DISKOMINFO PPU

KabarIkn.com,Penajam - Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) fasilitasi organisasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) SMAN 8 PPU melaksanakan sosialisasi Hari HIV/AIDS di ruang laboratorium Bahasa SMAN 8 PPU, Kamis (30/11/2023) dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan PPU Rizka Aziza Darwis dan Sri Wiyani. 

Saat ditemui Kepala Bagian Kesra Nurbayah mengatakan dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia yang diperingati pada tanggal 1 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten PPU bekerja sama dengan Organisasi PIK - R SMAN 8 PPU melaksanakan sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS.

"Kami memberi motivasi supaya generasi muda bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada rekan muda-mudi tentang bagaimana bahaya HIV/AIDS," ungkap Nurbayah.

Lebih lanjut dia menyampaikan melalui sosialisasi HIV/AIDS diharapkan para generasi muda bisa mengetahui tentang apa itu HIV/AIDS bagaimana cara pencegahan dan dampak apa saja yang dirasakan apa bila terjangkit.

Sementara itu Ketua PIK - R SMAN 8 PPU Ayrin Hidayah menambahkan kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari dengan melibatkan siswa - siswi SMAN 8 PPU dan berbagi santunan kepada beberapa panti asuhan di Kabupaten PPU. 

"Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten PPU karena telah men-support sehingga kegiatan sosialisasi Hari HIV/AIDS dapat terselenggara dan berjalan dengan lancar, "pungkasnya. (Man/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam – Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Penajam Paser Utara (PPU) meluncurkan aplikasi SIPESAN (Sistem Non Perizinan Berusaha Serambi Nusantara), Kamis (30/11/2023). Peluncuran ini dilakukan melalui podcast DPMPTSP PPU yang akan segera ditayangkan di kanal youtube DPMPTSP Kab. Penajam Paser Utara. 

Kepala DPMPTSP PPU Hadi Saputro menyampaikan aplikasi SIPESAN diluncurkan guna memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan perizinan non OSS. Pengajuan perizinan melalui aplikasi akan memotong biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh pemohon untuk datang ke Kantor DPMPTSP PPU. Selain itu, dengan adanya aplikasi memudahkan pemohon untuk mengajukan perizinan dari mana pun. 

“Misal, kalau mereka datang dari Babulu harus ke DPMPTSP bawa berkas sampai sini (lalu) ada kekurangan, berapa biaya yang dia keluarkan? Nah, kita mau menyederhanakan ini. Dia mengurus izin dari rumah saja, misalnya ada yang kurang, dia melihat berkas yang ada di arsipnya dia saja, diupload langsung ke aplikasi,” jelasnya.

Hadi menyebut digitalisasi ini juga membantu DPMPTSP PPU dalam menghemat ruang dan biaya untuk menyimpan arsip. 

“Sekarang ini ada 36 lebih perizinan non OSS yang kita laksanakan di DPMPTSP. Nah, kalau kita melihat sekarang, arsip itu begitu banyak. Arsip sejak tahun 2000-an kemarin untuk perizinan non OSS itu semakin besar, ruangannya semakin penuh. Nah, makanya dengan melihat itu kita coba membuat aplikasi ini agar arsip dan dokumen perizinan-perizinan itu bisa kita digitalkan. Selain itu juga efisiensi dari proses perizinan yang dilakukan,” ungkapnya.

Tidak hanya DPMPTSP, perangkat daerah teknis lainnya juga terlibat dalam proses validasi perizinan sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi SIPESAN. Hal ini tentu menghemat waktu pelayanan penyelesaian perizinan. 

Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Pertamanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Khairil Achmad menyampaikan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu penyelesaian perizinan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang ditetapkan. Selain itu, Ia menyampaikan aplikasi ini dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

“Harapannya dapat memudahkan para pelaku usaha ataupun perorangan yang ingin berusaha dalam mengurus perizinan,” ungkapnya.

Aplikasi SIPESAN dapat diakses melalui situs sipesan.penajamkab.go.id. Aplikasi ini memberikan pelayanan perizinan pada sektor kesehatan seperti surat izin praktik tenaga kesehatan dan surat izin sarana kesehatan, sektor pendidikan seperti izin operasional pendidikan, serta sektor konstruksi seperti izin insidentil, izin reklame, kartu pengawasan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan pengesahan site plan.(Nis/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun pimpin upacara Hari Ulang Tahun Ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Rabu (29/11/2023) di lapangan depan Kantor Bupati PPU. Ia mengucapkan selamat atas HUT ke-52 Korpri kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir dalam upacara tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kinerja ASN PPU dalam membangun Kabupaten PPU menjadi lebih baik.

“Dari keberhasilan Indonesia melewati pandemi covid-19 dengan baik sehingga dipuji khalayak internasional hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN. Selain itu, peran aktif para ASN anggota KORPRI dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar,” ucapnya saat membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh.

Tak lupa, Ia menyampaikan tantangan yang dihadapi ASN saat ini ialah perubahan yang pesat atas teknologi dan tingginya harapan masyarakat. Ia menyatakan permasalahan yang ada saat ini harus diselesaikan dengan pendekatan terbaru pula.

“Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat,” ungkapnya.

Ia meminta KORPRI dapat membaca dan menjawab perubahan guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, dalam menghadapi pemilu yang akan datang, Ia berharap ASN dapat bersikap netral dan tegak lurus dengan pancasila dan UUD 1945. 

“Saya percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,” ucapnya.

Sebelum menutup sambutan, Ia menyampaikan Kabupaten PPU baru saja menerima penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2023, Selasa (28/11/2023) malam. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga PPU dapat memperoleh penghargaan tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membangun kabupaten kita,” ucapnya.

Ia meminta para peserta yang hadir sebagai warga PPU untuk dapat berbangga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Ibukota Negara.

“Karya kita ditunggu oleh seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih untuk bapak dan ibu semoga kinerja kita betul-betul bisa memberikan pengabdian dan mensejahterakan masyarakat,” tutupnya.(Nis/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU menggelar sosialisasi logo dan tagline city branding Serambi Nusantara bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU pada Selasa (28/11/23). 

Sebagai kabupaten yang ditempati untuk wilayah Ibu Kota Nusantara(IKN), Kabupaten PPU harus terus mengembangkan sumber daya yang ada dalam mempersiapkan pemindahan IKN. 

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU Nicko Herlambang menyampaikan bahwa pembuatan logo dan tagline city branding Kabupaten PPU merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memberikan posisi yang kuat pada daerah agar dapat lebih dikenal sebagai “Serambi Nusantara” secara nasional maupun internasional.

“Jika ingat Nusantara, maka akan ingat Penajam Paser Utara," ungkap Nicko.

Narasumber kegiatan ini Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin, Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Agus Rubiyanto, serta dihadiri perangkat daerah, unsur Forkopimda Kabupaten PPU, camat dan lurah/kepala desa se- Kabupaten PPU, serta tokoh masyarakat.

Pemkab PPU bekerja sama dengan ITK melalui program matching fund Kedaireka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 dalam proses perancangan logo dan tagline “Serambi Nusantara.”

Pemilihan logo yang digunakan dilakukan dengan cara membagikan 10.000 kupon kepada masyarakat melalui desa, kelurahan, kecamatan, perangkat daerah serta beberapa tempat untuk memperoleh pilihan terbanyak dari suara masyarakat PPU.

“Sosialisasi ini juga bertujuan agar warga Kabupaten PPU mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan pembuatan dari logo dan tagline city branding,"terang Nicko.

"Serambi Nusantara" yang berarti semangat dan harapan bagi Kabupaten PPU yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkembangan IKN dengan ciri daerah pesisir. (Sha/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mengukuhkan Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Desa Antikorupsi Tahun 2023. Desa Tengin Baru yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditunjuk langsung oleh KPK sebagai tuan rumah penganugerahan desa antikorupsi bagi 22 desa yang lolos sebagai percontohan desa antikorupsi dari 22 provinsi, serta 29 desa perluasan program desa antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah , Selasa (28/11/2023).

Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menjelaskan bahwa pembentukan percontohan Desa Antikorupsi 2023 merupakan tindaklanjut dari program Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK RI sejak tahun 2021 bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ( Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) dan Kementerian Keuangan ( Kemenkeu).

"Sejak 2015 sampai dengan tahun 2023, Pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 538 triliun dengan harapan agar masyarakat desa lebih maju dan sejahtera. Namun demikian fakta yang ditemukan terjadi kebocoran pengelolaan anggaran keuangan desa sebagai akibat adanya perilaku korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkatnya. Sepanjang 2015 hingga 2022 tercatat 851 kasus dengan jumlah 973 pelaku," bebernya.

Kumbul juga menambahkan dari laporan hasil survey dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada November 2023, ternyata masyarakat kota lebih antikorupsi dibanding masyarakat pedesaan yaitu 3.93 (kota) : 3.90 (desa).

" Untuk itu melalui pelaksanaan program pembentukan desa antikorupsi di seluruh Indonesia di harapkan anggaran yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa dapat betul-betul digunakan untuk keperluan pembangunan desa dan dapat meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat desa," harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan hanya oleh KPK, kepolisian atau kejaksaan saja, akan tetapi peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan untuk sama-sama berkontribusi didalam pemberantasan korupsi mulai dari pencegahan, monitoring, koordinasi, supervisi, termasuk penindakan harus dilaksanakan bersama masyarakat. KPK juga melakukan upaya dalam pemberantasan Korupsi melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan pendidikan dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi, menumbuhkan sikap integritas di semua jajaran masyarakat, pendekatan pencegahan dengan perbaikan sistem digitalisasi seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), dan pendekatan penindakan yang merupakan langkah terakhir apa bila upaya - upaya sudah dilakukan tidak berhasil. Tiga pendekatan tersebut tidak akan efektif dan efesien jika hanya KPK yang melakukannya, masyarakat juga harus ikut terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasi.

" Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar, supaya sikap, perilaku kita terhadap nilai-nilai anti korupsi bisa ditingkatkan dan hal-hal yang menjadi budaya atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini sudah dianggap biasa harus kita hilangkan," imbuhnya.

Turut hadir dalam prosesi launching Desa Antikorupsi Tahun 2013 yakni perwakilan Kemendes PDTT, perwakilan Kemendagri, perwakilan Kemenkeu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur yang diwakilkan Sekretaris Provinsi serta Forkopimda Provinsi Kaltim, Pj Bupati PPU dan Forkopimda Kabupaten PPU serta para undangan lainnya.(Wan*/Diskominfo PPU)

KabarIkn.com,PENAJAM- Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dikukuhkan sebagai percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2023 bersama 22 desa dari 22 provinsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Pengukuhan dilaksanakan saat launching Desa Antikorupsi 2023 di Desa Tengin Baru, Selasa (28/11/2023).

Penjabat (PJ) Makmur Marbun usai kegiatan launching Desa Antikorupsi mengungkapkan apresiasi dan selamat kepada Desa Tengin Baru yang ada di Kecamatan Sepaku, yang menjadi salah satu desa percontohan Desa Anti Korupsi bersama 22 desa lainnya yang terpilih dari berbagai wilayah di tanah air oleh KPK RI.

Makmur Marbun berharap adanya desa percontohan antikorupsi ini di Kabupaten PPU, diharapkan betul-betul menjadi contoh bagaimana desa memiliki peranan dalam aspek pencegahan korupsi, termasuk sebagai bagian dari pemerintahan ditingkat bawah dan keterlibatannya bersama masyarakat.

“Tentunya, adanya percontohan Desa Anti Korupsi ialah untuk menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah desa dan masyarakat desa. Bahkan masyarakat bisa menjadi pengawas atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa agar benar-benar sesuai dengan peraturan dan tidak bertentangan dengan hukum yaitu tindakan korupsi,”kata Makmur Marbun. (Hms13/Hms17/Humprot/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,SUMEDANG – Ketua Tim Penggerak (TP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Linda Romauli Siregar beserta rombongan TP PKK dan Dinas Kesehatan PPU menggelar kaji tiru penurunan stunting di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat bertempat Gedung Negara Sumedang , Selasa (28/11/2023).

Selain TP PKK Kab PPU hadir pula Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony, TP PKK Kabupaten Tangerang Mirasari Andi Ony beserta rombongan. Rombongan di sambut oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sumedang, Yanti Kriyana Dewi dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang Budi Rahman.

Kaji tiru ini bermaksud untuk mengadopsi penurunan stunting di mana Kabupaten Sumedang merupakan Juara 1 tingkat nasional dalam penurunan stunting.

Pada kesempatan tersebut Asisten III Setda Sumedang Budi Rahman menjelaskan bahwa aplikasi e-SIMPATI (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi) adalah salah satu program Sumedang Digital Region hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Telkomsel.“SIMPATI ini diharapkan dapat menjadi salah satu katalisator dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sumedang di sisi pengumpulan dan pelaporan data balita yang berkaitan dengan hal tersebut,” jelas Budi.

Sementara Linda Rumouli dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pj Bupati Sumedang yang bersedia menerima dan memberikan ilmunya kepada TP- PKK PPU dan Dinas Kesehatan PPU tentang penanganan stunting.“Di mana Kabupaten Sumedang telah berhasil menurunkan stunting dari angka 32,3 % di tahun 2018 menjadi 7,96 % di tahun 2023,”kata Linda.Lanjutnya bahwa Saat ini dia hadir membawa rombongan kaji tiru penanganan stunting di Kabupaten Sumedang sebanyak 22 orang terdiri dari 9 orang TP-PKK dan 13 orang tenaga gizi dari Dinas Kesehatan PPU.

“Perlu kami sampaikan di Kabupaten PPU yang saat ini ditetapkan sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara masih terdapat anak stunted sebanyak 930 jiwa dengan persentase keterpaparan 10,8 % dari 8.603 bayi balita yang ditimbang,”jelasnya.

Tambahnya, berbagai upaya telah dilakukan seperti sosialisasi, edukasi, pendampingan pada remaja untuk mengkomsumsi tablet tambah darah serta memberdayakan Tim Pendamping Keluarga yang yang salah satu tugas dan fungsinya pendataan dan pembinaan melalui E-lokmil ( elektronik siap nikah dan siap hamil ) dari usia remaja, ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu menyusui.“Melalui kegiatan studi tiru ini, kami berharap akan ada oleh-oleh yang dapat kami bawa pulang berupa terobosan terobosan baru, inovasi, kiat-kiat penanganan stunting di Kabupaten Sumedang yang nantinya dapat kami aplikasikan di daerah kami,” tutupnya. (Hms11/Humprot/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun, didampingi Ketua Forum Kabupaten Sehat (FKS) Kabupaten PPU Hj Satriyani Sirajuddin menerima penghargaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) 2023 yang diserahkan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy didampingi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Malam Anugerah Tanda Penghargaan Swasti Saba KKS dan STBM Award 2023 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Selasa (28/11/2023) malam.

Bersama sejumlah kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten PPU masuk sebagai penerima penghargaan KKS Swasti Saba kategori Padapa yang berhasil memenuhi sembilan kriteria penilaian mulai dari tahapan pendaftaran hingga verifikasi oleh tim verifikator Kementrian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam enam bulan terakhir ini.

Malam penganugerahan penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dan STBM Award Tahun 2023 dihadiri langsung Menko PMK, Muhadjir Effendy, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, serta para gubernur, bupati dan wali kota penerima penghargaan.

Untuk diketahui, penerima penghargaan Swasti Saba Tahun 2023 sebanyak 136 kabupaten/kota di Indonesia dengan kategori yang berbeda.

Penerima penghargaan Swasti Saba Wistara sebanyak 27 kabupaten/kota, Swasti Saba Wiwerda 34 kabupaten/kota dan Swasti Saba Padapa 75 kabupaten/kota. (Hms7/Hms14/Humprot/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten PPU menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengisian indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertempat di Ruang Pertemuan Rich Hotel PPU pada Senin (27/11/23).

Kegiatan bimtek ini merupakan kerjasama antara Diskominfo PPU dengan Yogya Executive School (YES) dan diadakan selama 4 (empat) hari hingga tanggal 30 November 2023. Peserta bimtek merupakan perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten PPU dan menghadirkan narasumber Assesor SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kepala Diskominfo PPU Khairudin saat membacakan sambutan Penjabat (Pj) Bupati PPU menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah salah satu upaya nyata dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

“Sertifikat elektronik dan tanda tangan digital adalah teknologi yang telah membuktikan dirinya sebagai sarana yang aman, efisien dan ramah lingkungan,"jelasnya.

Pemkab PPU setiap tahunnya telah melakukan pengisian indikator pada evaluasi SPBE. Disebutkan nilai indeks SPBE pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

“Nilai indeks tahun ini sebesar 2,69 meraih predikat baik, meningkat dari tahun sebelumnya 1,82 meraih predikat cukup,”terang Khairudin.

Lebih lanjut Khairudin menjelaskan bahwa penerapan SPBE tentunya memerlukan pemahaman dan keterampilan baru dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan dilaksanakannya kegiatan bimtek ini.

“Mari kita saling mendukung dan berkolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, transparan dan efisien,"tutupnya. (Sha/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PPU - Pemkab Penajam Paser Utara menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Kamis (2/3/2023). Dari penyusunan ini didapatkan 5 prioritas pembangunan daerah menyokong rencana Serambi Nusantara.

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD ini didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Ahmad Usman, Kepala Bapelitbang PPU Fatmawati dan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bapelitbang PPU Ade Rianto Embongbulan. Tampak pula yang mewakili kepala Bappeda Provinsi Kaltim, yakni Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Bapak Alfino Rinaldi. Serta unsur Forkopimda perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang di laksanakan secara luring dan daring (online).

Tohar menjelaskan FKP RKPD ini dilaksanakan guna menyerap saran. Serta usulan serta masukan dalam rancangan RKPD Tahun 2024 ke depannya.

"Forum Konsultasi Publik ini merupakan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan karena ini merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menyerap saran dan/atau masukkan guna penyempurnaan Rancangan RKPD yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pembangunan daerah tahun 2024," jelasnya.

Kemudian juga memperhatikan isu dan permasalahan yang terjadi, maka dalam penyusunan Rancangan RKPD ini mengangkat isu strategis. Yaitu peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, transformasi ekonomi.

"Semua itu dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi," terangnya.

Sambungnya, maka dianggap perlu memberikan perhatian penuh Dengan Penguatan Daya Saing dan Pelayanan Publik dengan Optimalisasi Potensi untuk PPU Serambi Nusantara. Dapat disimpulkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024. 

"Yaitu peningkatan kualitas SDM serta pemerataan pelayanan kesehatan dan Pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kerakyatan, stabilitas keamanan dan ketertiban umum, penguatan infrastruktur pelayanan publik yang berwawasan lingkungan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi," ungkap Tohar.

Rapat ini diakhiri dengan penandantanganan kesepakatan Bersama melalui Berita Acara FKP RKPD guna melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam proses penyusunan dokumen rancangan RKPD terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian prioritas pembangunan dan arah kebijakan sesuai arah kebijakan kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur serta nasional termasuk kondisi daerah terkini. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), H. Ahmad Usman membuka secara resmi sosialisasi lomba Inovasi Daerah (INOVDA) tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten PPU Tahun 2023. Dalam sambutannya Ahmad Usman mengatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Innovative Government sebagai bentuk komitmen pemerintah kabupaten PPU dalam menghadirkan inovasi dan kreatifitas tata kelola administrasi pemerintahan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

"Maka akan diselenggarakan Lomba INOVDA se-Kabupaten PPU Tahun 2023," katanya Rabu, (15/03/2023) di Aula lantai satu kantor bupati PPU. 

Lomba INOVDA tersebut kata Usman dilaksanakan salah satunya bertujuan untuk menjaring dan menumbuhkembangkan ide-ide kreatif. Serta inovasi yang ada pada Perangkat Daerah yang baru atau sudah ada sebelumnya.

“Pada hari ini, kita semua hadir dalam sosialisasi lomba INOVDA tingkat OPD, yang mana INOVDA pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik. Secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran INOVDA diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kinerja adminitrasi pemerintahan,” jelasnya.

INOVDA di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru. Hal itu untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat.

Dalam kesempatan ini ia juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang selalu melakukan Inovasi dengan semangat dalam mewujudkan PPU menjadi Serambi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan didukung bersama Sukses Nusantara, Kabupaten PPU sejahtera.

"Dengan mengharap ridho Allah SWT, seraya mengucap “Bismillahirohmannirrohim”, kegiatan sosialisasi lomba INOVDA se-Kabupaten PPU Tahun 2023, secara resmi dimulai, “ tutup Usman. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Bupati Penajam Paser Utara Ir. H. Hamdam terima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalimantan Timur, H. Abdul Khaliq, Senin (20/03/2023). Hamdam menyampaikan "Kunjungan tersebut dalam rangka bersilaturahmi dan juga membahas program-program kerja Kementerian Agama RI di Kalimantan Timur terutama Kab. PPU yang saat ini ditunjuk sebagai IKN.

“Rencananya Kanwil Kemenag Prov Kaltim akan membangun sarana dan Fasilitas terutama untuk kepentingan umum diantara pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri dan pembangunan pelayanan Haji terpadu,” kata Hamdam.

Pihaknya sangat berkomitmen dalam mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan dan program kerja yang berada di Kemenag apalagi yang berkaitan dengan aspek spiritual, keagamaan dan penyuluh agama. Untuk memudahkan itu, Pemkab PPU telah menghibahkan lahan untuk dapat dibangunkan sarana dan fasilitas sesuai dengan program kerja Kemenag RI.

"Dengan adanya MI negeri PPU maka ini akan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di PPU, dan untuk dapat mewujudkan itu Pemkab PPU telah menghibahkan lahan untuk dibangunkan sarana dan fasilitas tersebut namun dengan syarat jika dalam jangka waktu tertentu belum dibangun kami akan tarik kembali," jelasnya.

Sementara itu, Abdul Khaliq yang didampingi Kepala Kemenag PPU Nasrudin menyampaikan kunjungan ini dalam rangka silahturahmi dan juga menyampaikan program kerja Kanwil Kemenag. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemda PPU yang telah menghibahkan lahan untuk program kerja tersebut.

"Untuk pembangunan sarana dan Fasilitas diantaranya pembangunan MI dan pembangunan pelayanan Haji terpadu," ucapnya.

Ke depan, ia berharap tetap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kami Kementerian Agama tetap siap untuk mendukung dalam hal SDM keagamaan, pendidikan agama dan pelayanan keagamaan.

"Semoga ini tetap terus berjalan dengan baik,” tutup Abdul Khalid. (ADV)