Foto. : Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser Basri Mansyur, saat menyoroti Kinerja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.( Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser- Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser Basri Mansyur, didampingi Sekretaris Komisi II Lasminah, serta dihadiri anggota Komisi II lainnya, yakni M Nasir, Agus Santosa, Acong Asfiyek, Nurhayati, dan Regina Fabiola.

 Kinerja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Kembali disoroti Evaluasi tersebut dilakukan dalam rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser, Kamis, (5/02/2026).

Sejumlah OPD yang diundang dalam rapat tersebut antara lain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Agama Kabupaten Paser.

Basri Mansyur mengatakan, sejak awal rapat Komisi II langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alur kerja OPD, pelaksanaan program, capaian kinerja, hingga realisasi dan serapan anggaran tahun 2025. Evaluasi juga menyasar kesiapan OPD dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

"Evaluasi dilakukan tidak hanya pada capaian angka, tetapi juga pada efektivitas program serta dampaknya terhadap masyarakat,"Tutur Basri.

Keterbatasan SDM, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, dinilai berdampak pada tingginya beban kerja dan lambannya respons pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, keterbatasan peralatan dan fasilitas kerja turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser Basri Mansyur, juga menyoroti meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas. Kondisi tersebut dihadapkan pada keterbatasan anggaran serta fasilitas OPD yang belum sepenuhnya memadai. 

"OPD dituntut memberikan pelayanan optimal di tengah keterbatasan anggaran dan sarana," Ucap Basri.

Selain itu, isu strategis lain yang dibahas meliputi tantangan pelayanan langsung ke masyarakat, perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pentingnya penyesuaian program dengan kebutuhan riil di lapangan. 

"Berbagai persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, tetapi membutuhkan komitmen bersama antara OPD dan pemerintah daerah," Tuturnya.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi II berharap seluruh catatan dan masukan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan ke depan, sehingga kualitas pelayanan publik di Kabupaten Paser dapat terus meningkat secara berkelanjutan. (AFA)