Penulis Danang Agung SH. : Anggota KAHMI Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan - Pengisian kursi kekosongan Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan hingga kini belum ada titik terang, dan semakin gelap. Jika tidak mau dibilang jagan banyak berharap. Padahal jabatan Wawali sudah kosong pada saat dilantiknya jabatan Walikota pada Juni 2021 silam. 

Sejak awal menurut penulis Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memang membahasnya setengah hati. Lambat, cenderung diulur-ulur, maju mundur . Padahal saat itu menyisakan ada dua nama yang bakal dipilih oleh partai pengusung yakni Budiono dari PDIP dan Risti Utami yang juga kader PDIP diusung Golkar. 

Namun di injury time, Budiono mengundurkan diri karena tidak ingin gambling melepas jabatan legislatifnya. Pencalonanpun menyisakan satu nama, yakni Risti Utami. Walaupun hanya tinggal satu nama, anggota dewan yang memang “setengah hati” meneruskan proses pengisian jabatan Wakil walikota ini dipastikan tak akan menuntaskan kerja hingga terpilihnya Wakil Walikota Balikpapan pendamping Rahmad Masúd.

Proses penjaringan Wawali Balikpapan oleh anggota dewan merupakan Pemberi Harapan Palsu (PHP) bagi masyarakat. Dagelan penjaringan Wawali ini dimulai dengan kemunculan figur-figur yang sebenarnya hanya sebagai peran pembantu agar nampak proses itu berjalan sesuai koridor. Bahkan anggaran untuk proses penjaringan wawali yang sudah digelontorkan nampaknya tanpa perlu lagi dipertanyakan.   

Upaya gugatan kelompok masyarakat yang pernah digaungkan pun nyaris tak terdengar. Gugatan itu disuarakan sebagai bentuk kepedulian dan dorongan agar jalannya pemerintahan Balikpapan bisa lebih baik lagi. Rahmad Masúd memiliki pendamping dalam mengurus kota ini yang kian kompleks permasalahannya. Pembagian tugas kepemerintahan bisa saling menopang dan berbagi peran

Namun anggota dewan mungkin punya pemikiran sendiri, dari pada kader partai lain yang mengisi lebih baik tidak sama sekali. Atau mungkin Rahmad Mas’ud lebih nyaman memimpin kota ini sendiri. Tampa ada pobia dengan hadirnya Wawali yang nantinya ditengah jalan bisa menjadi sandungan politik untuk periode selanjutnya. Ah atau itu cuma pemikiran liar penulis semata.

Hasil pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah mendekati akhir masa perhitungan. Partai pemenang dan calon-calon anggota lama dan baru yang mengisi kursi legislativ Balikpapan semakin jelas. Yang lama siap-siap untuk angkat kaki, meninggalkan tugas-tugas yang masih tersisa. Yang baru harus mulai belajar lagi menjadi seorang senator, yang kerja-kerjanya akan mewakili suara rakyat.

Dipastikan pembahasan Wawali akan semakin jauh dari harapan. Proses yang tidak menguntungkan secara politik bagi anggota dewan lama yang harus meninggalkan jabatannya. Dan buat anggota dewan yang baru, dipastikan tak tahu menahu urusan proses wawali dari peninggalan rezim lama.

Bagi politikus baru, saatnya para pengisi kursi legislativ kembali berfikir bagaimana modal politik yang sudah digelontorkan harus kembali. Sehingga tak ada waktu lagi memikirkan jabatan Wawali yang sebenarnya memang tak begitru penting-penting amat untuk dibahas. 

Sehingga benar adanya, jika PHP jabatan Wawali itu nyata memang harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Sejarah bagi Balikpapan dalam satu periode masa kepemerintahan, jabatan Wakil Walikota tidak pernah ada atau sengaja untuk ditiadakan.(*)