Sosialisasi Peran Pembiayaan APBN dan Edukasi Literasi Investasi Surat Berharga Negara (SBN) Ritel Seri SBR013T2 dan SBR013T4

KabarIkn.com,Balikpapan - 21 Juni 2024, Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan sosialisasi mengenai peran pembiayaan l Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta edukasi literasi investasi melalui Surat Berharga Negara (SBN) Ritel Seri SBR013T2 dan SBR013T4. Acara ini dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Balikpapan.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat/pegawai, camat dan lurah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan serta pejabat/pegawai unit vertikal Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Timur, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, dan Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, dalam sambutan pembuka menekankan pentingnya pemahaman yang benar mengenai APBN dan literasi keuangan. “Edukasi ini relevan agar kita semua dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik dan terencana,” ujarnya.

Ia juga menggarisbawahi peran APBN dalam mensejahterakan rakyat melalui berbagai program dan proyek prioritas. Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, M. Syaibani, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah literasi terkait pembiayaan APBN. Diharapkan para ASN dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat Balikpapan.

Direktur Surat Utang Negara Deni Ridwan menyampaikan keynote speech mengenai Surat Berharga Negara (SBN) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN. SBN dari sisi Negara adalah instrumen fiskal untuk menutup defisit APBN, sedangkan dari perspektif masyarakat SBN merupakan salah satu opsi investasi yang aman dan menguntungkan. Deni juga menekankan kepada seluruh peserta sosialisasi pentingnya mengelola keuangan dengan baik dan bijak. “Jangan sampai gaya hidup saat ini dibiayai oleh penghasilan di masa depan, namun kebutuhan di masa depan harus dipenuhi dengan penghasilan saat ini”, jelasnya.

Pemaparan materi pertama oleh narasumber Kasubdit Pengembangan dan Pendalaman Pasar Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara, Chandra A.S. Wibowo yang menyampaikan terkait Pembiayaan APBN untuk Pembangunan Negeri. Dalam paparan tersebut, Chandra memaparkan tentang APBN yang merupakan alat untuk mencapai tujuan Negara. Utang merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif yang diperlukan agar Pemerintah dapat menjalankan fungsi yang prioritas dan mendesak dengan lebih cepat (tanpa penundaan). 

Peran APBN terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian, serta pembangunan yang inklusif Hal 2/2 dan berkesinambungan. Kinerja APBN hingga April 2024 tetap terjaga positif, namun Pemerintah selalu waspada untuk mengantisipasi dan mitigasi semua risiko.

Materi kedua disampaikan oleh narasumber Kasubdit Analisis Keuangan dan Pasar Surat Utang Negara, Direktorat Surat Utang Negara Novi Puspita Wardani yang menyampaikan terkait SBN Ritel:

Instrumen Pembiayaan APBN dan Investasi untuk Negeri. Dalam APBN, utang digunakan untuk menutup defisit dan membiayai pengeluaran non utang guna mendukung pencapaian target pembangunan. Salah satu instrumen pembiayaan APBN adalah Surat Berharga Negara (SBN), yang terdiri dari Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Novi menyampaikan saat ini pemerintah sedang menerbitkan salah satu instrumen investasi SBN Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013T2 dan SBR013T4 yang mulai ditawarkan tanggal 10 Juni s.d 4 Juli 2024. Novi juga menjelaskan terkait apa itu SBR, struktur SBR013T2 dan SBR013T4, cara pembelian, mekanisme early redemption, dan siapa saja Mitra Distribusi untuk pembelian SBR013 tersebut.

Acara ini juga diwarnai dengan sesi tanya jawab yang interaktif, di mana peserta antusias mengajukan berbagai pertanyaan tentang cara berinvestasi dalam SBN Ritel. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Balikpapan dan wilayah sekitarnya, serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai kemandirian pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.(*)