KabarIkn.com,Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut telemedisin mempunyai peran penting untuk meningkatkan layanan dan akses kesehatan masyarakat pada masa pandemi. Hal itu ia disampaikan saat memberikan sambutan sekaligus pembicara kunci di acara Indonesia Digital Conference (IDC) 2021 dengan tema 'Percepatan Digitalisasi di Sektor Kesehatan' yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) secara virtual.

“Pandemi memberi pelajaran bahwa digital punya peran penting. Tren telemedisin atau konsultasi medis secara daring menjadi salah satu wujud perubahan layanan kesehatan di masa pandemi, tanpa harus keluar rumah. Tetap di rumah adalah keharusan," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kamis 25 November 2021. 

Menurut Menkes, pandemi menyadarkan banyak pihak bahwa  kesehatan merupakan prioritas utama. Maka itu, akses kesehatan yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi perlu segera dilakukan. Apalagi, kata Menkes, teknologi kesehatan menjadi salah satu pilar dalam transformasi digital yang merujuk pada 5 sasaran Jaminan Kesehatan Nasional.

"Transformasi kesehatan untuk percepat adaptasi digital dan meningkatkan data," ujar mantan Wakil Menteri BUMN ini. 

Ia menambahkan terkait teknologi kesehatan, saat ini Kementerian Kesehatan tengah menyusun tiga proyek integrasi yakni: Sistem Data, Aplikasi Pelayanan dan Pengembangan Ekosistem.  "Digitalisasi sudah dilakukan untuk Covid-19, diharapkan sistem kesehatan bisa terintegrasi. Saya harapkan output yang luar biasa dari diskusi ini," kata Menkes menerangkan. 

Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. M. Adib Khumaidi, Sp.OT melihat, tidak semua rumah sakit siap menghadapi layanan telemedisin. Artinya, tidak semua fasilitas kesehatan bisa menyiapkan fasilitas pendukung telemedisin, yang menitikberatkan pada komunikasi. 

Hal lain yang disoroti IDI yakni soal perlindungan hukum dalam telemedisin. Misal dalam hal pemberian resep untuk pasien telemedisin. Menurut dokter Adib, bila pasien sedang mendapat layanan di fasilitas kesehatan, pemberian resep itu merupakan hal yang biasa, karena fasilitas kesehatan menyimpan catatan rekam medik pasien. Pada layanan telemedisin ada banyak isu yang perlu diselesaikan.  "Kalau ada pasien baru dan tidak tahu ada rekam mediknya, maka itu berpotensi masalah hukum. Ini yang perlu dilindungi. Kita harus selesaikan kajian regulasinya terkait rekam medik elektronik apakah bisa?" kata Adib. 

Bagi Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Dr.dr Lia Gardenia Partakusuma, SpPK(K), MM, MARS, FAMM, sektor kesehatan digital menjadi salah satu cara yang paling tepat. Saat ini, menurut Lia, perubahan digital sudah masuk gelombang ketiga. 

"Survei 60 persen dari rumah sakit telah menggunakan digital wave pertama ataupun sampai digital wave ketiga. Mereka sudah memanfaatkan beberapa perangkat (devices). Artinya percepatan digital di kesehatan termasuk lumayan. Cuma kekurangannya bahwa mereka mulai dengan coba-coba," ujar Lia. 

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Health Tech Indonesia dr. Gregorius Bimantoro. Menurut pria yang akrab disapa Bima ini, teknologi robotic sudah mulai diterapkan untuk pasien-pasien Covid-19. "Dulu mikirnya masih jauh memakai fasilitas robotic ini. Ini sesuatu yang mendasar," kata Bima. 

Diskusi yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini dimoderatori Amelia Ayu Kinanti, Pemimpin Redaksi Beautynesia dan host Bella Fawzi.  Puncak IDC AMSI 2021 yang berlangsung sejak kemarin ini dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain Menteri Kesehatan Budi Gunadi, pejabat yang hadir dalam IDC AMSI 2021 yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. 

Puncak IDC AMSI 2021 yang berlangsung dua hari ini terselenggara berkat dukungan dari Google, Astra, PT. BNI (Persero) Tbk., Bank Raya, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), bank bjb, PT. Bank Central Asia Tbk., PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Jatim, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bali Mall, Kedai Tiga Nyonya Palembang, Bankaltimtara, MS Glow. **

KabarIkn.com - Jajaran Dewan Pengurus Daerah Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (DPD Hipakad) Kalimantan Timur mengucapkan Selamat & Sukses Atas dilantiknya Jenderal TNI Andika Perkasa, SE, MA, M.Sc, M.Phil, Ph.d sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

"Selamat & Sukse atas dilantiknya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan Jenderal Dudung Abdurachman sebagai KSAD, "ungkap Ketu DPD Hipakad Kaltim Bermoral & Bermartabat, "Muhammad Ardani.

Masih menurut Ketua DPD Hipakad Kaltim Bermoral & Bermartabat Muhammad Ardani beserta jajarannya mengatakan. Kedua Jenderal TNI tersebut sangat layak menduduki pucuk pimpinan TNI. Dan DPD Hipakad Kaltim Bermoral & Bermartabat mendukung segala program yang akan dilaksanakan nanti. Serta mendoakan agar dapat menjalankan amanah dan mengemban tugas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta.

"Dengan pergantian pimpinan di Pangab dan Ksad kami berharap dapat menjalankan amanah dan tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI, "ungkap Ardani.

Ardani menambahkan, sebagai Ormas KB TNI-AD akan tunduk dan patuh kepada perintah pembina untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial. Sehingga keberadaan Ormas KB TNI dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara. (edy)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Akhirnya pencatatan perselisihan industrial antara PT Duta Margajaya Perkasa (Balikpapan Pos) dengan 15 pekerjanya, berhasil dirampungkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan. 

Ya, pada 12 November 2021, mediator hubungan industrial (HI) Disnaker mengeluarkan surat anjuran kepada kedua pihak yang berselisih. Dalam surat dengan nomor 565.4/2976/Disnaker setebal 33 halaman dan ditandatangani Kepala Disnaker Ani Mufaidah dan Mediator Hubungan Industrial Husnul Hotimah itu, menganjurkan agar pihak pengusaha dalam hal ini PT Duta Margajaya Perkasa diwajibkan membayarkan hak 15 pekerjanya sebesar setengah miliar lebih, tepatnya total senilai Rp 651.199.072. 

Hak pekerja yang harus dibayarkan Balikpapan Pos itu terinci dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kekurangan upah yang dipotong pihak pengusaha selama 7 bulan. Dalam 7 bulan dengan periode April sampai Oktober 2020.

Kepala Disnaker Kota Balikpapan Ani Mufaidah menjelaskan, isi surat anjuran berdasarkan banyak bahan pertimbangan. Mulai dari keterangan dan pendapat pihak pekerja. Lalu keterangan dan pendapat pihak pengusaha, serta keterangan saksi ahli Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Semua dijelaskan terperinci oleh mediator Hubungan Industrial menyesuaikan pertimbangan hukum dan perundang-undangan.

"Surat anjuran ini selain sudah diterima pihak pekerja yang diterima langsung Rusli sebagai perwakilan pekerja pada hari Selasa lalu. Juga sudah kami (Disnaker) kirim ke pihak pengusaha (PT Duta Margajaya Perkasa). Untuk Korwil Selatan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertans Provinsi Kaltim dan Kepala Disnakertrans Kaltim sebagai tembusan. Sementara ke wali kota Balikpapan, sebagai laporan," ujar Ani.

Selanjutnya kata Ani, pasca surat anjuran tersebut, diharapkan agar masing-masing pihak yang berselisih untuk memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran tersebut dam menyampaikan tembusan kepada pihak lainnya. 

"Apabila para pihak menerima anjuran, mediator HI akan membantu membuatkan PB (Perjanjian Bersama). Jika salah satu pihak/para pihak menolak anjuran, dapat melanjutkan penyelesaian hubungan industrial ini ke Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda," jelas Ani.

Mediator Hubungan Industrial Disnaker Balikpapan Husnul Hotimah menambahkan, pihaknya hanya bisa menganjurkan pihak pengusaha membayar hak untuk 15 pekerja dari jumlah sebelumnya 19 orang. Ini dikarenakan 3 pekerja yakni Arifin, Djoko Adiprasetio, dan Sugiyantoro telah sepakat mengundurkan diri dibuktikan surat pengunduran diri dengan pengusaha dan dinyatakan telah dicapai kesepakatan dalam perselisihan hubungan industrialnya. 

Sedangkan, pekerja atas nama Hariade Kade yang dipekerjakan dengan lokasi kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf C angka 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 31 Tahun 2008, maka mekanisme penyelesaian hubungan industrialnya masuk kewenangan instansi yang membidangi ketenagakerjaan di PPU.

"Dengan dasar-dasar itulah, kami hanya mengitungkan hak 15 pekerja, sesuai dimana lokasi kerja," terang Husnul.

Dalam isi surat anjuran, juga ditegaskan terkait pemotongan upah tanpa kesepakatan tertulis selama 7 bulan. Dinyatakan tidak sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungkan Kerja Selama Pandemi Covid-19.

Terkait mogok yang dilakukan pekerja sejak 19 November 2020, juga dijelaskan dalam surat anjuran tidak dapat dikategorikan sebagai mogok kerja tidak sah. Mediator HI juga menyimpulkan pencatatan sekaligus melampirkan surat pemberitahuan mogok kerja, bagian dari mekanisme penyelesaian perselisihan industrial secara tripartit. 

Sementara itu, Rusli selaku ketua perwakilan pekerja mengapresiasi kinerja cepat mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Balikpapan beserta tim dalam merampungkan surat anjuran yang sempat tersendat lantaran mediator sebelumnya Hidayah Sukmaraga meninggal dunia.

Setelah membaca detail, mantan Redaktur Metropolis Balikpapan Pos ini menyebut isi dalam surat anjuran telah sesuai dengan fakta yang terjadi. Dia pun berharap isi surat anjuran yang mewajibkan pengusaha membayar hak pekerja, dijalankan Balikpapan Pos.

"Alhamdulillah, perjuangan kami tidak sia-sia meski banyak rintangan. Surat anjuran keluar dan menganjurkan agar perusahaan membayar hak pekerja. Kami lega, namun tetap akan terus mengawal sampai kasus ini tuntas, dan keadilan berpihak kepada yang benar," lantang Rusli diiyakan rekannya, Hasan. (*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Sesuai dengan fungsi DPRD yakni Legeslasi, Anggaran dan Pengawasan, terkait adanya tambang ilegal batu bara di kilo meter 25 Kelurahan Karang Joang Balikpapan yang dihentikan kegiatannya oleh Pol PP serta unsur terkait, lembaga legeslatif DPRD Kota Balikpapan melalui Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, S.Sos mengeluarkan statemen. Menurut pengawasan terhadap suatu wilayah harus ditingkatkan. Karena lokasi tambang tersebut bersebelahan dengan wilayah Kabupaten Kukar Kartanegara.

"Saya menghimbau kepada jajaran Pemkot Balikpapan dari Kelurahan hingga Kecamatan dapat meningkatkan pengawasan wilayahnya masing-masing khususnya masalah letak tapal batas, "tegas Abdulloh kepada media ini Kamis (18.11.2021).

Abdulloh menjelaskan bahwa tidak ada tempat untuk kegiatan tambang ilegal di Balikpapan karena sudah ada Peraturan Wali Kota (Perwali).  Untuk itu pihaknya mendukung langkah yang diambil aparat keamanan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Sudah jelas berdasarkan Perwali bahwa di Kota Balikpalan tidak ada ijin tambang, untuk itu semua penanganannya kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk memprosesnya, "ungkap Abdulloh. (edy)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN- Muhaimin ST, MT Ketua Karang Taruna (KATAR) Kota Balikpapan bangga dan mengapresiasi  kerja-kerja sosial Katar Balikpapan Utara (Balut) yang  sukses melaksanakan Pelatihan Jurnalistik dan lomba Duta Katar di Bulan Bhakti Katar ke 61  dan Sumpah Pemuda di aula Kecamatan Balikpapan Utara, Minggu (20/11/'21). 

"Katar Balut cukup aktip dalam kegiatan sosial. Sejauh ini saya akui di  Katar Balut bagus.  Katar Kota saja belum melaksanakan lomba Duta Katar, tapi Katar Balut telah action duluan.  Ini merupakan penyemangat semoga sebelum akhir November lomba Duta Katar tingkat Kota dapat dilaksanakan," tutur Muhaimin yang juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan. 

Selanjutnya Muhaimin dalam sambutannya meminta pengurus Katar untuk selalu peduli berbuat kebaikan,  dan keberadaan Katar harus bermanfaat bagi lingkungan nya. Selain itu Katar sebagai mitranya organisasi lain hendak terus seiring sejalan bersinergi menciptakan silaturahim serta komunikasi yang baik untuk membangun lingkungan, membantu masyarakat  dengan pola dan cara-cara yang  beretika dan bermartabat. 

Sukses dan selamat kepada Katar Utara dalam kerja-kerja sosialnya mengajak generasi muda bangkit dan bersemangat dalam perannya, di Jum'at berkah, berbagai, sembako di tengah pandemik Covid 19, pelatihan-pelatihan peningkatan SDM serta lomba-lomba kreatifitas anak muda di wilayah Utara. 

"Jangan kecil hati terus semangat, kendati pejabat Muspika seperti Camat, Para Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas serta lain nya yang diundang di momen bulan bhakti Katar ini belum berkesempatan hadir kata Ketua Panitia pelaksana.  Tapi saya dan Bapak Arbain Side  Sekretaris serta pengurus Kota Katar hadir di acara ini. Alhamdulillah luar biasa acaranya, sukses Katar Balut, Allah SWT telah melancarkan kegiatannya," ucap Muhaimin mantan Ketua KNPI Balikpapan.

Kemudian Iwan Nutji Ketua Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Katar Balut mengatakan terimakasih kepada Ketua Katar Kota beserta Sekretaris juga pengurus atas kehadiran dan dukungannya di acara Katar Balut. 

"Terimakasih juga pada semua pihak dan panitia. Sekali lagi terimakasih ke Bapak Muhaimin hadir memberikan motivasi pada para pengurus serta peserta  Jurnalistik,  duta Katar. Begitu juga kepada Nara sumber pelatihan Jurnalistik Bapak haji Slamet Iman Santoso, serta para dewan Juri,   dosen dan mahasiswa Universitas Terbuka, mahasiswa Universitas Mulia serta undangan yang lainnya," ujar Iwan yang sedikit kecewa sejumlah para Lurah diundang tidak ada yang hadir kecuali Sekretaris Lurah Zuraidah dari Kelurahan Gunung Samarinda Baru. 

Pada kesempatan yang sama Danelta Cecelia, S.Pd.MM Manager Dosen Universitas Terbuka (UTBalikpapan mengungkapkan pihak sangat senang dan bersyukur berterima kasih Puji Tuhan bersama mahasiswa diberikan kesempatan hadir dan melihat kegiatan Katar Balut. 

"Kebersamaan, menjaga  kekompakan dalam melakukan kerja-kerja sosial tidaklah mudah.    Bersama mahasiswa kami melihat langsung,    dengan kepedulian, bersama kita lebih mudah, solid  untuk berbuat kebaikan," kata Cecelia dan menambah UT siap bekerjasama dengan Katar. 

Kegiatan Katar Balut di awali dengan Pelatihan Jurnalistik dan di akhiri dengan penyerahan santunan prestasi, piagam dan piala buat  Katar muda dari berbagai Kelurahan di Balut yang berhasil menjadi Duta Katar Balikpapan Utara. (SIS)

KabarIkn.com,Balikpapan - Beberapa hari lalu tepatnya Rabu (17.11.2021) , jajaran Polresta Balikpapan berhasil melaksanakan pemusnahan sabu sabi seberat 3,1 kilo gram. Pada saat itu juga Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh, S.Sos hadir dan menyaksikan pemusnahan barang haram tersebut bersama unsur muspika lainnya diantaranya Dandim 0905 Balikpapan, Danlanal Balikpapan, Danlanud Balikpapan serta Kasat Pol PP Kota Balikpapan mewakili Walo Kota Balikpapan.

Menurut Abdulloh kepada awak media Kamis (18.11.2021), salah satu upaya untuk menekan sekecil mungkin peredaran sabu sabu di kota Balikpapan tercinta ini, peran serta masyarakat menjadi pilar utama, dimana informasi dari masyarakat sangat penting karena merupakan ujung tombak aparat kelolisian. Sehingga ruang gerak para pelaku narkotika dapat di persempit. Ini penting sekali untuk membantu aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika.

"Peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika di Kota Balikpapan sangta dibutuhkan. Ini sangat penting untuk membantu aparat kepolisian, "ujar Abdulloh.

Abdulloh yang selalu respon dengan berbagai persoalan yang terjadi di Balikpapan ini menambahkan. Apreasiasi kepada jajaran Polresta Balikpapan yang telah berhasil menggagalkan peredaran narkoba, serta memusnahkan barang haram ini dengan jumlah cukup besar.

Artinya, bahwa di Kota Balikpapan masih saja ada peredaran narkotika sejenis sabu. Tentunya hal ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Untuk itu dirinya berpesan agar sosialisasi terkait bahaya narkoba harus tetap di kumandangkan. Khususnya bagi generasi muda sebagai harapan bangsa.

Politisi Partai Golkar yang dikenal sangat femiliyar dengan awak media ini memaparkan. Penyuluhan ataupun sosialisasi tentang bahaya narkotika idealnya dilaksanakan di lembaga pendidikan. Mulai dari jenjang SMP, SLTA sampai jenjang perguruan tinggi. Karena usia remaja sangat rawan dengan pengaruh narkoba, salah satunya pergaulan bebas yang tidak terkontrol.

Namun Abdulloh bersyukur tingkat penyalahgunaan narkoba di tingkat remaja dapat dikatakan cukup minim. Namun demikian kita harus tetap waspada, dimana bahaya narkoba akan datang kapan saja, tidak dapat diprediksi dengan tepat. (edy)

Kabarikn.com,Jakarta-Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia hari ini (20/11) mengumumkan para pemenang EU Social DigiThon 2021, yaitu kompetisi untuk mencari solusi berbasis teknologi untuk mengatasi perundungan digital pada anak.

Para pemenang tersebut adalah :        

Juara Pertama: Tim SHARE Platform dengan aplikasi yang dirancang untuk melaporkan, menanggapi, dan menyelesaikan kasus perundungan. 

Juara Kedua: Tim GOTCHA dengan one-stop solution yang menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

Juara Ketiga: Tim KINCIR, dengan browser extension untuk menyensor konten berbahaya; dan Tim SRG dengan KindBoard, filter keyboard yang memeriksa cyberbullying di semua platform. Proposal yang luar biasa dari Tim KINCIR dan SRG menempatkan mereka berdua di tempat ketiga ex aequo.

Sebagai bagian dari rangkaian acara EU4HumanRights untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional 2021, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia meluncurkan kompetisi EU Social DigiThon pada bulan September 2021. Kini dalam edisi keduanya, EU Social DigiThon 2021 bekerja sama dengan Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI), Indonesian Cybercrime Combat Center (IC4), Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), dan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia).

Hampir dua tahun semenjak pandemi, anak-anak termasuk di antara kelompok yang paling terkena dampak, dengan konsekuensi luas untuk kesejahteraan mereka. Kehidupan sehari-hari semakin bergeser ke ranah online dan walaupun memberikan peluang yang tak terbatas, juga melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru. Dengan latar belakang ini, EU Social DigiThon mengangkat tema “Mengatasi Perundungan secara Digital Terhadap Anak”, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan mempromosikan solusi yang ditawarkan oleh kaum muda Indonesia.

Jumlah proposal yang diterima tahun ini mencerminkan betapa pentingnya masalah ini di Indonesia, dengan 105 tim terdaftar dan 29 proposal yang dipelajari secara mendalam oleh Dewan Juri. Setelah beberapa tahap penilaian, tim pemenang ditentukan berdasarkan kesiapan teknis dan potensi kegunaan proposal mereka.

“Pandemi COVID-19 telah menunjukkan bagaimana krisis mengganggu kehidupan anak-anak, di negara mana pun mereka tinggal. Pergeseran aktivitas ke ranah digital menghadirkan peluang untuk belajar, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, termasuk perundungan digital. Uni Eropa percaya bahwa tindakan ekstra diperlukan untuk melindungi anak-anak dan remaja di dunia digital, dengan tetap melindungi hak mereka untuk mengakses internet untuk perkembangan mereka. Untuk tujuan ini, kami dengan bangga memperkenalkan empat inovator muda dari Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah cyberbullying melalui inovasi mereka,” ungkap Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Bapak Vincent Piket.

Tahun ini, Dewan Juri terdiri dari lima orang, yakni Saiti Gusrini dari Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Fita Indah Maulani dari Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI), Ruby Alamsyah dari Indonesia Cyber Crime Combat Center (IC4), Oktavianus Ken dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia), dan Diena Haryana dari Yayasan SEJIWA. Pemenang dinilai berdasarkan orisinalitas ide, kreativitas, kegunaan dan efektivitas proposal yang diusulkan, serta kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan no harm.

Para pemenang mendapatkan dukungan dana untuk mewujudkan gagasannya menjadi kenyataan. Pemenang pertama akan menerima dana senilai Rp 50 juta, pemenang kedua senilai Rp 30 juta, dan dua tim di posisi pemenang ketiga masing-masing akan menerima dana senilai Rp 20 juta. Keempat pemenang juga akan mengikuti program mentoring bersama pakar dari negara Eropa.(*/ben)

KabarIkn.com,Surabaya - Digitalisasi kini menjadi kata kunci di sektor publik dan dunia usaha. Ini perlu diperkuat dengan integrasi sistem, sehingga mengubah tabiat dan perilaku dari paper-based (berbasis kertas) menjadi paperless (hemat kertas).

Ini benang merah yang bisa ditarik dari acara Road to IDC (Indonesia Digital Conference) Jawa Timur bertema “Digitalisasi, Kunci Akselerasi Jawa Timur Bangkit” yang diselenggarakan secara daring oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Rabu (17/11/2021).

Hadir sebagai narasumber adalah Bupati Bojonegoro Dr. Hj. Anna Mu’awanah, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur Arumi Bachsin, Head of Small Medium Enterprise Partnership Programme PT. Pertamina (Persero) Rudi Ariffianto, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya Muhammad Fikser. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjadi pembicara kunci dalam acara ini.

Dalam paparannya, Emil mengungkap masih terjadi upaya digitalisasi tanpa melakukan perubahan proses bisnis. "Sekarang orang bisa melakukan aplikasi online, masuk meja depan. Karena proses tidak dibuat lebih sederhana, akhirnya numpuk di meja depan,” ujarnya. 

Ia ini terjadi karena aplikasi membuat banyak orang lebih mudah mengakses, tapi layanan yang dirasakan tetap lambat. Karena informasi layanan lanjutan tidak disampaikan dengan jelas. “Ini yang menyebabkan masyarakat tak antusias terhadap opsi digital. Mereka tidak yakin apakah akan dilayani," katanya.

Emil menyebut, pekerjaan rumah pemerintah adalah menjadikan digitalisasi bukan sebagai kosmetik belaka. "Proses bisnis kita masih paper-based, bukan paperless. Sering proses digital mempersulit, bukan mempermudah. Aspek kemudahan dan kesederhanaan harus dipikirkan saat kita mendigitalisasi proses," jelasnya.

Emil mencontohkan, masih diperlukannya fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk saat mengurus sesuatu. "Seharusnya itu sudah ada di data base pemerintah. Buat apa diulang-ulang? Saya bilang begini karena kita masih berproses. Tapi di sisi lain kita harus hargai proses ke sana," katanya.

Sebelumnya di forum webinar yang sama Rudi Ariffianto menjelaskan PT Pertamina (Persero) telah menggunakan teknologi digital secara komprehensif untuk mendongkrak usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan. "Dalam 1,5 tahun ini, kami sudah melakukan 414 pelatihan yang diikuti 11.955 UMKM. Teknologi digital memudahkan semua. Kami melakukan 33 pameran online dan offline dengan diikuti 292 mitra binaan," kata Rudi.

Hasilnya, 656 mitra binaan Pertamina memiliki izin dan sertifikasi usaha. Sementara itu 1,935 mitra binaan UMKM dan 4.845 mitra binaan RB naik kelas pada 2019-2021. "Ada 291 mitra binaan yang omzetnya bertambah dan 61 UMKM yang mengglobal menjadi eksporter baru," kata Rudi.

Semua ini tak lepas dari sembilan program unggulan Pertamina. Pertama, UMK Academy, di mana UMKM mitra binaan mendapat pembelajaran dan akselerasi agar bisa berprestasi dan naik kelas. Kedua, hibah teknologi tepat guna bagi UMKM yang berkeinginan kuat untuk berkembang. Ketiga, sertifikasi dan perizinan. Keempat, display product SME. Kelima, e-learning. "Kami siapkan agar UMKM berlatih mandiri," kata Rudi. 

Keenam, publikasi UMKM. "Kami mencatat ada lima ribu pemberitaan pada 2020 tentang UMKM binaan Pertamina. Kami harapkan pemberitaan bisa efektif mendorong pemasaran produk UMKM kita. Kami cantumkan link pemasaran dalam pemberitaan, sehingga masyarakat bisa bertransaksi langsung. Kami juga sediakan alat pajang digital di sosial media," kata Rudi.

Ketujuh, penjualan produk UMKM melalui e-commerce. "Kami bekerjasama dengan Idea dan beberapa pengelola e-commerce agar bisa menjadikan UMKM mitra binaan Pertamina lebih ramah digital, bisa mengelola marketplace sebaik mungkin. UMKM kami banyak yang sudah punya akun. Tapi bagaimana mengonversi akun agar bisa menghasilkan transaksi penjualan, perlu pelatihan lebih banyak lagi," kata Rudi Ariffianto.

Kedelapan, katalog SME 100. Katalog ini diharapkan juga bisa menjadi sarana publikasi. Terakhir, program eksibisi atau eksibisi virtual. "Pandemi membuat kami adaptif dan membuat eksibisi pertama di Indonesia yang sophisticated (kompleks) persiapannya,” ujarnya. 

Rudi menambahkan, tahun 2021 ini bekerjasama dengan Kementerian Desa, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kaltim mengadakan eksibisi yang melibatkan 200 lebih UMKM binaan. Dalam acara SMEXPO itu, lebih dua ribu binaan yang mendaftar.  “Kami berharap bisa meningkatkan kapabilitas UMKM agar lebih resilience dalam menghadapi distraksi baru dan memperluas pasar," kata Rudi.

Sementara itu di bidang pemerintahan, Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sama-sama terus mengembangkan teknologi digital untuk pelayanan publik. "Sekitar 40,15 persen Bojonegoro adalah kawasan hutan. Tapi kami tak putus asa. Kami siapkan Bojonegoro Smart City dan Bojonegoro sudah satu data," kata Bupati Bojengoro Anna Mu'awanah.

Pemkab Bojonegoro menciptakan 100 ribu lapangan kerja dan melakukan pelatihan teknologi informasi. Anna menambahkan telah memberikan pelatihan operator sistem informasi desa. “Kami juga baru saja mengubah regulasi, membuat muatan lokal digitalisasi di masing-masing sekolah yang kami tuangkan dalam kurikulum sejak SD. Selain kami menggunakan tenaga pengajar, kami juga merekrut P3K untuk sektor-sektor teknologi informasi. Saat ini terdapat tenaga teknologi informasi sebanyak 26 orang yang bekerja di Dinas Kominfo," kata Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awannah.

Sedangkan Muhammad Fikser menjelaskan Pemerintah Kota Surabaya berupaya membudayakan masyarakat agar mencintai produk lokal melalui digitalisasi melalui aplikasi E-Peken. "Semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkot wajib membeli kebutuhan bahan pokok lewat aplikasi E-Peken," kata Fikser.

Saat ini ada 253 toko kelontong yang tergabung dengan E-Pekan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya. Selain itu ada UMKM yang menjual kerajinan, pakaian, dan kuliner. "ASN dipaksa membeli. Bagaimana cara kontrolnya? Semua ASN sudah punya akun, dari monitoring bisa dilihat tanggal transaksinya," kata Fikser.

Namun, Arumi Bachsin mengingatkan kecintaan terhadap produk lokal bukan hanya harus ditumbuhkan oleh konsumen. "Penyedia barang UMKM harus mulai punya pride (kebanggaan)," katanya. Artinya UMKM juga harus menjaga mutu agar tak mengecewakan. 

Akhirnya, Ketua AMSI Jatim Arief Rahman percaya, Jatim memiliki kekuatan ekonomi untuk bisa berkembang di masa pandemi dengan digitalisasi. "Kita tahu pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kondisi ini lebih mengedepankan digitalisasi dan penggunaan teknologi secara lebih masif lagi. Penetrasi internet yang mencapai 73,7 persen, harus dioptimalisasi," katanya. 

Sesi webinar AMSI Jatim ini didukung oleh kampus-kampus di antaranya Universitas Maarif Hasyim Latif, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, STIKES ICsada Bojonegoro, STAI Attanwir (Bojonegoro), Universitas Yos Soedarso, Stikosa AWS, dan Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

IDC AMSI 2021 ini juga mendapat dukungan dari Google, BNI, Astra, Bank Raya, PT. PLN Persero, Pertamina, bank BJB, PT. Bank Central Asia. Tbk, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Jatim, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Bali Mall, Kedai Tiga Nyonya, MS Glow, dan Bank Kaltimtara. (***)