IKN

Kabarikn.com,JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi organisasi role model bagi penataan organisasi pemerintahan di seluruh Indonesia. Otorita IKN memiliki struktur organisasi yang memungkinkan sumber daya manusianya dapat bergerak dengan skill dan kompetensi terbaik serta dapat bekerja dalam iklim koordinasi yang cepat. 

“Kelembagaan Otorita IKN harus menjadi role model organization. Secara bertahap dan pelan-pelan akan diikuti di dalam konteks penataan kelembagaan yang lain,” kata Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara Tuti Trihastuti Sukardi dalam Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Peraturan Pelaksanaan UU IKN yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (20/10/2022). 

Tuti menyampaikan bahwa Otorita IKN akan menjadi vision driver bagi penataan kelembagaan di seluruh Indonesia. “Ini adalah extraordinary task and function dimana Otorita IKN diberikan label status kedudukan yang harus extraordinary, yang harus keluar dari kepakeman, harus keluar dari mindset business as usual,” ujarnya.

Status dan kedudukan Otorita IKN merupakan hal baru. Selain sebagai pemerintah daerah khusus, Otorita IKN juga diberikan status setingkat kementerian. Menurut Tuti ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan visi besar pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menyiapkan sebuah organisasi yang agile. 

Terdapat dua peraturan pelaksanaan UU IKN yang dibahas hari ini, yaitu: Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN dan Perpres No. 62 tentang Otorita IKN. Sosialisasi ini mengundang sejumlah kelompok pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, paguyuban, lembaga adat, forum agama, organisasi masyarakat Kalimantan Timur, perguruan tinggi, hingga media massa. 

Selain sebagai sarana sosialisasi, forum ini membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasinya. Sejumlah peserta turut memberikan pertanyaan dan masukan bagi penyempurnaan perencanaan pembangunan IKN ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati memaparkan Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN. Perpres ini menjadi acuan untuk semua rencana tata ruang dan rencana urban design di IKN.

Hayu mengatakan bahwa desain arsitektur di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menerapkan konsep Arsitektur Nusantara. Konsep ini akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam membangun di IKN. “Ada konsep biomimikri, di sana bangunannya selaras dengan alam meniru cara kerja hutan hujan tropis,” ungkapnya.

Berdasarkan Perpres tersebut pengaturan desain arsitektural bangunan di KIPP mengacu kepada keselarasan lingkungan dan aspek budaya lokalitas Nusantara, serta didasarkan kepada konsep arsitektur Nusantara. “Prinsip arsitekturnya Nusantara dan arsitektur tropis,” ujar Hayu.(*)

Kabarikn.com,JAKARTA- Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengharapkan seluruh pemangku kepentingan memahami substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya saat menghadiri Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Peraturan Pelaksanaan UU IKN yang diselenggarakan pada 19-20 Oktober 2022 oleh Kementerian PPN/Bappenas.

“Sosialisasi yang dilakukan saat ini menjadi salah satu faktor kunci karena dengan semakin meluasnya pemahaman terhadap substansi UU 3/2022 dan peraturan pelaksanaannya, akan meningkatkan kualitas kerjasama para stakeholders untuk membangun Ibu Kota Nusantara,” kata Jaka pada Rabu (19/10/2022), di Jakarta Pusat.  

Ia meyakini bahwa ke depannya IKN akan memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan regional dan nasional. “Pembangunan ibu kota negara tidak berdiri sendiri. Rencana terpadu ekosistem tiga kota akan dikembangkan dengan poros IKN, Samarinda, Balikpapan, dan dengan daerah mitra sekitarnya,” kata Jaka.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi mengharapkan para peserta dapat menyampaikan masukannya secara konstruktif. Hal ini penting karena forum ini selain memberikan pemahaman juga sebagai ruang partisipasi untuk penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan selanjutnya. 

Terdapat empat peraturan yang dipaparkan dalam forum sosialisasi hari pertama ini, yakni UU IKN, Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan IKN; Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN; dan Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN.

Setelah diundangkannya UU IKN dan sejumlah peraturan pelaksanaannya, amanah dari UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 telah mengatur mengenai kewajiban sosialisasi dari peraturan perundangan kepada masyarakat. Oleh karena itu acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk penyebarluasan, pemantauan, dan sosialisasi peraturan perundangan kepada masyarakat.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan penguatan keterlibatan dan partisipasi kepada masyarakat yang bermakna (meaningful participation) konsultasi publik dilakukan untuk memenuhi tiga prasyarat, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).

Hadir dalam pertemuan ini para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, paguyuban, lembaga adat, forum agama, organisasi masyarakat Kalimantan Timur, perguruan tinggi, hingga media massa.(*)

Kabarikn.com,JAKARTA- Presiden Joko Widodo menegaskan, tidak perlu ada yang diragukan lagi terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara. Landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. 

“Semuanya sudah disetujui 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Sampaikan, kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam jajak pasar (market sounding) yang diselenggarakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa malam, 18 Oktober 2022.

Presiden menambahkan, Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah punya agenda besar yang ditujukan demi kemajuan negara. “Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun kita akan sulit jadi negara maju dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara,” kata Presiden.

Acara bertajuk "Ibu Kota Nusantara, Sejarah Baru Peradaban Baru" tersebut dihadiri sekitar 500 tetamu yang berasal dari asosiasi pelaku usaha dari berbagai bidang seperti konstruksi, perbankan, energi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Hadir pula pada acara tersebut Ketua MPR Bambang Soesatyo, para menteri Kabinet seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan juga mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Jalannya sesi tanya-jawab dengan audiens dipandu oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan betapa tingginya minat investor untuk berinvestasi di IKN. “Dapat saya sampaikan pada hari ini, kami telah over-subscribed. Jumlah investor yang menyatakan minat untuk berinvestasi di kawasan ini sudah mencapai 25 kali lebih banyak dari kapasitas yang tersedia,” ungkapnya.

Pada tahap awal Otorita IKN akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Area utama yang akan dibangun adalah bagian utara dari kawasan ini, seluas 921 hektare. Untuk menampung tingginya minat investasi, Kepala Otorita IKN menjelaskan bahwa peluang investasi masih terbuka di 8 (delapan) zona lain di Nusantara.

Terkait insentif, Bambang menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan Peraturan Pemerintah yang memberikan serangkaian insentif investasi bagi para investor termasuk proses perizinan usaha dan izin kerja yang lebih sederhana, dan berbagai insentif fiskal. Dalam PP tersebut akan diatur fasilitas tax holiday yang skemanya dikategorisasi berdasarkan kegiatan usaha. Contoh fasilitas lain adalah adanya super-tax deduction. Otoritas saat ini juga sedang menyiapkan pembentukan badan usaha yang berada di bawah Otorita IKN. Pembentukan Badan Usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam berusaha di Nusantara, dan mengakselerasi transaksi B2B dengan dunia usaha.

Otorita IKN berharap acara jajak pasar dapat mendorong keterlibatan para investor dari dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi membangun Ibu Kota Nusantara. Di akhir sambutannya, Kepala Otorita IKN mengundang semua pihak untuk bersama-sama membangun Ibu Kota ini, baik investor besar maupun pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Kesempatan untuk berinvestasi di IKN adalah kesempatan yang langka yang belum tentu terulang untuk jangka waktu yang lama. “Semua memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun Nusantara, dan merupakan tugas kami di Otorita untuk memfasilitasi setiap niat mulia ini,” pungkas Bambang

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan kembali latar belakang pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Dengan 58 persen dari PDB ekonomi terpusat di Pulau Jawa dan juga 56 persen atau sekitar 149 juta penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, “Betapa Pulau Jawa ini terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu,” kata Presiden.

Presiden menyatakan, pemindahan Ibukota Negara bukan sekadar memindah gedung kementerian, maupun pemindahan gedung Istana Presiden maupun gedung Istana Wakil Presiden. Pemindahan ibu kota bukan semata-mata fisik yang dipindahkan, tetapi juga membangun budaya kerja baru dan mindset ekonomi baru.

Presiden juga menepis kekhawatiran mengenai isu perusakan hutan, misalnya. Menurut Presiden, justru dengan adanya IKN, hutan akan kembali menjadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan. Ia berharap di IKN akan menjadi hutan hujan tropis, tropical rainforest Kalimantan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyiapkan pusat Persemaian Mentawir yang sudah mulai dibangun sejak Juni 2022. Luas lahan persemaian kurang lebih 16 hektare dengan embung seluas 7 hektare dan kapasitas bibitnya 15 juta bibit per tahun. 

Transformasi juga diupayakan dalam sistem transportasi. Presiden berharap mobil di IKN harus menggunakan mobil listrik. Kemudian 80 persen transportasinya adalah transportasi umum. “Menggunakan autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa supir. Yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah yang seneng naik sepeda,” ujarnya. 

“Sekali lagi inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia,” kata Presiden. 

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengajak pengusaha dalam negeri ikut mendukung program pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dia berharap pengusaha dalam negeri bisa ikut menjajaki peluang dan menjadi bagian dari sejarah dan peradaban baru Indonesia. “Mari bersama kita mengukir sejarah dan peradaban baru, mewujudkan pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai visi Indonesia Emas, menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia di tahun 2045 dengan menyukseskan pembangunan IKN Nusantara,” kata Arsjad.(*)

Kabarikn.com,JAKARTA– Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan Otorita IKN untuk menarik minat investor pihaknya tengah menyiapkan tiga hal penting. Pertama adalah menyelesaikan RPP Investasi Khusus Insentif di IKN. Lalu, menyiapkan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). Ketiga, IKN akan melaksanakan market sounding (jajak pasar) sekitar pertengahan Oktober tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Bambang pada Selasa (4/10/2022) dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo dan diikuti Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri terkait pembangunan IKN.

Ia menjelaskan bahwa Otorita IKN bersama dengan Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian lain yang terkait akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha. 

“Ada beberapa insentif fiskal dan non-fiskal yang memang kita rancang bersama untuk membuat para investor dapat melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya,” ungkap Bambang.

Selain itu, IKN akan memiliki Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) yang nantinya akan menangani aspek-aspek pengusahaan di IKN.

“Kepengusahaan di IKN Nusantara akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Otorita yang akan berpartner dalam melakukan deal-deal strukturisasi ataupun financial engineering bersama pelaku investor maupun pelaku usaha lainnya,” terangnya.

IKN juga akan melanjutkan sosialisasi soal peluang investasi yang sudah dilakukan bersama Kadin dalam market sounding yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Mudah-mudahan pada pertengahan Oktober ini kita akan lakukan (market sounding) dengan mengundang potential investor,” katanya.

Bambang berharap IKN Nusantara tidak hanya menjadi kota layak huni (liveable), tetapi juga dicintai (loveable) agar di tahun 2024 dapat terbentuk satu ekosistem yang menyeluruh, sehingga IKN akan benar-benar menjadi kota yang green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable ke depannya.(*)

Kabarikn.com,BALIKPAPAN - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menegaskan pentingnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN sebagai acuan penataan ruang IKN. 

“Tata ruang merupakan salah satu acuan yang sangat penting untuk semua kepastian, seperti kepastian berusaha, kepastian hidup, dan sebagainya,” kata Bambang saat membuka Konsultasi Publik RDTR IKN, Selasa (13/9/2022) di Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan RDTR IKN merupakan landasan untuk perencanaan beberapa tahun ke depan. “Membangun Nusantara ini tidak hanya 1-2 tahun atau 5-10 tahun. Bahkan kita punya staging dalam peraturan perundangan kita. Pertama tentu milestone tonggak sejarahnya hingga tahun 2024. Pada 2045 insya Allah kita ingin take off dan menjadi bangsa yang tidak lagi berada di dalam negara middle income,” ungkapnya.

Bambang berharap dengan diadakannya konsultasi publik masyarakat bisa menyampaikan aspirasi untuk penyempurnaan RDTR IKN. Sebab, ini akan menjadi acuan bersama untuk pengembangan spasial ke depan.

“Kami mengajak masyarakat agar melihat dokumen ini secara terbuka dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari partisipasi masyarakat untuk membuat suatu produk hukum,” kata Bambang.  

Nantinya rancangan RDTR IKN ini akan disahkan dalam Peraturan Kepala Otorita IKN. Ia menambahkan dirinya diminta untuk menyiapakan landasan hukum dari perencanaan detail tata ruang seperti UU, PP, Perpres, Perka hingga Peraturan Kepala Otorita.

Untuk itu, Bambang ingin sesegera mungkin RDTR IKN menjadi landasan sehingga semua rencana berjalan sesuai yang diharapkan. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR/BPN Pelopor menjelaskan dengan RDTR ini proses perizinan untuk aktivitas di wilayah IKN menjadi jelas landasannya. Dirinya berharap RDTR ini bisa menjawab pertanyaan yang selama ini muncul, “Kapan mulai bergerak? Kapan bisa dirilis?”, terangnya. 

“Insya Allah di tahun ini wilayah perencanaan yang tersisa termasuk Simpang Samboja, Kuala Samboja, dan Muara Jawa segera kita selesaikan. Kami berharap paling lambat akhir 2023 tidak ada sejengkal tanah di IKN yang tidak memiliki rencana tata ruang,” ujar Pelopor.

Saat ini masih ada lima RDTR yang sedang dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, yakni RDTR WP 3 IKN Selatan, RDTR WP 6 IKN Utara, RDTR WP 7 Simpang Samboja, RDTR WP 8 Kuala Samboja, dan RDTR WP 9 Muara Jawa. Adapun empat RDTR IKN yang dibahas hari ini meliputi RDTR IKN WP 1 KIPP, WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2. 

Pada tahap awal pembangunan Tim Penyusun RDTR WP 1 KIPP akan berfokus di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tepatnya di sebagian KIPP 1 A Sub BWP 1 dengan luasan sekitar 900 hektare. 

KIPP akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan nasional, perkantoran, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, dan permukiman perkotaan. Wilayah tersebut berada di Desa Bumi Harapan dan Desa Pamaluan. Tim Penyusun RDTR WP 1 KIPP juga sudah mengkaji untuk meyakinkan semua pihak bahwa daerah yang terbangun adalah daerah yang aman.

Koordinator Tim Ahli Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Wicaksono Sarosa ingin memastikan dengan adanya RDTR IKN ini tidak ada masyarakat yang dirugikan.

“Kami upayakan tidak ada masyarakat yang mengalami penurunan kualitas kehidupannya. Mungkin harus berpindah tapi kualitas hidupnya harus lebih baik,” ungkap Wicaksono. 

Selain itu, Wicaksono menyampaikan bahwa perbaikan terhadap RDTR IKN masih dimungkinkan. RDTR perlu diselesaikan agar segera bisa berjalan. 

“RDTR memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, investor, dan sebagainya,” jelasnya.

Sumber : Otoritas IKN

Foto : Sidik Purnomo Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN

KabarIkn.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menggelar Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN pada Selasa, 13 September 2022 di Hotel Platinum Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. 

Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan 4 (empat) RDTR IKN. Adapun empat RDTR IKN yang akan dibahas dalam konsultasi publik adalah RDTR WP 4 IKN Timur 1, RDTR WP 5 IKN Timur 2, RDTR WP 1 KIPP, dan RDTR WP 2 IKN Barat. 

Keempat wilayah tersebut merupakan kawasan prioritas terdekat pengembangan saat ini. Selain 4 RDTR yang dibahas pada Selasa, masih terdapat 5 (lima) RDTR dalam tahap penyusunan, yaitu RDTR WP 3 IKN Selatan, RDTR WP 6 IKN Utara, RDTR WP 7 Simpang Samboja, RDTR WP 8 Kuala Samboja, dan RDTR WP 9 Muara Jawa.

Konsultasi publik merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyusunan RDTR, dimana perwakilan pemerintah daerah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat bersama sama menelaah dan memberikan koreksi akhir terhadap produk RDTR yang telah disusun oleh tim penyusun. Pembahasan nantinya juga akan menjadi masukan terhadap hal-hal terbaru dari kondisi di lapangan dan memperbaiki kekurangan data dalam proses penyusunan RDTR.

Nantinya, RDTR IKN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

Sidik Pramono

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN

0811196028

KabarIkn.com,PENAJAM PASER UTARA– Rangkaian pelatihan peningkatan kompetensi masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) dibuka oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe di Aula Kantor Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin pagi (4/07/2022).

Dalam pembukaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi program mobile training unitdi Kecamatan Sepaku tersebut, Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe berpesan agar masyarakat menjadi pelaku aktif pembangunan dan bukan hanya sekadar penonton.

 “Masyarakat yang datang nanti akan menjadi pasar dan peluang usaha yang baik. Peserta pelatihan bisa jadi pengisi di pasar tersebut,” kata Dhonny.

Selain membangun infrastruktur fisik, kata Dhony, hal penting dalam pembangunan IKN adalah membangun infrastruktur sosial yang juga harus menguatkan karakter masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara. “Kepada peserta pelatihan jadilah champion, pribadi unggul, yang bisa jadi ragi yang mengembang, menularkan hal baik kepada semua,” ajak Dhonny.

Direktur Pembinaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan Direktorat Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Syamsi Hari menjelaskan, pada tahap awal dijalankan lima paket pelatihan. Pada tahap pertama, lima program pelatihan yang dilaksanakan meliputi pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa, pembuatan roti dan kue, hidroponik, barista, dan sablon.

 Berikutnya, sejumlah pelatihan lain telah dirancang dan siap dilaksanakan, yang mungkin juga dilaksanakan di berbagai perusahaan, semisal pelatihan bagi operator alat-alat berat seperti operator ekskavator dan operator dump truck.

Menurut Plt. Camat Sepaku Adi Kustaman, Sepaku menjadi kecamatan tersibuk terkait pembangunan IKN. Untuk mengantisipasi hal itu, perlu pelatihan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang unggul dan sanggup bersaing mengisi peluang yang ada seiring pembangunan IKN. Antusiasme warga untuk mengikuti pelatihan terhitung tinggi.

Pemerintah Kecamatan Sepaku terus mengidentifikasi warga calon peserta pelatihan. Pendataan calon peserta mencapai 873 orang, terdiri atas 668 pria dan 205 perempuan. 

Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof. Masjaya menyatakan, dengan melihat kemanfaatan IKN, tidak ada alasan untuk tidak mendukung percepatan pembangunan IKN. 

Masyarakat Kalimantan Timur dan khususnya Penajam Paser Utara mendukung penuh IKN untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sesuai harapan. "Universitas Mulawarman siap mendukung agar pembangunan IKN di 2024 segera terwujud,” ujar Masjaya.

Otorita Ibu Kota Nusantara adalah penyebutan untuk Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang merupakan pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 105 Tahun 2022 tertanggal 28 April 2022 dalam rangka mendukung kelancaran dan percepatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.(*)

Foto: Biro Pers Setpres: Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono

Kabarikn.com,Jakarta - Pemerintah memulai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada semester II tahun ini. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susanto mengatakan pekerjaan fisik di lapangan akan dimulai segera.

Paling pertama, di semester 2 tahun ini pekerjaan IKN dimulai untuk pematangan tanah. Setelah selesai urusan tanah, infrastruktur akses ke proyek IKN mulai dibangun. Seperti misalnya untuk akses logistik.

"Seperti kita ketahui bersama, kita mulai fokus untuk pelaksanaan. Kami harapkan nanti pada paruh kedua 2022 ini akan dimulai beberapa pengerjaan di lapangan. Khususnya yang menyangkut pematangan tanah atau land development," kata Bambang setelah melakukan rapat di Istana Negara disiarkan secara virtual via YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/6/2022).

"Kemudian akses-akses yang penting. Seperti akses logistik, kemudian beberapa jalur-jalur untuk ke infrastruktur juga kita buat," lanjutnya.

Bambang menyatakan tahun ini pematangan tanah, pembuatan pemukiman sementara pekerja proyek, dan pembangunan jalan akses ke proyek IKN jadi fokus pembangunan. Kemudian, di 2023 baru lah pembangunan dalam skala besar dilakukan di IKN.

"Bapak Presiden telah memberikan arahan pelaksanaan dan perencanaan agar lebih dimatangkan lagi. Khususnya perencanaan untuk multisektor," ungkap Bambang. 

Sumber: Detikfinace

Penulis : Ahmad Yani

Sekretaris AMSI Kalimantan Timur. 

Kabarikn.com,Balikpapan-Geodesi atau titik kontrol, orang terbiasa menyebutnya titik nol. Salah satunya berada di kawasan pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara, di kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Melalui UU IKN telah disahkan pemerintah, dari sinilah kawasan atay wilayah IKN ramai dibicarakan, baik masyarakat elit maupun masyarakat biasa. Bahkan, disaat Presiden RI Joko Widodo berkemah pada, Senin hingga Selasa (14-15/3/2022) lalu, dapat menghipnotis jutaan rakyat, memastikan keseriusan pemerintah membangun IKN di Sepaku, PPU ini.

Meski sebelumnya berbagai wacana persepsi yang timbul dikalangan para elit politik, mengenai pandangan mereka terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Biasa, ada riak-riak kecil, perdebatan di masyarakat, perlu atau tidak IKN saat ini.

Namun, satu hal menjadi catatan kita, Kalimantan dan Kaltim khususnya, mudah diingat bagi orang karena IKN. Nah, saat ini banyak penasaran dengan IKN. 

Padahal, saat anda berkunjung ke IKN, hanya melihat hamparan tanaman kayu, atau pohon eucalyptus ditanam, untuk dijadikan bahan baku kertas. Pastinya, tujuan utama anda di "geodesi," titik kontrol atau titik nol, untuk bersua poto, bersama keluarga dan sahabat.

Walaupun, sebenarnya terdapat tiga titik menjadi tujuan saat berkunjung ke kawasan IKN, yakni batu "geodesi," areal pembangunan perkantoran, berada di puncak, dan selanjutnya menara. Menara ini, bagi perusahaan PT. ITCI sebagai kuasa HTI (Hutan Tanaman Industri), menyebutnya menara api, tempat memantau kebakaran hutan di lahan perusahaan.

Presiden Joko Widodo juga telah meyakinkan para Gubernur dari 34 provinsi di indonesia, serius membangun IKN Nusantara ini, bahkan ditandai dengan penanaman 34 jenis pohon, tanah dan air dari 34 provinsi.

Masyarakat sekitar pun, mulai merasakan dampak dari pembangunan IKN, setiap hari, lalu lintas wilayah Semoi, Sepaku, mulai ramai, bahkan ada saja pelintas dari luar kota, atau Kaltim. 

Termasuk jalan TOL sebelumnya sepi dari kendaraan roda empat, kini mulai ramai dilalui. Perlu kita apresiasi Gubernur Awang Faroek, kalah itu menjabat Gubernur Kaltim, dengan membangun TOL, sebagai alternatif lepas dari kemacetan.

Kini, terasa pengunjung IKN diakhir pekan mencapai seribu orang, sekira 20 persen dari luar Kaltim, hanya melihat geodesi, dan bersua poto. Banyak cerita di sini, geodesi menjadi salah satu ikonis di Kalimantan dan Kaltim secara khusus.

Tanpa melupakan pesan, Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur Firminus Kunum, untuk tetap menjaga kearifan lokal, adat istiadat masyarakat setempat. Pihaknya, siap terlibat dalam pembangunan IKN kedepan, khususnya dari segi sosial kemasyarakatan. 

Kota Balikpapan juga terasa dampak pembangunan IKN, sebagai salah satu kota penyangga, pelan-pelan kemacetan juga dirasakan warga Balikpapan. Melihat catatan penerbangan Balikpapan, Bandara Udara SAMS Sepinggan Balikpapan, mencapai 12 hingga 13 ribu, pengguna jasa penerbangan melalui Bandara Sepinggan Balikpapan.

Semoga saja, geodesi menjadi ikonis baru bagi rakyat indonesia, dan menjadi destinasi baru bagi kita semua, dapat menggerakkan ekonomi Kaltim, kian hari kian dikenal. 

Sebenarnya, ini rambu bagi pemerintah setempat, untuk berbenah segala aspek, baik SDM (Sumber Daya Manusia) sampai dengan infrastruktur kota, perlu ditingkatkan. Bahwa, infrastruktur jalan menjadi salah satu kenyamanan bagi penghuni kota.

Lepas dari kemacetan, minim kecelakaan lalu lintas, satu hal perlu kita ingat dan tanamkan, jaga kondusivitas kota yang nyaman huni. (**)

KabarIkn.com,Balikpapan - Wakil Ketua DPD RI Dr. H. Mahyudin,ST,MM melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk menyerap aspirasi masyarakat utamanya di Kaltimtara.

Diketahui ada beberapa wilayah yang membutuhkan infrastruktur khususnya di jalan dari kota Bontang menuju Sangatta, kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Menurut Mahyudin , pemerintah pusat harus memberikan perhatian serius terkait pembenahan infrastruktur untuk menunjang pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain itu, Mahyudin juga menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat khususnya di kawasan pembangunan IKN Nusantara, Penajam-Paser Utara.

"Ada masyarakat memiliki lahan masuk dalam kawasan IKN, dan ini perlu diclearkan,"kata Wakil Ketua DPD RI tersebut.

Selain itu , Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga turut hadir dalam rapat tersebut di ruang rapat WIP Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan.

Ditahun ini IKN dan kota penyangga, mendapat anggaran sekira Rp 3 triliun untuk pembangunan kedua wilayah tersebut.

" Kami bersyukur dengan pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, tentunya akan mendatangkan banyak manfaat, termasuk tahapan pembangunan IKN kedepan, yang perlu melibatkan pihak pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit," ujarnya.

Sementara itu , Wakil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.PhD juga turut ikut serta dalam Kunker Wakil Ketua DPD RI ini.

Ia menyampaikan sumbangsih pemikiran dan moral bagi masyarakat Kaltim dalam pembangunan IKN, penting demi kelancaran pembangunan kawasan kedepan.

Dalam hal ini tentunya perlu keterlibatan masyarakat lokal, yang terintegrasi dan tidak terintimidasi, dan tidak temarginalisasi. 

"Maka perlu program yang afirmatif, memberikan ruang partisipasi, berintegrasi masyarakat setempat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penguatan SDM,"pungkasnya. (bs)

Kabarikn.com,Balikpapan - Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal mengantar Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat ke daerahnya di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Selasa (15/3/2022).

"Selamat jalan Pak Viktor, Terima kasih sudah berkunjung di Kaltim, semoga selamat sampai tujuan," ujar Faisal saat bertemu di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. 

Setelah kemarin bersama Presiden dan seluruh Gubernur se-Indonesia melalukan profesi penyatuan tanah dan air di lokasi IKN Nusantara. 

"Saya melihat ini daerah yang masih baru dan perlu rancangan awal, oleh karena itu desain akan menjadi tertata, ramah lingkungan dan kota dengan mimpi masa depan akan bisa direalisasikan di IKN," tukasnya. 

Itu bisa dibuat karena memiliki lahan yang luas, saya berharap semoga IKN dapat dapat mewujudkan mimpi itu, ucapnya berharap.(tp/pt/*)

Kabarikn.com,Penajam-Presiden Joko Widodo meninjau langsung Persemaian Mentawir yang terletak di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin, 14 Maret 2022. Presiden yang tiba di lokasi sekitar pukul 17.15 WITA berkeliling untuk melihat sejumlah fasilitas dan bibit pohon yang ada di lokasi persemaian.

Dalam keterangan persnya selepas peninjauan, Presiden kembali menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengawali pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan merehabilitasi hutan yang ada.

"Inilah yang sudah sering saya sampaikan bahwa pembangunan IKN akan kita awali dengan merehabilitasi hutan-hutan yang ada, agar area-area di IKN dan sekitarnya agar kembali pada fungsi semula yaitu sebagai hutan tropis dan bukan hutan yang monokultur, yang homogen," ujar Presiden.

Persemaian Mentawir dalam 6-7 bulan ke depan diharapkan akan dapat memproduksi 15-20 juta bibit pohon yang antara lain terdiri atas kayu nyatoh, meranti, kapur, gaharu, hingga jambu-jambuan. Dengan penanaman pohon-pohon tersebut, diharapkan akan menarik hewan dan burung-burung untuk masuk ke habitatnya di IKN.

"Saya kira semangat awal kita adalah seperti ini dan kita harapkan dengan penanaman kembali habitat yang ada akan kembali seperti semula dan suasana di IKN Nusantara nanti betul-betul seperti konsep yang sudah kita rencanakan yaitu kota hutan," jelasnya.

Kepala Negara menambahkan, nantinya jutaan bibit yang dihasilkan dari Persemaian Mentawir akan dibawa ke IKN untuk kemudian ditanam di lahan-lahan kritis.

"Kedua, untuk tanaman di sela-sela tanaman eukaliptus yang ada di sana sehingga saat eukaliptusnya ditebang tanaman-tanaman ini, meranti, kapur, nyatoh, gaharu, bangkirai, jambu-jambu semuanya sudah pada posisi yang tinggi," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Persemaian Mentawir antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.(Avd/*)