KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Komisi II DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan (Disdag), Bagian Perekonomian Setda Balikpapan, Pertamina Patra Niaga, dan 11 agen LPG, Rabu (5/11/2025). Agenda ini digelar untuk mengantisipasi potensi kelangkaan LPG menjelang momentum besar seperti Natal, Tahun Baru, dan Ramadan.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan inisiatif pimpinan dan seluruh anggota Komisi II untuk memastikan distribusi LPG di Kota Balikpapan tetap aman. “Kami tidak ingin kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya terulang lagi, di mana masyarakat resah karena kelangkaan LPG,” ujar Taufik.

Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan Pertamina Patra Niaga, Ahad, selaku pihak operasional yang menangani distribusi LPG di Balikpapan. Taufik menyampaikan, dari hasil diskusi, Pertamina telah menyiapkan simulasi penyaluran untuk menghadapi peningkatan kebutuhan pada Desember 2025 hingga Ramadan 2026. “Mereka sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi, meskipun tidak bisa menjamin 100 persen aman. Tapi insyaallah berjalan baik,” katanya.

Taufik juga menyinggung soal munculnya usulan agen LPG baru, yang sempat menjadi polemik pada awal 2025. Menurutnya, pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi agen baru. “Jangan sembarangan memberi rekomendasi. Lihat dulu kebutuhan kota dan kondisi kuota yang ada. Jangan sampai agen lama dirugikan,” tegasnya.

Ia menuturkan, berdasarkan hasil RDP sebelumnya pada Februari 2025, pihak Pertamina sudah menegaskan tidak akan ada penambahan agen baru tanpa tambahan kuota dari pusat. Sebab, kuota distribusi LPG untuk Balikpapan sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan bersifat terbatas. “Kalau ada agen baru tanpa tambahan kuota, pasti ada pengurangan dari agen yang sudah ada. Itu yang kami hindari,” jelas Taufik.

Namun, menurutnya, ada agen baru yang telah mengajukan permohonan sejak Juli 2024 dengan rekomendasi dari Dinas Perdagangan. “Prosesnya memang panjang. Tapi rekomendasi pemerintah kota menjadi salah satu syarat utama. Jadi, kami minta agar Pemkot menahan dulu pemberian rekomendasi sambil menunggu kepastian tambahan kuota dari pusat,” ujarnya.

Taufik menambahkan, pemerintah kota bersama DPRD sudah beberapa kali mengusulkan penambahan kuota LPG ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum terealisasi. Ia berharap perwakilan DPR RI asal Kalimantan Timur dapat turut memperjuangkan hal ini. “Kita ini kota penyangga IKN, jumlah penduduk terus bertambah. Ditambah proyek besar seperti RDMP, tentu kebutuhan LPG ikut meningkat. Kami harap anggota DPR RI dari dapil Balikpapan bisa bantu tekan agar kuota kita ditambah,” tutupnya. (t/adv)