Swararepublika-Kesiapan menghadapi Kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), sejumlah Ormas daerah, OKP dan LSM kota Balikpapan, menggelar dialog interaktif di Pondok Indo Kuliner, Balikpapan Baru, Selasa, (17/3/2020) kemarin.
Dialog interaktif ini, menghadirkan narasumber dosen Pasca Sarjana Penerimaan Wilayah Universitas Mulawarman Prof. DR. Tiopan Henry Manto Gultom, ST. MM, Pakar Perencanaan Kota Sunarto Sastro Wardoyo dan Ketua KNPI Balikpapan Andi Ahmad Muttawelly. Pakar Perencanaan Kota Sunarto Satro Wardoyo menjelaskan, dialog tersebut lebih kepada persoalan kesiapan Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
"Penyangga ini berada dilevel paling bawah, jika penyangganya ambruk maka yang di sangga pun akan ambruk. Sebagai Kota penyangga IKN, tingkat kecepatan responsif pemerintah Kota Balikpapan saat ini masih lemah, terutama dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dibidang tenaga kerja maupun dalam penyiapan kawasan permukiman," ucap Sunarto usai dialog interaktif.
Secara umum, kata Sunarto, Balikpapan berada dalam satu struktur ruang yakni, sebuah persiapan permukiman dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang ekonomi sosial."Sampai saat ini, kami belum melihat gerakan itu dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan," ungkapnya.
Dijelaskannya, penting dilakukan khususnya, pemuda di Kota Balikpapan kedepan, adalah kesiapan sumber daya manusia secara perorangan, tidak perlu menunggu pemerintah yang menyiapkan. "Anak muda harus bisa berbuat dan berjuang dalam membangun sinergi, membangun jaringan untuk terlibat langsung dalam pembangunan IKN mendatang," ujar Sastro.
Dia mengungkapkan, dalam proses pembangunan IKN mendatang diperkirakan membutuhkan 60 ribu tenaga kerja yang harus disiapkan Kalimantan Timur. Utamanya, Balikpapan yang terdekat dengan lokasi pembangunan IKN. "Hal itu harus dilakukan oleh pemerintah agar tenaga kerja lokal dapat terlibat secara langsung untuk menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat.
Kedatangan tenaga kerja dari luar dengan sertifikasi yang cukup bisa saja menggeser tenaga kerja lokal yang belum memiliki sertifikasi walaupun memiliki skil yang baik," sebutnya. Sunarto juga menyampaikan, jika para pengusaha yang terlibat dalam pembangunan IKN mendatang akan membuka lebar untuk merekrut tenaga kerja lokal.
"Kami khawatir ketika tenaga kerja lokal yang tidak bersertifikasi. Hal itu sudah pasti gugur walaupun belum dibuktikan hasil kerjanya. Harapannya dalam proses pembangunan IKN nanti, pemerintah bisa maksimal dalam mendahulukan tenaga kerja lokal," tandasnya.
Di tempat sama Ketua Lembaga Adat Kutai Abdul Rohim menyampaikan, pemindahan IKN di Kalimantan Timur akan berdampak positif baik terhadap pembangunan, perdagangan maupun bagi perekonomian di masyarakat Kalimantan Timur. Namun, dibalik kemajuan itu pemerintah diminta harus tetap menjaga adat istiadat serta kearifan budaya lokal yang ada.
Menurutnya, hingga saat ini adat dan budaya lokal yang menjadi warisan leluhur itu tetap harus dijaga secara turun temurun, berkaca dari budaya Betawi di Ibu Kota Jakarta saat ini seiring berjalannya waktu budaya tersebut terjadi regenerasi. Sehingga lama kelamaan budaya itu bisa hilang.
"Kita tidak menginginkan Kaltim yang notabene calon Ibu Kota Negara yang baru nantinya seperti di Jakarta. Terjadi regenerasi seperti budaya Betawi. jangan sampai hal itu terjadi di Kaltim, Kalau sampai hal itu terjadi, betapa hebatnya kita sebagai bangsa tapi disebut sebagai bangsa penghianat bagi leluhur nusantara. Inilah yang tidak kami kehendaki," tegasnya.
Oleh karenanya, lanjut Abdul Rohim, harus ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya Presiden yang akan mengelola pemerintahan. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga kearifan lokal khususnya budayanya.
"Semuanya berawal dari Kutai, peradaban bangsa-bangsa nusantara sekarang kembali lagi kepada ibu pertiwinya, maka perhatikanlah orang lokal dan budayanya. "Hal itu kita tekankan, karena pemerintah mendirikan IKN bukanlah main-main. Tapi ini adalah sebuah identitas negara dalam sebuah bangsa," sebutnya.
Terkait dengan masyarakat yang saat ini bermukim di lokasi yang akan dibangun IKN, dia mengatakan, tidak akan berdampak negatif karena masyarakat pada umumnya menyambut baik terhadap pemindahan IKN. Namun, harus ada titik balik yang diminta oleh masyarakat agar diperhatikan."Harus ada simbiosis, makanya kami minta kepada pemerintah, bagaimana mengembalikan orang lokal itu menjadi barometer IKN, karena hal itu sebagai identitas bangsa," jelasnya.
Dia juga berharap pemerintah benar-benar menjalankan Pancasila secara utuh, walaupun untuk mencapai hal itu membutuhkan waktu dan harus berjiwa besar untuk mencapainya."Pemerintah minimal bisa menjalankan sila ke lima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Karena pada saat ini sila kelima tampaknya hanya bisa dicapai 50 persen oleh pemerintah. Tapi, harapan masyarakat lokal di Kaltim nantinya pemerintah bisa menjalankan sila kelima itu minimal 70 persen. Supaya masyarakat bisa berbuat, tenaga lokal bisa di optimalkan," ujarnya.
(AG)
![[Valid RSS]](/valid-rss-rogers.png "Validate my RSS feed")
