KabarIkn.com,Balikpapan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi tahun 2025 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (22/8/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Dra.Sri Wahyuni  yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi merupakan ancaman yang melekat dengan kondisi geografis Kaltim. “Kalimantan Timur dikelilingi sungai dan danau dengan tingkat penguapan yang tinggi, sehingga curah hujan juga tinggi. Tidak jarang terjadi banjir, namun di sisi lain daerah seperti Mahakam Ulu justru pernah mengalami kekeringan hingga berdampak pada pasokan beras,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan berupa pasokan pangan hingga operasi pasar. Saat ini, kondisi sungai mulai kembali terisi berkat intensitas hujan yang meningkat. Meski begitu, ia mengingatkan agar bencana yang berulang tiap tahun, lima tahunan, hingga sepuluh tahunan ini tidak dianggap sebagai hal biasa.

“Penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton atau objek, melainkan harus terlibat aktif sebagai pelaku. Sinergi dengan TNI, Polri, dan seluruh stakeholder sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, Sekda menekankan pentingnya data, pemetaan, dan perencanaan yang akurat dalam menghadapi siklus bencana, termasuk proyeksi bencana hidrometeorologi besar yang diprediksi bisa terjadi pada 2026. Ia juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat kecamatan dan desa memiliki kapasitas penanganan bencana.

“Kita ingin kecamatan dan desa memiliki peran nyata dalam mitigasi, bukan hanya saat bencana terjadi. Nantinya akan ada pembinaan dan pelatihan agar perangkat desa dan kecamatan lebih tanggap. Bahkan, pemerintah berencana memberikan penghargaan bagi desa atau kecamatan yang dinilai paling sigap dalam penanggulangan bencana,” tambahnya.

Rakor ini diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama antar-pemerintah daerah di Kaltim terkait rencana aksi dan alokasi kegiatan penanggulangan bencana yang lebih terarah ke depan. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)