Kabarikn.com - Usai ditemukan tenggelam di kedalaman lebih dari 800 meter di perairan utara Bali, kapal selam KRI Nanggala-402 akan segera diangkat. TNI AL akan bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Sekretaris SKK Migas, Taslim Yunus membenarkan hal itu. Kapal yang akan digunakan adalah Kapal Timas DSV 1201. "Iya, menggunakan Kapal Timas DSV 1201 yang sekarang bekerja untuk ENI Merakes," kata dia saat dihubungi Kumparan, Selasa (28/4).

Taslim menjelaskan, dipilihnya kapal tersebut karena dianggap memiliki teknologi yang mumpuni untuk menyelam sedalam ratusan meter. Dia tidak menyebut kapan kapal itu akan ditugaskan, namun akan dikerahkan secepatnya.

Timas atau PT Timas Suplindo merupakan perusahaan fabrikasi dan erektor peralatan mekanik yang menjadi salah satu kontraktor Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pengeboran migas di darat dan lepas pantai.

Dikutip dari situs resminya, Timas berdiri sejak 1989. ENI merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan hulu migas yang bermitra dengannya. Dalam situs yang sama, disebutkan Kapal Timas 1201 merupakan kapal konstruksi yang memang didesain untuk bekerja di perairan dalam dan dangkal.

"Kapal ini menggunakan sistem pipelay mutakhir yang mampu beroperasi hingga kedalaman air 3.000 meter dan menangani pipa berlapis beton OD hingga 60 inch," demikian keterangan dari situs Timas.

Adapun ENI Merakes atau ENI East Sepinggan Ltd merupakan kontraktor migas yang mengelola lapangan gas Merakes yang berada di Blok Sepinggan, Kalimantan Timur. Lapangan tersebut berada di lepas pantai (offshore). Induk perusahaan ENI Merakes ada di Italia, yaitu ENI Spa.(**) 

Sumber : Kumparan

KabarIkn.com,Jakarta - Asosiasi Media Siber Indonesia merayakan hari jadi ke-4 pada 18 April kemarin. Tahun keempat ini merupakan tonggak bagi akselerasi pencapaian tujuan-tujuan utama dari organisasi perusahaan media siber pertama di Indonesia ini. “Tiga tahun pertama merupakan era konsolidasi internal organisasi. Tahun keempat AMSI mengokohkan diri sebagai organisasi yang membawa visi menciptakan ekosistem digital yang sehat di Indonesia,” ujar Wenseslaus Manggut, Ketua Umum AMSI di Jakarta, Senin (19/4). 

Pendirian AMSI disokong 26 media online dalam sebuah deklarasi yang berlangsung di Dewan Pers pada 18 April 2017. Media pendiri tidak hanya media arus utama yang berkantor pusat di Jakarta, seperti Kompas.com, Tempo.co, Detik.com, Republika.co.id, Liputan6.com, Merdeka.com, Kapanlagi.com, Viva.co.id, Okezone.com, Tirto.id, Suara.com, Cnnindonesia.com, Kumparan.com, Dream.co.id, Tribunnews.com, Bisnis.com, Thejakartapost.com, Metrotvnews.com, Arah.com, Rimanews.com, Beritasatu.com, Otonomi.co.id. Beberapa di antaranya juga media lokal arus utama seperti Beritajatim.com, Kabarmakassar.com, Jatengpos.co.id dan Riauonline.co.id.

Pembentukan organisasi ini didasari oleh tiga misi utama, yakni (1) memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers; (2) meningkatkan profesionalisme media siber yang berpedoman pada UU Pers, kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media siber dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers, serta (3) membangun ekosistem bisnis media digital yang mengedepankan jurnalisme berkualitas di tingkat wilayah maupun nasional.

Sekretaris Jenderal AMSI Wahyu Dhyatmika menambahkan masa empat tahun ini tentu masih sangat pendek untuk menunjukkan secara tuntas hasil kerja-kerja AMSI memajukan ekosistem media digital yang sehat secara bisnis dan berkualitas kontennya. “Namun, setidaknya, lewat berbagai program kerja AMSI, kami sudah mempersiapkan dasar-dasarnya untuk berlari kencang ke depan," katanya. 

Sejumlah program yang sudah dilakukan AMSI pada empat tahun pertamanya adalah meluncurkan program cek fakta untuk seluruh media anggota AMSI yang berperan dalam melawan hoaks selama Pemilihan Presiden 2019 dan Pilkada 2020 lalu. Juga memetakan lansekap bisnis media digital pada awal 2021 ini melalui survei  atas 100 media online di Indonesia. Pemetaan itu penting untuk merancang program AMSI empat tahun ke depan.  

Saat ini AMSI beranggotakan 338 media siber yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia. AMSI juga telah tercatat sebagai konstituen Dewan Pers sejak awal 2020 lalu. Pasca-kongres II Agustus 2020 lalu, AMSI mulai bergerak lebih progresif dan aktif melakukan penguatan media anggota, dengan berbagai program pelatihan dan kolaborasi.  

Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawas AMSI, Sapto Anggoro (CEO Tirto.id) mengatakan internet dan media online adalah keniscayaan di masa depan. “Masa depan media online membutuhkan model bisnis yang sesuai, yang tidak hanya mampu menarik pemodal dan pemasang iklan tapi juga menguntungkan pembaca, sekaligus mampu menjaga independensi newsroom. Jika dapat terwujud, semuanya akan indah,” katanya. 

Karena itu, di usia ke-4 ini, Sapto mendorong AMSI harus terus memperkuat diri. “AMSI harus terbuka dengan kolaborasi-kolaborasi untuk melakukan terobosan-terobosan menjawab keniscayaan tersebut. Dirgahayu ke-4 AMSI, terus maju memimpin jurnalisme masa depan,” katanya menambahkan. ***

 Narahubung:

Wenseslaus Manggut (Ketua Umum) +62 813-1814-4664

Wahyu Dhyatmika (Sekretaris Jenderal) +62 818-317-182

KabarIkn.com,BALI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri akan memberikan yang terbaik dalam upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali. Saat ini, kata Sigit, Polri telah menurunkan beberapa peralatan dan kapal guna mendukung upaya pencarian.

"Seluruh kegiatan memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami telah menurunkan 4 kapal guna mensupport pencarian kegiatan kemanusiaan," kata Sigit di Bali, Sabtu (24/4/2021).

Dalam upaya pencarian KRI Nanggala, Kapolri menyampaikan akan terus mendampingi. Ia pun menyampaikan keprihatinan insiden hilangnya KRI Nanggala.

"Kami keluarga besar Polri mengucapkan keprihatinan yang sangat mendalam terkait insiden ini," katanya.

Mantan Kabareskrim ini pun menuturkan 4 kapal milik polairud yang diturunkan yakni KP Gelatik-5016, KP Enggang-4016, KP Barata-8004 dan KP Balam-4017. Keempat kapal itu dilengkapi dengan robot pencarian yakni ROV atau drone bawah laut.

"Dalam kesempatan ini kami selalu berusaha untuk terus melakukan apa yang bisa kami lakukan, dengan segala upaya yang ada kami akan menurunkan 4 unit kapal, kapal gelatik, barata, balam, dan enggang, yang tentunya kami turunkan untuk membantu dalam rangka pencarian," ucapnya.

Tak hanya menurunkan kapal, drone dan peralatan pendukung pencarian KRI Nanggala, Sigit menuturkan pihaknya juga siap menyiapkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) jika nantinya diperlukan.

Seperti diketahui, kapal selam Nanggala 402 pembawa 53 awak kapal sejak hilang kontak hingga kini belum juga ditemukan. Sejumlah instansi termasuk beberapa negara turut membantu proses pencarian namun belum membuahkan hasil.

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Jaringan gas (jargas), di Kota Balikpapan sudah dibangun mulai 2016, dilanjutkan 2018, dan 2020. Pada 2021 ini Balikpapan tidak kembali mendapatkan sambungan jargas baru, namun akan dilaksanakan studi pendahuluan. 

Plt. Kabag Perekonomian Arfiansyah menyampaikan, awalnya pemerintah pusat, melalui Kementerian ESDM mendapat tugas membangun 4 juta sambungan rumah (SR) jargas. Dimulai di 2020 - 2024 nanti. 

Sementara hingga kini sebaran pembangunan jargas sejak tahun 2009 - 2020 masih rendah, yaitu 537 ribu SR. Ini terdiri dari 535.555 SR dari APBN dan sisanya 1.445 SR dari Non APBN yang tersebar 17 provinsi dan 53 kabupaten/kota.

"Kurang sekira 3,5 juta ini kalau targetnya 2024 maka anggaran diperkirakan tidak mencukupi," ungkap Arfi, sapaan Arfiansyah, Senin (19/04/2021).

Untuk mempercepat pembangunan tersebut, maka kementerian ESDM menggunakan Perpres Nomor 38 tahun 2015, tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). 

"Nah, KPBU ini mekanismenya tender kemudian dikerjakan swasta. Jadi secara bertahap pemerintah membayar pada swasta. Begitu prinsip KPBU," urainya.

Sehingga, pengerjaan ini sama dengan ditalangi lebih dulu. Itu karena anggaran untuk pembangunan jargas tak mencukupi. Untuk percepatan diserahkan kepada swasta melalui KPBU.

"Mekanisme KPBU ini, pemerintah harus mempersiapkan studi perencanaan. Nah, perencanaan awal dimulai dengan studi pendahuluan," jelasnya.

Studi pendahuluan ini menurut Kementerian ESDM, butuh 40 lokasi, salah satunya Balikpapan. Balikpapan mendapatkan bantuan studi pendahuluan di tahun 2021 ini. 

Tujuannya, agar mengetahui kelayakan rencana kegiatan atau dalam hal ini pembangunan jargas. Dilakukan pula survei minat masyarakat untuk membayar, juga survei potensi gas alam. 

"Untuk Balikpapan otomatis terkait kriteria ini memenuhi syarat. Jika nanti studi pendahuluan menghasilkan rekomendasi layak di-KPBU-kan, maka sudah ada garansi bagi kabupaten/kota," bebernya.

Diperkirakan masing-masing kota akan mendapat 90 ribu SR pemasangan jargas. Studi pendahuluan dilaksanakan 2021, dilanjutkan detail engineering design (DED) dan lelang di 2022. 

"Fisik dikerjakan di tahun 2023 - 2024. Ini selama dua tahun 90 ribu kalau menurut perkiraan rata-ratanya. Tapi kan tidak tahu nanti potensinya seberapa banyak di Balikpapan," terang Arfi. 

Dilanjutkannya, Tim konsultan Kementerian ESDM akan melakukan survei dua kali ke Balikpapan sekitar 31 Mei - 11Juni 2021 dan 13 - 17 September 2021 serta tanggal 17 September 2021 untuk melakukan Konsultasi Publik. (diskominfo/ cha/mgm)

Kabarikn.com JAKARTA – Pada usia keempat tahun, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) terus berupaya akselerasi pencapaian tujuan-tujuan utama dari organisasi perusahaan media siber pertama di Indonesia ini.

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, pada tahun ke empat ini, AMSI akan mengokohkan visi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat di Indonesia. Sebab, pada tiga tahun sebelumnya, AMSI masih melakukan konsolidasi internal.

Wenseslaus mengatakan, pendirian AMSI pada 18 April 2017, disokong 26 media online dalam sebuah deklarasi yang berlangsung di Dewan Pers pada 18 April 2017. Sebagian besar media itu berada di Jakarta. Sisanya, tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.

Dia menyebut, ada tiga dasar pembentukan AMSI. Pertama, memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Lalu, meningkatkan profesionalisme media siber yang berpedoman pada UU Pers, kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media siber dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers.

"Tiga, membangun ekosistem bisnis media digital yang mengedepankan jurnalisme berkualitas di tingkat wilayah maupun nasional," kata Wenseslau, kepada wartawan, Senin (19/4).

Sekretaris Jenderal AMSI, Wahyu Dhyatmika menambahkan, usia ini, masih sangat pendek untuk menunjukkan keseluruhan hasil kerja AMSI dalam memajukan ekosistem media digital yang sehat secara bisnis dan berkualitas kontennya.

“Namun, setidaknya, lewat berbagai program kerja AMSI, kami sudah mempersiapkan dasar-dasarnya untuk berlari kencang ke depan," tambah Wahyu.

Wahyu menyebut, ada sejumlah program yang sudah dilakukan AMSI. Di antaranya,  meluncurkan program cek fakta untuk seluruh media anggota AMSI yang berperan dalam melawan hoaks selama Pemilihan Presiden 2019 dan Pilkada 2020.

Kemudian, memetakan lansekap bisnis media digital pada awal 2021 ini melalui survei atas 100 media online di Indonesia. Pemetaan itu penting untuk merancang program AMSI empat tahun ke depan.

Sementar itu, Ketua Badan Pertimbangan dan Pengawas AMSI, Sapto Anggoro menuturkan, internet dan media online adalah keniscayaan di masa depan. Karena itu, di usia ke-4 ini, Sapto mendorong AMSI harus terus memperkuat diri.

“Masa depan media online membutuhkan model bisnis yang sesuai, yang tidak hanya mampu menarik pemodal dan pemasang iklan tapi juga menguntungkan pembaca, sekaligus mampu menjaga independensi newsroom. Jika dapat terwujud, semuanya akan indah,” kata Sapto.

Saat ini, AMSI beranggotakan 338 media siber yang tersebar di 21 provinsi di Indonesia. AMSI juga telah tercatat sebagai konstituen Dewan Pers sejak awal 2020 lalu. Pasca-kongres II Agustus 2020 lalu, AMSI mulai bergerak lebih progresif dan aktif melakukan penguatan media anggota, dengan berbagai program pelatihan dan kolaborasi. (James Manullang)

Sumber : Validnews.id

KabarIkn.com,Balikpapan - Kenaikan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dimulai Tahun 2021 , karena sifatnya official assessment jadi pihak dari BPPDRD yang menentukan.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan , Haemusri Umar menyampaikan terakhir kenaikan NJOP PBB itu pada tahun 2017 , tetapi dengan seiring telah berjalan selama 4 tahun dinaikan kembali . Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 , kemudian dijelaskan dalam PP No.55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum tata cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

" Pada bulan Februari lalu telah keluar pernyataan bahwa PP terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang kemudahan berusaha pada masa pandemi Covid - 19 , sehingga diperlukan Pemerintah untuk bisa melakukan relaksasi dan merevisi nilai Pajak dan Retribusi Daerah ," Kata Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Haemusri Umar saat ditemui di ruang kerjanya. Rabu ( 14/04/2021 )

Terkait kenaikan NJOP hanya berupa tanah yang dinaikan oleh BPPDRD dan untu bumi baru akan dinaikan 2 kelas yaitu dari 1 kelas sebelumnya. Untuk nilainya mungkin yang tadinya masyarakat membayar pajaknya 50 kemudian naik menjdi 60 . 

Haemusri menambahkan di Balikpapan saat ini banyak proyek strategis nasional dan Informasi yang sudah didapatkan oleh pihak BPPDRD bahwa IKN ( Ibu Kota Negara ) akan segera dilakukan pembangunan. Balikpapan sebagai kota penyangga IKN perlu menyikapi terkait dengan jual - beli terhadap bumi dan bangunan yang ada di Kota Balikpapan.

" Permintaan kebutuhan atas tanah di Kota Balikpapan begitu besar , sehingga kita harapkan untuk dapat mengambil peluang dari permintaan tersebut sehingga kita naikan pajak bumi pada tahun 2021 dan untuk pajak bangunan setelah dilakukan updating data terhadap sektor perumahan , permukiman di Kota Balikpapan maka akan dinaikan pajak bangunannya," ujarnya.

Dari potensi penerimaan pajak , khusus untuk PBB dari tahun sebelumnya ada kenaikan 30% dari target sebelumnya. ( tri )

Foto : Yudi Hidayat, Anggota Komisioner KPU Jakarta

Kabarikn.com,Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan paling tidak terdapat 3 (tiga) potensi permasalahan dalam kebijakan importasi garam saat ini yang dapat mengarah pada penguasaan pasokan garam oleh importir tertentu. 

Untuk itu KPPU meminta Pemerintah agar mewajibkan penyerahan data penggunaan garam impor oleh importer garam kepada  Pemerintah. Hal ini ditujukan agar Pemerintah dapat memantau hubungan realisasi impor garam industri dan penggunaannya untuk kepentingan industri, sehingga dapat memastikan bahwa impor dilakukan untuk keperluan industri dan mencegah masuknya garam industri tersebut di pasar garam rakyat.

Sebagai informasi, Pemerintah telah memutuskan kenaikan impor garam industri  menjadi 3 juta ton, dari proyeksi 4.6 juta ton kebutuhan. Importasi tersebut memang tidak dapat dihindari, karena kualitas produksi garam rakyat yang belum mampu memenuhi kualitas kebutuhan industri. 

Masalahnya, impor garam industri ini dilaksanakan di tengah masih tersedianya stok garam nasional dalam jumlah yang signifikan, yakni di atas 1 juta ton.

Sementara kebijakan baru dikeluarkan saat ini, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, khususnya pasal 291,mengatur bahwa importir garam harus memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam yang tersedia di gudang garam nasional dan/atau gudang garam rakyat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Saat ini impor garam untuk keperluan industri menggunakan model kuota per importir. Ini rentan mengarah kepada penguasaan pasokan garam di pasar oleh pelaku usaha yang terbatas. Kebijakan ini dapat mendorong supernormal profit melalui penjualan garam industri ke garam konsumsi seiring dengan perbedaan harga yang tinggi diantara keduanya. 

KPPU mencatat adanya paling tidak tiga potensi permasalahan dalam kebijakan importasi garam. Pertama, adanya potensi garam industri dari impor yang tidak terpakai masuk ke pasar garam konsumsi, sebagai akibat kesalahan dalam mengestimasi kebutuhan impor. 

Sebagai informasi, kebutuhan garam nasional tahunan saat ini berada di sekitar 4,6 juta ton, dengan hampir 84% atau 3,9 juta ton diantaranya berasal dari kebutuhan garam industri. 

Hanya sekitar 7% untuk kebutuhan rumah tangga. Stok garam lokal sekitar 1,3 juta ton. Analisis Pemerintah terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sektor industri pengolahan tahun 2021 menunjukkan estimasi 2,49-3,01, masih berada di bawah level pertumbuhan 2019, yakni sebesar 3,8. Sehingga kemungkinan sektor yang paling banyak membutuhkan garam industri (CAP dan aneka pangan) juga mengalami pertumbuhan kebutuhan di bawah tahun 2019. 

Sehingga apabila kebutuhan impor garam sektor 2,5 juta ton (2019) dengan pertumbuhan sektor pengolahan 3,8, maka kebutuhan impor garam industri di 2021 tidak akan mencapai 3 juta ton.

Dengan demikian kebutuhan garam industri tahun 2021 tidak sebesar tahun 2019, dan berpotensi overestimasi.

Permasalahan kedua adalah realisasi importasi yang mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Importir melakukan impor dilakukan sesuai alokasi kuota yang ditetapkan  Pemerintah untuk kebutuhan internal. Berdasarkan data, realisasi impor yang dilakukan per April 2021 mencapai 412 ribu ton atau 19,67% dari total rekomendasi dikeluarkan yang mencapai 2,1 juta ton. Apabila dihitung dari alokasi impor sebesar 3 juta, maka realisasi impor per April baru mencapai 13,38 %. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi impor garam  mencapai 1,8 juta ton. Sehingga terdapat potensi impor yang tidak dilaksanakan. Atau dilaksanakan, namun tidak digunakan sebagaimana peruntukan garam industri.

Permasalahan ketiga adalah lemahnya pengawasan pasca importasi. Saat ini tidak  terdapat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan garam impor oleh importir. 

Sehingga tidak tertutup kemungkinan terdapat sisa stok garam impor yang tidak terpakai oleh industri dan berpotensi masuk ke pasar garam rakyat, apalagi dengan disparitas harga yang tinggi. 

Potensi masuknya kelebihan garam impor ke pasar garam rakyat menjadi semakin besar apabila importir tidak melaporkan penggunaan serta penyaluran garam impor kepada 

Pemerintah. Potensi tersebut semakin besar apabila importir tersebut tidak menggunakan garam tersebut dalam proses produksinya, namun bertindak sebagai importir untuk memenuhi kebutuhan garam untuk industri lain di dalam negeri.

Untuk itu, KPPU berpendapat bahwa Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap industri pengguna garam impor serta importir garam, khususnya dengan mewajibkan penyerahan data penggunaan garam impor kepada Pemerintah. 

Serta melakukan perbaikan mekanisme penujukan importer guna memastikan agar stok garam impor tidak jatuh pada penguasaan kelompok tertentu dalam porsi yang signifikan.

Selain itu KPPU juga merekomendasikan agar Pemerintah mengutamakan penyerapan stok garam rakyat yang masih ada untuk pasar domestik dan memastikan stok garam impor digunakan sesuai dengan peruntukan rencana awal tahun dan tidak terjadi rembesan ke pasar garam rakyat sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kepala Satpol PP Kota Balikpapan , Zulkifli ikut menghadiri kegiatan Launching Bazar Murah Ramadhan yang  dilaksanakan oleh LPM Baru Ilir di  Lapangan Foni , Baru Ilir . Senin ( 13/04/2021 )

Kasat Pol PP Balikpapan Zulkifli menyampaikan dalam Surat Edaran , masyarakat Balikpapan diperbolehkan untuk membuka Pasar Ramadhan yang dikoordinir oleh LPM maupun RT dan Tim Satgas juga memfasilitasi Pasar Ramadhan Mandiri tetapi tetap harus menjaga ketertiban umum.

" Satpol PP turut memberi arahan kepada para pedagang pasar ramadhan mandiri untuk tidak berjualan di trotoar dan mereka juga diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," ujarnya. ( tri )