Kabarikn.com,Tana Paser - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2024, di DPRD Paser, Rabu (7/8/2024).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi yang didampingi oleh Wakil Ketua II H. Fadli Imawan dan jajaran anggota dewan lainnya. Dihadiri oleh Bupati Paser beserta undangan Forkopimda dan kepada OPD.

"Silahkan Bupati Paser menyampaikan penjelasan pokok-pokok nota keuangan dan Raperda APBD Perubahan Tahun 2024," kata Hendra Wahyudi.

Bupati Paser dr Fahmi Fadli bahwa  total pendapatan yang direncanakan dalam Raperda Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3,346 triliun lebih mengalami kenaikan sebesar Rp.1,380 triliun lebih sehingga total pendapatan mencapai Rp.4,727 triliun. 

"Total pendapatan tahun anggaran 2024 menjadi Rp.4,727 triliun terdiri dari  pendapatan asli daerah naik Rp 121,60 miliar, pendapatan transfer naik Rp.1,071 miliar  lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik Rp.186 miliar lebih,"ujar Bupati Fahmi.

Ia menuturkan, bedasarkan kebutuhan belanja pada perubahan anggaran 2024 sebesar Rp5,388 triliun lebih. Besaran tersebut meningkat dari APBD 2024 murni sebesar Rp.4,131 triliun lebih, naik sebesar Rp.1,256 triliun lebih.

"Total anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai  belanja operasional sebesar Rp.3,082 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp.1,823 triliun  lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp.10 miliar dan belanja transfer sebesar Rp.472 miliar rupiah lebih," jelasnya.

Sedangkan anggaran pembiayaan, bahwa dalam penerimaan pembiayaan daerah berupa Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya semula direncanakan Rp.800 miliar mengalami penurunan menjadi Rp.676 miliar lebih. Penurunan sebesar Rp.123 miliar lebih.

"Sementara itu pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah tetap Rp.5 miliar rupiah," kata Fahmi.

Dijelaskan bahwa saat ini kondisi ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2024 ini dilaporkan sebesar 5.05 persen. 

"Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2023 yaitu sebesar 5.17 persen. Kondisi ekonomi nasional perlu menjadi rujukan penting dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Paser, sehingga tercipta keselarasan dan sinergitas antara perencanaan dan program pembangunan di Kabupaten Paser, Provinsi Kaltim dan nasional," jelasnya.

Setelah itu pada rapat paripurna enam fraksi di DPRD Paser secara bergantian menyampaikan pandangan umum atas penyampaian nota keuangan yang disampaikan oleh Bupati Paser.  

Enam fraksi  tersebut adalah  Fraksi PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, Demokrasi Indonesia, Indonesia Raya Sejahtera.

Secara garis besar pandangan umum DPRD Paser yang disampaikan melalui fraksi -fraksi diantaranya tentang perlunya keseriusan Pemkab Paser dalam penanganan stunting, pemanfaatan pendapatan di luar sektor tambang yang selama ini berkontribusi bagi PDRB, kemudian terkait serapan anggaran yang rendah dan pengentasan kemiskinan.(*)