Kami dengan IKN  nanti  dapat seiring sejajar dalam berbagai pembangunannya, baik dalam hadirnya IKN maupun  pemerataan  diseluruh  lapisan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara ini sebagai daerah yang terdekat dan bersentuhan langsung,” ucap Hamdam.

Lebih lanjut, Hamdam juga menjelaskan dengan adanya IKN ini hanya satu kecamatan saja yang masuk dikawasan IKN di Kabupaten PPU, selebihnya Kabupaten Penajam Paser Utara tetap menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga diharapkan tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh bahkan dapat semakin memberikan kemajuan bagi wilayah disekitarnya sebagai daerah penyangga IKN.

Dukungan khusus ini kepada pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentunya untuk  menjawab sejumlah persoalan sosial yang mungkin saja dapat terjadi khususnya terkait akses jalan masyarakat dan  sarana penunjang lainnya dalam mendukung roda perekonomian masyarakat  di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kendati demikian,Hamdam menegaskan sejumlah harapan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara ini tentunya tidak muluk-muluk.

Termasuk patut dipertimbangkan didalam penyusunan regulasi turunan dari undang-undang dan dimasukan satu bagian ini dari harapan masyarakat di Penajam Paser Utara sehingga masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara tidak merasa tertinggal dan ditinggalkan dengan adanya IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara tutupnya. (Hms13)

Kabarikn.com,Penajam– Plt. Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam ikuti Rapat kerja (Raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang digelar melalui video conference di Aula Lantai I Kantor bupati PPU, Senin, (24/1) pagi.

Dalam kesempatan ini Plt. Bupati PPU, Hamdam juga didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten PPU, Jhon Kenedy, Asisten II Pemkab PPU, Ahmad Usman dan sejumlah Kepala Bagian di lingkungan Pemkab PPU.

Dalam rapat tersebut, Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian memaparkan mengenai faktor penyebab terjadinya Korupsi pertama sistem yaitu biaya politik yang tinggi, Rekrutmen ASN dengan imbalan, kedua integritas yaitu moralitas dan mentalitas dan ketiga adalah budaya (culture) yaitu praktek menyimpang dalam organisasi (tindakan korupsi dianggap hal yang biasa), pertemuan secara fisik berpotensi menimbulkan kerawanan korupsi.

Karnavian mengatakan bahwa pemerintah pusat terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. Menurutnya korupsi harus ditindak seminimal mungkin hingga ke pelosok daerah agar Indonesia bersih dari tindakan melanggar hukum tersebut.

” Peran seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota sangat penting untuk mewujudkan program-program pemerintah, salah satunya bangsa yang bersih dari korupsi, ” jelas mantan Kapolri ini.

Lanjut dia, keberhasilan suatu daerah dalam menekan tindak korupsi bukan diukur dari banyaknya orang yang terjaring korupsi tetapi bagaimana di daerah itu mampu menunjukkan tidak adanya atau minimnya orang yang melakukan pelanggaran hukum.

” Tiga kasus di awal tahun ini harus bisa menjadi momen untuk mendukung komitmen dan memotong rantai korupsi di Indonesia bagi kepala daerah, ” tutupnya.

Sementara itu, Ketua KPK Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri menyampaikan begitu banyak ruang yang dapat menjerat Kepala Daerah kedalam korupsi yaitu pertama Reformasi Birokrasi (Rekrutmen dan promosi jabatan), kedu pengadaan barang dan jasa, ketigf Filantropi/ sumbangan pihak ketiga, keempat Refocusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBD dan APBN, kelima pengadaan jaring pengaman, social safety NET untuk pemerintah pusat dan daerah, ke enam pemulihan ekonomi nasional dan ketujuh pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD) .

Korupsi bukan hanya perbuatan melanggar hukum tetapi korupsi juga merampas hak-hak orang lain dan semua hak-hak masyarakat. Tindakan korupsi juga sangat merusak citra bangsa, daerah, instansi hingga individu itu sendiri.

Dari data yang ada lanjut dia, menyebutkan bahwa penybap terjadinya tindakkan korupsi bagi kepala daerah di indonedia adalah pertama karena tingginya biaya Pilkada. Lebih dari 82% dana yang diperoleh saat Pilkada adalah dari sponsor. Sehingga pada akhirnya bagaimana upaya yang dilakukan untuk menutupi hutang-hutang kepada para sponsor tersebut ketika tetpilih. Itulah yang menjerat kepala daerah terpaksa harus melakukan tindak korupsi.

” Mengapa kepala daerah banyak yang terjebak kepada tindak korupsi. Pertama karena disadari bawah Pilkada memerlukan biaya tinggi padahal sesungguhnya ada kepala daerah yang tidak memenuhi secara finansial sebagai kepala daerah disana. Ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi kita di pusat, ” jelasnya. 

Sumber : Humas6 

Kabarikn.com,Penajam- Usai diresmikannya pasar Babulu sejak tanggal 3 Januari 2022 lalu,  Plt. Bupati Penajam Paser Utara Hamdam kembali melakukan kunjungan monitoring terkait sejumlah sarana dan prasarana fasiltas pasar yang telah digunakan oleh para masyarakat termasuk  pemanfaatan gardu tol khusus pengelolaan parkir  yang dilakukan bersama dengan jajaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Babulu Darat. Senin (24/1).

Pada kunjungan monitoringnya Plt. Bupati PPU Hamdam meninjau langsung sejumlah sarana dan prasaran pasar, baik lapak-lapak para pedangang, akses jalan dikawasan pasar,  kawasan penampungan sampah, hingga WC yang disediakan di dalam kawasan pasar.

Ditemui usai melihat secara langsung sejumlah sarana dan prasaran pasar dalam giat monitoring, Plt. Bupati Hamdam menyapaikan Alhamdulilah pasar ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatan perekonomian warga.

“Sarana dan prasarana pasar ini juga cukup memadai dan terbilang layak, apalagi dengan adanya kerjasama antara pemerintan daerah dengan BUMDes Desa Babulu Darat. Semoga kerjasama antara pemerintah daerah  dengan BUMDes Desa Babulu Darat ini dapat berjalan dengan baik, ” ucapnya.

Kedepannya jika kerjasama ini sudah cukup efektif nanti kita akan serahkan sepenuhnya kepada BUMDes untuk mengelola terkait sejumlah sarana dan prasarana fasilitas pasar ini.

Selain itu, Hamdam juga menghimbau kepada masyarakat ataupun pedagang pasar yang telah berpindah dari tempat sebelumnya kiranya  dapat menempati lapak-lapak yang telah disediakan karena ini adalah tempat strategis dalam menunjang roda perekonomian khususnya dalam sektor perekonomian pasar di kawasan Kecamatan Babulu.

Selanjutnya, ia juga mengutarakan bahwasanya setelah diresmikan dan digunakannya pasar ini kedepan akan terus dilakukan sejumlah pembenahan maupun hal-hal pendukung lainnya karena asas kebermanfaatan adanya pasar ini tentu sangan penting bagi masyarakat.

“Untuk sarana yang masih belum maksimal saat ini tentunya akan kita koordinasikan dan kita lakukan upaya kerjasama dengan dinas terkaitmaupun kepada jajaran legislatif seperti halnya yang dilakukan dalam kunjungan monitoring hari ini bersama para unsur terkait, ” pungkas Hamdam.

Hadir langsung pada kunjungan monitoring pasar Babulu Kepala Dinas Dinas Koperasi, UKM,  Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten PPU Kuncoro, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten PPU Tohar, Camat Babulu Margono Hadi Susanto,  Jajaran Anggota DPRD Kabupaten PPU, Jajaran Lingkungan Hidup Kabupaten PPU serta Kepala Desa Babulu Darat. (Hms13)

Kabarikn.com,Penajam- Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas adalah salah satu faktor penentu bagi kemajuan suatu daerah. Apalagi saat ini Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menjadi bagian dari Ibu Kota Negara (IKN) baru yang tentunya akan membutuhkan SDM yang baik.

Asisten II Pemkab PPU, Ahmad Usman mengatakan ini pada pelantikkan pengurus Forum Keluarga Mahasiswa Kabupaten PPU (FKMPPU) periode 2021-2022 di Kantor Bupati, Rabu, (19/1) pagi.

“Kepada adik-adik mahasiswa, saya sampaikan terima kasih kepada ketua, pengurus beserta seluruh jajaran FKMKPPU, serta segenap pengurus periode sebelumnya yang telah menyelenggarakan proses reorganisasi ini dengan lancar, sehingga hari ini dapat dilaksanakan pelantikan kepengurusan yang baru, ” kata Ahmad Usman.

Ahmad Usman menyampaikan kepada pengurus masa bakti tahun 2020 – 2021 yang telah bekerja dengan baik agar bisa mendedikasikan fikiran dan tenaga untuk organisasi ini secara khusus dan tentunya untuk kontribusinya kepada Kabupaten PPU tercinta.

Dia mengungkapkan agar menyikapi kesempatan ini dengan penuh kesyukuran, karena hanya sebagian kecil mahasiswa yang berkesempatan menjadi aktivis dan pengurus  organisasi intra kampus ini.

Pada kesempatan ini Ahmad Usman juga berpesan kepada para pengurus FKMKPPU-Samarinda, agar dalam menjalankan program dan kegiatannya, mendukung pada terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu “Terwujudnya Kabupaten PPU yang Maju, Modern, dan Religius”.

” Untuk itu, saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa sekalian, mari persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Tingkatkan terus kualitas diri, karena kalian adalah bibit-bibit unggul yang akan melanjutkan masa depan bangsa dan daerah tercinta kita ini, ” ujarnya.

” Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada FKMKPPU Samarinda beserta jajarannya dan Panitia pelaksana serta pihak-pihak yang telah terlibat dan membantu kelancaran kegiatan ini, ” tutupnya. 

Sumber : Humas PPU

Kabarikn.com,Penajam – Sejumlah pesan penting disampaikan oleh Plt. Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU. Pesan ini disampaikan saat apel pagi di lingkungan Sekretariat Kabupaten PPU, Senin, (17/1/2022).

Penyampaian ini sekaligus menjadi pesan perdananya kepada seluruh ASN maupun THL di lingkungan Pemkab PPU setelah Hamdam ditetapkan sebagai Plt. Bupati Kabupaten PPU, karena pucuk pimpinan atau Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sedang tersangkut masalah hukum.

Hamdam mengatakan bahwa dirinya merasa sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa Kabupaten PPU beberapa hari lalu tersebut. Namun, dia juga berpesan agar tidak boleh meratapi persoalan yang telah terjadi terlalu berlarut-larut karena justru akan membuat roda Pemerintahan berjalan tidak maksimal.

“ Ini adalah musibah bagi kita. Tetapi kita juga tidak boleh meratapi persoalan ini berlarut-larut. Untuk itu saya mengajak semua untuk bersama-sama segera mensolidkan diri untuk melanjutkan roda pemerintahan kita di Kabupaten PPU, “ ungkapnya.

Dia juga menambahkan bahwa kedepan terhitung mulai hari ini ASN maupun THL di lingkungan Pemkab PPU diwajibkan tetap bekerja seperti biasa. “ Tugas kita adalah tetap menjalankan fungsi-fungsi kita untuk pelayanan kepada masyarakat, “pesannya.

Pria murah senyum ini juga menjanjikan bahwa dengan peristiwa yang baru saja menimpa PPU tersebut tidak ada orang yang tersakiti. Terpenting dirinya berharap bahwa ini akan menjadi kejadian kurang menyenangkan yang terakhir, serta jangan sampai ada yang menyusul terkait persoalan tersebut karena akan berdampak pada roda pemerintahan di daerah.

Dalam kesempatan ini Hamdam juga berpesan kepada ASN maupun THL agar tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak produktif yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kinerja. Selain itu, dirinya juga meminta agar ASN maupun THL bekerja secara profesional dan tidak perlu lagi ada yang melakukan pendekatan-pendekatan diluar kebiasaan yang kurang baik.

“Insya Allah saya akan mendudukkan segala sesuatunya pada proporsinya. Silahkan tunjukkan saja kinerja bapak, ibu atau saudara sekalian tentu itu yang akan menjadi penilaian saya,“ beber dia.

Sebelum mengakhiri sambutannya ia juga mengajak semua untuk sama-sama memikirkan bagai mana kemajuan Daerah Kabupaten PPU kedepannya. Termasuk persoalan kesejahteraan ASN maupun THL di lingkup Pemda PPU dapat segera terselesaikan.

“ Semoga persoalan-persoalan terkait kesejahteraan ASN maupun THL di lingkungan PPU segera terpenuhi. Saya juga menegaskan bahwa disisa kepemimpinan AGM-Hamdam ini tidak ada lagi pejabat Non Job, “ tutupnya. 

Sumber : Humas6/DiskominfoPPU