KabarIkn.com,Balikpapan - Musyawarah Kota (Muskot) Dewan Pimpinan Kota Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) menetapkan Drs. Sukaryanto MH sebagai ketua yang baru untuk periode 2022-2026. Muskot yang digelar pada Sabtu (22/1) di rumah jabatan Walikota Balikpapan ini, berjalan secara tertip. Seluruh peserta secara aklamasi mendapuk mantan humas Pemerintah Kota Balikpapan ini menjadi ketua DPK IARMI Balikpapan untuk 4 tahun kedepan. 

Muskot IARMI dibuka oleh Walikota Balikpapan Rahmad Masud SE. MM. Pada seluruh anggota IARMI kota Balikpapan, Rahmad mengharapkan kontribusi dari alumi Resimen Mahasiswa kota Balikpapan ini untuk lebih aktif lagi, khususnya menyongsong pemindahan ibukta negara yang undang-undangnya telah disahkan.

“IARMI harus lebih aktif, solid dan kinerjanya harus semakin mantap. Organisasi ini dituntut kesiapan membaca peluang demi kemajuan bersama”ujar Rahmad.

Ditambahkannya pada anggota IARMI situasi pandemik Balikpapan mengalami tren penigkatan dengan status level 2. Semua elemen masyarakat Balikpapan untuk saling mengingatkan dan melindungi. Namun diharapkan tidak panik dan tetap mematuhi himbauan pemerintah. 

“Dengan kedisiplinan dan gotong royong, insya Allah angka penularan dapat kita tekan lagi”tandas Rahmad.

Sebagai ketua IARMI kota Balikpapan, Sukaryanto mengungkapkan anggotanya terdiri dari berbagai alumni universitas dan profesi. Ada dari birokrasi, akademisi, profesional, swasta dan berbagai profesi lainnya.

‘Yang penting mereka pernah menjadi resimen mahasiswa di kampus, boleh bergabung di IARMI ini”ujarnya. 

Langkah utama yang akan dilakukan, dirinya dan kepengurusan kedepan akan terus berkonsolidasi. silturahmi dan komunikasi pada anggota akan ditingkatkan. Organisasi IARMI harus tetap berbuat dan berkontribusi pada Balikpapan walau sekecil-kecilnya. Memberi sumbangsih tenaga dan pikiran untuk kemajuan Balikpapan. (danang)

KabarIkn.com - Tidak semua orang dapat mengabdikan diri untuk maslahat orang banyak. Utamanya, untuk kepentingan masyarakat, harapan itu menjadi dorongan kuat bagi, seorang Baso Ali (40), warga Gn. Sari Ilir akan ikut serta memajukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah yang murni dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat ditingkat basic (RT).

Berbekal kiprahnya sebagai pendamping Pemberdayaan Masyarakat atau Konsultan Pemberdayaan yaitu PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat — Mandiri Perkotaan) di Kalimantan Timur sejak 2009, tentu memberinya pengalaman yang mewadahi untuk dapat terjun langsung dalam memajukan LPM.

Bagaimana tidak, sejak hijrah ke kota Minyak pada tahun 1998, serta telah bekecimpung selama tiga betas tahun lamanya dalam bidang pemberdayaan, bukanlah waktu yang singkat.

Dirinya mencurahkan segala kemampuan didunia pemberdayaan masyarakat bersama LKM yang sekarang berganti nama menjadi Program KOTAKU (Kota TanpaKumuh) dengan Hastag #beraniberubah.

Pria yang akrab dipanggil Baso atau Ali ini, mengungkapkan bahwa dalam program—program PNPM, lebih mengarah kepada program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

Namun sekarang di "KOTAKU" program pemberdayaannya lebih mengarah kepenataan kawasan kumuh. Dengan demikian, ia mengaku memiliki bekal matang untuk dapat mewujudkan visi misinya dalam LPM.

“Jadi selama bergabung dalam LKM,berbagai program telah kami laksanakan. Peranan LKM ini antara lain, menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di kelurahan, LPM juga memiliki fungsi untuk menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya," jelasnya.

"Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan bagaimana penerapan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat, melaksanakan system pengendalian intern pemerintahan, sehingga program — program pemberdayaan bukan lagi hal yang baru, dan saya yakin dapat menjadi bekal yang cukup untuk memajukan LPM," bebernya.

Pria yang juga pernah diamanahkan dan memajukan Karang Taruna di Gunung Sari Ulu, Balikpapan ini menyebutkan bahwa LKM sendiri merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi warga suatu kelurahan, yang dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan.

Dirinya berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat dengan fungsi utamanya yakni mengendalikan atau mengemudikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan, sekaligus menjaga posisi pada fungsi control.

Sehingga baginya, untuk menjadi bagian terpenting dalam menahkodai lembaga LPM nantinya jika ia diberi amanah, tentunya sudah memiliki visi dan misi yang akan ia lakukan demi perbaikan dimasyarakat.(danang)

Oleh : Hery Sunaryo,

Pemerhati Kebijakan kota Balikpapan 

Kabarikn.com,Balikpapan - Kejadian kecelakaan dimuara rapak bukanlah kejadian yang pertama kali terjadi, tetapi sudah hampir setiap tahun bahkan tak jarang bisa setahun 2 sampai dengan 3 kali terjadi kejadian kecelakaan serupa, maka kesalahan tidak hanya sepenuhnya dilimpahkan hanya kepada driver.

Banyak pihak yang harus ikut bertanggung jawab terhadap kejadian yang sudah berulang kali ini, Polri dalam hal ini polantas maupun Dishub harus dapat  memastikan keselamatan seluruh pengendara. Itu sebabnya harus ada rekayasa pengaturan lalulintas. Semisal dengan melakukan pengawasan terhadap kendaraan besar, agar ketika melintas dikawasan muara rapak dipastikan dalam kondisi yang baik, Pengawasan bisa dilakukan mulai dr KM 4 simpang terminal batu ampar.

Sebenarnya kota Balikpapan punya peraturan walikota no 60 tahun 2016 yang mengatur jam-jam tertentu yang diperbolehkan kendaraan besar melintas ditengah kota seperti pada kawasan muara rapak, namun peraturan ini tidak dijalankan dan tidak dilakukan pengawasan  secara baik.

Selain itu harus ada upaya lain yang juga harus dilakukan oleh pemerintah kota Balikpapan, semisal dengan mendengarkan atau mengakomodir masukan masyarakat terkait pembangunan fly over muara rapak.

Perlu juga diketahui bahwa setiap agenda penyususnan perencanaan pembangunan kita Blaikpapan masyarakat selalu bersuara keras untuk mengusulkan segera dibangun fly over dikawasan tersebut agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan.

Seingat saya sudah sejak 2013 fly over tersebut diusulkan masyarakat untuk dibangun, berbagai diskusi perdebatan sudah dilakukan tetapi kelihatannya Pemerintah Kota telinganya semakin ponga.

Terakhir tahun 2020   pemerintah kota Balikpapan  menjelaskan dibeberapa media bahwa usulan fly over tersebut sudah diusulkan keprovinsi, Karena ada dokumen yang kurang sehingga fly over ini ga jadi  dianggarkan untuk dibangun.

Kalau kita melihat  UU Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangun  ada diatur tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan, dan fly over muara rapak ini sdh sejak lama menjadi usulan prioritas pembangunan di kota Balikpapan, dng alasan sering terjadi kecelakaan sehingga pembangunan fly over ini masuk skala prioritas pembangunan dikota Bpp yang segera harus dilakukan.

Beberapa alasan pemerintah kota sehingga belum terealisasinya  proses pembangunan adalah karena jalan tersebut adalah jalan provinsi sehingga yang  membangun adalah pemerintah  provinsi, dan pemerintah provinsi beralasan menunggu bantuan anggaran dari pusat.

Hal ini jelas menandakan 10 Anggota DPRD  perwakilan kota Balikpapan yang duduk di Karangpaci Provinsi Kaltim yang memiliki otoritas kewenangan anggaran tidak mampu memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya, melihat kondisi ini maka dibutuhkan upaya dalam bentuk tekanan atau lobi politik anggaran atau upaya hukum class Action  yang serius oleh masyarakat kota Balikpapan dalam melindungi keselamatan warga kota Balikpapan dari ancaman bahaya kecelakaan dimuara rapak.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Balikpapan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Bersama. Mengangkat tema Kolaborasi dan sinergi pemuda untuk membangun negeri di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, pada Senin (10/1/2021).

Galang Nusantara terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD KNPI Kota Balikpapan dan sekaligus dilantik dengan jabatan masa periode 2022-2025. Di dukung penuh 44 Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dan empat Pengurus Kecamatan (PK)

Musda bersama DPD KNPI Balikpapan, yang menyatukan tiga kubu DPP KNPI itu sepakat menunjuk Galang Nusantara sebagai mandataris organisasi kepemudaan KNPI Kota Balikpapan periode 2022-2024. Mengakhiri perseteruan tiga kepengurusan DPD KNPI di tingkat Balikpapan. 

Ketua DPD KNPI Balikpapan terpilih, Galang Nusantara mengucap syukur dan terimakasihnya atas selesai sudah drama perbedaan di kubu KNPI Balikpapan. 

Musda bersama yang baru saja diselenggarakan ini akan menjadi langkah baik kepemudaan Balikpapan. 

"Alhamdulillah proses pelantikan juga sudah dilalui dengan lancar. Secepatnya hari selasa (besok) jajaran pengurus DPD KNPI Balikpapan yang baru dilantik akan bersurat kepada pemerintah," kata Galang.

Galang menyampaikan bahwa akan menyurati Kesbangpol dan Dispora untuk memberitahukan Kepengurusan DPD KNPI Balikpapan hasil Musda bersama ini. 

"kita juga akan mencoba audiensi dengan unsur Muspida, terutama pak Wali Kota, Rahmad Mas'ud yang sama-sama kita hormati, banggakan dan sayangi," ucap Galang. 

"Kemudian dari jajaran Legislatif Kota Balikpapan termasuk Yudikatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan akan kita sambangi, bahwa Balikpapan telah berhasil 

melaksanakan Musda bersama dan sudah dilantik," sambungnya. 

Menurutnya, Musda bersama ini adalah pilot project menyatukan kepemudaan yang terpecah menjadi beberapa Kepengurusan. 

Pasalnya, Balikpapan menjadi kota pertama di Kalimantan Timur (Kaltim) Yang berinisiasi dan berhasil menggelar Musda bersama di Hotel Platinum. 

"Provinsi juga akan melakukan rekonsiliasi untuk menjelang Kongres bersama di Pusat. Jelasnya belum tahu, tapi yang jelas dari Pengurus Provinsi Kaltim mengatakan mandataris dari KNPI Balikpapan adalah hasil Musda Bersama yang dilaksanakan di Hotel Platinum, Senin 10 Januari 2022 ini," kata Ketua DPD KNPI Balikpapan itu. 

Sebelumnya, tiga pengurus DPP KNPI bergabung dalam Musda bersama. Yaitu Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI Raden Andreas Nandiwardhana, DPP KNPI Noer Fajrieansyah, dan DPP KNPI Mustahuddin. 

Dimana masing-masing kepengurusan mengutus perwakilan dari Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi Kaltim dan Pengurus DPD KNPI Balikpapan sendiri. Bentuk komitmen untuk bersama-sama mensukseskan acara Musda KNPI di Hotel Platinum. 

Ketiga pengurus KNPI yang bersepakat dan baru saja menggelar Musda DPD KNPI bersama yaitu, pertama, DPP KNPI Raden Andreas Nandiwardhana, turunan DPD KNPI Kaltim Tito Sugiarto dan DPD KNPI Balikpapan Ashar Firman Syah. 

Kedua, DPP KNPI Noer Fajrieansyah turunan DPD KNPI Kaltim Zieko Ch Odang dan DPD KNPI Balikpapan Galang Nusantara. 

Ketiga, DPP KNPI Mustahuddin turunan DPD KNPI Kaltim Asbar M. Akib dan DPD KNPI Balikpapan Muhammad Irfan. 

"Jadi kalau kita bicara turunan saya mendapat SK Kemenkumham. Dan bagaimana ke depan itu setelah dilaksanakannya Kongres bersama akan ada pengendalian akta termasuk pengendalian SK. Jadi ke depan setelah Kongres bersama akan ada satu SK saja," jelasnya.

Setelah diberikan amanah memimpin, Galang pun berharap dapat merangkul seluruh OKP yang belum bergabung di Musda Bersama. Menurutnya KNPI adalah payung atau rumah bagi OKP.

"KNPI tanpa OKP bukanlah apa-apa. Ayok kita gabung bersama-sama dan fokus dengan berakselerasi dalam perubahan dalam menyambut IKN, sehingga pemuda dan pemudi kita tidak tertinggal dan bisa berperan untuk persiapan," harapnya.(*)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Balikpapan, mendatangi Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk menyerahkan surat rekomendasi terkait penyerahan dana hibah organisasi kemasyarakatan pemuda atau organisasi kepemudaan.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Penegak Hukum DPD KNPI Balikpapan, Sultan Akbar Pa'alevi, S.H.,M.H.,CLa, mengatakan surat rekomendasi terkait penyerahan dana hibah itu untuk mengingatkan Pemkot Balikpapan akan adanya potensi munculnya kerugian keuangan negara. 

Menurutnya, KNPI Balikpapan sebagai organisasi kepemudaan adalah partner Pemerintah dalam memajukan Kota Balikpapan, sehingga penting untuk mengingatkan agar tetap berhati-hati dalam menyetujui dan menurunkan anggaran yang diajukan oleh pihak-pihak yang mengaku mengatasnamakan DPD KNPI Balikpapan. 

"Kita mengingatkan pemerintah untuk menjalankan asas umum pemerintahan yang baik terkait kecermatan dan kehati-hatian, sehingga ketika ada permintaaan pencairan dana hibah bansos untuk organisasi kepemudaan selain daripada kepengurusan kami, maka dimohon untuk tidak ditanggapi. Karena berpotensj memunculkan permasalahan dalam pengelolaan APBD,  mengingat ini dana negara dan dapat berpotensi merugikan keuangan negara," kata Akbar, Selasa (18/1/2022). 

Dalam surat rekomendasi yang dilayangkan DPD KNPI Balikpapan versi Musda Bersama itu, ada beberapa pasal dalam UU yang menurutnya akan membuat pemangku kebijakan dapat tersandung masalah hukum. 

"Seperti Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatuhak, sesuatu perjanjian dan seterusnya, akan dikenakan sanksi pidana," katanya. 

"Pasal lain seperti Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, disebutkan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun," lanjut Akbar. 

Akbar yang juga berprofesi sebagai advocat itu menyebut, setidaknya ada tujuh pasal dalam UU yang DPD KNPI Balikpapan yang dicantumkan untuk mengingatkan Pemkot Balikpapan. 

"Kami pengurus DPD KNPI Balikpapan hasil Musda bersama tetap mendukung penuh apa yang hari ini dilakukan Wali Kota dalam membangun Kota Balikpapan. Namun persoalan penyaluran dana hibah untuk organisasi kepemudaan maka kami menghimbau agar Pemerintah Kota Balikpapan berhati-hati," ucap Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Penegak Hukum DPD KNPI Balikpapan itu. 

Akbar juga menyampaikan, dalam waktu dekat pengurus DPD KNPI Balikpapan juga akan melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud dan juga DPRD Kota Balikpapan. 

"Rencananya kami juga akan mengajukan audiensi guna menyampaikan pendapat kami selaku pemuda Kota Balikpapan, jika memungkinkan kami akan mengajukan audiensi dengan DPRD dan Wali Kota," kata Akbar Pa'alevi.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Karang Taruna Kota Balikpapan mendapat bantuan aspirasi dari Kementrian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora ) berupa alat - alat untuk olahraga.

Ketua Karang Taruna Kota Balikpapan , Ir.Muhaimin,MT menyampaikan bantuan aspirasi ini diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Hetifah Sjaifudan untuk kegiatan olahraga Karang Taruna.

Adapun bantuan yang diberikan yaitu 2 set tennis meja , 8 raket , 8 bet , bola dan lain - lain.

" Ini bertujuan untuk menyemangati kita selaku pengurus Karang Taruna supaya tetap melaksanakan olahraga selain senam dan hari ini kita melaunching," Kata Ketua Karang Taruna Balikpapan Ir.Muhaimin,Mt , Minggu ( 09/01/2022 )

Nantinya halaman dari kantor Karang Taruna Balikpapan sendiri akan dijadikan lapangan voli agar para pengurus bisa berolahraga dengan bebas disana.

Muhaimin berharap dengan adanya fasilitas yang semakin lengkap ini silaturahim antar pengurus karang taruna tetap terjaga , tetap rukun untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan disamping olahraga yaitu kegiatan sosial.

" Kedepannya kita harapkan teman - teman dari karang taruna kecamatan dan kelurahan bisa bergabung agar bisa lebih ramai ," pungkasnya. ( tri )

MAKIN Solid , ini Kaltim foto bersama usai rapat pleno di awal tahun 2022 di kantor sekretariat di kawasan Ruko Bhumi Nirwana Balikpapan

Kabarikn.com,Balikpapan – Terobosan kembali dilakukan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kaltim, di awal tahun 2022 ini.

Menyongsong dimulainya pembangunan ibukota negara (IKN) di wilayah Kaltim, DPP Apindo Kaltim bergerak cepat dengan merilis berbagai program dan strategi. Salah satunya, membentuk “Tim Sinergitas IKN”.

Tim yang diketuai Dr. Ir. M. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS-CAAE.,A.Eng, IPU ini beranggotakan sejumlah professional dan praktisi dengan latar belakang berbeda – yang semuanya berada dalam kepengurusan DPP Apindo Kaltim.

Sosok Isradi Zainal, selain dikenal sebagai Rektor Universitas Balikpapan (UNIBA) dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim – Kalimantan, sejauh ini juga banyak akrab dengan sejumlah pejabat terkait yang ditunjuk Presiden Joko Widodo dalam proses pembangunan IKN.

Selain Isradi Zainal, Tim Sinergitas IKN yang dibentuk Apindo Kaltim, juga diperkuat sejumlah tokoh dan professional. Seperti Joko Purwanto (mantan Ketua Asita Kaltim / pengusaha biro perjalanan),  Dr. Abriantinus, MA (tokoh masyarakat dan pengusaha jasa pengamanan),  Herjohn  Song (pengusaha jasa konstruksi), Reza Pahlevy (dosen dan praktisi hukum) dan Rudi RM (jurnalis dan aktivitas sosial).

“Salah satu keputusan dari rapat pleno DPP Apindo Kaltim, adalah membentuk tim sinergitas IKN dan berbagai program strategis lainnya di tahun 2022,” kata Ketua DPP Apindo Kaltim, M. Slamet Brotosiswoyo di sela rapat pleno DPP Apindo Kaltim, Kamis (13/1).

Tim Sinergitas IKN, terang Slamet, tak sekadar menyiapkan langkah strategis Apindo Kaltim dalam keterlibatannya di pembangunan IKN, tapi juga akan menjadi mediator atau jembatan informasi – komunikasi antara kepentingan dunia usaha (pengusaha)  dengan pihak penangungjawab pembangunan IKN, termasuk penyiapan sumberdaya manusia (SDM) anak-anak Kaltim.

Tim ini, nantinya juga akan dilengkapi data dan informasi lewat tim IT Apindo Kaltim yang dibentuk bersamaan, khususnya terkait kesiapan pengusaha Kaltim untuk berkontribusi  dalam pembangunan IKN.

“Misalnya, berapa banyak pengusaha Kaltim yang bergerak di sektor jasa konstruksi, suplai ready mix, man power (tenaga kerja) dan lainnya, yang dapat diberdayakan saat pembangunan IKN dimulai,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia, Tim Sinergitas Apindo juga akan terlibat aktif dalam mengawal proses masuknya investasi ke Kaltim, menyusul pembangunan IKN itu.

“Saya sudah banyak dihubungi kawan-kawan pengusaha dari Batam, Jakarta dan lainnya untuk membuka jalan masuknya investasi ke Kaltim saat IKN dibangun. Misalnya, proses investasi lahan di sekitar lokasi IKN dan proyek investasi lainnya. Ini peluang bagi Kaltim dan wajib kita bantu untuk mendorong pembangunan di wilayah ini sejalan dengan pembangunan IKN,” papar Slamet.

Tugas Tim Sinergitas IKN Apindo Kaltim, sebut dia, juga punya kewajiban membangun sinergi dan kolaborasi dengan Kadin selaku payung organisasi dunia usaha, serta stakeholders lainnnya termasuk dengan kalangan perguruan tinggi. Namun dia percaya, tim yang dipimpin Isradi Zainal akan banyak melakukan terobosan positif kedepannya.

BUKAN PENONTON

Sementara Isradi Zainal mengungkapkan, pihaknya sejaun ini memiliki akses yang cukup terbuka dengan penanggungjawab pembangunan IKN. “Sepanjang pengusaha dan SDM lokal di Kaltim siap, tentu peluang itu terbuka lebar bagi kita di Kaltim untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN,” ujarnya.

Amanah memimpin Tim Sinergitas IKN Apindo Kaltim, sebut Isradi, akan ditindaklanjuti secepatnya, khususnya dalam berkomunikasi dengan pihak penanggunjawab pembangunan IKN.  Langkah ini, tegasnya, wajib berjalan seiring dengan kesiapan pengusaha dan SDM Kaltim yang dikawal Apindo Kaltim, untuk masuk dalam proyek pembangunan IKN itu.

“Saya kira, kita tidak ingin jadi penonton di rumah sendiri. Harapannya, dengan pola stragis yang dibangun melalui tim sinergitas Apindo Kaltim, kita akan mampu berbuat banyak saat dimulainya pembangunan IKN,” ucap dia.

Hal senada dikatakan Joko Purwanto, owner Trans Borneo Adventure dan mantan Ketua Asita Kaltim. Menurut Joko, pembangunan IKN tidak mungkin dihadapi pengusaha Kaltim dengan sikap “mengeluh” dan selalu berharap proteksi dari pemerintah. “Ini saatnya pengusaha Kaltim di bawah Apindo berkolaborasi dan membangun konsorsium. Sehingga, kue IKN tidak semuanya dinikmati pengusaha dari luar Kaltim,” ujarnya.

Pembangunan IKN  yang diperkirakan menelan dana lebih dari Rp 500 triliun, lanjut dia, bukan hanya tergolong besar, tapi juga memerlukan syarat yang tidak mudah bagi keterlibatan pengusaha Kaltim. Namun dia optimis, melalui Apindo Kaltim, berbagai problem pengusaha lokal Kaltim dalam menyambut IKN itu, akan dapat dicarikan solusinya.(**) 

Penulis : RUDI RM

KabarIkn.com,Balikpapan - Perseteruaan kepemimpinan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Balikpapan terus bergulir.

Masing masing kubu mengklaim memiliki keabsahan sebagai pemegang mandat pimpinan DPD KNPI Balikpapan. Baik dari kubu Galang Nusantara Maupun kubu Andre Afrizal.

Mantan Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Balikpapan Periode 2009-2010 yang akrab disapa Adhi itu menilai, sebelum berdebat soal benar salah dan siapa yang sah pemegang mandataris organisasi KNPI, bisa dimulai dengan retorika sederhana soal kebenaran dari kaca mata ilmiah. Setelah itu menganalisa ke inti persoalan. 

Bahwa benar salah itu memiliki tiga landasan fundamental. Pertama, jika A benar maka B sudah pasti salah atau sebaliknya. Kedua, A dan B bisa sama-sama salah. Ketiga, tidak mungkin A dan B sama-sama benar. 

"Ini konteks kajian ilmiah yah, bukan asumsi, subyektif atau metafisika," kata Adhi sapaan akrabnya, Jumat (6/1/2021). 

Selanjutnya, pengakuan organisasi bisa menggunakan dua tolak ukur. Pertama de facto dan kedua de jure. 

Analogi sederhananya, acara pernikahan yang digelar melalui ijab qabul lalu dilanjut dengan resepsi pernikahan. 

Ijab qabul atau akad nikah mengundang penghulu yang tak lain adalah utusan Kementrian Agama sebagai perpanjang tangan dari Negara. Hasil dari itu maka dikeluarkanlah bukti nikah atau akta nikah. 

Resepsi pernikahan mengundang sanak saudara, kerabat, teman dan tetangga bukti bahwa dua mempelai sedang menikah. 

Akad nikah adalah de jure karena Negara hadir dibuktikan akta nikah. Sementara resepsi pernikahan adalah de facto, pengakuan komunal atau individu bahwa ada pernikahan. 

"Kalau resepsi pernikahan diadakan tanpa ijab qabul sah gak. Tidak kan. Sebaliknya, kalau ijab qabul dilakukan tapi tidak resepsi, sah gak, tetap sah bukan." ungkap Adhi. 

Artinya lanjut mantan Ketua Cabang PMII Balikpapan itu, kita pakai kajian kebenaran ilmiah dan juga pembuktian Negara atas masalah dualisme DPD KNPI Balikpapan. 

Adre Afrizal, Ketua KNPI hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Balikpapan Beberapa bulan lalu, serta Galang Nusantara Ketua KNPI Karateker. Mereka berdua harus bisa membuktikan secara de jure dan de facto. Lalu kita nilai dengan kaidah kebenaran ilmiah. Salah satu diantara mereka benar, keduanya bisa sama-sama salah, tapi tidak mungkin keduanya benar. 

"Satu Kapling tanah tidak Mungkin dua sertifikat," jelasnya. 

Sejauh informasi yang didapat, Galang memiliki SK Karateker DPD KNPI Balikpapan dari Ketua DPD KNPI Kaltim, Tito Sugiarto yang di Pengurus Pusat, Ketua DPP KNPI Raden Andreas. 

"Saya dan banyak orang sudah lihat, SK nya bisa dicek pakai barcode dan terdaftar di Kemenkumham. Berarti Negara mengakui," ucapnya. 

Artinya, secara de jure tercatat di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang berarti Negara hadir atasnya. Sementara de facto, Galang Nusantara juga mendapat pengakuan dari puluhan OKP dan senior-senior KNPI Balikpapan yang merapat. 

"De jure dan de facto udah pegang, kita pakai teori kajian kebenaran ilmiah. Jika Galang Benar berarti Andre.. Ahk teman-teman yang simpulkan karena tidak mungkin keduanya benar," sambungnya. 

Sementara Andre Afrizal punya kepengurusan dan diakui oleh puluhan OKP. Bahkan sudah berkeliling silahturahmi ke Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD Balikpapan dan terakhir menyambangi Ketua PC NU Balikpapan. 

"Berarti itu artinya diakui secara de facto. Tapi apakah Negara hadir, tanyakan padanya, jangan saya, karena saya gak pernah lihat," kata Adhi. 

Secara garis besar, Andre Afrizal Ketua KNPI Balikpapan versi dari Ketua DPD KNPI Kaltim, Arif dan di pusat, Ketua DPP KNPI versi Haris Pertama. Dimana sejauh ini belum dapat membuktikan kepengurusannya terdaftar di Kemenkumham. 

"Belum yah bukan tidak, takut salah ngomong," sebutnya. 

Dualisme DPD KNPI Kota Balikpapan kini terus mengudara di jagad media, ada yang mempertanyakan mengapa setelah selesai Musda KNPI beberapa bulan lalu, baru belakangan ini muncul dualisme. Ada pula yang mempertanyakan keabsahan DPD KNPI tandingan yang dinilai tak sah karena tidak melalui Musda DPD KNPI. 

"Pakai analogi aja yah, Benua Amerika akan tetap ada bukan soal karena Cristhoper Colombus lebih dulu menemukannya," pungkas Suhardi. (*)