KabarIKN.com, Balikpapan – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan sejumlah hal penting usai rapat paripurna yang digelar pada Selasa (19/08/2025). Rapat tersebut membahas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sekaligus penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2025–2029.

Alwi menyoroti persoalan dana transfer dari pemerintah pusat yang hingga kini belum sepenuhnya tersalurkan. “Kalau tidak salah, kebutuhan sekitar Rp330–340 miliar, tapi yang baru ditransfer Rp99 miliar. Ini masih menjadi pertanyaan, apakah bisa dibayar tahun ini atau tahun depan, padahal sudah masuk dalam batang tubuh anggaran,” jelasnya.

Selain itu, berbagai fraksi DPRD turut menyampaikan pandangan:

Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) lebih kreatif dalam menggali potensi retribusi daerah. PDI-P mengingatkan agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai tanpa ada kebocoran, mengingat tahun sebelumnya realisasi PAD belum optimal.

Fraksi Gerindra menyoroti perlunya penanggulangan bencana dan rehabilitasi infrastruktur menjadi skala prioritas utama, khususnya menghadapi musim hujan agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat.

Fraksi Nasdem memberikan perhatian terhadap kondisi Pelabuhan Speed di Kampung Baru yang sudah lama tidak mendapat peremajaan. Alwi menjelaskan, meski Detail Engineering Design (DED) dengan nilai hampir Rp100 miliar sudah disusun, kewenangan pembangunan pelabuhan berada di bawah pemerintah provinsi.

Fraksi PKB menekankan pentingnya penataan, pemeliharaan, dan penyelamatan aset pemerintah agar tidak hilang atau menimbulkan sengketa, termasuk aset-aset milik Pemkot Balikpapan yang berada di luar daerah seperti di Jogja, Makassar, dan Malang.

Fraksi PKS memberikan apresiasi atas upaya pembersihan drainase dan parit yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Fraksi ini mendorong agar kegiatan tersebut terus berkelanjutan setiap tahun untuk mengantisipasi banjir.

Terkait dengan rencana peningkatan PAD melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Alwi menegaskan bahwa dirinya tidak setuju jika kenaikan diberlakukan untuk masyarakat. “Kalau untuk perusahaan besar atau komersil mungkin bisa dibicarakan. Tapi kalau untuk masyarakat saya tidak sepakat, karena ini langsung berdampak ke mereka,” tegasnya.

Alwi berharap pemerintah kota bersama DPRD dapat mencari strategi bersama untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil. “Kita punya banyak program, tapi kalau PAD tidak tercapai maka sulit untuk merealisasikan. Karenanya perlu kerja keras dan inovasi dari Dispenda,” pungkasnya.(bs)