KabarIkn.com,Balikpapan - 5 Februari 2024, UP Kaltimra berhasil meraih tiga penghargaan pada Rapat Kerja PLN Nusantara Power Semester 1 2025 tanggal 3 Februari di Jakarta. Kontribusi UP Kaltimra dalam mengelola pembangkit yang tersebar di area kalimantan timur hingga kalimantan utara menjadikan sebuah tantangan tersendiri. Untuk area kalimantan timur UP Kaltimra bertanggung jawab pada pembangkit listrik di PLTD Gunung Malang dan PLTD Batakan, sedangkan area kalimantan utara UP Kaltimra sangat memiliki peran penting dalam mendukung pasokan listrik pada beberapa lokasi seperti sistem kelistrikan Tanjung Selor, Tarakan, Nunukan, Tana Tidung, Malinau, dan beberapa sistem kelistrikan tersebar lainnya. 

Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut UP Kaltimra memiliki beberapa tantangan diantaranya adalah menjaga kehandalan mesin pembangkit melalui pemeliharaan unit yang memiliki tingkat operasional (capacity factor) yang sangat tinggi dengan jumlah unit yang terbatas, menjaga pasokan bahan bakar pada sistem isolated dan kepulauan, dan juga harus menjaga kondisi operasional terhadap gangguan eksternal seperti cuaca ataupun hal lain yang menyebabkan gangguan jaringan yang memberi dampak langsung pada operasional unit pembangkit.

UP Kaltimra berhasil meraih kinerja terbaik pada PLN Nusantara Power yang diukur berdasarkan KPI (Key Perfomance Indicator) yang diturunkan dari PLN Nusantara Power Kantor Pusat. Beberapa KPI terukur tersebut berdasarkan tingkat kehandalan pembangkit (Equivalent Avaibillity Factor), rendahnya tingkat gangguan (Equivalent Force Outage Rate), konsumsi bahan bakar (Specific Fuel Consumption), konsumsi listrik peralatan bantu atau pemakaian sendiri, dan beberapa KPI penting lainnya.

UP Kaltimra berhasil mememuhi seluruh target tersebut dan bahkan beberapa KPI dicapai diatas target.

UP Kaltimra bukan hanya sekedar mengoperasikan pembangkit, namun juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk semakin berkembang dari berbagai sektor dari berbagai program CSR yang dilaksanakan.

Atas pencapaian kinerja tahun 2024 UP Kaltimra mendapat Penghargaan yaitu Unit Kinerja Terbaik PLN Nusantara Power, dan Unit Termal non PLTU Luar Jawa Terbaik. Selain itu UP Kaltimra juga mendapat pengargaan tersendiri atas berhasilnya pengoperasian PLTS IKN 40 MW berdasarkan keterlibatan dan juga dedikasi penyelesaian proyek PLTS di Ibukota Nusantara tersebut. 

Dalam pelaksanaan Rapat Kerja PLN Nusantara Power Semester 1 2025 tanggal 3 Februari di Jakarta Penghargaan yang diberikan langsung oleh Direktur Utama PLN Nusantara Power, Bapak Rully Firmansyah kepada Manager UP Kaltimra, Bapak Andreas Arthur merupakan sebuah kebanggaan bagi seluruh Pegawai UP Kaltimra mendapatkan apresiasi berupa penghargaan unit dengan kinerja terbaik.

Andreas arthur mengugkapkan “Penghargaan ini menjadi semangat tersendiri dan memberi motivasi kepada seluruh karyawan PLN NP UP Kaltimra untuk tetap mempertahankan kinerja bahkan meningkatkan kinerja dengan pencapaian yang lebih baik di periode-periode selanjutnya, dan juga yang terpenting menjaga pasokan pembangkit listrik pada area tanggung jawab UP Kaltimra".(*)

KabarIkn.com,Penajam - Untuk memberikan pelayanan hukum terhadap pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) , Pemkab PPU lakukan penandatangan Kesepakatan Bersama dengan Lembaga Pusat Bantuan Hukum PERADI Kota Balikpapan (PBH) di Ruang Pertemuan kantor PBH PERADI, Sabtu 25/01/2025 pagi.

Penandatanganan MoU tersebut dihadiri langsung oleh Kabag Hukum Pemkab PPU, Pitono SH., MH, didampingi langsung oleh Kasi, Kasubag dan staf Bagian Hukum Pemkab PPU. Sedangkan dari PBH Peradi Kota Balikpapan hadir Ardiansyah , SH.,MH. didampingi oleh Wakil Ketua Hery Sunaryo, SH. MH. dan Sekretaris PBH Hamsuri, SH.,MH. Beserta personel PBH PERADI Balikpapan.

Ardiansyah, Ketua PBH Peradi kota Balikpapan menyampaikan apresiasinya atas apa yang telah dilakukan Pemkab PPU dengan MoU ini.

”Kami menganggap MoU ini merupakan bukti perhatian pelayanan pemerintah Kabupaten PPU terhadap masyarakat miskin di PPU khususnya di bidang hukum, serta dapat meringankan beban masyarakat PPU dalam memperoleh keadilan,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua PBH Peradi Hery Sunaryo, mengungkapkan bahwa, pelayanan bantuan hukum dari 10 kabupaten kota di Kaltim yang serius memberikan pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin hanya pemkab PPU, dengan menerbitkan PERDA Bantuan Hukum No 1 tahun 2021 dan PERBUP No 12 tahun 2023 ttg Pedoman Tatacara Penyelenggaraan Bantuan Hukum, tentu hal ini merupakan trobosan yg luar biasa dan perlu diapresiasi setinggi - tingginya.

Adapun pelayanan bantuan hukum yang akan diberikan berupa konsultasi gratis, proses mediasi hingga pendampingan hukum Pidana maupun Perdata, serta Tata Usaha Negara, hingga incrah dan terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapat keadilan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Kabag Hukum PPU Pitono, menjelaskan mengenai proses permohonan bantuan Hukum, bagi masyarakat PPU yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak mampu secara ekonomi, maka masyatakat bisa mengajukan surat pernyataan tidak mampu kepada kepala desa/Lurah, yang lemudian kami selaku Pemkab akan membantu dalam pelayanan hukum secara gratis,” terangnya.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Minggu (16/02/2024), Team Ngopi Starlet Kalimantan Timur menggelar kegiatan silaturahmi sesama anggota di KM 50.

Salah satu anggota Team Ngopi Starlet Kaltim, Yudhistira menyampaikan bahwa Tim Ngopi Starlet ini melakukan kegiatan kumpul bersama per 13 kali. Dengan adanya kegiatan ini para pecinta Starlet Kalimantan Timur tetap dapat terus bersilaturahmi dan bisa saling kenal satu sama lain.

“ Sebenarnya starlet itu punya nilai jual tapi anggotanya belum tergabung aja,” ujarnya.

Harapannya bagi para pecinta starlet khususnya di Bontang, Sangatta, Tenggarong, Balikpapan dan Samarinda bisa dapat berkumpul per 3 bulan. Bulan Mei nanti mereka akan melakukan touring ke Bontang, Agustus di Balikpapan dan Bulan November di Tenggarong.

Nama ‘Team Ngopi’ ini sendiri diambil dari kearifan lokal dan semua para pecinta Starlet walaupun dari label yang berbeda tetapi bisa nongkrong bareng atau ngopi bareng tanpa memandang label.

“Buat sesama pecinta starlet ayo gabung walaupun berbeda label tapi kalau mau nongkrong bareng dipersilahkan,” pungkasnya.(bs)

KabarIkn.com,PPU - Sebuah tonggak penting tercatat dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui zoom meeting meresmikan secara langsung Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Ibu Kota Nusantara (IKN).

PLTS yang berkapasitas 50 Megawatt peak (MWp) di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini, Berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur. Keberhasilan ini menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) di kawasan IKN.

Dengan luas lahan 80 hektare, PLTS ini dibangun di bagian Selatan kawasan IKN, yang merupakan daerah strategis dalam pengembangan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Ibu Kota Nusantara yang ramah lingkungan.

Pembangunan PLTS ini juga menjadi bagian dari komitmen besar pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada energi, yang sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

"Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan kelistrikan yang berbasis ramah lingkungan serta selaras pada konsep IKN sebagai 'Ibu Kota Forest City'." ujar Abdulloh, S. Sos., M.E., Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang hadir di IKN. 

Dalam kesempatan tersebut, Abdulloh juga menyampaikan bahwa keberhasilan berdirinya PLTS di IKN merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, PLN, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat transisi energi menuju Net Zero Emission dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

"PLTS yang telah berdiri di IKN dan beberapa kota lainnya membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi surya," Katanya. 

Menurut Abdulloh, keberhasilan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau.

Dengan hadirnya PLTS ini, IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga simbol dari langkah besar Indonesia dalam memajukan energi terbarukan yang mendukung keberlanjutan ramah lingkungan. Pembangunan PLTS ini tentunya akan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi IKN yang terus berkembang, sekaligus menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan teknologi energi terbarukan.

"Semoga PLTS di IKN menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menciptakan energi yang bersih, dan mencapai target Net Zero Emission yang telah ditetapkan" tandasnya.(*)

Oleh : Danang Agung ( Anggota KAHMI Balikpapan)

KabarIkn.com,Balikpapan -Tanggal 5 Februari 2025 Mahasiswa Islam (HMI) merayakan Dies Natalis ke-78. Sebagai organisasi kemahasiswaan tertua yang tetap eksis hingga kini, HMI telah melahirkan banyak alumni yang berkiprah di berbagai bidang strategis.

Pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tertulis HMI memiliki tujuan yaitu "terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT."

Tujuan mulia ini dijelaskan lebih lanjut melalui lima kualitas insan cita yang harus dimiliki oleh kader HMI dan para alumninya. Kualitas tersebut yaitu insan akademis yang memiliki pemahaman keilmuan yang luas dan kritis, insan pencipta yang mampu berinovasi serta menciptakan solusi bagi permasalahan umat, insan pengabdi yang memiliki kepedulian sosial tinggi dan siap mengabdikan diri untuk kemaslahatan masyarakat.

Selain itu juga insan yang bernapaskan Islam yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan berpikir dan bertindak, serta insan yang bertanggung jawab yang berkomitmen pada amanah dan integritas dalam setiap peran yang diberikan.

Namun yang menjadi pertanyaan, sejauh mana Kader – kader HMI yang kini mengemban amanah tersebut tetap memegang teguh prinsip-prinsip awal pengkaderan.

Gegap gempita kader-kader HMI saat ini banyak memasuki panggung kehidupan berbangsa. Bahkan tak jarang nafsu untuk masuk kepemerintahan sebagai esekutf dan legislatif serta yudikatif tak lepas dari peran kader HMI. Tapi menjadi pertanyaan bagaimana kiprah mereka, apakah mampu memberi perubahan kearah perbaikan atau malah kerusakan bagi berbangsa dan bernegara.

Kemunduran Demokrasi Indonesia 

Indonesia saat ini menurut penulis sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi indonesia sedang memasuki situasi yang tak sehat dan bar bar. Dimana hasil dari pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah belum mampu menghasilkan pemimpin yang mampu mengeluarkan Indonesia dari permasalahan kemakmuran dan kesejahterahan rakyat. 

Alat – alat negara dari aparat sipil, keaman dan penegak hukum menjadi bagian perusak demokrasi saat ini. Bahkan ironinya penyelenggara pemilu, ketuanya pun harus di berhentikan lantaran tak cakapknya mengelola prilakunya. Ironisnya yang bersangkutan konon adalah kader dari hijau hitam ini.  

Ramainya perdebatan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang bagi sebagian pihak merupakan cawe-cawenya lembaga Mahkamah Konstitusi menjadi titik nadir demokrasi Indonesia. Munculnya suara-suara kampus dan guru besar atas fenomena penyimpangan ini tak membuat perbaikan demokrasi dillakukan. Padahal suara kampus dan guru besar itu sebagai lonceng pertanda, bahwa Tsunami hukum dan demokrasi sedang melanda bangsa ini. 

Namun sayang, momentum-momentum tersebut tidak disambut kritis oleh HMI yang katanya sebagai kaum intelektual dan religius. Kader HMI seakan gagap melihat fenomena ini. Oportunis menjadi cara terbaik yang menjadi pilihan bagi kader-kadernya. Sebagai lembaga intelektual, HMI tidak mampu memposisikan tegas terhadap kerancuan-kerancuan bernegara saat ini. 

Pelemahan Hukum dan KPK

Terkait upaya pemberantasan korupsi sebagai musuh akut bangsa ini ternyata tak seirama dengan langkah pemerintah. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat itu diberi kewengan khusus, kini mulai dirapuhkan berbagai pihak. Termasuk pemerintah itu sendiri. Upaya pelemahan KPK terus berlanjut. Dengani revisi UU KPK menjadi UU No 19 Tahun 2019 meletakkan KPK di bawah rumpun eksekutif, menjadi buramnya penegakkan pemberantasan korupsi kedepannya.

Lembaga ini malah dituding menjadi alat penguasa untuk menekan lawan-lawan politiknya. KPK dan lembaga hukum dibawah esekutif menjadi alat sandera yang tak elok. Saat ini, kredibilitas KPK jauh panggang dari api bagi penegakkan korupsi sebagai musuh terbesar bangsa ini.   

Rakyat sudah mulai apatis dengan keberadaan KPK, dimana komisioner KPK yang banyak melakukan pelanggaran etika, hingga ketau KPK nya ditetapkan tersangka, membuat runtuhnya kepercayaan pada lembaga rasuah ini. 

Memperhatikan dinamika ini, HMI pun seakan tak mampu mengambil posisi untuk menyuarakan penguatan pada KPK. Nyaris pemikiran dan gagasan HMI pada penguatan pemberantasan korupsi tak terdengar. 

HMI Perlu Belajar dari Kholid

Kader-kader HMI kiranya perlu belajar dari sosok nelayan bernama Kholid yang sedang berjuang untuk masyarakatnya. Kholid adalah nelayan dari Desa Kronjo, Kecamatan Pontang, Serang, Banten. Ia merupakan salah satu nelayan yang terkena imbas keberadaan pagar laut yang membentang pesisir Pantai Kabupaten Tangerang, Banten yang diketahui memiliki panjang hingga 30,16 km yang dikelola oleh korporasi. 

Keberaniannya berbicara melawan korporasi besar membuatnya mendapat dukungan dari komunitas nelayan, tetapi juga menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kata-katanya lugas dan tegas. 

Melalui kejernihan pikiran setiap orang yang dibuktikan dengan kesesuaian tindakan atau prilaku itu menunjukan cara berpikir yang holistik. Namun jika dalam tindakan dan pikirann seseorang itu ada muatan-muatan kepentingan sesaat atau kesementaraan seperti jabatan dan materi, berarti orang tersebut tidak jernih berpikirnya.

Yang saat ini menjadi pertanyaan apakah kader-kader HMI dalam berfikir dan bertindak menggunakan kejernihan seperti kata Kholid, tanpa didasari dan tergaganggu dengan sesuatu kesementaraan. Apakah setiap langkah dan perjuangan HMI memang berlandaskan pada kemurnian kebangsaan dan keumatan.   

Sebagai organisasi kader yang mendaulatkan dirinya sebegai Insan akademis, pencipta dan pengabdi bernafskan Islam, kader HMI tidak bisa lepas dari tanggung jawab terhadap kebangsaan dan keumatan. Masalah bangsa ini perlu menjadi perenungan bagi kader HMI untuk bersama dicarikan solusi. Namun sayangnya, kader-kader HMI mungkin malah menjadi benalu dan pelaku keruwetan yang mengkeruhkan arah perjalanan bangsa ini. 

Insan HMI mungkin lupa dengan arah tujuan ber HMI sehingga kita perlu kembali untuk berkontemplasi sekaligus intropeksi, jika memang tak ingin “Harakiri”. Dan usia ke 78 tahun HMI, semoga bisa menjadi penyadaran bagi kader HMI untuk meluruskan niat berkontribusi pada bangsa ini.

Selamat Milad ke 78 HMI.

KabarIkn.com,Balikpapan - 6 Januari 2025,PT Kutai Refinery Nusantara (PT KRN), salah satu unit bisnis Apical, membantu masyarakat kampung Salok Baru, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dalam menghadapi musim hujan dengan melakukan normalisasi drainase yang berada di kampung.

Normalisasi dilakukan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 lalu dengan mengeruk drainase yang lokasinya berbatasan antara perkampungan warga dengan SDN 021 Balikpapan Barat sepanjang kurang lebih 30 meter. Kegiatan normalisasi ini merupakan bentuk mitigasi banjir mengingat intensitas curah hujan yang cukup tinggi dengan kondisi drainase yang tidak mengalir karena sumbatan lumpur serta beberapa sampah. 

Bentuk kepedulian perusahaan ini disambut baik oleh ketua RT setempat, Mulyadi. "Kerugian yang dirasakan warga pada banjir dua tahun lalu cukup berat, maka kami berterima kasih kepada PT KRN atas inisitatifnya. Semoga musibah serupa tidak kembali terjadi dimasa mendatang. Keberadaan saluran drainase yang bersih, tentu harus mendapat dukungan warga lewat perawatan drainase dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Karena-selain akibat pendangkalan lumpur juga dipicu oleh sumbatan sampah," ujar Mulyadi lagi.

Head of Social, Security, and License (SSL) PT KRN, M. Jaya Budiarsa mengatakan, "Kepedulian terhadap masyarakat melalui normalisasi fungsi drainase ini menjadi bentuk penerapan salah satu dari lima nilai inti perusahaan yakni good for community, berupa upaya untuk memitigasi agar tidak terjadi banjir. Upaya ini tentu akan berdampak baik bagi lingkungan sekaligus mendukung pemerintah dalam upaya penanggulangan banjir". Ujarnya.

"Kami akan terus mengajak masyarakat berpartisipasi menjaga lingkungan sekitar, keterlibatan masyarakat ini sangat penting untuk menjaga kondisi saluran air mengalir dengan baik tanpa adanya sumbatan sampah atau lainnya sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir. "Tutupnya.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan –Rabu (5/1/25) Pembatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterapkan oleh pemerintah pusat memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi di daerah, termasuk Balikpapan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah jasa rental mobil.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pengusaha Rental Daerah (ASPERDA) Kota Balikpapan, Sudirman Y, mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2024, pelaku usaha di bidang ini mulai merasakan dampak serius dari kebijakan tersebut.

"Banyak unit kendaraan yang menunggak pembayaran akibat minimnya permintaan. Bukan hanya kami yang merasakan dampaknya, tetapi juga sektor perhotelan yang kini sepi tamu," ujar Sudirman.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar kegiatan di daerah, termasuk Balikpapan, masih bergantung pada dana dari APBN. Minimnya porsi kegiatan dari sektor swasta membuat ketergantungan terhadap dana pemerintah menjadi sangat tinggi. Ketika anggaran pemerintah mengalami pembatasan, sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas dan perjalanan dinas pun ikut terpukul.

"Kami berharap pemerintah tetap bijak dalam memantau perkembangan ekonomi di daerah. Banyak pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Jika pembatasan terus berlanjut tanpa ada solusi, bukan tidak mungkin banyak usaha rental mobil gulung tikar," tambahnya.

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi di daerah. Tanpa adanya dukungan dan kebijakan yang tepat, berbagai sektor usaha, termasuk jasa transportasi dan perhotelan, akan terus merasakan dampak negatif yang semakin besar. (*)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Jajaran pengurus Karang Taruna Kota Balikpapan akan menggelar acara besar pada akhir tahun 2024, yaitu Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) Tahun 2024. Acara ini sebelumnya telah dirapatkan beberapa kali oleh jajaran pengurus yang dipimpin oleh Ketua Karang Taruna Kota Balikpapan, Ir. H. Muhaimin, M.T.

Untuk mematangkan pelaksanaan BBKT Kota Balikpapan 2024, jajaran pengurus melaksanakan rapat pemantapan yang dipimpin oleh Ketua Harian Karang Taruna Kota Balikpapan sekaligus Ketua Panitia, H. Makmur, di Sekretariat Gedung Graha Pemuda, Rabu (25/12/24) kemarin. “Kegiatan BBKT Kota Balikpapan 2024 akan dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024,” ujar H. Makmur.

Dalam kegiatan ini, seluruh pengurus Karang Taruna Kecamatan dan Kelurahan diundang. “Pak Camat dan Pak Lurah juga kami undang. Total undangan sekitar 200 orang,” tambah H. Makmur.Dalam acara tersebut, para peserta akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan melalui paparan dari pemateri, antara lain tentang Organisasi Karang Taruna yang akan disampaikan oleh narasumber dari Pusat (Pengurus Nasional Karang Taruna), Pencegahan KDRT, serta Dampak Bermedia Sosial di Masyarakat.

“Selain mendapatkan tambahan ilmu, peserta juga akan mendapat kupon undian hadiah menarik. Undian akan dilakukan setelah rangkaian acara selesai,” pungkas H. Makmur.

Untuk diketahui, Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT) adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna di Indonesia. Karang Taruna sendiri merupakan organisasi sosial kepemudaan yang bertujuan untuk memberdayakan pemuda dan masyarakat dalam rangka pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota Karang Taruna dan masyarakat, serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan di lingkungan mereka. BBKT juga menjadi momentum bagi organisasi ini untuk menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program-program pembangunan nasional dan daerah, serta memperlihatkan kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran pemuda dalam membangun bangsa.(bs)