DPRD KABUP. PASER

KabarIkn.com,TANA PASER - Road race tingkat nasional di Kabupaten Paser bertema Bupati Paser Cup Road Racing Championship 2023 akan digelar pada Sabtu dan Minggu akhir pekan ini 9-10 Desember 2023. Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kabupaten Paser mengajak masyarakat menonton even akbar yang sudah lama tidak digelar itu. Terakhir pada 2016, Hendra mengatakan ajang balap ini gratis di tonton masyarakat dan akan jadi hiburan di akhir pekan. 

Road Race kali ini akan digelar di kawasan Stadion Sadurengas Kecamatan Tanah Grogot. Tujuan Road Race ini kata Wahyudi adalah untuk menyalurkan bakat pemuda di Paser yang hobi otomotif. Selama ini mereka sering balapan di jalan dan dibubarkan polisi. 

"Di sini lah momen para pemuda yang hobi balap secara resmi," kata Wahyudi, Rabu (6/12). Masyarakat juga bisa menikmati akhir pekan dengan menonton lomba ini, pasalnya banyak pebalap dari berbagai daerah sampai luar Pulau Jawa. 

Terpisah Ketua Panitia Road Race 2023, Zulkifli Kaharuddin mengatakan tim balap yang mendaftar sebagian baru dari lokal Paser, ada juga beberapa dari luar daerah yaitu tim Munthe dari Kotabaru, tim Akpol dari Makassar  dan Batu Licin, tim HTM dari Tanjung (Kalsel). Izul mengatakan biasanya baru ramai pendaftar masuk di hari terakhir pendaftaran. 

Sejauh ini Sudah ada 90 pembalap dari lokal (Paser) yang mendaftar. Total 25 kelas atau nomor lomba. Ada hadiah juara umum di tiga kategori. Yaitu 1 motor di kelas Open, 1 motor di kelas Lokal, dan

1 motor di kelas Exrider. 

Izul mengatakan akses masyarakat bisa menonton selama latihan dan saat race di hari Sabtu dan Minggu. 

"Akses masuk ada dua arah, yaitu dari Desa Tepian Batang kilometer 3 dan dari Jalan Pandjaitan arah Tapis," kata Izul sapaan akrabnya. Izul memastikan penonton gratis tiket masuk dan dimeriahkan para pelaku UMKM Paser yang berjualan.(ar/adv)

Photo : Komisi II Anggota DPRD Paser Sri Nordianti dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya.

Kabarikn.com,Tana Paser - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Paser Sri Nordiyanti mendorong pemerintah kabupaten Paser dapat melakukan sosialisasi tentang tata cara pola asuh yang tepat sebagai kunci dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak.

"Kami mendorong pemerintah dapat mensosialisasikan pentingnya hal ini kepada masyarakat," kata Sri Nordianti, di Tanah Grogot, Jumat (1/12).

Sosialisasi saat ini, lanjut dia. Harus lebih di intensifkan lagi terutama pada lingkungan masyarakat desa.

"Bisa melalui pertemuan rutin antara orang tua dan guru dengan sekolah sebagai fasilitatornya. Orangtua dihimbau untuk dapat menjaga anaknya," Ujar dia.

Menurutnya lingkungan keluarga sebagai lingkungan terdekat harus menanamkan nilai-nilai empati, simpati dan kesetaraan sejak dini dalam tahap tumbuh-kembang anak. Begitupula di lingkungan sekolah selaku.

Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan bekal terhadap orang tua dapat menerapkan pola asuh yang tepat.

"Pencegahan ini membutuhkan peran dari kita semua, terutama orangtua harus bisa lebih protektif terhadap anak-anaknya sebagai upaya pencegahan," 

Dengan Kesadaran dan kerjasama yang komprehensif antara masyarakat, pemerintah dan lembaga pendidikan menjadi faktor kunci dalam menjaga keselamatan anak dari ancaman kekerasan seksual.(ar/adv)

Photo : Anggota DPRD Paser Komisi II Yaerus Pawe ke PT Pelita Makmur Jaya di Desa Belimbing Kecamatan Long Ikis. kabupaten Paser/ (13/11/2023).

Kabarikn.com,Tana Paser – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Komisi II melaksanakan silaturahmi ke PT Pelita Makmur Jaya di Desa Belimbing, Senin (13/11/2023).

"Perlu diketahui kegiatan saya dalam rangka silaturahmi dan berdiskusi dengan beberapa tenaga kerja yang saya temui dan dengan pihak menajemen," kata Yaerus Pawe.

Ia menjelaskan kedatangannya sebagai anggota DPR yang aktif dan mempunyai hak membahas tentang ketenagakerjaan di daerah khusunya di perusahaan Kecamatan Long Ikis.

"Kunjungan saya dengan kapasitas anggota DPR dan bidang Komisi II menangani tentang pengawasan ketenagakerjaan," tuturnya.

Kunjungannya diterima langsung oleh bagian Humas Perusahaan PT Pelita Makmur Jaya di Desa Belimbing.

Yaerus Pawe mengatakan bahwa selama ini ia mendapatkan beberapa pengaduan dari beberapa pekerja yang ada namun pihaknya tidak langsung menerima mentah mentah.

Pada intinya kami berharap pihak perusahaan dapat menunaikan hak hak pekerja dimulai dari tempat tinggalnya hingga pendidikan dan kesehatannya," tutupnya.(ar/adv)

Photo : Anggota DPRD Paser H. Fathur Rahman ST saat reses di Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Daerah Pemilihan I.

Kabarikn.com,Tana Paser - Anggota DPRD Kabupaten Paser dari Partai PKS, H. Fathur Rahman menyerap aspirasi dari kalangan masyarakat petani dan perkebunan saat menggelar reses, di sekitar Desa Tepian Batang, Tanah Grogot dan Sempulang. 

H. Fathur Rahman menjelaskan, bahwa dalam momemtum reses kali ini di fokuskan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk usulan APBD 2024.

“Untuk reses akhir masa sidang terakhir saya fokus untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang kemudian nanti usulan tersebut masuk pada APBD murni 2024,” kata Fathur Rahman.

Beberapa desa yang menjadi fokus serap aspirasinya yaitu Kelurahan Tanah Grogot, Desa Tepian Batang dan Desa Sempulang.

Untuk masyarakat sekitar Desa Tepian batang menginginkan perbaikan jalan permukiman dan jalan usaha tani.

“Beberapa hasil dari reses kami di Desa Tepian Batang yaitu masyarakat disana menginginkan perbaikan jalan pemukiman, jalan usaha tani, pengadaan pupuk serta penerangan jalan di sekitar desa tepian batang,”tuturnya.

Masyarakat juga memgusulkan pengadaan pupuk untuk pertanian dan perkebunan sawit di Desa Tepian Batang.

Sementara untuk wilayah Tanah Grogot dan Desa Sempulang pihaknya berharap agar Pemerintah Kabupaten Paser fokus terhadap pembangunan yang berjalan saat ini.

“Kita mengharapkan program Pemerintah Daerah fokus terutama pembangunandan terkait dengan masalah yang menyentuh masyarakat bawah seperti masalah pertanian dan perkebunan,” kata H. Fathur Rahman.(ar/adv)

Photo : Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi Apresiasi Pemkab Paser mengatasi inflasi.

KabarIkn.com,Tana Paser - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser memberi apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser, dalam hal pengendalian inflasi daerah. 

Atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi daerah, Pemkab Paser memperoleh insentif fiskal dari Pemerintah Pusat. 

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengapresiasi atas capaian tersebut, setelah Kabupaten Paser masuk dalam 34 daerah sebagai penerima insentif fiskal pengendalian inflasi yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. 

"Tentunya kami mengapresiasi capaian yang diperoleh oleh Pemkab Paser, dalam artian pemerintah telah membuktikan keseriusannya dalam mengendalikan inflasi di daerah," terang Hendra, Senin (13/11/2023). 

Ia menilai, upaya Pemda dalam mengendalikan inflasi di daerah tentunya harus didukung oleh semua stakeholder. 

"Upaya itu harus kita dukung, guna mengentaskan stunting di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Paser kedepannya," tambahnya. 

Insentif fiskal yang diberikan kepada Pemkab Paser senilai Rp10,9 miliar oleh Kementrian Kuangan (Kemenku) RI merupakan dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) berdasarkan kriteria tertentu dalam upaya perbaikan atau pencapaian kinerja. 

Salah satu perbaikan atau pencapaian kinerja itu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional di daerah. 

"Pastinya kami juga siap mendukung pemerintah dalam pengelolaannya, sebisa mungkin langsung berdampak ke masyarakat agar perekonomian di Paser tetap stabil," tandasnya. 

Sebelumnya, Bupati Paser Fahmi Fadli akan mengalokasikan insentif fiskal itu untuk lebih meningkatkan kinerja Pemkab Paser dalam mengendalikan inflasi seperti sidak pasar, bazar UMKM, bazar pasar murah, bantuan bibit dan program lainnya. 

Fahmi turut merencanakan agar pengendalian inflasi masuk dalam program jangka panjang daerah yang bakal mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dengan harapan pada 2024 mendatang Kabupaten Paser bisa memproduksi bahan-bahan pokok secara mandiri. 

"Upaya ini termasuk juga untuk program jangka panjang agar Paser bisa meningkatkan produksi pangan sendiri melalui program kemandirian pangan sehingga tidak bergantung dari pasokan luar," tandas Fahmi.(ar/adv)

Photo : Anggota DPRD Paser Hendrawan Putra menggelar reses di Tanah Grogot.

Kabarikn.com,Tana Paser - Anggota DPRD Paser dari Fraksi Partai Demokrat, Hendrawan Putra ST menggelar reses di beberapa desa diantaranya Desa Muara Pasir dan Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. 

Reses anggota DPRD Kabupaten Paser, bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil)nya.

Hendrawan Putra ST, menjelaskan bahwa reses yang dilaksanakan bukan hanya sekedar mendengarkan aspirasi tapi secara langsung bersilaturahmi dengan warga. 

Dalam reses tersebut Hendrawan Putra telah menjaring aspirasi dan informasi masyarakat terutama dari kalangan ibu ibu.

“Khusus Tanah Grogot beberapa masyarakat kita dari kalangan ibu ibu mengingikan bantuan usaha mikro, seperti bantuan modal untuk usaha laundry, usaha dagang kue dan jahit menjahit,” kata Hendrawan Putra saat dikonfirmasi oleh media Kabarikn, Kamis (10/11/2023).

Berbeda dengan usulan yang disampaikan dengan Desa Muara Pasir juga dari kalangan perempuan khususnya ibu ibu beberapa diantara mereka mengusulkan bantuan modal usaha untuk membuat mesin pembuat kerupuk, petis sampai usulan bantuan kulkas produksi untuk pendingin ikan.

“Selama ini masyarakat pesisir cenderung berharap bantuan mesin kapal dan perahu, tapi pada reses tahun ini poinnya dari ibu ibu mengusulkan bantuan usaha mikro untuk membantu suaminya,” tuturnya.

Menurutnya, sudah banyak aspirasi dan harapan masyarakat yang direalisasikan dari bantuan mesin kapal dan perahu baru sebagai ganti mesin dan perahu lama.

“Yang rutin disalurkan setiap tahun untuk daerah pesisir untuk nelayan dan budi daya tambak yaitu mesin kapal, perahu dan alat tangkap ikan,” katanya.

Sementara untuk wilayah Tanah Grogot, Desa Jone dan Tapis pihaknya sudah merealisasikan pengaspalan untuk jalan lingkungan dan gang.

“Ada juga drainase kota dan penerangan jaringan lampu jalan umum,” tambahnya.

Ia mengharapkan untuk hibah barang yang sudah diakomodir tahun ini agar bisa dimanfaat sebenar benarnya oleh masyarakat guna meningkatkan tarap hidup masyarakat.

“Kemudian untuk pekerjaan fisik yang sudah terealisasi semoga bermanfaat untuk masyarakat sehari hari dan yang belum terealisasi insya Allah tahun depan akan terwujud,” kata Hendrawan Putra. (ARN/ADV)

Photo : DPRD Paser melaksanakan monitoring dalam rangka melanjutkan hasil rapat hearing sebelumnya yang belum menghasilkan keputusan, Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser Basri Mansur, ditemani M, Saleh Komisi I, dan H. Lamaludin Komisi II. Selasa (7/11).

Kabarikn.com,Tana Paser – DPRD Paser memperjuangkan aspirasi pedagang wisata kuliner Sungai Tuak dengan melaksanakan monitoring dan melihat langsung kerusakan yang terjadi di kontainer ditempati pedagang.

Hal tersebut dilakukan setelah belum mendapatkan kepastian penanganan perbaikan untuk wisata kuliner Sungai Tuak di rapat dengar pendapat sebelumnya.karena tidak dihadiri oleh pelaksana kontraktor 2022, dan pengelola.

Wakil Ketua Komisi III DPR Paser Basri Mansur mengatakan bahwa dalam rangka menindak lanjuti rapat sebelumnya, pada hari ini DPRD melaksanakan monitoring.

Turut hadir Anggota DPRD Komisi I M Saleh dan Komisi II H. Lamaludin dengan OPD Teknis dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser, dan Inspektorat Paser.

Hasil dari pertemuan itu, Basri menjalaskan bahwa pelaksana 2022 terhadap kebocoran yang menjadi keluhan pedagang akan diperbaiki segala sesuatunya.

“Salah satu poin dari pertemuan hari ini adalah pihak pelaksana akan memperbaiki dan menyelesaikan kebocoran yang selama ini menjadi temuan masyarakat khususnya pedagang,” kata Basri pada media, Selasa (8/11/2023) malam.

Kemudian pada poin ke dua ia mengharapkan pihak pengelola melaksakan tugas dan fungsi sesuai yang tertuang dalam kontrak dengan dinas terkait.

“Dari pengelola tadi sudah kita sampaikan agar meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan ke pedagang sesuai kontrak perjanjian dengan Disporapar baik itu terkait pelayanan maupun pelayanan jasa lainnya,” tuturnya.

Basri menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut DPRD Paser setelah melaksanakan rapat dengar pendapat yang tidak menuai hasil karena pengelola dan pelaksana 2022 tidak hadir.(Ar/adv)

photo : Angota Komisi III DPRD Paser Budi Santoso (Biso), saat dimintai tanggapannya di ruang kerjannya, Senin (6/11) siang.

Kabarikn.com,Tana Paser- Anggota (DPRD) Paser mengkritik pembangunan kontainer atau kios wisata kuliner Sungai Tuak yang kondisinya saat ini sangat memperihatinkan disebabkan karena gagal perencanaan di awal.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR Paser Budi Santoso menerima aspirasi pedagang wisata kuliner Sungai tuak di ruang Rapat Bappekat, Senin (6/11/2023).

Ia melihat kondisi wisata kuliner tidak begitu baik seperti sebelumnya.

"Kalo saya sih sebenarnya salah dari awal melihatnya seperti terkesan dipaksakan jadi mestinya kalo mau membangun wisata kuliner yang lebih baik dari yang ada saja dulu," kata Budi Santoso 

Kata dia mestinya jika niat pembagunan yang dilaksanakan untuk kemajuan pedagang UMKM harusnya dimatangkan perencanaannya dari awal tidak harus gerak cepat merelokasi pedagang ke tempat wisata kuliner saat ini.

“Semestinya tingkatkan dulu pembangunan yang ada di Sungai Tuak dengan perencanaan yang baik dan konsep yang tidak serta merta gerak cepat. Karena nyatanya juga tempat sebelumnya tidak digunakan dan hanya menjadi lahan kosong saja,”tuturnya Biso pada media.

Ia menyarankan untuk saat ini pada Pemerintah Daerah agar kerusakan yang terjadi pada kios atau kontainer pedagang wisata kuliner saat ini ditangani dengan serius.

“Kalo perlu direlokasi kembali ketempat yang lain, sementara tempat itu diperbaiki keseluruhan agar tidak menimbulkan masalah,” kata Budi Santoso dari Fraksi PDI Perjuangan. (ADV/AR)

Photo : Anggota DPRD Paser Komisi III Basri Mansur/AR/ Ruang Rapat Bappekat (23/10).

Kabarikn.com,Tana Paser - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser menggelar kegiatan rapat dengar pendapat dengan pedagang sembako terkait pembagian lapak di Pasar Induk Penyembolum Senaken, di Ruang Rapat Bappekat Kantor DPR, Senin (23/10).

Turut hadir dalam RDP tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Paser, dan Kepala UPTD Penyembolum Senaken dengan OPD teknis lainnya.

Pimpinan Rapat dari Komisi III DPRD Paser Basri Mansur menjelaskan, bahwa kompleksnya permasalahan pasar induk penyembolum senaken terkait pembagian lapak sebaiknya Pemerintah Daerah melaksanakan verifikasi secara transparan dan berkeadilan.

“Kita DPRD Paser meminta pemkab Paser memverifikasi semua dari pedagang ex kebakaran dan penampungan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah,” kata Basri Mansur dari Komisi III DPRD Paser.

Dalam memverifikasi pihaknya berharap Pemkab Paser lebih memprioritaskan pedagang yang aktif dan mau membayar retribusi.

“Setiap pedagang mendapat satu lapak satu dan setelah memverifikasi pemerintah wajib memberikan hak hak nya pedagang. Kemudian juga ia mengharapkan dalam pedataan sesuai dengan jenis usahannya yang memang pedagang yang aktif,” tuturnya.

Kata Basri, selanjutnya yang sudah mendapatkan Hak Guna Pakai (HGP) itu tidak boleh diperjual belikan atau menyewakan.

 Ia meminta Disperindagkop harus transparan tidak boleh ada indikasi permainan.

“Kemudian yang mendapatkan lapak itu harusnya di share atau diumumkan agar para pedagang dapat menerima dengan rasa keadilan,”katanya.

DPRD Paser dan peserta rapat sudah menyepakati hasilnya nanti pihak dinas terkait akan komunikasikan melalui tim verifikasi. 

Perlu diketahui keseluruhan lapak yang dibangun 104 yang terisi 50 tinggal tersisa 54 yang kosong.

“Hasil Verifikasi 50 pedagang ini dari 200 eks kebakaran hanya 50 yang menempati pasar di Penyembolum, sisa 54 lapak yang kosong,” kata Basri.

jadi ia mengaharapkan kompleksnya permasalahan yang ada namun semua harus bisa berjalan dan Pemerintah Daerah akan menata pasar supaya lebih tertib.

“Memang ada sebelumnya oknum yang memperjual belikan dan bukan wewenang pemerintah daerah untuk menyelesaikan itu, jika dikemudian hari ada pihak yang protes terkait itu kita akan Pansuskan, karena memang mereka merasa dirugikan dan mereka juga merasa beli padahal lapak itu milik pemerintah yang tidak boleh diperjual belikan jadi bukan kewenangannya daerah untuk mengurus itu dan kita sudah sepakat tidak ada permainan dengan kesepakatan satu pedagang satu hasil verifikasi dan setelah mendapatkan lapak baru dibuatkan HGP,”kata Basri.(ar/adv)

Photo : DPRD Paser gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Bappekat DPR, dihadiri peguyuban pedagang dan OPD teknis.

Kabarikn.com,Tana Paser – Sejumlah pedagang Wisata Kuliner Desa Sungai Tuak menyampaikan aspirasinya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser, Senin (6/11) di Ruang Rapat Bappekat DPR.

Wakil Ketua II DPRD Paser H. Fadli Imawan ST sebagai pimpinan rapat dan didampingi Gabungan Komisi DPRD Paser.

H. Fadli Imawan mengatakan sesuai dengan surat permohonan hearing dari peguyuban pedagang wisata kuliner sungai tuak maka kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencari solusi terhadap hal yang disampaikan oleh pedagang.

“Salahsatu poin yang menjadi tuntutan pedagang wisata kuliner sungai tuak adalah kondisi lapak wisata kuliner yang rusak dan mereka meminta Pemerintah untuk memperbaiki fasilitas yang ada,” kata Fadli Imawan.

Ia mengharapkan dinas terkait yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dapat menganggarkan perbaikan fasilitas yang ada sehingga wisata kuliner di Sungai Tuak menjadi ramai.

“Dinas terkait seharusnya memikirkan keberlansungan kuliner sungai tuak tidak hanya kegiatan Gentung Temiang dan Ex MTQ saja. Dalam waktu dekat kita akan melakukan pembahasan anggaran, saya mengharapkan anggaran perbaikan diperjuangkan untuk masuk anggaran 2024 agar fasilitas pedagang kuliner sudah memadai,” tuturnya.

Sudah seyogyanya Dinas terkait memikirkan karena secara moral Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata punya tanggung jawab terhadap proses dan kegiatan yang ada di wisata kuliner Sungai Tuak.

“Karena rapat ini belum dihadiri oleh beberapa unsur pimpinan termaksud pengelola, maka rapat selanjutnya akan dilaksanakan monitoring oleh gabungan komisi, tentu yang diharapkan adalah bagaimana agar perbaikan sementara dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pedagang wisata kuliner,” pungkasnya, (AHR/ADV).

Photo : Ketua Komisi III Edwin Santoso yang memimpin rapat dengar pendapat bersama MAN IC. Turut dihadiri oleh beberapa anggota komisi III lainnya seperti Budi Santoso dan Basri serta didampingi oleh Sekwan DPRD Paser.

KabarIkn.com,Tana Paser - Komisi III DPRD Paser bersama dengan Sekolah MAN IC, dan Perumda Tirta Kandilo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di gedung pertemuan Bappekat DPRD Paser 

Selain mendengarkan keluhan yang disampaikan dari sekolah MAN IC masalah distribusi air yang tidak maksimal juga menyampaikan beberapa solusi agar pihak perusahaan dapat memberikan bantuan berupa CSR untuk alternatif kebutuhan air di sekolah tersebut.

Pimpinan Rapat Edwin Santoso mengatakan bahwa rapat pada hari ini membahas tentang kendala mendapatkan air bersih pada sekolah MAN IC yang terjadi beberapa tahun ini.

“Sebenarnya di tahun tahun sebelumnya belum menjadi masalah, tapi di tahun ini menjadi masalah karena penghuni MAN IC yang mondok disana saat ini sudah mencapai 500 jiwa murid, sehingga kebutuhan airnya juga semakin meningkat sementara suplai air dari PDAM tidak maksimal,” kata Ketua Komisi III Edwin Santoso pada media.

Pada kesempatan itu juga rapat dihadiri oleh dari beberapa elemen selain dari Perumda Tirta Kandilo turut hadir dari PT Kideco Jaya Agung dan Perguruan Tinggi Polnes Samarinda.

“Mengapa kita menghadirkan Perguruan Tinggi Polnes Samarinda dan PT Kideco Jaya Agung karena dari MAN IC sendiri mendapatkan solusi dan bantuan dari Polnes untuk mengelola pemanfaatan air bersih yang ada di Danau dekat sekolah MAN IC tersebut,”

Dengan melibatkan Perguruan Tinggi Polnes untuk mengelola dan mengupayakan agar merubah kualitas air tersebut untuk digunakan sebagai air bersih di MAN IC yang dapat digunakan untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK).

Kemudian untuk pembiayaan berharapnya bisa melalui anggaran CSR Perusahaan PT Kideco Jaya Agung yang hasil nya perusahaan tersebut belum bisa menjawab hal itu karena prosuder bantuan CSR itu tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun dari Polnes menawarkan solusi dengan biaya yang cukup murah dengan menghasilkan air bersih yang bisa digunakan untuk kebutuhan siswa MAN IC.

“Mereka dari Polnes menawarkan solusi dengan anggaran yang tidak terlalu besar tapi air baku yang di danau itu bisa digunakan untuk siswa yang mondok di MAN IC,” terangnya.

Kemudian dari MAN IC keluhkan mengenai pembayaran tagihan yang besar sementara distribusi airnya tidak maksimal karena terkadang suplai airnya mati, mengenai ini tadi sudah dijawab oleh PDAM Tirta Kandilo bahwa salah satu penyebabnya adalah terjadi kebocoran pipa air.

“Menurut dari Direktur PDAM Tirta Kandilo terutama tentang tagihan bahwa walaupun tidak ada air angin pun bisa memutar kilometer air dan itu bisa menjadi tagihan dengan kejadian ia sangat berharap harusnya pelanggan mendapatkan pelayanan yang maksimal dan Alhamdulillah siang ini mereka akan turun kelapangan untuk mengecek permasalahan apa yang terjadi sebenarnya dari PDAM,”

“Ia berharap usulan MAN IC tetap diteruskan aspirasinya dan DPRD Paser khususnya Komisi III akan tetap mendorong untuk solusi yang terbaik untuk pelayanan pendidikan di Kabupaten Paser,” tambahnya. (AR/ADV)